Ditemukan 18146 data
Terbanding/Penuntut Umum : DANIEL OKTAVIANUS SINAGA,SH
22 — 11
Dalam Musyawarah tersebut meskipus telah diupayakan dengansungguh sungguh akan tetapi tidak tercapai mufakat bulat. Hakim Ketua Sidangdan Hakim Anggota II, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak Pidana Permufakatan Jahat Secara Tanpa hak memilikiNarkotika Golongan bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kedua. Sedangkan Hakim Anggota I, berbeda pendapat(Dissenting Opinion).
125 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan putusan Judex Factimemenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
ABDUL JABAR
Tergugat:
ISMAIL ZULKIFLI
99 — 41
Bahwa pihak ketiga dalam hal ini saksi Abdullah dengan ini menyatakanmengetahui penitipan uang pihak kedua kepada pihak pertama dan selanjutnyakedua belah pihak menerangkan bahwa mengenai penitipan uang tersebut keduabelah pihak telah saling setuju dan mufakat menetapkan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaimana dalam perjanjian tersebut ;Menimbang, bahwa perjanjian penitipan uang tersebut diatas juga diperkuatdengan bukti P2 berupa kwitansi penyerahan uang pinjaman sementara dari AbdulJabar
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan denganadanya gugatan Tergugat Rekonvensi ini, yaitu dengan macetnya usaha semuaPenggugat Rekonvensi dan tidak dipercayanya lagi Penggugat Rekonvensi olehrekanrekan bisnisnya serta telah menderitanya Penggugat Rekonvensi selamahampir 7 bulan di dalam penjara;4 Bahwa awal terjadinya perkara pidana dimana Penggugat Rekonvensi telahdianggap memalsukan surat secara berlanjut oleh Tergugat Rekonvensi telahdiselesaikan dengan musyawarah dan mufakat
26 — 10
Terminal SPPir Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang;Bahwa Bupati Muara Enim bersama DPRD Kabupaten Muara Enimpernah menindaklanjuti laporan/pengaduan dari orang tua Penggugat (alm.Halik) melalui Pemerintah Kecamatan Gunung Megang dengan caramengundang untuk melakukan musyawarah mufakat melalui undangansejak tahun 19932005;Bahwa semenjak orang tua Penggugat meninggal dunia yang diundangoleh Pemerintah Kecamatan Gunung Megang untuk bermusyawarah dalamrangka penyelesaian masalah tanah tersebut
22 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada intinyamenyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan terlebihdahulu perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat,pada faktanya perundingan Bipartit tidak pernah dilakukan oleh Penggugatdan Tergugat maka untuk selanjutnya hasil Mediasi yaitu Anjuran No.1653/1.8351, tertanggal 9 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi
38 — 6
ongkosyang timbul dalam perkara a quo.Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, parapihak yang berperkara telah samasama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilantersebut pada sidang pertama para Pelawan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Terlawan I danII diwakili oleh Kuasanya dipersidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan dengan Terlawan I danTerlawan II dengan memberi nasihat dan saran kepada Pelawan supaya berdamai secaramusyawarah mufakat
44 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat sebagaipekerja dan Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugatsebagaimana mestinya atau kebiasaan pemberian uang konpensasiyang pernah dilakukan sebelumnya menyangkut penyelesaian kasusyang sama ;Menindaklanjuti sikap dan pernyataan yang diberikan bagian personalia,Penggugat berkonsultasi dan mohon perlindungan atas permasalahanyang dihadapi ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Gianyar ;Melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Gianyar kami difasilitasi secara musyawarah mufakat
40 — 24
berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama Ecce Intang binti Kacong dan Rahmatia binti Tahang ternyataketerangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 3 bulan,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
16 — 3
Saya sebagai orang yang Mualaf apapun yang di didik kepada rumahtangga kalau memang terbaik untuk Dia mungkin terbaik untuk sayaitulah sebagai pakat mufakat yang selalu kami jalankan selama dalamkehidupan.9.
JOKO SULISTIYO ST.
Tergugat:
Direktur PT. Bank Syariah Mandiri
165 — 45
nasabah dan menjual kepada nasabah yangbersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yangdisepakati, kKemudian syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari AlQuran dan Al Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah,mahdhah dan ibadah muamalah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mencermati Pasal 15 tentangpenyelesaian perselisihan pada paragraf dua dari Pasal 15 disebutkan Apabilausaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melaluimusyawarah untuk mufakat
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dzaalig ;Bahwa keberadaan Tergugat dan Tergugat II bertempat tinggal di atasboedel warisan Para Penggugat, yang telah cukup lama, tanpa bebanpembayaran sepeserpun kepadanya, karena melihat perkembangan sikap dantingkah laku Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang dilakukan olehTergugat dan Il yang ingin menguasai serta memiliki seterusnya (obyekwarisan Para Penggugat) secara melawan hak dan hukum, maka atas sikapTergugat dan Tergugat II untuk membicarakan masalah tersebut melaluimusyawarah mufakat
73 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan:"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;Bahwa mengingat:Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat
193 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Phan Victor Pangalela alias VictorPangalela, adalah didasarkan dari adanya niat dan rencana yang tidakberitikad baik serta mufakat jahat serta rekayasa yang cenderungberbau atau bernuansa adanya hubungan pertemanan, koncoisme,kolusi, nepotisme, konspirasi, perbuatan tercela antara pihak TergugatII dengan pihak Tergugat II dan juga pada kenyataannya kesehariandiantara mereka berdua juga tergabung dalam 1 (satu) organisasi yaituLions Club, dan permohonan fasilitas kredit tersebut sebenarnya untukkepentingan
43 — 18
Tergugat juga Sdr Sugiyarno agar supayadiberikan suatu Kompensasi penolakan tersebut alangkah baiknyadisertai dengan Penggantian Uang, maka Penggugatpun tidakkeberatan, dan dengan ikhtikad baiknya maka PenggantianKompensasi tersebut oleh Penggugat dipenuhinya dengan baik dantelah di bayar lunas kompensasi yang diminta Tergugat dandiperjelas dan diperkuat dengan surat pernyataan pada tanggal22 Maret 2012 dari Tergugat dan Kakak Kandungnya yaituSdr Sugiyarno ;25.Bahwa setelah selesainya kesepakatan yang mufakat
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkansuatu. peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurutketentuan undangundang atau apakah pengadilan melampauibatas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253KUHAP.Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat
81 — 7
Membebankan biaya perkara menurut hukum.Atau,Menjatuhkan Putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada harihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugattelah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugathadir menghadap dengan didampingi kuasa hukum masingmasing dipersidangan, ; Bahwa, kemudian Ketua berusaha secukupnya untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak perlu berperkara diPengadilan dan masalahnya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,namun
64 — 32
Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjangadat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dan diusahkan dengan jalanperdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Padt.G/2018/PA.LK2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketasebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihakpihak yang bersengketa dapatmengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.3.
26 — 14
persidangan yang mengetahui secaralangsung akan keengganan orang tua Pemohon dalam hal ini ayah kandungPemohon untuk menikahkan Pemohon dengan lakilaki idamannya yangbernama Dwi Prasetyo, telah cukup menjadi landasan bagi 2 (dua) orangHakim untuk mengambil sebuah kesimpulan jika adhalnya atau keenggananwali dari Pemohon tidak terbukti, dan oleh karenanya 2 (dua) orang Hakimberpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, tidakdapat dicapai mufakat
14 — 14
Bado,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya berstatus perawan, anak para Pemohon dengan calon suami anakpara Pemohon sudah sering pergi berduaan sehingga para Pemohon khawatirakan menjadi fitnah, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anakPemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anakPemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anakPemohon dan calon