Ditemukan 1021591 data
56 — 28
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 74/G/2014/P.TUN.Mks dari Buku Register Perkara; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 361.000.- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-------------------------------------------------
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA *Kami Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus dan rnenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah rnenjatuhkan Penetapan dalamperkara antara:I. Amiruddin Abbas, SE.
UU/IX/2014, tanggal 26September 2014, selanjutnya disebut sebagaiTergugat 3Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah mernbaca1 Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 September 2014 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 19 September 2014 dibawah register Nomor :74/G/2014/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 29 Oktober2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 22 September 2014 Nomor : 74/PENDIS/2014/P.TUN.Mks,tentang
Pemeriksaan dengan acara biasa ;3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 22 September 2014 Nomor : 74/PEN/G/2014/P.TUN.Mks,tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusperkara tersebut: 4 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 22 September 2014 Nomor : 74/PEN/G/2014/P.TUN.Mks,tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendamping MajelisHakim tersebut: 5 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar
;Mengingat Pasat 76 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndangNornor : 9 Tahun 2004, tentang perubahan UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor :51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 tentang Peradila Tata Usaha Negara serta peraturan danketentuan lain yang terkait ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;2 Memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar untuk mencoret perkara Nomor : 74/G/2014/P.TUN.Mksdari Buku Register Perkara;3 Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.361.000.
358 — 151
Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara; 3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000.- ( Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah );
PENETAPANNOMOR 8/G/2017/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkanpenetapan dalam sengketa antara: RIZAL SYAMSU MAULANA, SE., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Propinsi Banten, Bertempat Tinggal diKomplek Citra Gading Blok E 5/9 RT/RW 002/006, KelurahanKarundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
Agus Suhendar, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian SengketaHukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/402Huk/2017,Tanggal 8 Februari 2017 ; Selanjutnya disebut TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; 1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:8/PENDIS/2017/PTUNSRG, Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Lolos Dismissal; 2.
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:8/PENMH/2017/PTUNSRG, Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; 3. Telah membaca surat penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 8/G/2017/PTUNSRG,Tanggal 26 Januari 2017 ; 4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PENPP/2017/PTUNSRG,Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; 5.
permohonan pencabutan gugatanperkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkaraPenggugat, maka oleh karena itu, kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serangdiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG dari register perkaradan kepada Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara; Mengingat, Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara dan ketentuanketentuan lain yang
Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret PerkaraNomor 8/G/2017/PTUNSRG dari register perkara; 3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar' biaya perkara sejumlahRp. 184.000. ( Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ); Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, oleh kami M.
66 — 29
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 67/G/2013/PTUN-MDN tanggal 20 Nopember 2013 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------------
PUTUS AN Nomor : 26/B/2014/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:WALIKOTA BINJAI ; ~ Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.6 KotaBinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. Melfa Fajarina Siagian, SH.
Memori Banding Nomor: 67/G/2013/PTUNMDNtertanggal 13 Desember 2013, yang pada pokoknya keberatan atas PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor: 67/G/2013/PTUNMDN tanggal 20 Nopember2013. dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan KontraMemori Banding tanggal 19 Desember
bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 67/G/2013/PTUNMDN tanggal 20 Nopember 2013 dihubungkandengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dariPara Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perludipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;Halaman 9 dari 12
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2.
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret2014 oleh kami: H.
237 — 92
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negata Ambon untuk mencoret perkara Nomor15/G/2021/PTUN.ABN dari Buku Induk Register Perkara ; 3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 255.000,- (duaratus lima puluhlimaribu rupiah). ---------
PENETAPANNOMOR :15/G/2021/PTUN.ABN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon,setelanhmembacaSuratGu gatan Penggugattertanggal 27 April 2021 yangtelahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon melaluiAplikasiE Court padatanggal 27 April 2021, danselanjutnyatercatatkedalam RegisterPerkaraNomor 15/G/2021/PTUN.ABN., dalamperkaraantara : Nama 5 MATHEOS DIAS ax22ennnnnn enn ennennennrrrsesnmnmnninnnsssnimmmninnnnineKewarganegaraan = INdON
46 — 34
MENGADILI- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding; ---------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 8 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
PUT USANNOMOR : 37/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaperadilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex(031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttunSurabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara e1.PAING, Warga Negara
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 37/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Pebruari2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini di tingkat banding; 20 ne onn none2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor34/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 8 September 2015; Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 37/B/2016/PTTUNSBY.3.
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 492.500, (empat ratus sembilan puluhdua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umumtanggal 8 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,Kuasa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telahmengajukan permohonan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya
tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 17September 2015 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukankepada Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / ParaTerbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 18 September 2015 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembandingmengajukan Memori Banding tertanggal 3 Nopember 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3Nopember 2015 dan Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat IlIntervensi/ Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding tanggal 4 Nopember 2015 yang pada pokoknya ParaPenggugat / Para Pembanding tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaPREIMUTOSK@M $esensseeeee eee eee1) Mengabulkan Permohonan banding Para Pembanding untukS
151 — 46
MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat ; ----------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 22 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara
SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :LO CUNDILO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggaldi Jalan Mulyosari Prima 1/16, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. JUSTIN MALAU, SH., MH., M.Kn. ; 2.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 274/PEN/2019/PT.TUN .SBY tanggal 17 Desember 2019tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81 /G/2019/PTUN . SBY tanggal 22 Oktober 2019 ; . Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat surat tersebutdalam Bundel Adan BundelB, serta suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa tata usaha negara inl; .
5 Putusan No. 274/B/2019/PT.TUN.SBYdiberitahukan kepada Terbanding / Penggugat sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 81/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 6 Nopember 2019 ;Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan memoribanding tanggal 12 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Nopember 2019, yang pada intinyamohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayauntuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor:81/G/2019/PTUN.SBY tanggal 22 Oktober 2019 dan telah diberitahukankepada pihak Terbanding /Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuantertanggal 12 Nopember 2019; Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukanmemori banding tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Desember 2019, yangpada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya
Nomor: 81/G/2019/PTUN.SBY tanggal 22 Oktober 2019 dan telahdiberitahukan kepada pihak Terbanding /Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Desember 2019;Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat mengajukan kontramemori banding tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Desember 2019, yangpada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraHal
Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Tergugat:
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
212 — 34
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000, - (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
64 — 16
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 32/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 10 Juli 2013 yang dimohon banding; ---------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); ------------------------------------------------------------------------------------
PUTUSANNomor: 145/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ao PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidangdi Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks MedanEstate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : IR.
KHOMAIDIHAMBALI ...HAMBALI SIAMBATON, SH, MH, WargaNegara Indonesia, Advokat /Penasehat Hukum,berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 315, KelurahanTeladan, Kecamatan Kisaran Timur, KabupatenAsahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal22 April 2013, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING; 00202002020Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca;L.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:145/B/2013/PTTUNMDN tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan Majelis
Hakimyang memeriksa sengketa ini; Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:32/G/2013/PTUNMDN tanggal 10 Juli 2013; Berkas perkara, suratsurat bukti, saksi yang diajukan oleh pihakpihak, dan suratsuratyang berkenaan dengan perkara ini; Telah membaca penetapan Ketua Majelis Nomor: 145/Pen.HS/2013/PT.TUNMDNtanggal 21 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang untuk perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Tata Usaha Negara Medan, sehingga diambilalihmenjadi pertimbangan di tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 32/G/2013/PTUNMDN tanggal 10 Juli 2013harus dikuatkan; Menimbang ...Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 32/G/2013/PTUNMDN tanggal 10 Juli 2013 tersebut yang dimohon bandingdikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Tergugat/Terbanding, tetap
dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:32/G/2013/PTUNMDN, tanggal 10 Juli 2013 yang dimohon banding; Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dan padatingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 ( Dua ratus lima puluh ribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin,tanggal 28 Oktober 2013,oleh kami JAYATAN SIHOMBING,SH. yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua
113 — 32
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 8 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
PUTUSANNOMOR 247/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding denganacara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasipengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalamsengketa antara:SITUM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempattinggal di Talun Juwet RT.02 RW.06 Desa
Ngimbang Buluk, DesaSlaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, alamatemail : bachtiyarlawoffice@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor247/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;2.
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor74/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 8 November 2021;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 247/PENHS/2021/PT.TUN.SBY.tanggal 25 Januari 2022 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;4.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara inisebesar Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 74/G/2021/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam siding yang terbukauntuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, denganpenyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui SistemInformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal8 November 2021;Putusan
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor74/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 8 November 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada keduatingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal25 Januari 2022 oleh Dr.
52 — 11
M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 17 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yangbersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardi Jalan A.P.
Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 07/AKH/K/V/2013 tanggal 13Mei 2013 ; Selanjutnya disebut sebagal..........ccccceesseceeseeeeeeeesdebabscpans TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telahmembaca1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 125/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 125 / B /Hal. 3 dari 13 hal. Put.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 17 Juli 2013 ; 3.
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonmasingmasing tertanggal 27 Agustus 2013 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 dengandihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi sertatidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugattelah mengajukan permohonan banding sebagaimana
Tata Usaha Negara,oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat secara formildapat diterma ; Hal. 9 dari 13 hal.
61 — 0
M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;---- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 09/G/2015/PTUN.JPR tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah
101 — 39
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS tanggal 26 Pebruari 2015, yang dimohonkan banding tersebut; ----------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------------
PUT USANNOMOR : 90/B/2015/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan KetintangMadya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam SengKeta Antara, sseseseeneeseesee ee eeeeeees eeeALBINA NUDU ; kewarganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempattinggal di jalan Padang
Nama : RITA AMBAR SARI, SH ; Jabatan ; Pelaksana pada KPKNL Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahFREI DACE, ~~ mn nnn nnn nnn nnn nn nnn mmm nema1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 90/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 08 Juni 2015tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini di tingkat banding;Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor: 14/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 26 Pebruari 2015;3.
Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima kejadiankejadian dan duduksengketa yang memperhatikan tentang faktafakta serta keadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Denpasar tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229.000, ( dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasartersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 26 Pebruari 2015 yang dihadiri oleh dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; 20222 202Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :Halaman
terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah pada hariRabu, tanggal 29 Juli 2015 telah dicapai mufakat secara bulat memutuskanbahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diambil alin menjadipertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalammemutus perkara ini sehingga putusan
10 — 2
Menyatakan Pemohon tidak beri'tikad baik dalam usaha mediasi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
MenyatakanPemohon tidak beri'tikad baik dalam usaha mediasi;2. Menyatakanpermohonan Pemohon tidak dapat diterima;Si Membebankankepada Pemohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 125.000,00(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2021/PA. Trk4.
142 — 63
MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtrt. tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan Banding; --- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
PUTUSANNOMOR 160/B/2020/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara : NURAWIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat DusunTirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupatenlombok Timur; 2222 2n2 von nen one ne en nen neBerdasarkan Surat Izin Beracara Khusus Insidentil NomorW3TUN6/293
AHMAD ZAHRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tinggal Dasan Lekok, Rt.033 Rw.016, Desa Korleko,Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, PekerjaanPutusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.Halaman 2 dari 10 halamanDomisili Elektronik (email) : anmadzahrawan@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/PARA TERGUGAT IIINT ERVENSI; ==2n2nn anne ennaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; Teel) WIT GE = ~~ mann nn ren1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
27 — 16
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL, tanggal 29 Januari 2014, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Pp U T U S A NNOMOR : 59/B/2014/PT.TUNMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang telahbersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jl. PeratunKomplekMedan EstateMedan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraantara:BUPATI KAUR, tempat Kedudukan Jl.
Dan penyerahan Memori Banding Nomor: 20/G/2013/PTUNBKL,tertanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbanganhukum serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sertamemohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dengan amar putusansebagai berikut :MENGADILI1.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor20/G/2013/PTUNBKL, tanggal 29 Januari 2014 ;3.
Negara Bengkulu tersebut, Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum diatas dan menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulutelah tepat dalam memahami dan menerapkan peraturan perundangundanganterkait dengan sengketa tata usaha negara a quo, sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Bandingtidak menemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum serta dalammengkonstatir buktibutki
Kedua Atas UndangUndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sertaketentuan peraturan perundangundangan lain yang terkait ;MENGADILI1.
55 — 19
M E N G A D I L I - Menerima permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 23 Desember 2013 Nomor. 47/G/2013/PTUN.SMG yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000
PUTUSANNomor. 66/B/2014/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Nama : Muh.
Proklamasi Nomor 2 Purworejo,Selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT/ TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; telahmembaca ;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor. 66/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 8 April 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa ini ditingkat banding ; Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 47/G/2013/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2013 , yang dimohonkanDANCING
nn nnn nen nn nnn nnn nn nnn nee nn nnn nnn nnn ne nnn anna naanBerkas perkara banding dan surat surat lain yang berhubungan denganSengketa Ini ; eo nnn nnn nnn nn nnn nnn enn enn nnn nnn ne nnn nnn ne neeTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima kejadian kejadian duduk sengketayang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor.47/G/3013/PTUN.SMGtanggal 23 Desember 2013 yang amarnya berbunyiSeDaGal
Membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor. 47/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2014 ; 3.
M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayasebagai anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum ...umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim HakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh HARIYANTO,SH. Panitera PenggantiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tanpa dihadiri KuasaPara Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat/ Terbanding ; 10Hakim AnggotaDR. RATNA HARMANI, SH. CN. MH. Hakim Ketua,DILMAR TATAWI, SH.
70 — 24
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN Jpr. Tanggal 24 Januari 2018, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
PUTUSANNomor 44/B/2018/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaantara;EV. SEMUEL KREUTA, S.Pak., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan1.Swasta, Beralamat di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu,RT.001/RW.001, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;2.
Negara Makassar tersebut telah membaca:1:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 44/Pen/2018/PTTUN Mks tanggal 4 April 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketatersebut;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor27/G/2017/PTUN.JPR , tanggal 24 Januari 2018;Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa
Memori Banding tanggal 6 Maret 2018 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 Maret2018;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2018yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut,
Tergugat telahmenyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9 Maret 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Maret2018;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat Il Intervensidengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal12 Maret 2018;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundanganlainnya yang bertalian dengan pertanahan;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor27/G/2017/PTUN Jpr. Tanggal 24 Januari 2018, yang dimohonkan banding;3.
1.HAMANSIA BIN BUNDU
2.SUDDIN BIN DAKO
3.SATTU BIN DAKO
4.MUDDIN BIN DAKO
5.BACCE BIN DAKO
6.BATE BIN DAKO
7.MULIATI BINTI DAKO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
Intervensi:
1.SURUGA BINTI LAUDO
2.HJ. RAMLAH BINTI HANONG
3.MUH. ILYAS BIN HANONG
84 — 33
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/G/2017/PTUN Mks. Tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;3. Membebankan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
PUTUSANNomor : 26/B/2018/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara antara:1.
Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 26/Pen/2018/PTTUN. Mks tanggal 19 Februari 2018, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketatersebut ;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor70/G/2017/PTUN.Mks , tanggal 10 Januari 2018 ;3.
tanggal 10 Januari 2018, dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat Il Intervensi tanoa dihadiri olen ParaPenggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun kuasanya ;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartelah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Para Penggugat padatanggal 11 Januari 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor70/G/2017/PTUN Mks ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 10 Januari 2018, Nomor 70/G/2017/PTUN Mks
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 70/G/2017/PTUN Mks. Tanggal 10 Januari 2018 yangdimohonkan banding tersebut ;3.
Membebankan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan,yangdalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018Oleh Kami DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.M.Hum. Wakil Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.
123 — 51
M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 31 / G / 2018 / PTUN.KPG , tanggal 19 Juni 2019, yang dimohonkan banding;-------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di ----- kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu
SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketaANTAL n non nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn ne nn ae nn ne nn ee nn ee nee ae nn ae nee nee eensMUHIDIN HAJI SYAMSUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan MantanAnggota DPRD Lembata 2014 2019, tempat tinggal JalanSawo VII No. 36 Cibodasari, Cibodas
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
71 — 43
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 325/G/2022/PTUN.JKT tanggal 4 April 2023 yang dimohon banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);