Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugatsejak tahun 2013 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua)tahun lamanya setelah di PHK dari tempat ia bekerja;b.

Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajibterhadap Penggugat sejak tahun 2013 yang sampai sekarang sudah lebihkurang 2 (dua) tahun lamanya setelah di PHK dari tempat ia bekerjw,b.Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat sehingga lebamlebampada hampir setiap terjadi terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 05Maret 2015, termasuk juga anak kandung Penggugat dan Tergugat sendiriyang masih duduk di bangku SD hingga ke bangku SMP, baik lakilakimaupun perempuan tanpa rasa kasihan dipukul

Penggugat dan Tergugat,maka Majelis Hakim menyatakan yang mana Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang sah sampai sekarang belum pernah berceraimenurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugattersebut pada intinya Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajibterhadap Penggugat sejak tahun 2013 yang sampai sekarang sudah lebihkurang 2 (dua) tahun lamanya setelah di PHK

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas ataukabur;Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak menyinggung bahwa Tergugat telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat,dan justru Penggugat mengakui bahwa Penggugat dikualifikasikan mengundurkandiri oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan dikualifikasikan mengundurkan diritertanggal 15 Februari 2012, namun dalam petitumnya, Penggugat menuntutsejumlah uang layaknya seorang pekerjaan yang di PHK secara

No. 752 K/Pdt.Sus/2012dan pada Februari 2012 datang kembali dengan itikad baik Pemohon Kasasi datangtanggal 12 Januari 2012 yang telah dijadwalkan;Bahwa ternyata Pemohon Kasasi setelah datang kembali malah disuruh untukmengundurkan diri juga pada saat itu dan tentunya Pemohon Kasasi tidak bersediauntuk mengundurkan diri karena tanpa kesalahan yang jelas;Bahwa pada dasarnya tentang PHK yang dikwalifikasikan mengundurkan diri yangdiatur dalam Pasal 168 ayat 1 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Penggugat hanya menjalankan 1 (satu)kali kontrak saja yaitu terhitung tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 20Januari 2014 dan pada tanggal 14 Desember 2013 Penggugatmengundurkan diri sehingga kontrakkontrak sebelumnya dianggap tidakberlaku oleh Tergugat;Bahwa Tergugat telah memutuskan tidak mempekerjakan Penggugat, sikapTergugat telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Pengugat menuntut pembayaran hakhaknya;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 02 Tahun 2004tentang Perselisihan Hubungan Industrial secara tegas telah diatur:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalamtenggang wakiu 1 (satu) tahun sejak diterimanya/diberitahukannyakeputusan dari pihak pengusaha;Oleh karena putusnya hubungan kerja PHK

antara Penggugat denganTergugat bukan karena kesalahan berat melainkan sebab berakhirnya masakontrak PKWT, maka gugatan Penggugat terkait PHK menjadi daluwarsakarena diajukan lewat batas waktu yang ditentukan menurut undangundang, maka telah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan seluruhalasan serta tuntutan dalam surat gugatan Penggugat sehinggamenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara ini untuk menolak

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PihakPerusahaan terhadap Yose Rizal pada tanggal 15 Agustus 2015belum dapat dipertimbangkan;2. Diminta kepada Pihak Perusahaan agar mempekerjakan kembalipihak pekerja sambil menunggu proses lanjut dari pihakberwenang, dalam membuktian "perbuatan yang dianggapmerugikan perusahaan",3.

Bahwa perihal mengenai Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan isidari Peraturan Perusahaan yang terdapat dalam Pasal 42 angka 17mengenai Karyawan melakukan kerjasama dengan pihak luar untukmelakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, terkait denganSurat Pemutusan Hubungan Kerja dan Tergugat mengenai kesalahanberat yang menjadikan dasar alasan Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) apabila berdasarkan pada Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasca PutusanMahkamah

kepada Penggugat sampai dengan surat gugatan ini dibuat (mengacu pada buku petunjuk pelaksanaan Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndusrtial pada halaman 4 huruf K point 4) maka Yang Terhormat KetuaMajelis Sidang yang menangani perkara a quo harus segeramenjatuhkan putusan yang memberi perintah kepada Tergugat untukmembayar upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima Penggugat;Bahwa mengenai penggantian hakhak Penggugat akibat adanyaPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 27 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pelanggaran yang dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Hal ini terus berlangsung sampai 30 April 2014;Bahwa Hal ini dapat dibuktikan melalui:* Nomor ID Karyawan yang tidak pernah berubah atas nama Penggugat II(Pitri Isdianto);Nomor Kartu Jamsostek yang tidak pernah berubah dan print saldoJamsostek yang preminya dibayar tiap bulan secara terus menerus atasnama Penggugat II (Pitri Isdianto);Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada ParaPenggugat dengan Alasan Kontrak Kerja Telah Berakhir;Bahwa Tergugat berdalih hubungan kerja Para Penggugat

sangatlah pantas untuk menghukum Tergugatmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu Jutarupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan HubunganIndustrial sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat atau sampai adanyaputusan hukum yang telah memiliki kekuatan tetap dan mengikat;26.Bahwa sejak bulan Mei 2014, Tergugat tidak mempekerjakan ParaPenggugat dan membayar kewajibannya berupa upah dan tunjangan hariraya (THR) 2014;27.Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Pengadilan Negeri Yogyakartamemberikan putusan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Status Hubungan Kerja antara Penggugat (Anmad Mustaqim)dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)Sejak Tanggal 1 Mei 2004;Menyatakan Status Hubungan Kerja antara Penggugat Il (Pitri Isdianto)dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)Sejak Tanggal 2 Januari 2005;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat adalah batal demi hukum;5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali kepada ParaPenggugat pada tempat dan posisi semula sejak putusan mempunyaikekuatan hukum tetap;6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini telahmempunyai kekuatan hukum tetap;7.

juga terjadi akibat kesalahan pihak Para Tergugat yangtidak mendaftarkan Para Penggugat ke Dinas Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Provinsi Aceh sebagaimana keharusan yangditentukan oleh pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl, No. 100/MEN/V1I/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, tidak ada dasar hukumsama sekali bagi Para Tergugat untuk mengakhiri perjanjian kerja atauPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa apa bila Para Penggugat tetap diputuskan hubungan kerjanya(PHK) oleh Para Tergugat, maka semua haknya yang semustinya diterimasetelah di PHK harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal156 ayat (1), (2), (8) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sebagaimana rincian dalam table berikut :Tabel 3Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerjadan Uang Penggantian Hak yang seharusmya diterimaUraianNo Nama JumlahItem Yang Diterima1 Penggugat Yang Pesangon 5 bin x Rp. 26.800.000,

,(sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhrupiah);Menyatakan sah secara hukum Penggugat IV sebagai karyawan/ pekerjapada Tergugat dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA Il,berdasarkan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gaji pokok Rp. 9.000.000,(Sembilan juta rupiah);Menghukum Tergugat apabila Para Penggugat dinyatakan putushubungan kerja (PHK

)oleh Para Tergugat, maka semua haknya yang semustinya diterima setelah diPHK harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1),(2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana rinciandalam table berikut :...dst;Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Para PenggugatKonvensi tidak menuntut adanya upah beserta hakhak lainnya, tetapi hanyamenuntut dinyatakan Para Penggugat Konvensi sebagai pekerja denganPKWTT serta apabila dinyatakan terjadi PHK, maka Tergugat

dihukum untukmembayar uang pesangon, penghargaan masa kerja serta penggantian hak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak tegas dalammengajukan dasar tuntutan terhadap Para Tergugat Konvensi, karena di satusisi Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum danPara Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada ParaTergugat Konvensi dengan tetap membayar upah beserta hakhak lainnyatetapi hanya

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat danTergugat membina rumah tangga semula di Tigaraksadikontrakan Tergugat,rumah tangga mereka yang semulabaik akan tetapi menurut Penggugat sejak Tergugatmenganggur (PHK) Penggugat pulang ke Sumedang dan sampai sekarangTergugat tidak pernah dating maupun mengirim biayakepada Penggugat dan anak Penggugat. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal yang sampai sekarang selamakurang lebih 18 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI SAKSI, dapat disimpulkan ternyata: Bahwa saksi sering mendapat dari Penggugat bahwa rumahtangganya telah telah terjadi' perselisihan, karena Tergugattidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangganya sejakTergugat di PHK. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisahtempat tinggal 18 bulan. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapitidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatan semula.

ANKLE KIRI ;Bahwa pada tanggal 24 September 2019 PENGGUGAT menyuruh istrinyauntuk mengantar surat sakit ke kantor dan surat sakit maksimal 1 ( Satu )Halaman 2Putusan Nomor 294/Pdt.SusPHI/2020/PNMdn10.11.12.13.Minggu di keluarkan oleh pihak rumah sakit sehingga dibuat surat sakitsusulan setiap minggunya sesuai anjuran dokter ;Bahwa pada tanggal 30 September 2019 PENGGUGAT masuk kantor dandirektur menyarankan untuk beristirahat sampai sembuh total dan setelahtanggal 01 November 2019 PENGGUGAT di PHK

( Pemutusan HubunganKerja ) via Whatshaap oleh TERGUGAT namun tidak sekalipunPENGGUGAT pernah menerima Surat Teguran atau Surat Peringatan 1,2dan 3 menyangkut kesalahan tindakan kerja;Bahwa atas tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT telahmerungikan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT tidak lagi bekerja, perludiketahui PENGGUGAT adalah tulang punggung keluarga ;Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Medan telah mengirimkan undangan Birpartid kepadaTERGUGATtertanggal

dikaruniai 1 orang anakbernama : anak I tersebut sekarang ikut Termohon;e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempattinggal bersama di rumah orangtua Termohon di DesaKaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang selama4 tahun, 2 bulan; = se oesese essee Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga keduanya padaawalnya rukun dan baikbaik saja, namun mulaipertengahan bulan Nopember 2012 antara Pemohon denganTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus, karena Pemohon di PHK

dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi ;~Menimbang, bahwa saksi Zaenuri bin Sujai dan Surantobin Sunardi telah memberikan keterangan yang pada pokoknyamenguatkan dalildalil permohonan Pemohon sebagaimana telahdiuraikan di atasj;~77737 775/ Menimbang .....Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkandengan keterangan saksisaksi, maka Majelis telah dapatmenemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya, bahwasejak pertengahan bulan Nopember 2012, yaitu sejak Pemohondi PHK

Gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena menggabungkan perselisinanhak dengan perselisinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);. Gugatan tidak jelas (obscuur libel) sebab alasan PHK yang dituduhkanoleh Para Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas;. Gugatan cacat formil sebab tidak disertai dengan lampiran risalahpenyelesaian mediasi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan PutusanHalaman 3 dari 8 hal. Put.

Nomor 1099 K/Pdt.SusPH1I/2019Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/TermohonKasasi bukan termasuk Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan yangdilarang oleh ketentuan Pasal153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, melainkan karena Penggugat/Termohon Kasasiterbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata

kewenangan olehUndang Undang untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yangdapat diterima oleh para pihak;Bahwa menurut Mahkamah Agung penyelesaian yang terbaik dan tepatserta memenuhi aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak dalamperkara a quo adalah dengan menyatakan Putus hubungan kerjaantara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasisejak putusan ini diucapkan dengan mewajibkan kepada PemohonKasasi/Tergugat untuk membayar uang kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK

Menyatakan bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak putusan dibacakan;5.

Menyatakan Termohon Kasasi wajib membayar uang pesangon dansegala hakhak Pemohon Kasasi terhitung sejak Pemohon Kasasibekerja sampai dengan di PHK secara sepihak adalah sebesarRp143.097.214,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuhribu dua ratus empat belas rupiah);7.

Menyatakan sah PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;3.

SusPHI/2020Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secarasepinak terhadap Penggugat tanoa memberikan peringatan terlebihdahulu, sehingga bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa oleh karena Penggugat sendiri yang menghendaki PemutusanHubungan Kerja (PHK) disebabkan hubungan kerja sudah tidakharmonis lagi, sehingga hubungan kerja

gaji bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2019 yangmenjadi hak Penggugat beserta denda dan bunga yangkeseluruhannya berjumlah Rp35.938.000,00 (tiga puluh lima jutasembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;Dalam Pokok Perkara1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK

masih berlaku (bukti T3), ternyataketidakhadiran Penggugat ditempat kerja adalah hal yang tidak dapatdibenarkan dan seharusnya ketika Penggugat diminta untuk menghadapsupervisor sebagai atasan baru haruslah tetap dilaksanakan dan selanjutnyaPenggugat melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, namundemikian di pihak lain Tergugat belum melakukan pemanggilan secara patutdan tertulis kepada Penggugat untuk masuk bekerja, dengan demikianalasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

Tergugat I, akantetapi kedatangan Penggugat ditolak oleh Tergugat ; Itu sebabnya,Penggugat menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tidak mempunyai itikadbaik melaksanakan anjuran Mediator karena Penggugat sudah tidakditerima lagi bekerja, bahkan Penggugat tidak di izinkan masuk ke lokasipabrik/tempat kerja Penggugat sebelumnya;Bahwa karena Tergugat sudah tidak menerima Penggugat bekerja diPerusahaan Tergugat, maka hal ini terpaksa akan diterima Penggugatkalau harus terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Intibenua Perkasatama) tidak pernah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (Ic.

PT Intibenua Perkasatama) putus karena Pengusahatidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 163 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan yang maksudnya adalah Penggugatmengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karenaTergugat melakukan perbuatan tertentu sebagaimana tercermin padaPasal 163 Ayat (2) dimaksud, sementara fakta hukumnya baik dalamkonteks hubungan kerja,

karena berkaitan dengan terjadinya Corporate Actionberupa perubahan status (Change In The Status of The Enterprise),penggabungan (Merger), peleburan (Fusi, Konsolidasi), atauperubahan kepemilikan (Take over, Akuisisi), yangprosedur/mekanismenya cukup jelas diatur berdasarkan ketentuanPasal 151 ayat (2) dan (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyebutkan, bahwasetiap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib dirundingkan baikmelalui mekanisme bipartit maupun

tripartit yang materinya adalahmengharuskan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karenaCorporate Action sebagaimana tersebut dalam Pasal 163 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandimaksud.

Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur atasrencana PHK dimaksud agar tidak menimbulkan kerancuan /permasalahan di kemudian hari;.

Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat (PT.BNJM)rencananya secara bertahap akan melakukan PHK terhadap 376Halaman 37 dari 199 Putusan Nomor 06/G/2014/PHI.

Bahwa Penggugat dalam posita 6 melaporkan ke Dinas untukmelakukan PHK karena kondisi perusahaan, bahwa dalam dalil inimenunjukkan Penggugat tidak memahami UndangUndangKetenagakerjaan, semestinya sebelum melakukan PHK ada upayasebelumnya dan Serikat Pekerja dilibatkan sesuai ayat 1, 2, 3 pasal151 UUK No 13 Tahun 2003;6. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada posita 7 mengatakan PHK tahappertama 80 orang gagal adalah TIDAK BENAR dan mengadangada.

Bahwa tindakan Penggugat menghentikan pembayaran upahterhadap Tergugat adalah sewenangwenang, karena PHK terhadapTergugat masih belum diputus/ditetapkan oleh PengadilanHubungan Industrial, artinya PHK terhadap Tergugat masih belumsah, berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (3) UUKetenegakerjaan No. 13 tahun 2003 : Dalam hal perundingansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolehpenetapan

KeteranganPara Saksi maka terhadap Para Tergugat tersebut berdasarkanketentuan pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Jo. pasal 6 ayat (3)Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.232/MEN/2003 dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengankualifikasi mengundurkan diri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 #Majelisberkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara a quo layak danpatut melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ParaTergugat dengan kualifikasi mengundurkan

mencari jalan keluar yang terbaik mengenai PHK sepihakyang dilakukan pihak Tergugat;29.Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini,maka Penggugat mengambil langkah mediasi melalui Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianHal. 20 dari 52 hal.

Bahwa karena oleh karena perbuatan Tergugat yang sewenangwenangtersebut yang memberikan SP I, SP II, SP Ill dan PHK sepihak tanpaalasan yang jelas kepada Para Penggugat, maka SP , SP Il, SP III danPHK batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjan kembaliPenggugat dengan jabatan semula;36.Bahwa Tergugat berdalil bahwa Para Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013Pasal 137 sesuai keterangan tersebut di atas;37.Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Namun sebaliknya Para Penggugatmenolak ajakan dari Tergugat tersebut, malah melanjutkan aksi mogok kerjaterhitung sejak akhir bulan Mei sampai dengan September 2013;Tanpa ada jalan keluar yang pasti, akhirnya Tergugat telah menentukan sikapsebagai jalan terakhir yang sangat berat untuk menjatuhkan PemutusanHubungan Kerja (PHK) pada Para Penggugat tersebut, agar permasalahanini tidak semakin berlarutlarut;Hal. 37 dari 52 hal. Put.

keinginan dalam diri ParaPenggugat, satu sisi menuntut dapat dipekerjakan kembali, namun disisilainnya menuntut upah proses dibayar/notabene siap dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHk);Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menolak dalildalil Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat tidak melanggar UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 114 Jo.188;Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat

Hal: Anjuran, sebagai acuan untuk membayar PHK padaPara Penggugat dengan catatan dihitung berdasarkan Surat KetetapanPengangkatan menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTC;8.

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

• Menyatakan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan

Oleh karena PHK yang dilakukan olehTERGUGAT belum memperoleh penetapan (izin) dari lembaga PengadilanHubungan Industrial maka BATAL DEMI HUKUM (null and void).11.

Bahwa Oleh karena itu, sangatlah patut dan layak menurut hukum jikaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1ABandung untuk menyatakan tindakan Tergugat dengan menerbitkanPENGUMUMAN sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak ;21.Bahwa Oleh karenanya tindakan Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerjaseperti biasanya sejak tanggal 29 September 2014, sehingga ParaPenggugat tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi

Bahwa jelas dalil gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas, apakah masalahperselisinan hak, atau perselisihan PHK atau masalah lainya;Halaman 70 , Putusan No 306/Padt.SUSPHI/2019/PN.Bdg7.

Bahwa keberatan Penggugat atas keputusan mutasi yang dilakukanTergugat yang mana hal tersebut merupakan hak dan kewenanganTergugat, adapun kepada Penggugat sudah dijelaskan alasanalasanmutasi tersebut yaitu antara lain masalah pelanggran Penggugat dalamhal kedisiplinan; TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA (PHK), SEBALIKNYA PENGGUGATLAH YANG SECARA SEPIHAKTELAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN TIDAKPERNAH HADIR BEKERJA 4.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan tidak beralasan hukum;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangandengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugatputus sejak 31 Maret 2015;5.

Menghukum Tergugat membayar upah selama proses PHK kepada Penggugat terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017 dengan perincian : 6 bulan X Rp. 3.268.000,- = Rp. 19.608.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan rupiah);6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Bekasi.Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) Sepihak yangdilakukan oleh Tergugat Kepada Penggugat dengan alasan HabisKontrak sangat tidak berdasar Hukum dan bertentangan denganketentuan Undang undang No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, maka kami Memohon kepada Yang Terhormat MajelisHakim untuk memutus dalam Pokok Perkara bahwa hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat Demi Hukum menjadi perjanjiankerja waktu tidak tertentu (PKWTT)/Karyawan tetap sejak terjadinyahubungan kerja di perusahaan

pertimbangan tersebut diatas, terhadappetitum Penggugat angka 2 Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) UU Nomor13 tahun 2003 menyatakan Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannya, oleh karena suatu kenyataan dimana tidak masuknya Penggugat bekerja karena Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

) terhadap Penggugat, yang dalam perkara a quo telahdinyatakan batal demi hukum maka Majelis Hakim berpendapat selama prosesperkara ini Tergugat berkewajiban membayar upah proses PHK terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P6 dan T3 upah Penggugatadalah Rp. 3.268.000, (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) / bulandan Penggugat menerima upah terkahir pada bulan Oktober 2016, maka Tergugatberkewajiban membayar upah selama proses PHK kepada Penggugat terhitungsejak bulan

Menghukum Tergugat membayar upah selama proses PHK kepadaPenggugat terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan April2017 dengan perincian : 6 bulan X Rp. 3.268.000, = Rp. 19.608.000,(sembilan belas juta enam ratus delapan rupiah);6.

Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal putusan dibacakan yaitu tanggal 13 Februari 2016 ;3.