Sus/2018usaha Terdakwa dengan menyita barang milik Terdakwa untuk dijadikanbarang bukti: Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 142 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2010, dan sebelum judex facti menjatuhkanpidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telan cukup dalammempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana; Bahwa putusan judex facti yang menjatuhkan pidana penjara kepadaTerdakwa selama 6 (enam) bulan telah mempertimbangkan dengan cukupmengenai keadaankeadaan yang

No. 2298 K/Pid.Sus/2018 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa demikian pula putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yangmemperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan judexfacti/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjaraselama 1 (satu) tahun tanpa rehabilitasi, tidak melampauikewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semuakeadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa,

Apollo S.M.N, SpBS (dokter padaRumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor); Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik Pasal351 Ayat (2) KUHP dan sebelum Judex Fact/ menjatuhkan Pidanaterlebin dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan pidana ; Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa selebihnya tidakdapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenaipenilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu

Melawan hukum pada umumnya diartikan dalam hukum pidanatidak mempunyai hak dan untuk delik korupsi tidak mempunyai hakuntuk menikmati uang itu. Melawan hukum dalam hukum pidanamempunyai beberapa arti, tetapi semuanya bermuara pada satu arti,yaitu tidak mempunyai hak. Bahwa kerugian negara adalah relatif,Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2013karena dikatakan dapat merugikan keuangan negara.

Jika penuntut umum tidak dapat membuktikan bagian inti delik inimaka Terdakwa harus diputus bebas walaupun telah terjadi kerugianNegara. Misalnya, seseorang yang harus membeli barang untuk negara(pemerintah), dia beli di suatu tempat yang dia ketahui dan paling dekatdengan kantornya, padahal ada yang lebih murah di tempat lain yangdia tidak ketahui, jelas terjadi kerugian Negara, yaitu selisih harga itu,tetapi dia tidak mengambil uang serupiahpun, maka dia tidak melakukanperbuatan korupsi.

Karena delik korupsi yang tercantum dalam Pasal 2dan 3 UUPTPK adalah delik sengaja bukan delik kelalaian. Bahkandalam Pasal 3 UUPTPK ada bagian inti delik (delictsbestanddeel),dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang berarti delik ini delik sengaja sebagai tujuan (opZet alsoogmerk) ;14.

Tentang Penerapan Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 2444/Pid.Sus/2020/PN Mdn Bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan terhadapsuatu perbuatan yang belum selesai (delik percobaan) atau terhadapsuatu perbuatan yang belum dilaksanakan ataupun telah terjadi(permufakatan jahatsamenspanning) dari suatu delik pokok yang sudahditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut

;= Bahwa apabila suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatifdalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah selesai maka yangditerapkan adalah Pasal dari delik pokok tersebut, jadi tidak lagimencantumkan Pasal 132 ayat (1), sebab bila tetap dicantumkan akanmembuat dakwaan tersebut kabur dan tidak rasionil, sebab tidak mungkinperbuatan pidana yang belum selesai (percobaan) atau perbuatan yangbelum dilaksanakan (mufakat jahat

) secara bersamaan dilakukan olehseorang pelaku delik (dader) dalam waktu yang sama, dengan demikianyang diterapkan hanya delik pokok atau Pasal pokok yang diancamkantersebut yang dapat dikenakan pada seorang Terdakwa;= Bahwa kelihatannya pemahaman yang hendak diterapkan PenuntutUmum tentang Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan yangdilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama melakukantindak pidana, dimana pemahaman

ini menurut Majelis adalah keliru atautidak tepat, sebab apabila untuk menjangkau terhadap delik yangdilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebin apabila undang undang khusustidak mengatur maka diberlakukan Buku KUHPidana TentangAturan Umum Bab V mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana yangdiatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang delik penyertaan(deelneming).

Sedangkansisipan kata : atau berarti harus memilik satu diantaranya ;KEBERATAN KE EMPAT BELAS:Judex Facti salah menafsirkan kualitas Terdakwa sebagai subyek hukumdalam delik dakwaan subsidair ;Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair adalahmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999Jo. UndangUndang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Sekalipun kedua pasal tersebut samasama merupakan delik korupsi akantetapi kualifikasi delik yang didakwakan pada dakwaan primair berbedadengan kwalifikasi delik pada dakwaan subsidair ;Perbedaan yang nyata antara delik korupsi menurut Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No.20 Tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dengan delik korupsi menurut Pasal 3UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No.20 Tahun 2001Jo.

Halini penting mengingat konsekwensi logis dan delik formil, unsur dapatmerugikan keuangan Negara atau perokenomian Negara sebagai salah satuunsur delik (bestandeel) harus dibuktikan seperti halnya unsur lain ;KEBERATAN KE DUA PULUH DUA:Masih pada halaman 6970 oleh Judex Facti disebutkan bahwa menurut ahliAgung Priyadi, SE,Akt. dan Badan... dst....

Dalam ilmu hukum pidana dader terdiri daripleger, menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan pleger adalah setiaporang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik sepertiyang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang disangkakan, juga tanpaadanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu orangorangtersebut masih dapat dihukum; Unsur Yang menyuruh melakukan :Menurut Mvt, Pompe dan Hazewinkel Suringa mengartikan menyuruh melakukansama dengan melakukan atau yang

dapat menimbulkan suatu delik tersebutterjadi.

Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsungatau manus ministra/ auctor physicus, dan pembuat tidak langsung atau manusdomina/ auctor intellectualis; Unsur Yang turut serta melakukan :Yang turut serta melakukan menurut MvT adalah tiap orang yang sengaja dalammelakukan suatu delik/ perbuatan pidana, lebih lanjut Van Hamel mengemukakanbahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masingmasing pesertamemuat anasiranasir delik/ perobuatan pidana yang terjadi;Sedangkan dalam Hoge

raad mengemukan bahwa tidak perlu yang turut sertamelakukan perbuatan itu mempunyai semua kualitet pada dirinya yang harusdipunyai oleh pembuat delik/ perbuatan pidana yang bersangkutan.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 324/Pid/2011/PT.SMG. tanggal 10 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Agustus 2011Nomor : 84/Pid.B/2011/PN.BBS sekedar mengenai lamanya pemidanaanyang dijatuhkan dan kualifikasi delik yang dilakukan Terdakwa, sehinggaamar selengkapnya

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti isi putusan Pengadilan TinggiSemarang terhadap Terdakwa IMAM PRAYOGO bin MULYADiI kami tidakmenemuka halhal baru yang akan ditanggapi karena ternyata isi putusanmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Agustus 2011Nomor : 84/Pid,B/2011/PN.Bos sekedar mengenai lamanya pemidanaanyang dijatunkan dan kualifikasi delik yang dilakukan Terdakwa di manaterhadap hukuman pidananya yang dikurangi yaitu dari 18 (delapan belas)tahun menjadi 10 (sepujuh) tahun

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Putusan Pengadilan Tinggi yakni :MENGADLI :Menerima keputusan banding dan Penuntut Umum dan Terdakwa.Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Agustus 2011Nomor : 84/Pid./2011/PN.Bbs sekedar mengenai lamanya pemidanaanyang dijatunkan dan kualifikasi delik yang dilakukan Terdakwa, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifatalternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi makaunsur tersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan(opzet) adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sepertidirumuskan

bukti di bawa ke PolresPematangsiantar untuk diproses secara hukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahterdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN PmsMenimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, makaharuslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbuktidilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur delik

tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman tersebut di atas terpenuhidalam perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan olehkarena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasanpembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mensrea) yang melekat pada perbuatan/delik

(actus reus) yang telah dilakukannya,maka terhadapnya perbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan,sehingga oleh karenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwatelah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukanadanya halhal yang mengecualikan ataupun yang mengahapuskan

polisi, para Terdakwa tidak sedang dalamaktifitas percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidananarkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dikehendaki oleh unsurPasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian,cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur Pasal 112 ayat (1) joPasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidakterpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur delik

sedang dalam posisiberkumpul dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dimana terdakwa telah mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan, sedang Terdakwa Il, Terdakwa Ill masingmasing telah mendapatkan 2 (dua) kali giliran untuk menghisap/mengkonsumsiNarkotika jenis sabu tersebut ;Dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur di atas, telahdapat dibuktikan bahwasanya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruhrumusan unsur delik

Putusan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa,bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana,karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah serta mematahkanapa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiaptiap unsur tindak pidanadiatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah Putusan Perkara Pidana Nomor 370 /Pid.Sus/2016/PN Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 20memenuhi selurun rumusan unsur delik

Sampaldengan pada Tanggal O07 Agustus 2018 Petugas Kepolisian ResorPekalongan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukumbahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli barang milik saksi korban yangdiperoleh dari hasil kejahatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim semuaunsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 480 ke1 KUHP telah terpenuhioleh perbuatan terdakwa ;Ad.3.

PKI.Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukumbahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli barang milik saksi korban yangdiperoleh dari hasil kejahatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim semuaunsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 480 ke1 KUHP telah terpenuhioleh perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandungdalam Pasal 480 ke1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telahterpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai

Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindahpenguasaan nyata terhadap barang itu.Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalahsetiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.Berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangansebagaimana akan diuraikan di bawah ini:Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN IdiKeterangan saksi HASYIMI Alias SI SEM Bin Alm.

tersebut menuju Peurelak.Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut milik orang lain atausetidaktidaknya bukan milik Sdra FAJRI.Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.Ad.3Unsur dengan maksud untuk memiliknya secara melawan hukumDalam unsur ini dijelaskan bahwa adanya maksud dari pelaku untukmemiliki suatu barang yang bertentangan dengan hak pemilik.Dengan maksud disini berfungsi ganda, yang pertama menguatkanunsur sengaja pada delik

Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, sudah pastibahwa sesungguhnya dia mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu.Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan.Pada barang yang dicuri itu diambil disitulah terjadi delik pecurian,karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan pelaku.

Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadiperantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan NarkotikaGolongan I.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang:Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam perumusan delik merujukpada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam dalamperumusan pasal pidana menunjuk pada orang yang perbuatannya memenuhirumusan delik dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya

;Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(selanjutnya disingkat UU Narkotika) kata setiap orang ditujukan kepadaorang perseroaan dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukanTerdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwadapat dimintakan

Oleh karenanya kepada Terdakwa Anak Agung GedeRaka Purnawan dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum.Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur BarangSiapa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Anak Agung Gede RakaPurnawan;Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup; Menimbang, bahwa walaupun unsur dalam pasal inimenggunakan kata dan dalam perumusan delik, akan tetapi denganmelihat

perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur pasal iniharuslah dilihat antara perbuatan tersebut merupakan alternatif satusama lain, karena jika dilihat secara kumulatif maka antara satuperbuatan dengan perbuatan lainnya akan saling bertentangan, dalamhal ini melukai dan membunuh akan bertentangan dengan memelihara;Menimbang, oleh karena unsur dalam pasal ini dirumuskansecara alternatif, maka apabila salah satu dari unsur pasal ini telahterpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbuktimelakukan delik

Didalampraktek peradilan sendiri ada 3 (tiga) macam bentuk yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yaitu pelaku benarbenar menghendaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana; Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu. pelaku dengan tujuannya tidak bertujuanmencapai akibat yang menjadi dasar dari delik; Kesengajaan dengan keisyafan kemungkinan (opzetmogelijkheids Bewustzijn) yaitu kesengajaan yang dibayangkanakan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu (

Tinggipengertian dari perbuatanperbuatan yang diatur dalam UndangUndang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian secara yuridis dimana untukmenentukan kualifikasi perbuatan pidana atau kejahatan narkotika harus dilihat niatdan tujuan terdekatnya atau kehendak sipelaku itu sendiri dan lagi pula deliknarkotika mempunyai kekhususan tertentu. yang berbeda ( berlainan) dengan / dariperbuatan pidana lainnya dalam hal untuk menentukan saat dimulainya terjadinyaperbuatan pidana yaitu bahwa delik

narkortika adalah merupakan delik formil dalamarti bahwa delik Narkotika terjadi pada diri sepelaku dalam keadaan tertangkaptangan karena dalam deliknarkotika dengan diketemukannya barang buktinarkotika pada sipelaku maka dari situlah baru dapat diketahui jenis atau kualifikasiperbuatan.............13perbuatan pidana ( tindak Pidana ) apa yang telah dilakukan pelakunya.

, terdakwa juga telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanjitidak kan mengulangi perbuatannya lagi;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut menurut Majelis hakim akan dipertimbangkan sebagaimana dalam pemberian amar untuk lamannya masa tahanan dibawah ini ;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, dalamhukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan olehHakim yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana( delik

) dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertangungjawabkan sebagai sendi darikesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum tidak ada pidana tanpa adanyakesalahan ( gen straaft zonder schuld ) yang artinya belumlah cukup menjatuhkan pidanakepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana(perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana, karena juga harusdikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi darikesalahannya), maka

Artinya, belumlah cukupmenjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatanpidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena jugaharus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi darikesalahannya.Menimbang, bahwa si untuk imenilai apakah Terdakwa mampumempertanggungjawabkan perbuatannnya secara hukum, Hakim akan mempertimbangkansebagaimana diuraikan berikut ini, bahwa sepanjang apa yang didapat selama persidangan

Jadiuntuk adanya suatu medeplegen itu diperlukan adanyakesamaan opzet pada masingmasing pelaku serta, sebabapabila terdapat perbedaan mengenai opzet dari sesamapelaku serta, maka bukan lagi disebut sebagai medeplegen.Bahwa begitu pula dengan actus rea dari para pelaku serta,di mana actus rea keduanya haruslah sedemikian rupa dansedemikian apik dalam mewujudkan suatu delik yangsebelumnya telah samasama diopzetkan oleh parapelaku serta.

Ray binRustam dalam mewujudkan unsur delik sebagaimanadimaksud Pasal 338 KUHPidana?Sebagaimana telah terungkap di depan persidangan, alat buktialat bukti menunjukkan Pemohon Kasasi hanya bermaksud untukmelakukan Kklarifikasi terhadap Korban yang sebelumnya telahmeneriaki dirinya. Hal demikian terungkap dari pertimbanganHal. 15 dari 20 hal. Put. No. 786 K/PID/2012Judex Facti pada halaman 26 (dua puluh enam) paragraf keempatyang menyatakan ............

No. 786 K/PID/2012terpenuhinya unsur delik sebagaimana dimaksud Pasal 338KUHPidana.Bahwa menurut Pemohon Kasasi, konstruksi yuridis yangterbangun dalam Peristiwa a quo dapat digambarkan sebagaiberikut :Terdakwa Ray bin Rustam Opzet = MelakukanPembunuhan.TerdakwaIL(i.c.Pemohon Kasasi) Opzet = MelakukanKlarifikasi. JTidak terdapat kesamaan Opzet antara Terdakwa denganPemohon KasasiPerbuatan Terdakwa lI.

Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidanayang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa . JAKARIAKOLY Terdakwa Il.

Arti kata bersamasama ini menunjukkan bahwa perbuata itudilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadibukanlah merupakan ketidak sengajaan(delik culpa);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan didalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatanjasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tanganatau dengan segala macam senjata, menyepak

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar AtauMenyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman ;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifatalternatif apabila salah satu perobuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi makaunsur tersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwatidak mempunyai