Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan keaadaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 13 Juli 2017 — Penggugat vs Tergugat
95 — 14
  • Harta kekayaan bersama milik H. DARLAN Bin GADUL (Alm)dengan HJ. HELYATI (Alm) yang dikuasai TERGUGAT :Uang Perseroan CV. KARYATI yang digunakan sejak tanggal 11Januari 2013 sampai dengan 9 September 2015 dan belumdikembalikan ke Perseroan CV.KARYATI sebesar Rp.5.084.000.000, (lima milyar, delapan puluh empat juta rupiah).c. Harta kekayaan bersama milik H. DARLAN Bin GADUL (Alm)dengan HJ.
    DARLAN (ayah kami) tidakmendaftarkan kekayaan Hj. HELYATI secara keseluruhan, padahalmasih banyak harta kekayaan peninggalan Hj. HELYATI yang belumdidaftarkan.15.Kiranya perlu kami sampaikan dimuka persidangan ini bahwa pada saatHj. HELYATI masih hidup CV. KARYATI pernah kehilangan kertas KOPCV. KARYATI kosong yang sudah dibubuhi dan ditandatangani Hj.HELYAATI sebanyak 5 lembar. Adapun kepentingannya CV.
    tidak pernah tahu berapa harta kekayaan yangdikeluarkan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT dan berapapenambahan atas hartaharta peninggalan tersebut terkait keuntunganusaha penambangan CV.Karyati.Tanggapan:Seluruh harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam gugatan warisitulah yang merupakan harta yang menjadi hak ahli waris Alm.HJ.HELYATI.
    Jika TERGUGAT menemukan dan dapat membuktikanharta kekayaan Alm.HJ.HELYATI di luar yang tercantum dalam gugatanwaris maka kami persilahkan untuk menyampaikannya kepada majelishakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.5. Dalil Jawaban TERGUGAT I:TERGUGAT sependapat waris dibagi secara faraid dan TERGUGAT menolak waris dibagi dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam(KHI) dengan alasan seluruh harta kekayaan HJ HELYAT!
    Jika TERGUGATII memiliki buktibukti yang sah bahwauang tersebut adalah termasuk harta kekayaan peninggalan Alm.HJHELYATI (lbunda) maka silahkan ajukan ke hadapan persidanganuntuk dibuktikan..
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-05-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 309/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 12 Juni 2023 — Pembanding/Penggugat : Gatut Turseno Diwakili Oleh : RULLY AGUNG HELMY PUTRA, SH
Terbanding/Tergugat I : Bank Rakyat Indonesia Persero
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat III : Sigit Santoso
34 — 3
  • Pembanding/Penggugat : Gatut Turseno Diwakili Oleh : RULLY AGUNG HELMY PUTRA, SH
    Terbanding/Tergugat I : Bank Rakyat Indonesia Persero
    Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
    Terbanding/Tergugat III : Sigit Santoso
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 24-05-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN KUDUS Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kds
Tanggal 3 Nopember 2022 — CENTRATAMA NASIONAL BANK CABANG KUDUS
3.BPN KABUPATEN KUDUS
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
5.HERRY PRAYITNO
71 — 16
  • CENTRATAMA NASIONAL BANK CABANG KUDUS
    3.BPN KABUPATEN KUDUS
    4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
    5.HERRY PRAYITNO
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 2 Juni 2020 — BANK SAHABAT SAMPOERNA Cq BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
50 — 8
  • BANK SAHABAT SAMPOERNA Cq BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat
    2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat JenderalKekayaan Negara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor Alamat Jalan Veteran No. 45 Bogor, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;3. Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) CQ Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat CQ Badan Pertanahan NasionalKota Bogor, yang beralamat di Jalan A.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 7 April 2021 — Bank Tabungan Negara Persero tbk cabang kota jambi
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
3.Pardiyawati
Turut Tergugat:
Novita F Umar
43 — 11
  • Bank Tabungan Negara Persero tbk cabang kota jambi
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
    3.Pardiyawati
    Turut Tergugat:
    Novita F Umar
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi (KPKNL Jambi)Jalan Dokter Sutomo No.17, Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, KotaJambi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il.3. PARDIYAWATI Alamat Jalan Jend A Thalib No. 33 Kpu PropinsiJambi.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill.4. NOVITA F UMAR tanggal Lahir 12111969 Alamat.
    Adapun lelang tersebut, dimohonkan olehTERGUGAT dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jambi (TERGUGAT II) sesuai dengan peraturan yang berlaku.Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormatkepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadiil perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :Dalam EksepsiMenerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
    Fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jambi Nomor S555/WKN.04/KNL.01/2020 tanggal 28 Mei 2020 halPenetapan Jadwal Lelang, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda buktiTII8;9. Fotokopi Selebaran tanggal 18 Juni 2020 sebagai Pengumuman PertamaLelang Eksekusi Hak Tanggungan, disesuaikan fotokopi dari fotokopi, yangdiberi tanda bukti TII9;10.
    Adapun lelang tersebut, dimohonkan oleh TERGUGAT dandilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi(TERGUGAT II) sesuai dengan peraturan yang berlakuBahwa TURUTTERGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor0003801010040623 tanggal 23 Agustus 2020 dilegalisasi oleh NotarisHasan, SH., Nomor Legasisasi 3105/2010, jaminan kredit adalah tanah seluas269 m2 berikut bangunan diatasnya type 132 m2 terletak di KompleksPerumahan Bukit Indah No. 54 RT. 14 Kelurahan Pematang
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 26 Maret 2019 — Kom
2.PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Kedung Arto Semarang
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
4.Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
44 — 6
  • Kom
    2.PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Kedung Arto Semarang
    3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
    4.Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang, Gedung Keuangan NegaraSemarang II beralamat di JI. Imam Bonjol No. 1D,Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang sebagaiTERGUGAT IIl.4. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, beralamatdi JI.
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 22-07-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Cbd
Tanggal 10 Februari 2020 — CABANG KOTA SUKABUMI JAWA BARAT
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BOGOR
Turut Tergugat:
ANDRIE SETIADI
10 — 7
  • CABANG KOTA SUKABUMI JAWA BARAT
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BOGOR
    Turut Tergugat:
    ANDRIE SETIADI
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Yyk
Tanggal 29 Nopember 2021 — Bank Perkreditan Rakyat KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
3.Kepala Kantor ATR Pertanahan Kota Yogyakarta
190 — 60
  • Bank Perkreditan Rakyat KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
    2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
    3.Kepala Kantor ATR Pertanahan Kota Yogyakarta
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Cbn
Tanggal 28 Maret 2019 — Perdata -Penggugat: -Sugiono Suhendang -Tergugat1: -PT BANK MANDIRI PERSERO TBK PUSAT CQ PT bANK MANDIRI PERSERO TBK Cabang Cirebon -Tergugat 2: -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon -Turut Tergugat: -Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Cirebon
61 — 17
  • Perdata-Penggugat:-Sugiono Suhendang-Tergugat1:-PT BANK MANDIRI PERSERO TBK PUSAT CQ PT bANK MANDIRI PERSERO TBK Cabang Cirebon-Tergugat 2:-Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon-Turut Tergugat:-Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Cirebon
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)CIREBON, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48,Kel. Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M.,OBOR P HARIARA, S.H., SISWANTO, S.E., YADHY CAHYADY, S.H.,M.H., RR FITRIWANTO DESIANA, S.H., M.M., DHIAN FAJARSURYAWAN, S.H., LEILA YUNIAR FIRADUSI, S.H.,LL.M, DWIGHTUSMAN MOTOTA PAKAYA, S.H., ANTONO ADHI SUSANTO, S.H.
    Gugatan PenggugatKeliru Pihak (Error In Persona)Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon (in casuTergugat Il) sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PMK No.27/PMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnyadisebut PMK No. 27/2016), yang pada intinya menyatakan Penjualbertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidanayang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan
    Desa Kedungjayadan SHM No. 320 di Desa Kedungdawaa.n SugionoSuhendang, T.I22 berupa fotokopi Surat Kantor Pertanahan KabupatenCirebon Provinsi Jawa Barat Nomor 441/32.09.8/X/2018 tanggal 8 Oktober2018 Hal Permohonan Informasi terkait SHM No. 1489 dan SHM No.1710/Kedungjaya dan SHM No. 320/Kedungdawa a.n Sugiono Suhendang,T.l23. berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor :Reg.Btl.108/35/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani Pejabat Lelang Kelas Kantor Pelayanan Kekayaan
    SAM.SA3/LR1.239/2018 tanggal 28 Juni 2018,T.ll13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor :Reg.Btl.108/35/2018 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon,T.ll14a berupa fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 534/2007 PropinsiJawa Barat Kabupaten Cirebon Peringkat Nama Pemegang Hak TanggunganPT Bank Mandiri (Persero) Tok yang berkedudukan di Jakarta, T.Il14b berupafotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 43/2007 tanggal15 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Doktorandus
    Penjual tidakhadir dalam Pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang dan (2) Tidakmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;Menimbang, bahwa dengan mengingat Penggugat mengajukanGugatan perihal pembatalan lelang ke Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal9 Agustus 2018 dengan mengajukan Gugatan, sementara Tergugat II telahmembuat Surat Pernyataan Pembatalan Lelang NomorReg.Btl.108/35/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani Pejabat Lelang Kelas Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 14-07-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Yyk
Tanggal 27 September 2022 — BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang YOGYAKARTA
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN SLEMAN
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
139 — 64
  • BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang YOGYAKARTA
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN SLEMAN
    3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 17-07-2023 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 27-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 22 Agustus 2024 — BANK MANDIRI
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
3.Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN
4.Otoritas Jasa keuangan
16 — 9
  • BANK MANDIRI
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
    3.Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN
    4.Otoritas Jasa keuangan
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 31-10-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN SERANG Nomor 166/Pdt.G/2023/PN SRG
Tanggal 28 Nopember 2023 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN
2.MUHIDIN
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG ( KPKNL) SERANG
84 — 74
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN
    2.MUHIDIN
    Turut Tergugat:
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG ( KPKNL) SERANG
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 13-10-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 270/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 23 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : H.ILHAM NOER TOAJI,SES.MM
Terbanding/Tergugat : PT.BANK PERMATA
Terbanding/Tergugat : PT.BANK PERMATA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR
Terbanding/Tergugat : SAENAL LEONARD,
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
41 — 25
  • Pembanding/Penggugat : H.ILHAM NOER TOAJI,SES.MM
    Terbanding/Tergugat : PT.BANK PERMATA
    Terbanding/Tergugat : PT.BANK PERMATA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR
    Terbanding/Tergugat : SAENAL LEONARD,
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) , Kota Makassar, beralamat di Jalan Urip SumiharjoKm. 4 Gedung Keuangan Lt.2 Kota Makassar, dalam hal inidiwakili oleh WIESKY RENATA JULINA,SE DKK sesuai dengansurat tugas Nomor. ST.219/WKN.15/KNL.02/2013, surat kuasaKhusus Nomor. SKU 74/MK.1/2014 tanggal 07 Maret 2014yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 27 Maret 2014 Nomor. 284/Pdt/14/KB ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV/TERBANDING IV;5.
    Terbanding semula Tergugat III telah memenuhisyarat dan sah dalam pelaksanaan lelang yaitu via harga penawaran tertinggiterakhir sebesar Rp. 4.575.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh PuluhLima Juta Rupiah) yang mencapai / melampaui harga limit yang ditetapkanpenjual sesuai dengan risalah lelang Nomor : 558 / 2013 Tanggal 18 Juli 2013;3.0 Bahwa seperti dapat dikatakan bahwa pembelian lelang dilakukan olehTerbanding semula Tergugat III yang berlangsung dan dilaksanakan olehPejabat Lelang pada Kantor Kekayaan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN MALANG Nomor 292/Pdt.Bth/2020/PN Mlg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
WIEDYAWATI
Tergugat:
1.HERLIN ASTUTININGSIH
2.Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Malang
29 — 17
  • Penggugat:
    WIEDYAWATI
    Tergugat:
    1.HERLIN ASTUTININGSIH
    2.Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)
    Turut Tergugat:
    Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Malang
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Krg
Tanggal 1 September 2020 — BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Persero Tbk, MMU Pasar Gede
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional BPN Karanganyar
200 — 84
  • BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Persero Tbk, MMU Pasar Gede
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional BPN Karanganyar
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 12-09-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tsm
Tanggal 12 September 2024 — Penggugat:
Jalaludin
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya Kota Tasikmalaya
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tasikmalaya
Turut Tergugat:
ATR/BPN Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya
15 — 3
  • Penggugat:
    Jalaludin
    Tergugat:
    1.PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya Kota Tasikmalaya
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tasikmalaya
    Turut Tergugat:
    ATR/BPN Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Slw
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
SUSI ANI SETIYAWATI
Tergugat:
1.BANK JATENG CABANG SLAWI
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Tegal
38 — 0
  • Penggugat:
    SUSI ANI SETIYAWATI
    Tergugat:
    1.BANK JATENG CABANG SLAWI
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
    Turut Tergugat:
    Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Tegal
Pengadilan PN BANTUL Perdata Wanprestasi
Register : 05-10-2018 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 11 Juli 2019 — . ; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
221 — 187
  • . ;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
    Direktorat Jendral Kekayaan NegaraKantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. YogyakartaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Yogyakarta berkedudukan di GKNHalaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN BilYogyakarta, Gedung B, JI. Kusumanegara No. 11Kode Pos 55166, Yogyakarta. dalam hal inimemberikan kuasa kepada AGUNG BUDI SETIADuJI,dkk, beralamat di JI.
    /2016 pada Pasal 14 :(1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelangterhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selaindebitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yangterkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapatdilaksanakan.(2) Terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud padaayat (1), pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titeleksekutotrial dari Sertipikat Hak Tanggungan yang memerlukanfiat eksekusi.Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
    Fotokopi Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Nomor: S284/WKN.09/KNL.06/2019, tanggal 24 Januari 2019 dari KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta, diberi tandaTT.I 2.Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Bil3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuitansi itu kemudian atassuruhan/persetujuan saksi SUBERKAH Bin (Alm) SANMOHARI digunakansebagai pendukung dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan uangADD;Bahwa pembelian komputer dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2008.Komputer tersebut berdasarkan ketentuan Bupati Banjarnegara Nomor 231tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, seharusnya berada dan digunakandi kantor desa, namun karena Terdakwa ingin memperkaya diri sendiriataupun
    Kuitansi itu. kemudian atassuruhan/persetujuan saksi SUBERKAH Bin (Alm) SANMOHARI digunakansebagai pendukung dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaanuang ADD ;Kemudian sapisapi yang telah dibeli (pembelian tahap maupun Il) itudiserahkan ke 8 (delapan) orang untuk dipelihara ;Bahwa berdasarkan ketentuan yakni Pedoman Umum Pengelolaan ADDdan Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa, penyerahan sapisapi ke 8(delapan) orang untuk dipelihara itu harus kepada anggota masyarakatdalam bentuk kelompok peternak
    Nomor : 1067 K/Pid.Sus/2015Bupati Banjarnegara No. 433 Tahun 2008 tentang PengelolaanKeuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa, serta peraturan/ketentuan yang terkaitlainnya:Bahwa berdasarkan pedoman umum ADD, pelaksanaan kegiatankegiatan yang dibiayai ADD, ditentukan sbb:Untuk tahap perencanaan :1.
    Nomor : 1067 K/Pid.Sus/2015Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa, serta peraturan/ketentuan yang terkaitlainnya:Bahwa berdasarkan pedoman umum ADD, pelaksanaan kegiatankegiatan yang dibiayai ADD, ditentukan sbb:Untuk tahap perencanaan :1. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Musrenbangdes,a. Dilaksanakan untuk menggali gagasan seluruh warga masyarakat mengenai rencana kegiatan pembangunan dan penetapankegiatan yang dibiayai dari ADD ;b.
    Kuitansi itu kemudianatas suruhan/persetujuan saksi SUBERKAH Bin (Alm)SANMOHARI digunakan sebagai pendukung dalam LaporanPertanggungjawaban Pengelolaan uang ADD ;o Kemudian sapisapi yang telah dibeli (pbembelian tahap maupun II)itu diserahkan ke 8 (delapan) orang untuk dipelihara ;o Bahwa berdasarkan ketentuan yakni Pedoman Umum PengelolaanADD dan Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa, penyerahan sapiHal. 51 dari 88 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-06-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DONNA ERMA SAPUTRI VS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT RANGKIANG AUR
94 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakankewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuransetiap perbulannya kepada pelaku usaha;Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan
    Nomor 543 k/Pdt.SusBPSK/2017ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Bukittinggi)untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
    dan Lelang(KPKNL) Bukittinggi untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memintakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.
    Sumatera BaratKabupaten/Kotamadya : BukittinggiKecamatan : Guguk PanjangDesa/Kelurahan : Tarok DipoLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 335/1994 tanggal 6Mei 1994, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bukittinggi Tanggal 2Desember 1994, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas namaNyonya Zurmini;Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan
    Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan pelelangan yang akandan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi hak tanggungandi muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna pembayarankembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelakuusaha kepada Konsumen, yaitu dengan cara melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1364 Desa/Kel. Tarok Dipo, berupasebidang tanah seluas 163 m?