Ditemukan 4075025 data
Sukasih binti Amir
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Metro
65 — 12
AMIRUDIN Alias ANANG Bin DAMSID
Termohon:
KAPOLDA SUMSEL c.q Ditreskrimum Polda Sumsel c.q Unit Empat Jatanras Polda Sumsel
35 — 8
MIKEL ARIYANSAH BIN DARIM
Termohon:
Kapolres Subang
22 — 4
Suprianto, S.H., M. H
Termohon:
Pemerintah repuplik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Ngawi
54 — 13
MOE IRWAN RAHARJA
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DITTIPIDUM Cq SUBDIT I DITTIPIDUM BARESKRIM POLRI
79 — 18
USMAN HERMAWAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN JALANCAGAK
29 — 14
MARWAN SETIAWAN, SE
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL Cq. DIT. RESKRIMSUS POLDA SULSEL
2.KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
24 — 8
MIFTACHUL AMIN
Termohon:
POLDA JATIM
24 — 14
NURHAYATI LUBIS
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
46 — 12
ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
118 — 118
Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang termasukHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lboyurisdiksi praperadilan untuk menguji kKeabsahannya, hanya terbataspada tindakan penangkapan dan penahanan yang undue process atau(eror in persona).b. Sedangkan tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaandianggap berada dalam luar yurisdiksi praperadilan atas alasan, dalampenggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa:1.
persyaratan (yang cukup atau cukup), sedangkan untukmelakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untukdapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup).Keharusanadanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria yangdigunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidanadan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapatdikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup).Pengetatan kriteria itu, dimaksudkan
atau bukti permulaan, untuk penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barangbukti tidak lagi dapat dipandang bukti atau bukti permulan secara langsung,mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, konstitusionalitasbersyarat dari pasalpasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunanalat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan, atau penghentian penuntutan ( pasal 77 KUHAP) juga meliputitindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam pasal 95 ayat 1KUHAP dengan menyebutkan bahwa :Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenaiorangnya, atau
Upaya paksa (Penahanan pemohon));Bahwa terkait dengan ketentuan Penahanan diatur dalam pasal 21 ayat 2KUHAP menyebutkan ;oenahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntutumum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan suratperintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitastersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraiansingkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan sertatempat ia ditahan.Pasal 21 ayat 3 KUHAP;tembusan
Chrisna Nur Setyawan Bin Oentoro
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek
7 — 3
MT. Syahlan Saleh Saranani
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Konawe Cq Kasat Reskrim Polres Konawe
98 — 38
Thomson Ambarita
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Polres Simalungun
2.JAKSA AGUNG R I Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMUT Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
52 — 22
MANGASI SIAHAAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
49 — 13
ZULFRIDAH
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kapolres kota besar medan cq Kapolsek Pancur Batu
21 — 0
BENNY SETIAWAN
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH
21 — 0
GUNAWAN BIN DANA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN
93 — 31
HINDRODJOJO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
62 — 0
Astri Meliana Damanik
Termohon:
1.Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Resor Batu Bara
3.Kasat Reskrim Polres Batu Bara
4.Kepala Unit Reserse Kriminal kanit Reskrim Sektor Lima Puluh
68 — 29
H YASMUN Bin H DINAR
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau
116 — 35