Ditemukan 14416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
52 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1739/BPK/PJK/2017bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap, Majelisberpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwalawan transaksi berdomisili di Jepang sehingga tarif yangberlaku adalah sebagaimana tarif yang ditentukan dalamPerjanjian
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 16-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JOMBANG Nomor 97/Pid.B/2021/PN Jbg
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD JAYA MUHIDIN
Terdakwa:
YAHYA MAULUDIN Bin AININ
33 — 25
  • melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskanTerdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan,bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1227/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
Tjioe Tjiang Lung Alias Dani
54 — 17
  • Variabelvariabelpertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringanhingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-09-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1737 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA;
41 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor1737/B/PK/PJK/2017Bahwa Majelis dalam persidangan telah meminta PemohonBanding untuk menyampaikan buktibukti yang mendukungpernyataannya;Bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan form DGT1;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;Bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1741/B/PK/PJK/2017bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap, Majelisberpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwalawan transaksi berdomisili di Jepang sehingga tarif yangberlaku adalah sebagaimana tarif yang ditentukan dalamPerjanjian
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
IR. FAISAL
90 — 69
  • Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggung jawab kedua Terdakwa, yang dalam pengajuan pencairannya seolaholah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantorPU Deli Serdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir TA. 2010diketahui bahwa anggaran tersebut telah digunakan habis dan sesuai dengankegiatan kegiatan yang telah ditetapnbkan dalam DPA dan pembayaran kepadapenyedia jasa, melalui penerbitan chek yang disetujui dan
    Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggungjawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah olah anggarantersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU DeliSerdang yang dalam pertanggung jawaban anggaran pada akhir TA. 2010diketahui bahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatan kegiatan yang telah ditetapbkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyediajasa, melalui penerbitan chek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya
    Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggung jawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah olah anggarantersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU DeliSerdang yang dalam pertanggungjawaban anggaran pada akhir TA. 2010 diketahuibahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatankegiatan yangtelah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyedia jasa, melaluipenerbitan cheque yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya
    Faisal,maka otoritas pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakantanggungjawab kedua Terdakwa, dalam pencairannya seolah olah anggarantersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional kantor PU DeliSerdang yang dalam pertanggung jawaban anggaran pada akhir TA. 2010diketahui bahwa anggaran tersebut telah habis dan sesuai dengan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan pembayaran kepada penyediajasa, melalui penerbitan chek yang disetujui dan ditandatangani oleh keduanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Januari 2013 — PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. vs PT. PELAYARAN MANALAGI,
1091 — 1364 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah cargo yang atau barang berbahaya yang diangkut sangat melebihijumlah ijin yang diberikan oleh pihak Syahbandar, maupun pemberitahuanyang disampaikan sebelumnya kepada otoritas pelabuhan dalam hal iniSyahbandar Surabaya;16.3. Selain itu pada H & M Policy Nomor 03. 08. 05. 10. 827. 00025 tertanggal28 Oktober 2005 dinyatakan bahwa kapal KM. Bayu Prima dengan GRT3,494 dibangun pada tahun 1979.
    rekomendasi yangdiijinkan. merupakan alasan yang sangat tidak dapat dibenarkan, karena jikapunhal tersebut benar (Quod Non) keadaan tersebut merupakan suatu tindakanKelalaian yang dilakukan oleh Nahkoda dimana resiko kerugian yang terjadisebagai akibat dari kelalaian oleh Nahkoda secara tegas dinyatakan tetapdicover dalam Polis sebagai suatu Perjanjian Asuransi yang mengikatPenggugat dan Tergugat untuk menjalankannya;Bahwa pada dasarnya ijin untuk pengangkutan barangbarang berbahayatelah diberikan oleh otoritas
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 09-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 32/PID.B/2024/PT PBR
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPIANDI bin ABDUL RAHMAN Diwakili Oleh : HUTRIZAL MUBAROK RIAWI, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VI : Hade Rachmat Daniel,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : PRIANDI FIRDAUS
Terbanding/Penuntut Umum III : JUPRI WANDY BANJARNAHOR
Terbanding/Penuntut Umum IV : RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
41 — 39
  • SUPIANDI tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi;
  • 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
  • 1 (satu) paket GPS merk HAIYANG;
  • 1 (satu) paket radio komunikasi merk ICOM;

Dirampas untuk Negara;

  • 8 (delapan) buah Buku Pelaut/Seaman.s Book atas nama Supiandi (F.226172), Sukarno (G.088945), Pahrudin (H.188594), Juli Rianto Lubis (G.090681), Awi Hartono (F.298460), Andrianto (
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 24-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Kdr
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 9
  • Fotokopi transaksi pengajuan kredit yang diajukan Pemohon keBank BRI, Nomor :3254135/DEB/0101009/2019, tanggal 11 Agustus2019, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah bermeteraicukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, (T.3);Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.KdrB. Saksi:1.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN Kag
Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Erwan Mardiansyah, T.SH, MH
Terdakwa:
OPIQ RENALDY Bin EMI IZHAR
21 — 3
  • Sus/2018/PN KagMenimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untukmenjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkanspirit dari hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana atautindakan dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar putusan pemidanaanatau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-05-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
TASRIFUL INSAN Als KUMIS Bin SUARNI
19 — 9
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuatancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri;Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-08-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 97/Pid.B/2015/PNWsb
Tanggal 10 Nopember 2015 —
69 — 9
  • Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwamerupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan ancamanpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/Pdt/2008
Tanggal 26 Januari 2010 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IBDOBESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAl BEA DAN CUKAI Cq. KANTOR WILAYAH VI SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG EMAS, VS. PT.PERTIWI INDOMAS,
263 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)UUPT ;Bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar kehatihatian" itu, antaralain misalnya sebagai berikut : Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenaisesuatu. hal yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan dapatmengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundangundangan yangberlaku, sehingga perseroan terancam dikenai sanksi otoritas
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN METRO Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Met
Tanggal 8 September 2016 — Aan Handaya bin Jumakir
49 — 9
  • No.87/Pid.Sus/2016/PN.Metmenganggap perlu untuk mempertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusanpemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan. makadipandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal yangdiancamkan dalam pasal yang dinyatakan
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 19-05-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 272/Pid.B/2017/PN.Bls
Tanggal 30 Agustus 2017 — - BAGUS BUDI HERIYANTO ALIAS WAHYU ALIAS BAYU BIN RAHMAD (Alm) - BAMBANG KURNIAWAN GINTING ALIAS BIN BAKHTIAR GINTING
21 — 3
  • , bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia danbukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itutidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BATANG Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DEDI RIYANTO, SH
Terdakwa:
AJI RIDWAN Bin AGUS TARYONO
46 — 14
  • Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengansuatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Pencurian
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 474/Pid.B/2020/PN Jbg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SULTONI, S.H.,M.H
Terdakwa:
AGUS DWI IRAWAN alias RUMAN bin SAUJI
30 — 13
  • melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwadari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.PLP
Tanggal 22 Oktober 2018 — JPU : IRMAWATI, S.H. TERDAKWA : AHMAD SYADLI Alias Aii BIN SAMSU
83 — 31
  • daripertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danHal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Plpoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 181/Pid.Sus/2014/PN.Pbm
Tanggal 21 Oktober 2014 — RISKA OKTA RINA BINTI IMRON YAKUB
44 — 8
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakik1;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 29-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 25 Mei 2016 — - Penggugat : PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai - Tergugat : Lindawati Br. Siregar
83 — 49
  • ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan, dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas