., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku DelikDelikKhusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 14, bahwa yangdimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi beradadalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak beradadibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelakumelakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalampenguasaannya;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs.

., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku DelikDelik KhususKejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 15,bahwa perbuatanmengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku,walaupun benar bahwa ia lemudian telah melepaskan kembali benda yangbersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentangbilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi,masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya

Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barangyang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagaibarang barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak).Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta bendaseseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatuyang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (videDrs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)jilid Il, PT.

Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku DelikDelikKhusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 23, tidaklah perlubahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jikapelaku mengetahui bahwa bendabenda yang diambilnya itu) bukankepunyaan pelaku;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperolehfakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZRwarna merah BA 2574 SA

ditelpon katanyaTergugat sering menyembunyikan uang ; Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada ibu Penggugat,katanya ari arinya sakit sudah setahun yangBahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulanJanuari 2011 menurut keteranganPenggugat ; ++ ee eee eee eee eeeBahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karenadiusir oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa uangdan untuk nafkah sehari hari Penggugat ikut dengansaksi terkadang ikut ibu Penggugat ; Bahwa tidak ada harta kekayaan

; ++ ee e eeeBahwa penyebab berpisah antara Penggugat dan Tergugatkarena Penggugat sudah tidak sanggup lagi karenasetiap kali berhubungan suami isteri, Tergugat selalumemasukkan tangan Tergugat kedalam rahim Penggugatsehingga Penggugat merasa sakit dan tersiksa danPenggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapiTergugat ; ee eeeeeeeeBahwa saksi mendengar Tergugat pacaran dengan seorangjanda bernamaBahwa selama pisah 8 bulan, Tergugat tidak ada memberinafkah untukPenggugat ;5 Bahwa tidak ada harta kekayaan

undang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya pokokperkara dapatdiperiksa ;5Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang menghadap dimuka persidangan dan memberikan jawaban atas gugatanPenggugat selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dipersidanganuntuk membuktikansanggahannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Tergugat tidak ada memberi nafkahwajib kepada Penggugat selama 8 bulan dari Januari 2011 dan15 dari 13 Halamantidak ada harta kekayaan

bekerja sendiri untuk memenuhi' kebutuhanhidupnya, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasehatiserta merukunkan penggugat untuk kumpul baik lagi denganTergugat 5 ee ee eee eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dansaksi saksi tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim telahmenemukan = fakta mengenai retaknya rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan Tergugat tidakmemberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang sudah 8bulan dan tidak ada harta kekayaan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL)Semarang, beralamat di JI Imam Bonjol No. 1 D Semarang ; Hal 1 dari 20 hal.Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN JpaSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Ill;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca surat surat yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkata 5 22022000 202222220Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan kedua belahpihak yang beperkara;222Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di persidangan;Telah mengingat

Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II melalui perantaraTergugat Ill terhadap jaminan Tergugat I, Penggugat merasa rugi karenaPenggugat telah membeli tanah yang akan di lelang tersebut dari Tergugat dan terancam rugi lagi karena hutang Tergugat kepada Penggugatkemungkinan besar tidak terbayar karena harta kekayaan Tergugat tinggalrumah tanah yang akan dieksekusi lelang oleh Tergugat II melalui Tergugat8.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mendalilkan sebagaimana dalilgugatannya point 7, yaitu Penggugat terancam rugi karena hutangTergugat kepada Penggugat kemungkinan besar tidak terbayar karenaharta kekayaan Tergugat tinggal rumah tanah yang akan dieksekusilelang oleh Tergugat II melalui perantara Tergugat II ( sebagai perantarayang benar Tergugat II atau Tergugat III?)

; Sementara dalam daligugatan berikutnya yaitu point 9 ternyata harta kekayaan Tergugat tidak Cuma obyek Sengketa saja, malah ada 3 bidang; Sehingga dalilPenggugat itu sendiri sangatlan bertentangan satu dengan yang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKIJakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta IV (KPKNL IV), dengan alamat Jalan Prapatan Nomor10 Jakarta Pusat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepadaSigit Prasetyo, S.E., M.H., Dodo Sukandar, S.H., M.Si.

kepemilikan menjadi milik PT.Bank Muamalat Indonesia, Tok. melalui jual lelang (bukti T.4);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4dan bukti T.9 yang merupakan akta otentik dengan nilai kKekuatan pembuktiansempurna dan mengikat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim TingkatBanding menyatakan bahwa obyek sengketa perkara tersebut adalah milikHarry Suganda (dalam pailit) dan obyek sengketa perkara tersebut telah djualoleh kurator Yana Supriyatna, S.H. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) JAKARTA III., Berkantor di Jl. Prajurit KKO, Usman dan Harun No.10, Senen, Jakarta Pusat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada HarmaniSri Mumpuni, Hasan Sudibyo., Dkk., Kesemuanya warga Negara Indonesiac.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat JenderalHalaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 543/PDT/2021/PT.

DKI.Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta c.q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II / selaku Terbantah II ;Pengadilan Tinggi tersebut.Membaca, berkas perkara tersebut dan suratsurat yang bersangkutanberikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24Pebruari 2021 Nomor 959/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Brt. dalam perkara para pihaktersebut di atas ;TENTANG DUDUK

/Kembangan Selatan, tercatat atasnama : INDRADI LOOKMAN.Dengan batasbatas, sebagai berikut : Sebelah Utara: Jalan LingkunganPerumahan; Sebelah Barat: Rukan Blok K 7/3 ;Sebelah Selatan : Tembok Bangunan tersebut; Sebelah Timur > Rukan/tembokbangunan tersebut.Sita jaminan tersebut tidak berharga dan harus dinyatakan diangkat kembali.Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984, tanggal 31Maret 1985 menyatakan bahwa :Tidak diperkenankan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag)terhadap kekayaan

Memerintahkan Terbantah Il ( KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) JAKARTA III) atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu,segera menunda / menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi atas objekmilik pribadi Para Pembantah tersebut.6. Menyatakan Sita jaminan yang telah diletakkan, yaitu berupa : Sebidang tanah berikut bangunan rumah kantor (Rukan) 4 (empat) lantaiyang berdiri diatasnya beserta turutanturutannya, seluas : 99 M?

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung,Jalan Ambon No. 1 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DEWIRAHAYU,SH.,2.TEDY SYANODRIADI, SH. 3. DIKI ZAENAL ABIDIN, S.IP.M.H, 4.WISRATNO EKO WIBOWO, S.H., 5.KENI KUMIASIH, SH., 6.. KURDI, SH., 7.INDAH DEWI RESTIANA, SH. 8. ASNARITA, 9.KUMARA HANJATI, 10.ISTIANAMUMPUNI, 11. ATI INDRIYANI, 12.

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Bandungsebagaimana surat Tergugat tertanggal 01 Juli 2013 No.RMV/5/1/391/R yangditujukan kepada Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )Bandung, maka sudah sewajarnya Penggugat menarik pihak Kantor PelelanganKekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Bandung untuk tidak melaksanakanpelelangan dimuka umum dan agar tunduk dan patuh pada putusan sampaiputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;14.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KekayaanNegara Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung,maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebutsesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan DepartemenKeuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan jo.

Murni Jaya Sempurna kepada PjsPimpinan Regional Remedial & Recovery Bandung kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung tertanggal 1 Juli2013 Nomor.RMV/5/1/391/R perihal Permohonan lelang , PermohonanPengantar SKPT serta Surat dari PT.

Mentransfer harta kekayaan adalah perbuatan pemindahan uangdari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan iain baikdi dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnyadi kantor bank yang sama.d. Membayarkan harta kekayaan adalah menyerahkan sejumlah uangdari seseorang kepada pihak lain;e. Membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uangatas pembelian suatu benda;f.

Menghibahkan harta kekayaan adalah perbuatan hukum untukmengalinkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenaldalam pengertian hukum secara umum;g. Menyumbangkan harta kekayaan adalah pemberian sesuatu bendasecara cuma Cuma;h. Menitipbkan harta kekayaan adalah menyerahkan pengelolaan ataupenguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atausebagaimana diatur dalam KJJH Perdata;i.

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul hartakekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asalHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utrusul harta kekayaan dari mana asal atau Ssumbernya;m. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan ataupermufakatan jahat adalah orang perseorangan (natural person) ataukorporasi (legal person).

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf r,dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf r, dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksisaksi, barang bukti sertaketerangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut :Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

DITJEN Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jakarta I sebagai Tergugat IV5. Sri Ningsih, SE selaku Pejabat Lelang Kelas I sebagai Tergugat V

Kementerian Keuangan dahulu Departemen Keuangan RI cq.DITJEN Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan danLelang (KPKNL) Jakarta I, selanjutnya disebut sebagai TergugatIV.5. Sri Ningsih, SE selaku Pejabat Lelang Kelas yang diangkatberdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 07/KM.09/UP.11/1995tanggal 24 Oktober 1995 jo.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.02/KM.06/UP.11/2007 tanggal 2 Maret 2007 Tentang pengukuhanPejabat Lelang Kelas pada Direktorat Kekayaan Negara,berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKLN) Jakarta , selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca suratsurat perkara.Telah mendengar kedua pihak dan mengamati suratsurat buktiyang diajukan ke persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14Februari 2014

Bahwa Agar Gugatan Rekonpensi Tidak Menjadi Hampa (llussoir), MakaUntuk Menjamin Gugatan Rekonpensi Terhadap Tergugat Rekonpensi,Mohon Kiranya Pengadilan Negeri Bekasi Berkenan Meletakkan SitaJaminan Atas Seluruh Harta Kekayaan Tergugat Rekonpensi BaikBergerak Maupun Tidak Bergerak, Yang Terletak Di Kota Bekasi (HartaKekayaan Mana Akan Ditunjuk Kemudian Oleh Penggugat Rekonpensi).10.

S959/WKN.7/KP.01/2007 dariKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan lelang Jakarta kepada Vice President PT. Bank Niaga, Tbk, diberi tanda T.IVV.2.. Surat Tugas No. ST170/WKN.7/KP.01/2007 tanggal 20 Nopember2007, diberi tanda T.IVV.3.. Surat tanggal 27 September 2007 No. 702/SARG/BLI/IX/2007 dari PT.Bank Niaga, TBk pada Kepala KPKNL Jakarta tentang PermohonanPenetapan Jadwal Lelang Lanjutan, diberi tanda T.IVV.4..

Bank Niaga (Tergugat I), Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jakarta dan Sri Ningsih, SE (Tergugat IV dan TergugatV), dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (Tergugat Il) adalahsama perkaranya dengan perkara perdata yang telah pernahdiputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Bekasi,yaitu perkara No. 125/Pdt.G/2008/PN.Bks jo. Putusan PT Bandung No.121/Pdt/2010/PT.Bdg, jo.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah di Jakarta cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Tegal
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang

KEMENTERIAN KEUANGAN RI, cq Direktorat Jendral Kekayaan NegaraKantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Tegal,dalam hal ini memberi kuasa kepada:2.1.Zainal, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPNL Tegal;2.2.Eliarti, Pelaksana pada KPNL Tegal;2.3. Hardito Kunandari, Pelaksana pada KPNL Tegal;2.4. Prakoso Adhi Hoetomo, Pelaksana pada KPNL Tegal;Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. SmgSemula Tergugat Il sekarang Terbanding II;3.

Smgyang dilakukan pada hari Kamis, pukul 10.00 WIB tanggal 19 bulan Januaritahun 2017 tempat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal,beralamat di JIn.Ks.Tubun No.12 Tegal Selatan, Kota Tegal harus dibatalkan; Bahwa untuk menjamin agar SHM No. 216 luas 247 m2 terletak di DesaSikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang an.

Smg Apakah pelaksananan lelang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 pukul10.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangTegal harus dibatalkan?

SH Notaris
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL), Jalan S. Supriadi No. 157 Kota Malang, sebagai TERGUGAT II, 3. Sdr RUMAJI, sebagai TERGUGAT III, 4. KANTOR PERTANAHAN / BPN KABUPATEN MALANG, Jalan Kawi No. 10 Kota Malang, sebagai TERGUGAT IV.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL),Jalan S. Supriadi No. 157 Kota Malang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. Sdr RUMAJI, Dukuh Dunglengkong RT.01 RW.01 Dusun Biru DesaGunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;4.

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang selaku (instansi) atasanTergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukanorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yangdisebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga denganunit atasannya tersebut.2.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukan merupakan badanhukum yang berdiri

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.

Oleh karena itu Tergugat II tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.2.3 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbuktilah bahwagugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Malang tanpa mengkaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidaktepat.

dipisahkan dengan perjanjian pokok hutangpiutangnya tersebut;Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama terhadap bukti T.12 berupaAddendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 182/Tahun 2010 dibuat oleh notaris HajiSubandi,SH., tersebut, ternyata di dalam Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Tentang perjanjian ini dan dengan segala akibatnya, kedua belah pihak memilihtempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor KepaniteraanPengadilan Negeri di Malang, dan/atau Direktorat Jendral Kekayaan

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL JAWA TENGAH C.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : PT. SRIJAYA REALTY
Turut Terbanding/Penggugat II : Setiawati
Turut Terbanding/Penggugat III : Suryadarman

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (Tergugat II), Cendi Agnes Susmanto, (Tergugat III) dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pekalongan (Turut Tergugat) ;

Kementrian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Pekalongan, beralamat di Jl.Sriwijaya no.1 Pekalongan ;Selanjutnya disebut.......... eee Tergugat Il ;3. Cendi Agnes Susmanto, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Pangeran Antasari, Perum Jasa Sejahtera KelurahanGamer Kecamatan Pekalongan Timur KotaPekalongan ;Selanjutnya disebut..........0.0.e Lergugat Ill ;4. Pemerintah Republik Indonesia cq.

RMV/6/3.3/536/Rtelah disampaikan bahwa upaya penyelesaian kewajiban CV KaryaSejahtera telah diserahkan kepada Balai Lelang PT TriagungLumintu dan untuk selanjutnya terhadap seluruh jaminan akandilakukan leiang HakTanggungan.Sebagaimana Pengumuman Leiang Eksekusi HakTanggungantanggal: 27 April 2015;Hal: 10 28 Juli 2015; 12 Agustus 2015; 18 September 2015.Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(TERGUGAT Il) dilakukan melalui jasa

Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang menyebutkan bahwa Penjual/Pemilik Barang yang bermaksudmelakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harusmengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada KepalaHal: 30KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumenpersyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya;Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan

Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Jatibarang
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq Kepala Kantor DJKN Jawa Barat Cq Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat III : H. Cahya, SE
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR ATR BPN KABUPATEN INDRAMAYU
Terbanding/Turut Tergugat : DJAKA SUTANA SH
Turut Terbanding/Penggugat II : INTAN SUHARYANTI

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Cq. KepalaKanwil DJKN Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Cirebon, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin SudirohusodoNomor 48 Cirebon, sebagai TERBANDING II smula TERGUGAT II;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pat.G/2019/PN Idm3.H.

BANK SBI INDONESIA
4.DILIIP RUPO CHUNGANI
5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
7.5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Turut Tergugat:
1.Dra. Hj. PITRI WARSYAM, S.H., M.M., M.Kn
2.HERLINA, S.H., M.Kn
3.PT. MAKARYA BERLONI INDONESIA

Bahwa Almarhum Sugimin yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun1972 tersebut, yang disamping mempunyai 2 (dua) orang adik kandung yangbernama Sugiman dan Suginem (Penggugat) sebagai ahli warisnya, jugaternyata almarhum Sugimin mempunyai harta kekayaan yangditinggalkannya yaitu yang berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yang terdiridari Blok A dan Blok B yang terletak dan berlokasi di wilayah DesaMancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercatatdalam Daftar Buku C Desa Mancasan No

m2dan Serifikat Hak Milik No. 177 Desa Mancasan seluas + 1175 m2,sedangkan untuk tanah sawah yang Blok B menjadi Sertifikat Hak Milik No.178 Desa Mancasan seluas + 2350 m2 yang kesemuanya tercatat atasnama Sugiman dengan meniadakan atau mematikan Suginem (Penggugat)dan tanpa menghiraukan sama sekali serta sekaligus meninggalkanSuginem (Penggugat) selaku adik kandungnya yang juga sekaligus adikkandung almarhum SUGIMIN yang seharusnya secara hukum adalah jugasah dan turut berhak pula terhadap harta kekayaan

Dan ternyata perbuatan maupun tindakan tersebut didukung danHal 13 dari 38 hal Putusan Nomor : 253/Pdt/2016/PT SMG18.dibantu oleh Tergugat IV selaku Camat/PPAT Kecamatan Baki, KabupatenSukoharjo, sehingga pada akhirnya SUGIMAN telah dapat menguasai,menggarap dan mengerjakan dan juga bisa menikmati serta memiliki tanahsawah Blok A dan Blok B yang merupakan harta kekayaan peninggalanalmarhum SUGIMIN yang menjadi obyek sengketa ini yaitu tanah sawahBlok A Sertifikat HM.

No. 178 Desa Mancasan atas namaSUGIMAN, sedangkan Tergugat III (GUMARTINI alias SUMIR) adalah oranglain yang tidak berhak atas harta kekayaan yang merupakan peninggalanatau warisan almarhum SUGIMIN tersebut;4.

No. 178 Desa Mancasan atas namaSUGIMAN, sedangkan Tergugat III (GUMARTINI alias SUMIR) adalah oranglain yang tidak berhak atas harta kekayaan yang merupakan peninggalanatau warisan almarhum SUGIMIN tersebut;Menyatakan bahwa tanahtanah sengketa yang berupa tanah sawah Blok Adan Blok B yang semula tercatat dalam Daftar Buku C No. 964 DesaMancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yaitu Persil 76 a161.S.IIseluas + 935 m? dan Persil 76 a161.S.Il seluas + 1175 m?

PUTUSANNomor 715 K/Pdt.SusHKI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT ULTRASAKTI, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya,Kompleks Gading Bukit Indah RA/O3 dan 05, Kelapa Gading, JakartaUtara, yang diwakili oleh Direktur, Harun Pramono, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr.Frans H.Winarta,S.H.

bahwa sekarang TermohonKasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang sekaligus sebagai pendaftarpertama yang beritikad baik atas merek Suncream yang telah terdaftar pada KantorDirektorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsaDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual vide Pasal 61 ayat (5) UndangUndang Merek;iv. Gugatan penghapusan pendaftaran merek kolektif oleh pihak ketiga (vide Pasal 67UndangUndang Merek);v. Gugatan pembatalan pendaftaran merek (vide Pasal 68 UndangUndang Merek), dan;vi.

Direktorat Merek;Bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.g. Direktorat Merek, akanselalu memiliki keterkaitan dengan proses persidangan dan/atau putusan MajelisHakim perkara a quo;Bahwa Penggugat seharusnya juga menyampaikan gugatannya kepada DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual c.g. Direktrat Merek melalui Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;Bahwa gugatan sengketa merek tanpa mengikutsertakan pihak Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual c.g.

Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsaDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual vide Pasal 61 ayat (5) UndangUndang Merek;iv. Gugatan penghapusan pendaftaran merek kolektif oleh pihak ketiga (vide Pasal67 UndangUndang Merek);v. Gugatan pembatalan pendaftaran merek (vide Pasal 68 UndangUndangMerek);danvi.

pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf dan hurufr, dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukanla Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi dr.

yang diperoleh Terdakwa tersebut merupakanharta kekayaan yang diperoleh yang sumbernya berasal dari danadana/uangpembayaran Paket Tour Perjalanan ke Irlandia, Turki, dan Ibadan Umroh keArab Saudi milik Saksi dr.

kekayaan, yaitu uang milik Saksi dr.SLAMET BUDIARTO, SH., MH., Kes., dr.

Supaya jangan terlihat, dengan menggunakancaracara: menempatkan, mentransfer, mengalihnkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan,sedangkan yang dimaksud dengan menyamarkan adalah menjadikan ataumenyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh darisuatu kejahatan.Halaman 58 dari 63 halaman, Putusan

No. 717/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.Bahwa sebagaimana pengertian di atas dan dihubungkan dengan faktafakta persidangan, maka dapat disimpulkan tujuan Terdakwa menempatkanharta kekayaan adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal atau diperoleh darihasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan terhadap Saksi dr.

Balai Lelang Bali (BLBI)
4.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
5.Fuad Arzyad