Ditemukan 18146 data
15 — 5
putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan yang seluasluasnya untuk menyelesaikan danmengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
rugi kepada Penggugat, sebanyak2 % (dua persen) setiap bulannya atas keterlambatan pembayaranpinjaman (hutang) pokok dan tambahan pinjaman (hutang) dan bungahutang yang belum dibayar lunas tersebut, terhitung sejak perkara inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sampaiwaktunya seluruh hutang dan kewajiban TergugatI dan Tergugatll tersebutdibayar lunas kepada Penggugat;Bahwa oleh karena maksudnya Penggugat dan masalah tersebutsukar diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
23 — 12
mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohonkeringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi ; Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa yangmasingmasing pada pokoknya tetap pada pendiriiannya semula;Menimbang,bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwadipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :KESATU : Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIATNA secara bersamasama dan mufakat
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
penggantiatas sertifikat hak nomor 437/Siwilankerto yang diatasnya berdiri bangunansesuai dengan SKRK dan IMB atas nama Penggugat;Bahwa alasan pencabutan dan pembatalan SKRK dan IMB adalahkarena adanya perbedaan letak dan luas antara SHM Nomor 3167 dan SHMNomor 4387 atau adanya pergeseran letak bidang tanah, akan tetapi tidakdidukung oleh bukti yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
82 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmenghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehinggaperbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
60 — 12
Putusan Nomor :25/Pdt.G/2019/MS.Lgs Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahdimediasi oleh Pihak Pemerintah Kampung Bukit TempurungKecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dipimpinoleh ISMAIL selaku Datok Penghulu Kampung Bukit Tempurungberdasarkan Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung BukitTempurung Nomor 470/1569 tertanggal 25 September 2018, namunmediasi tersebut gagal tercapai mufakat dikarenakan ISMAIL selakuDatok Penghulu Kampung Bukit Tempurung mengatakan tidaksanggup menyelesaikan
Terbanding/Tergugat : ZULBAKRI Bin HAMZAH
Terbanding/Turut Tergugat I : REZA FAHLEVI Binti RUSLI HANAPIAH
Terbanding/Turut Tergugat II : ZAHWA NAZHIFA ZULFA Binti ZULBAKRI
Terbanding/Turut Tergugat III : ZHARIFA SYAKURA ZULFAH Binti ZULBAKRI
Terbanding/Turut Tergugat IV : ZAHIRA AINAYA ZULFA Binti ZULBAKRI
49 — 22
Bahwa terhadap hutang TERGUGAT sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus tigapuluh lima juta rupiah) tersebut, telah pula dibuat Suatu perikatan secaratertulis dalam hal ini perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT danTERGUGAT tertanggal 10 Februari 2007 yang Perjanjian tersebutmenyatakan antara kedua belah pihak telah saling setuju dan mufakat untukmenetapkan syaratsyarat sebagai berikut :4.1 jangka waktu peminjaman uang sebesar sebesar Rp. 135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupian harus dibayar
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penyampaian surat permohonan Penggugat tertanggal 17 Juli2009dan 26 Juli 2009 yang ditujukan kepada Tergugat dan tindasannyadisampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan upayaadministrasi yang dipergunakan oleh Penggugat dalam menyelesaikanpermasalahan dengan Badan Tata Usaha Negara melalui pendekatan danpengamalan prinsip demokrasi Pancasila dengan mengutamakanmusyawarah dan mufakat sebelum mengajukan gugatan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hal ini tidak
178 — 115
Oleh karenannya pula Para Penggugat dinukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkandalam amar putusan ini; Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memutus sengketa ini yang diambil secara mufakat; Mengingat Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah keduakalinya denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan
65 — 16
001/SMA/SPKR/XII/2017 tertanggal 4Desember 2017, yang di dalamnya telah mengatur dengan tegas dan jelastentang pemilinan domisili hukum dan pilihan forum untuk penyelesaianHal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 55/Padt.G/2019/PN BppPERSELISIHAN apabilan timbul diantara para pihak, di KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana diatur di dalamPasal XVI, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :Dalam hal teradi perselisihan, kedua belah Pihak sepakat umtukmengadakan musyawarah untuk mufakat
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
itu, Tergugat dan Tergugat IItelah melakukan perbuatan hukum wanprestasi;Bahwa Penggugat selama ini telah cukup bersabar memberikan jangkawaktu lebih dari 12 bulan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibankewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut di atas;Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi (Peringatan) kepadaTergugat tertanggal 17 September 2015, serta memberikan tambahanwaktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadapPenggugat dan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
59 — 13
Put.NO.85/PDT/2017/PTKDI10.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan WangWangijuga dihadiri Kapolsek WangiWangi serta beberapa perangkat KantorKecamatan WangiWangi, dan pada saat mediasi tersebutlan barulahPENGGUGAT mengetahui bahwa ternyata Para TERGUGAT tidak memilikialat bukti apapun namun hanya mengakuaku tanpa alasan dan dasar yangsah secara hukum sehingga tidak ditemukan mufakat;Bahwa Para TERGUGAT / TERGUGAT ; TERGUGAT Il; TERGUGAT Ill;TERGUGAT IV; TERGUGAT V; TERGUGAT VI; TERGUGAT
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
terobukti menyalahgunakan Narkotika,bahkan Terdakwa meminta dijatunkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No.35 Tahun 2009, maka berdasarkan keadilan dan kebenaran,Judex Facti dapat saja menjatuhkan ketentuan tersebut, dengan syaratbahwa perbuatan yang tidak didakwakan tersebut merupakan tindak pidanayang sejenis atau serumpun atau segolongan dan ancaman pidananya lebihringan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1:Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,sebab sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke PengadilanHubungan Industrial, Penggugat sama sekali belum pernah melakukanperundingan secara bipartit dengan Tergugat, sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu"Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat
74 — 43
pembacaan putusan telahnyata ketidak hadirannnya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan hokummeskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan paitut.Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksadan diputus tanpa kehadiran Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara memberi saran dan nnasehat pada Penggugat supayadapat menyelesaikan objek yang menjadi sengketa harta bersama secara damaidan mufakat
98 — 19
Bintang Suroyya itu sendiri,dan dikarenakanpenyelesaian perkara ini sudah diadakan musyawarah kekeluargaan,dantidak menemukan kata mufakat diantara para pihak, maka kami mohon agarBapak Ketua Pengadilan Negeri Jember memanggil Para Pihak danmenjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISI:Menjatuhkan Tergugat, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanyauntuk menghentikan segala aktifitas diatas kios sengketa tersebut sampaiperkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.Dalam
241 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2018Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari HakimAgung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:1.
38 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diberikankepada Penggugat ada sumber mata airnya, maka kedua belah pihaktelah saling mufakat untuk merawat dan memanfaatkan airnya secarabersamasama;4. Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Penggugat seluas +100 m?
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
., menyatakan pendapat yang berbeda(dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkanbahwa Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat,pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa Hakim Agung Dr.
Terbanding/Tergugat I : PT Putra Borneo Mandiri
Terbanding/Tergugat II : Yayan Sopiyan
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Merry Eddy, S.H., M.Kn.
165 — 117
DKI.17.18.19.jelas menunjukan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Batubara inimenjadi mundur dari waktu yang telah ditentukan;Merujuk kepada ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 14, PerjanjianKerjasama Pertambangan Batubara No. 001/PKPB/GBMPBMIIII/2015tertanggal 2 Maret 2015 dinyatakan setiap perselisihan haruslah dapatdiselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 30hari.