Dengan adanya restrukturisasi HuffcoIncorporation menjadi VICO, selanjutnya susunankepemilikan saham berubah menjadi Pertamina (55%), VICO(20%), Total E&P Indonesie (10%) serta JILCO (15%).Sementara itu, produsen gas lainya Unocal Indonesia punikut berperan mensuplai gas ke kilang LNG Badak; 1 Laporan Keuangan PT Badak NGL Tahun 2013Halaman 25 dari 53 halaman.

(KUHD 52; Rv. 764 dst.).UU PT 1995 Pasal 62 PT komersial, tentang DividenPasal 62:(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlahpenyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS;(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh lababersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangandibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen;(3) Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambildimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkanuntuk itu;(4) Pengambilan dividen sebagaimana diatur dalamAnggaran

Tidak ada Dividen kepada pemegang saham;PT berdasarkan perundangundangan membagikandividen kepada para pemegang saham. Namun PTBadak NGL Co. tidak pernah dan tidak bertujuanmembagikan dividen kepada para pemegang saham(bukti: laporan audited).b.

(Arun) berdiri sesuai dengan akta notarisThan Thong Kie, SH Nomor 22 tanggal 16 Maret 1974.Struktur kepemilikan saham per 31 Desember 2013 adalahsebagai berikut: PT Pertamina (Persero) 110 55% 110Exxon eel LNG 50 ans SnIndonesia Inc.Japan Indonesia LNG a0 15% anCompany Ltd (JILCO)TOTAL 200 100% 200Tabel 2.Struktur kepemilikan PT Arun NGL Co.per 31 Desember 2013Input gas PT Arun NGL Co. berasal dari PT Pertamina (Persero), Exxon Mobil Oil Indonesia dan afiliasinya, yangjuga disebut sebagai Producer

Untuk memastikanbahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, makajasa tersebut juga bukan:a) Merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh WajibPajak;b) Ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak laindalam kelompok usaha Wajib Pajak (shareholder activity);c) Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (incidental benefit)oleh Wajib Pajak, dand) Sematamata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompokusaha (passive association), tapi pembebanan dilakukan karenaadanya

Kembali (Ssemula PemohonBanding ) sebagaimana surat Nomor S5618/WPJ.07/BD.05/201 1tanggal 30 Juni 2011;Berdasarkan penjelasan dalam suratnya Nomor 011/SIKA/Ket.OBL.CIT tanggal 14 Juli 2011 diketahui bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan jawaban ataspermintaan keterangan tersebut sehingga Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebihlanjut mengenai apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan ditujukanuntuk kepentingan pemegang saham

ini sekaligus membantah pendapat Majelis yangmenyatakan bahwa atas jasa terkait dengan Sika Shared SIS telahdiberikan secara nyataaktif;Faktanya, dokumendokumen yang diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding ) kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak satupun yangmenjelaskan bahwa terdapat jasa yang secara aktif telah diberikanoleh Sika Service AG kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang bukan ditujukan untuk kepentinganpemegang saham

Kembali (semula PemohonBanding) sebagaimana surat Nomor S5618/WPJ.07/BD.05/2011tanggal 30 Juni 2011;Berdasarkan penjelasan dalam suratnya Nomor 011/SIKA/Ket.OBL.CIT tanggal 14 Juli 2011 diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding ) tidak memberikanjawaban atas permintaan keterangan tersebut sehingga PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukanpenelitian lebih lanjut mengenai apakah pemanfaatan jasa tersebutbukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham

sekaligus membantah pendapat Majelis yangmenyatakan bahwa atas jasa terkait dengan Sika Shared Marketingtelah diberikan secara nyataaktif;Faktanya, dokumendokumen yang diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak satupun yangmenjelaskan bahwa terdapat jasa yang secara aktif telah diberikanoleh Sika Service AG kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang bukan ditujukan untuk kepentinganpemegang saham

Lan Jin Ling (Singapore Citizen) denganalamat 123 Rivervale Drive #02115 Singapore 540123, dengan kepemilikan 99,50%dan Tan Hock Kwee (Singapore Citizen) dengon alamat 123 Rivervale Drive #02115Singapore 540123 dengan kepemilikan 0,50%;Dalam kasus sebelumnya tersebut pada butir 2, Tan Hock Kwee (Singapore Citizen)dengan alamat 123 Rivervale Drive #02115 Singapore 540123 juga adalah salahseorang pemilik perusahaan United Impact Pte, Ltd;Sesuai dengan alamat kediaman yang digunakan para pemegang saham

, sertakomposisi kepemilikan yang tidak seimbang, dapat disimpulkan bahwa pemilikperusahaan/saham Sunset Trading (S) Pte., Ltd, adalah keluarga;Dari hasil pengecekan lapangan, diketahui bahwa bangunan yang terletak padaalamat No. 4 Kim Chuan Drive tersebut berfungsi sebagai area pergudangan yangkondisinya kurang terawat dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, kegiatanyang dilakukan sepanjang pengamatan adalah terbatas pada pengepakan danpemaletan (lampiran 3 dan 4);Mencermati kegiatan General

untukmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, maka besamya sisaupah dan hakhak yang akan diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp30.826.232,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluhdua rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut :Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap No Rincian Nilai 1 Uang Pisah/Ex Gratia Rp. 10.980.500,2 Kompensasi sisa hari cut Rp. 12.810.583,3 Relokasi Perdiem Rp. 500.000,4 Unit pengganti Saham

Mengijinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hakhak Tergugat yangmasih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp30.826.232,00 (tiga puluh jutadelapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tga puluh dua rupiah) sebelumdipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut : No Rincian Nilai1 Uang Pisah/Ex Gratia Rp. 10.980.500,2 Kompensasi sisa hari cut Rp. 12.810.583,3 Relokasi Perdiem Rp. 500.000,4 Unitpengganti Saham Rp. 6.535.149,Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak Rp. 30.826.232, 9.

Copy akte pendirian perusahaan dari notaris dengan pengesahan dariMENKUMHAM untuk badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, yangdidalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi/organisasi perusahaan;3. Susunan pengurus/ pimpinan koperasi / badan usaha bagiperusahaan;. Susunan pemegang saham perusahaan;. Foto copy KTP, pengurus/ Direktur;. Foto copy NPWP;;. Peta rencana WIUP;N OO On $fHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.8.

Copy akte pendirian perusahaan dari notaris dengan pengesahan dariMENKUMHAM untuk badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, yangdidalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi/organisasi perusahaan;3.

Susunan pengurus/ pimpinan koperasi / badan usaha bagiperusahaan;Susunan pemegang saham perusahaan;Foto copy KTP, pengurus/ Direktur;Foto copy NPWP;Peta rencana WIUP;Koordinat geographic dan UTM WIUP;Surat telaahan dari balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIVSPS Pp olkupang atau unit pemantapan kawasan hutan (UPKH) Kab/Kota;10.Surat keterangan wilayah peruntukan (RTRW) dari Bappeda/DinasPUPR Kab/Kota;11.Surat pernyataan pengelolaan lingkungan dari pemohon;12.

Copy akte pendirian perusahaan dari notaris dengan pengesahandari MENKUMHAM untuk badan usaha berbentuk PT, CV, Firma,yang didalamnya terdapat struktur kepemilikan saham danjajaran direksi/ organisasi perusahaan.3.

Susunan pengurus/ pimpinan koperasi / badan usaha bagiperusahaan.Susunan pemegang saham perusahaan.Foto copy KTP, pengurus/ Direktur.Foto copy NPWPPeta rencana WIUP.Koordinat geographic dan UTM WIUPSurat telaahan dari balai pemantapan kawasan hutan wilayahSo PN & OI SXIV kupang atau unit pemantapan kawasan hutan (UPKH)Kab/Kota.10. Surat keterangan wilayah peruntukan (RIRW) dariBappeda/Dinas PUPR Kab/Kota.11. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan dari pemohon.12.

Bahwa syaratsyarat untuk mendapat IUP adalah :1.oo nN FD oO >10.11.12.13.14.15.Profil perusahaan untuk perusahaan, sedangkan suratketerangan usaha dari desa jika perseorangan.Copy akte pendirian perusahaan dari notaris dengan pengesahandari MENKUMHAM untuk badan usaha berbentuk PT, CV, Firma,yang didalamnya terdapat struktur kepemilikan saham danjajaran direksi/ organisasi perusahaan.Susunan pengurus/ pimpinan koperasi / badan usaha bagiperusahaan.Susunan pemegang saham perusahaan.Foto copy KTP,

tahun dan 6 (enam) bulan;

Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;

Alam Galaxy tahun 2018, 2019, dan 2020;

(Perum) Kereta ApiMenjadi Perusahaan Perseroan (Persero) menyatakan:Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal darikekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (Perum)Kereta Api.Bahwa kemudian guna mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 1998, Negara Republik Indonesia mengeluarkan PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan PenyertaanModal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham

Dengankata lain aset milik Perumka yang lain khususnya rumah di Jalan KalasanNomor 16 Surabaya tidak termasuk ke dalam aset PT Kereta Api(Persero);Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya Negara Republik Indonesiamengeluarkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah tambahan guna mengaturpenambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham PT KAIyaitu:1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005;Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005 tentangPemerintah Republik Indonesia ke Dalam Modal (Persero

Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluhmiliar rupiah).2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006;Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentangPenambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia keDalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta ApiIndonesia menyatakan:1.

No. 41 K/Pid/2017Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta ApiIndonesia menyatakan:1. Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2007;2.

Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah).4) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012;Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentangPenambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia keDalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta ApiIndonesia menyatakan:1.

Bank DKI dan Akta Nomor. 12tanggal 14 Januari 2010 huruf b hal. 15 Tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI bersamasama dengan HENDRY J.MARATHON (Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu (KSP)) dan ADIRACHMANTO (Direktur Utama PT.

Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris diJakarta dan telah mendapatkan Persetujuan MenteriHukum dan HAM Republik Indonesia Nomor.AHU79636.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 29Oktober 2008 yang bergerak di bidang Perbankandengan modal dasar pada Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah) dengankepemilikan saham Pemerintah Propinsi DKI sebesar99,9% dan PT.

Direktur Pemasaran : Muhamad Irfan Direktur Keuangan : Mamad Sachroni;e Bahwa berdasarkan Akta Nomor. 87 Tanggal 13Janauri 2006 huruf C Pengangkatan PengurusPeriode 2006 2010 hal. 55 Tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank DKI dan Akta Nomor. 12 Tanggal 14 Januari2010 huruf b hal. 15 Tentang Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI,Terdakwa Ilhamsyah Joenoes diangkat menjadiDirektur Operasional PL.

Pasal 65 Ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR Bahwa Terdakwa ILHAMSYAH JOENOES (Direktur Operasional PT.Bank DKI) berdasarkan Akta Nomor. 87 Tanggal 13 Janauri 2006 huruf CPengangkatan Pengurus Periode 2006 2010 hal. 55 Tentang Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI dan Akta Nomor. 12Tanggal 14 Januari 2010 huruf b hal. 15 Tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI bersamasama dengan HENDRY J.MARATHON (Direktur Utama PT.

Bank DKI Jakarta perihal penawaran harga sewa31beli perbulan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Daerah (SIPDD) /Government Cash Management System termasuk Hardware denganharga Rp. 235.000.000, (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)belum termasuk PPn 10 % (sepuluhpersent); Bahwa berdasarkan Akta Nomor. 87 Tanggal 13 Janauri 2006huruf C Pengangkatan Pengurus Periode 2006 2010 hal. 55Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Desa SenakinKecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak selanjutnya(0150) 00 PENGGUGAT;MELAWANANSFRIDA ERNAWATI, Perempuan, Bertempat Tinggal di Dusun PetaiDesa Saham Rt.013 Kecamatan Sengah Temila KabupatenLandak Selanjutnya disebutSEA A rexsses nna ana eat vores carey arenes exw eoowm eormeooa mut waa eat TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah membaca: Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 7 Februari 2018 tentangPenunjukan

Desa Senakin KecamatanSengah Temila Kabupaten Landak dan Tergugat bertempat Tinggal di Dusun PetaiDesa Saham Rt.013 Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, oleh karenaWilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landakdan mencakup tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugattersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehinggaHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2018/PN.Nbadengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang

Sedangkan dana Terbanding semulaPenggugat yang sudah disetor kepada Pembanding semula Tergugatadalah dianggap sebagai saham bukan lagi pinjaman. Perjanjian tanggal23 Oktober 2015 dengan lahirnya buktibukti T.7, T.8, T.9 dan T.10adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;2.

Rokayah telah menjadi Komisaris padaHalaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BTNTergugat sehingga dana pinjaman (talangan) yang diberikan oleh Terbandingsemula Penggugat seharusnya adalah merupakan saham yang mengambiluntung dari deviden bukan sebagai pinjaman pada Pembanding semulaTergugat sehingga Terbanding mendapat keuntungan dua kali yaitu dari bungatalangan yang tetapkan terlalu tinggi dan juga dari deviden;Menimbang, bahwa bukti P.5 : Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 23Oktober 2015

CRA dan sekaligus pula pemilik10% saham perseroan pada saat pemberian ijin tersebut dilakukan ;Bahwa dengan adanya ijin tersebut, bahkan ijin tersebut nyatanya telahdituangkan dalam bentuk surat Perjanjian tertanggal 7 Januari 2008 (buktiT.15 A) antara Mr. Birrer Beat Franz sebagai Direktur PT. CRA selakupihak pertama dengan sdr. Ishak Samudra sebagai Assisten Direktur PT.CRA selaku pihak kedua, dimana antara lain dalam surat Perjanjiantersebut disebutkan bahwa PT.

CRA), tidak perlu lagi ijin dari pemegangsaham lainnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham ;6. Bahwa selain itu juga ternyata semua barangbarang yang dibawa olehTerdakwa ke PD. Samudra Jaya dari PT. CRA semuanya sudah kembaliseluruhnya tanoa ada barang yang hilang/dihilangkan. Bahkan pada saatbarangbarang tersebut dikembalikan kepada PT.

Penggugat untukmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat, maka besarnyaHalaman 4 dari 12 Putusan PHI Nomor 4/Padt.SusPHI/2019/PN Japsisa upah dan hakhak yang akan diterima oleh Tergugat adalah sebesarRp. 28,019,458, (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu EmpatRatus Lima Puluh Delapan Rupiah) sebelum dipotong pajak, denganrincian sebagai berikut: No Rincian Nilai1 Uang Pisah/Ex Gratia Rp.10,663,300,2 Kompensasi Sisa Hari Cuti Rp.12.440.517,3 Relokasi Perdiem Rp. 500,000,4 Unit Pengganti Saham

Mengijinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hakhak Tergugatyang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp. 28,019,458, (DuaPuluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima PuluhDelapan Rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut: No Rincian Nilai1 Uang Pisah/Ex Gratia Rp.10,663,300,2 Kompensasi Sisa Hari Cuti Rp.12.440.517,3 Relokasi Perdiem Rp. 500,000,4 Unit Pengganti Saham (UPS) Rp. 4,415,641,Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak Rp.28,019,458, 8.

., bahwa Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)bukan sebagai pemegang saham, sehingga pemblokiran rekening bankharus dicabut oleh Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29Halaman 4 dari 7 halaman.

Jaya Sakti Konstruksiberdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.

No.238/PDT/2011/PTMDN.e Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkanseluruh kelebihan penyetoran uang milik Penggugat ataspenempatan dan penyertaan saham / modal yang telah ditempatkanPenggugat di Perseroan Terbatas PT.

jumlah peredaran usahaPemohon Banding yang telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPn setiapbulannya sudah benar;Koreksi Penghasilan Luar Usaha;Bahwa Pemeriksa mempertahankan koreksi penghasilan luar usaha dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang ada diketahui bahwa produk yangdijual oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan pesanan dan spesifik serta PemohonBanding harus membayar royalty kepada pemegang hak paten yaitu MitsubaCorporation selaku pemegang saham

Bahwa ataskomponenkomponen yang dijual tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) harus membayar royalty kepada pemegang hak paten yaituMitsuba Corporation yang juga pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa komponenkomponen yang diproduksi Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah komponenkomponen kendaraan bermotor merknissan seperti pivot assy, switch assy, wiper motor, starter motor, dan wiper system.Bahwa dalam rangka memproduksi

Bahwa selainpembayaran royalti, ternyata Mitsuba Corporation adalah pemegang saham dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehinggaterdapathubungan afiliasi yang mendasari pemberian teknologi dari Mitsuba Corporationkepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik hubungansebagai pemegang saham maupun hubungan akibat ketergantungan teknologi;Bahwa peminjaman aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) oleh supplier tertentu dan pemberian

Bahwa atas komponenkomponen yang dijualtersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harusmembayar royalty kepada pemegang hak paten yaitu Mitsuba Corporationyang juga pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);e Bahwa komponenkomponen yang diproduksi Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah komponenkomponen kendaraan bermotormerk nissan seperti pivot assy, switch assy, wiper motor, starter motor, danwiper system.

Bahwa selain pembayaran royalti, ternyata MitsubaCorporation adalah pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sehingga terdapat hubungan afiliasi yangmendasari pemberian teknologi dari Mitsuba Corporation kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik hubungan sebagaipemegang saham maupun hubungan akibat ketergantungan teknologi;h Bahwa peminjaman aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) oleh supplier tertentu dan pemberian

Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa sahamIndonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasitahapan tertentu;3.

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya; danb. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan;bahwa berdasarkan bunyi rumusan Pasal 93 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalihanatau penyerahan hak penambangan tidak mungkin lagi dilakukan;bahwa Hak Kuasa Penambangan

Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa sahamIndonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiataneksplorasi tahapan tertentu;3.

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimanadimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:a. harus memberitaku kepada Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; danb. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan;bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 93 ayat (1) a quo, Majelisberpendapat bahwa pengalihan atau penyerahan hak penambangantidak mungkin lagi dilakukan;bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dan fakta dalampersidangan a quo

Perabotan rumah tangga senilai Rp 110.000.000, (Seratus sepuluhjuta rupiah)Uang tunai sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);Harta yang dihibahkan kepada Enny Makmoer (Penggugat III)sebesar Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah);Saham pada CV.

Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo,Jalan Industri Blok B6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp.Halaman 11 Putusan Nomor 849/PDT/2020/PT SBY43.885.000.000, (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapanpuluh lima juta rupiah);Saham pada CV.

di Jalan Raya Darmo PermalIl No. 30, Kelurahan Praha Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis,Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp.29.698.000.000, (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilanpuluh delapan juta rupiah);Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo,Jalan Industri Blok B6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp.43.885.000.000, (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapanpuluh lima juta rupiah);Saham

Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo,Jalan Industri Blok B6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman,Halaman 25 Putusan Nomor 849/PDT/2020/PT SBYKabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp.43.885.000.000, (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapanpuluh lima juta rupiah);Saham pada CV.