., dan kawankawan, ParaPejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan, berkantor diHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2019Kantor Biro Bantuan Hukum Keuangan Republik Indonesia,Gedung Djuanda , Lantai 15, Kementerian Keuangan,Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017:3. RAHTAMI SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan BrobahanTimur, Nomor 83, RT O02/RW 004, Kelurahan Kranji,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;4.

Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 08September 2015 sekira pukul 22.00 wib, di rumah Terdakwa di Kp.Sugilamping, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, KotaBogor, Terdakwa menerima pesanan dari MAMAH YULI (DPO) sebanyak1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),bahwa kemudian Terdakwa pada waktu dan tanggal sebagaimanadisebutkan di atas menghubungi saksi Fauzi Juansyah dengan panggilanOzy ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenangataupun dari Kementerian

Sugilamping, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan TanahSereal, Kota Bogor, menghubungi saksi Fauzi Juansyah denganHalaman 16 dari 19 halaman PUTUSAN NOMOR 406/PID/Sus/2015/PN.Bgrpanggilan Ozy untuk memesan narkotika jenis sabusabu sebanyak 2(dua) bungkus sabusabu;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenangataupun dari Kementerian Kesehatan untuk menyimpan ataupunmemiliki, ataupun menguasai naftotika jenis sabusabu;e Bahwa berdasarkan Beria Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor. 3633

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupengadilan;Bahwa rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi telah melanggar ketentuan PeraturanPemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan PemerintahNo. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf;Bahwa beberapa ketentuan yang dilanggar antara lain: ketentuan pasal 51ayat 2 huruf b, yang menyebutkan, adanya Tim Penetapan yang dibentukoleh Kepala Kantor Wilayah kementerian

Agama DKI Jakarta terkaitpermohonan Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) dari Nazhir;Bahwa walaupun Tim Penetapan yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayahkementerian Agama DKI Jakarta belum dilakukan, dan Masjid Penggantitelah dibangun, Rekomendasi Untuk Melakukan Tukar Menukar HartaBenda wakaf (Ruislag) hingga saat ini belumlah ada (melanggar ketentuanpasal 51 ayat 2 huruf c) ;Bahwa Izin Tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta terkait rencana tukar menukar harta benda

Fotocopy ljazah Sekolah Dasar Nomor DN26 Dd 0003634 yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia atas nama TIARA APRILYA, diberi tandabukti P5;6.

Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN26 DI/060101529 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia atas nama TIARA APRILYA, diberitandabukti P6;Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkandengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikansebagai bukti Surat yang sah;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Pemohontelah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikanketerangan di

Mangere keputusan Tata Usaha Negara, berupa : ms sence nee nen nen ne neeAda SSurat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, gan Pendidikan TinggiYr Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhniian dari Jabatan KepalaLY Sub Direktorat Bahan Baku dan far Maju pada Direktorat 4Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderalvya Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan wSs Ss Tinggi tanggal 22 Mei 2017;Sub Divktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat, sPtuisahaan Pemula

Berbasis Teknologi, Ditbktorat JenderalKS Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Tekg@logi, dan PendidikanRey Tinggi tanggal 22 Mei 2017; af Penna ncn cn cnc nec cscs ccc cenceeeb.

Pembanding/Penggugat I : Santoso Ryanto Diwakili Oleh : Tutik Ani Rahmawati, SH
Pembanding/Penggugat II : Henny Wijaya, Sia Diwakili Oleh : Tutik Ani Rahmawati, SH
Terbanding/Tergugat II : PT BANK PANIN TBK
Terbanding/Tergugat III : RIKYANTO LIMARNO JABATAN CREDIT MANAGER, PT BANK PANIN TBK KCU SURABAYA COKLAT
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Keuangan RI, Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, Cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR, CQ.

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR, CQ. KANTOR PERTANAHAN SIDOARJO

Eksepsi kurangnya pihak dalam gugatan:Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu tidak adanya pihakDirektur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaipihak yang menerbitkan Sertifikat Merek Gold Fish dan Lukisan dengannomor IDM000094726 tanggal 8 November 2006 atas nama Tergugat,dan PI.

Peronal sebagai perusahaan yang memproduksi,memperdagangkan, serta memasarkan produk kartu main dengan merekGold Fish, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat "menuntut" pembatalanpendaftaran merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek yangditerbitkan oleh Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.

Namun, dalam pihak yang diajukan gugatan oleh Penggugattidak mencantumkan Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia yang merupakan pihak yang bertanggung jawab ataspenerbitan sertifikat merek tersebut menjadi Tergugat/Turut Tergugatdalam gugatannya;Bahwa oleh karena PT. Peronal adalah perusahaan yang memproduksi,memperdagangkan, serta memasarkan produk kartu main dengan merek"Gold Fish", seharusnya PT.

Namun kurangnya pihak dalam gugatan a quomengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan seakanmengadaada, oleh karena dalam posita dan petitum gugatannya,Penggugat jelas menyadari peranan penting Direktur Merek DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dalam perkara a quo, serta potensi kerugianyang akan dialami Penggugat oleh karena perusahaan pesaing sepertiPT.

tersebut Kuasa Pemohon di persidangan menyerahkan buktibukti surat sebagai berikut:1.Foto copy dari Foto Copy Grosse Akte Balik Nama Nomor : 6414,tertanggal 7 Juni 2006, Nama Kapal Pelita Abadi Nama PemilikBudiyanto yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P.1;Foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No.62/Fp dengan Nomor dantanggal pengesahan Nomor : PY.671/24/16/D.II92 tanggal 31 Oktober1992.A. yang dikeluarkan oleh Kementerian

Perhubungan KepalaPelabuhan Pekalongan tanggal 21 Nopember 1991, sesuai denganaslinya, diberi tanda bukti P.II;Foto copy Pas Besar Nomor : PK.205/7/17/KSOP.Sbg15, tanggal 5Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan KepalaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, sesuaidengan aslinya, diberi tanda bukti P.III;Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal PenangkapanIkan Nomor PK.001/05/19/UUPSKP/2016, tanggal 27 Juni 2016 yangdikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan

10/AD.SKA/2006 tanggal 22 Mei 2006 dari mesin lama merekmesin Nissan menjadi Mesin Baru Mitsubishi, yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Cbn10.11.12.Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa, Sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P.V;Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan No. 26.16.0001.01.51519,tanggal 17 Mei 2016, kapal Motor Nelayan Pelita Abadi atas namapemilik Budiyanto, yang dikeluarkan oleh Kementerian

Terbanding/Tergugat I : SUMARDIKUN
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Dalam Negeri cg Pemerintah Kab.Banyumas cq Kantor Kepala Desa Ledug cq Kepala Desa Ledug
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Kab.Banyumas cq. Kantor Kecamatan Kembaran cq Camat Kembaran.

Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Kab.Banyumas cq Badan Pendapatan Daerah cq Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat V : Kementerian ATR/BPN cq Kantor Wilayah BPN Prov.Jawa Tengah cq Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN/KANTAH Kab.Banyumas cq Kepala Kantor BPN Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah

Penggugat:
1.BUA GOROPAI
2.DJAFAR BOTUTIHE
3.AMINA BOTUTIHE
4.TUTI BOTUTIHE
5.HADIJA BOTUTIHE
6.AKIR BOTUTIHE
7.RIANA LISKAWATI USMAN
Tergugat:
1.Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Gorontalo
2.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Cq. Pemerintah Kota Gorontalo
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia,. Cq.

Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang CV.MANUNGGAL SEJATI Nomor: 284 tanggal 30 Juni 2016 (Bukti P25)yang pada pokoknya mengatur perubahan terhadap Jangka waktukredit a quo selama 12 (duabelas) bulan terhitung tanggal 30 Juni2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada ParaPenggugat adalah untuk kepentingan pembangunan pabrik bajakhususnya di wilayah Trowulan Mojokerto yang dilakukan sejak tahun2012, namun pada tanggal 30 Desember 2013, Kementerian

Pendidikandan Kebudayaan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 260/M/2013tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai KawasanCagar Budaya Peringkat Nasional (selanjutnya disebut SK CagarBudaya); (Bukti P26)Bahwa adanya SK Cagar Budaya tersebut, selanjutnya diketahui olehPara Penggugat halmana kawasan area cagar budaya yang telahditentukan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRI tersebut meliputi lokasi wilayah Pembangunan Pabrik Baja milik ParaPenggugat yakni Manunggal

Sekertariat Negara RI,Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan RI, Bupati Mojokerto, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, dan lainlain.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar HukumPenyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) kepadaPara Penggugat atas perjanjian kredit, addendum danrestrukturisasinya karena tetap memberikan suku bunga yang tinggi,padahal secara nyata Tergugat telah mengetahui akibat adanya SuratKeputusan Nomor: 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan RuangGeografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya PeringkatNasional tertanggal 30 Desember 2013 dari Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI,

Berawal darisurat permohonan kredit sebagaimana Surat Nomor : 093/SK/MSJ/VI/12tertanggal 08 Juni 2012 perihal : Pengajuan Kredit Modal Kerja danInvenstasi yang diajukan dengan tujuan salah satunya untuk membiayaipembangunan pabrik baja untuk melaksanakan rencana ekspansi bisnis ParaTerbanding dan disetujui oleh Pembanding yang selanjutnya tertuang dalammasingmasing perjanjian kredit hingga mengalami beberapa perubahan.Bahwa munculnya Surat Keputusan Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI Nomor :

PU TUS ANNOMOR: 01/P/FP/2017/PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan / atautindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini, dalam perkara Pemohon antara: YAYASAN CITRA KEADILAN ; berbadan hukum sesuai dengan SuratKeputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No : AHU 6267.AH.01.04 Tahun 2013, dalam hal ini diwakili oleh H.HAMDANI

Bahwa Pemohon sedang berusaha untuk mendaftar keberangkatan HajiPemohon di Kementerian Agama, namun dari Dinas tersebut menolakPenetapan No.0061/Pdt.P/2015/PA.KomHalaman 1 dari 9 halamandengan alasan nama Pemohon berbeda, antara nama yang tertulis dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah dan nama yang tertulis dalam Kartu TandaPenduduk, didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.11.05.17/PW.01/52/V/2009 Tanggal 12 Mei 2009, tertulis Pemohon,sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk No. 3305031212540004 tertulisdengan

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama tersebutdalam rangka untuk mengurus' pendaftaran pemberangkatan HajiPemohon di Kantor Kementerian Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbuktibahwa sejak kecil nama Pemohon Pemohon dan karena sudah menjadi tradisimasyarakat Kebumen, maka orang tua dari mempelai wanita merubah namamempelai lakilaki Pemohon dengan nama baru yaitu Mohamad Kholidi binMoh.

Bahwa bukti kepemilikan kapal kayu tersebut yaitu berupa Grosse Akta yangdikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Cq.Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Cirebon ; 3. Bahwa selain Grosse Akta tersebut, bukti kepemilikan kapal motor yang bernamaMANDALA4 tersebut adalah berupa buku Identitas Kapal Perikanan No.

Foto copy Grosse Akta Balik Nama Kapal No.6615 tanggal 8 Mei 2017 Nama KapalMANDALA4 atas nama CARINIH yang dikeluarkan oleh Kementerian PerhubunganCq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan OtoritasPelabuhan Kelas II Cirebon Cq. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal diCirebon, diberi tanda bukti P.2 ; 3.

Halimah ( ibu kandung ), dan almarhum tidak meninggalkan ahliwaris selain yang telah saksi sebutkan ;Bahwa ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2015, karena sakit dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeridilingkungan kementerian P dan K ; Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalahUntuk pengurusan penarikan uang tabungan ONH almarhum di Bank Aceh Capem IdiRayeuk dan untuk pengurusan lainlain yang bersangkutan denganmeninggalnya almarhum Fatimah

Halimah ( ibu kandung ), dan almarhum tidak meninggalkan ahliwaris selain yang telah saksi sebutkan ;Bahwa ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2015, karena sakit dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeridilingkungan kementerian P dan K ;Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalahUntuk pengurusan penarikan uang tabungan ONH almarhum di Bank AcehCapem Idi Rayeuk dan untuk pengurusan lainlain yang bersangkutandengan meninggalnya almarhum Fatimah

Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanmoralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat ak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untukmelaksanakan pembatalan pendaftaran merek Olympic daftar NomorDM000242108 tertanggal 25 Maret 2010 atas nama Tergugat denganmencoret pendaftaran merek Olympic daftar Nomor IDM000242108tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;6.

Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkanpermohonan pendaftaran merek Olympic dan Logo Nomor AgendaD00.2009.031434 milik Penggugat untuk semua jenisjenis barang yangdimintakan;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 361 K/Pdt.SusHKI/20147. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;atauApabila Yth.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang jatibarang
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Barat cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu
3.Ketua Dewa Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor WIlayah (Cabang) Cirebon

pembelaannya; 2m nner cnn ncn ccna ncn nnn nn anna nc cns cassMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaansebagai berikut:Primair:Bahwa terdakwa Ir.THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia PengadaanPeralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) pada Sekjen Bina PelayananMedik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.00.06.1.3.65 , tanggal 7 Januari 2007 tentang Pengangkatan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Direktorat Jendral Bina Layanan MedikDepartemen/Kementerian

THOMAS PATRIA selaku Ketua Panitia PengadaanPeralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) pada Sekjen Bina PelayananMedik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.00.06.1.3.65 , tanggal 7 Januari 2007 tentang Pengangkatan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Direktorat Jendral Bina Layanan MedikDepartemen/Kementerian Kesehatan RI Tahun 2007, bersamasama dengan Dr.MULYA A. HASJMY, Sp.B, M.

Saksi MANGAPUL BAKARA, yang memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hugungan pekerjaan maupunhubungan keluarga ;e Bahwa saksi adalah Kasubag anggaran tahun 20062008 diDirektorat Jendral Bina Pelayanan Medik pada DepartemenKesehatane Bahwa saksi bertugas menyiapkan usulan bahan koordinasi danpelaksanaan anggaran pada Kementerian Kesehatan ;e Bahwa sepanjang dalam satu) DIPA saksi mengetahuikegiatannyae Bahwa di kementerian

Kesehatan, dimana total anggaran dan kegiatanharus sama dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga(RKAKL) yang diajukan ;.

Sardjito Yogyakartadikarenakan Pelaksanaan tidak sesuai dengan gambar perencanaan.Bahwa besarnya nilai biaya untuk pekerjaan pra instalasi (pembangunangedung Linac) jika dihitung berdasarkan pedoman yang ada adalahRp.2.170.061.281,dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu SNIanggaran biaya dari Kementerian Pekerjaan Umum yang berisi tabel kebutuhanmaterial dan tenaga kerja).4.

Bahwa tindakan pengambilalihan lembaga pendidikan yang dilakukan olehPenggugat Intervensi berdasarkan pada perintah Kementerian Agamasebagaimana tertuang dalam Surat Penjelasan dari Kementerian AgamaCq. Dirjen Bimas Kristen Nomor Dt.lll.II/PP.03.2/318/2014 tertanggal 26Juni 2014 tentang Penjelasan YBSI dan LembagaLembaga PendidikannyaDibawah Sinoge GKSI sampai dengan dibentuk yayasan baru.

Jadi bagaimanamungkin orangorang yang rela diduga menipu dan mempermainkan nasibpara siswa dapat melanjutkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh YBS(DL) yang notabenenya merupakan sekolah keagamaan;Bahwa dengan telah dikelolanya STT Setia/Arastamar oleh PenggugatIntervensi saat ini sesuai dengan amanat dari Kementerian Agamasebagaimana tertuang dalam Surat Penjelasan dari Kementerian AgamaCq.

Bahwa Tergugat Intervensi V mengakui fakta adanya pengambilalihanpengelolaan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Injil Arastamar berdasakanSurat dari Kementerian Agama cq. Dirjen Bimas Kristen dan Surat dariPuts. No. 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.

II/PP.03.2/318/2014 tertanggal 26 Juni 2014 dengan perihal : Penjelasan,telah diberikan penjelasan oleh Kementerian Agama RI Cq. Dirjen BimbinganMasyarakat Kristen tertanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya dinyatakanbahwa Sehubungan telah dibubarkannya Yayasan Bina Setia Indonesia(Dalam Likuidasi) dan sambil menunggu pendirian yayasan baru makaPuts. No. 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.

Hal 62 dari 65 hal.Lembaga Pendidikan Setia di seluruh Indonesia untuk sementara dikelola olehSinode Gereja Kristen Setia Indonesia ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Tergugat IntervensiV mengakui fakta adanya pengambilalihan pengelolaan Sekolah Tinggi Teologi(STT) Injil Arastamar berdasakan Surat dari Kementerian Agama cq.

LIE SIOK KIAUW danRAHARJO WIBOWO (TERGUGAT 1), seharusnya TERGUGAT 2melakukan prosedur yang benar secara administrasi sebagaimanadisyaratkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Cq.

denganmenyebutkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Indonesia.bahwa konsekuensi yuridis apabila Kementerian ATR/BadanPertanahan Nasional RI digugat maka harus menggugat pulaPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang merupakaninstansi vertical atau instansi atasan dari Tergugat 3;Bahwa Tergugat 3 bukan badan hukum yang berdiri sendiriberdasarkan Perpres No. 20

Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Notaris secaraseksama sesuai dengan keteranganketerangan yang diberikan olehPUSPARATNA LILA kepada Tergugat 2, dengan didukung olehbuktibukti secukupnya sebagaimana mestinya.Bahwa Tergugat 2 sebelum menerbitkan Surat Keterangan Hak WarisNo.02/Not/VIIV2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang mana surat terdatardi dalam daftar surat Notaris sebagaimana Nomor yang tertera dalamSurat Keterangan Hak Waris tersebut, daftar surat tersebut telahdilaporka kepada Kementerian

Hukum dan HAM RI tiap tahun sesuaidengan ketentuan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM RI.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris telah seksama membuat AktaPernyataan No.42 tanggal 3 Agustus 2015, yang mana akta otentiktersebut telah sah dibuat karena dilangsungkan dihadapan Tergugat 2,dan menuta akta tersebut tersusun dengan baik terdaftar dalam bukuDaftar Akta Otentik sebagaimana ditentukan olen Kementerian Hukumdan HAM Rl.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris tiap tahun telah melaporkan datar aktatiap tahun

kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai denganketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan UU Jabatan Notarishal 29 dari 39 hal Put.No. 185/PDT/2017/PT.SMG11.12.13.14.15.sebagaimana UU NO. 30 Tahun 2004 jo.