Ditemukan 359361 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
keuasaan
Penelusuran terkait :
21
Pdt
Sleman
Kejaksaan 2015
Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep;
Achmad sugandhi
Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;;
Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk pakam
100/pdt/2016/pt kpg
6/pdt.plw/2016/pn.kfm
Drs edmundus fallo
M.m.
Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung republik indonesia cq. kejaksaan tinggi ntt cq kejaksaan negeri kefamananu
143/pdt/2016/pt kpg
10/pdt.g/2016/pn kfm
Drs. edmundus fallo
Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu
Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale
105/pdt/2016/pt kpg
4/pdt.g/2016/pn kfm
Drs. vinsensius saba
Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu
Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri di jakarta cq. kejaksaan tinggi sum-sel di palembang cq. kejaksaan negeri pali cq
Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 49/pid.b/2019/pn.mre vs karyadi;
Dr. johanis tanak
S.h.
M.h vs kepala kejaksaan agung republik indonesia;;
Putus : 17-09-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/PID.SUS/2010 Tanggal 17 September 2010 — Drs. SUHAELI YUSUF Bin YUSUF RADEN MAS
40 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;
Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkal Pinang tanggal 27 April 2009 sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Drs. Suhaeli Yusuf bin Yusuf Raden mas bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 jo. Pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;2.
Terdakwa dipidana,maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan
Putus : 10-05-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/PID/2010 Tanggal 10 Mei 2011 — HARSONO Bin SUTRISNO
17 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tersebut
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000, (dua riburupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 83/PID.B/2009/PN.PkI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalonganyang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2009 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2009, dari
Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor:5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan
Putus : 18-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 18 April 2012 — KHALIS RUSLI, SH Bin H. RUSLI;
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;
RUSLI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangkalan tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Khalis Rusli, SH Bin H.
korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol :M3984GX , dikembalikan kepada Terdakwa;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 182/Pid.B/ 2011/PN.BkI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umumpada Kejaksaan
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Pasal 127 ayat (1), UndangUndangNo. 35 Tahun 2009, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan
Putus : 18-05-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1561 K/Pid/2008 Tanggal 18 Mei 2010 — MALUDDIN
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut ;
Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2006 sampaidengan tanggal 08 September 2006 ;3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 29Agustus 2006 ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Maluddin, pada hari dan tanggal yang sudah tidakdapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan April 2006 sampai denganbulan Mei 2006 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006,bertempat tinggal Wr.
langsung menjual besi tua sebanyak 54,9 (limapuluh empat koma sembilan) ton kepada saksi Ridwan dan secara sepihakmemutuskan perjanjian / kotrak dengan saksi korban ;Bahwa akibat perouatan Terdakwa Maluddin tersebut saksi Sukarnomenderita kerugian materiil senilai Ro 61.211.100, (enam puluh satu jutadua ratus sebelas ribu seratus rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Terdakwa tidak dipidana, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan
Putus : 03-02-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3010 K/PID.SUS/2015 Tanggal 3 Februari 2016 — SAGARUDDIN alias JALI bin M. TAEB
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI KUALA SIMPANG tersebut
TAEBadalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKuala Simpang tanggal 02 Juli 2015 sebagai berikut :1.
biaya perkara pada tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1922 K/PID.SUS/2015 Tanggal 21 September 2015 — Ir. ISHAK BUKHARI, MM.
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tersebut;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang ditingkat banding, ditetapbkan sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 / Pid.Sus / TPK / 2014 /PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi
Banda Aceh tersebut ;Membaca memori kasasi tanggal 13 Mei 2015 dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kutacane tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh pada tanggal 13 Mei 2015 ;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutacane pada tanggal 11
Mei 2015 danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh pada tanggal 13 Mei 2015.
Dengan demikian, permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang ; oleh karena itu, permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane pada pokoknya sebagaiberikut :Hal. 131 dari 149 hal. Put.
No. 1922 K/Pid.Sus/2015Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tersebut;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh Prof. Dr.
Putus : 10-08-2011 — Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/PID.SUS/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 — AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI tersebut ;
Putus : 15-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1926 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 15 Juli 2015 — ROY TANAMAL alias ROY
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut
mempunyai kekuatan hukum tetaptanggal 06 Maret 2013 dengan amar putusan pada poin pertamamenyatakan Terdakwa ROY TANAMAL terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri ;Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal144 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 127 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan
Putus : 24-11-2015 — Upload : 01-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/PID.SUS/2015 Tanggal 24 Nopember 2015 — Z U L V I A
190 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut
KepalaBPKP Nomor SR1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 Ayat (1) b jo Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa padatanggal 12 November 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaSelatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2013 dariPenuntut
ASA PABALEKE dan KARENAINI binMAHMUD AMIN, telah menerima permintaan kasasi dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 November Nomor33/C/Pid/1983/PN.SKG yang membebaskan TerdakwaTerdakwa dariHal. 32 dari 62 hal. Put.
Umum ditolakdan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasidibebankan kepada negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umumpada Kejaksaan
Putus : 27-04-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/Pid/2010 Tanggal 27 April 2011 — SUMARSONO, ST. alias NONO bin H. SALAMUN ;
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tersebut ;
SALAMUNsebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarmasin tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Sumarsono, ST. alias Nono bin H.
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid/2009/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasinyang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2009 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Banjarmasin
dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilandibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186 K/Pid/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY
97 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut
yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yangdisebabkan oleh benda tumpul;Bahwa Terdakwa SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY seharusnya tidakmemacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi mengingat lokasi yangdilewati adalah permukiman warga, sehingga kecelakaan tersebut masihbisa dihindari;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 310 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan
Putus : 21-05-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2744 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 21 Mei 2024 — Sumardi Setiya Budi Bin Noor Cahyo Setiya Budi, Dk
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN tersebut
Putus : 24-09-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 24 September 2018 — ABDULLAH IGO, S.E.
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tersebut;
PUTUSANNomor 809 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : ABDULLAH IGO, S.E.;Tempat lahir : Kalabahi, NTT:Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Februari 1972;Jenis kelamin : LakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : 1.
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri LuwuUtara tanggal 10 April 2017 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Igo, S.E., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan Turut serta melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1)jo.
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2017 dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Luwu Utara
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar pada tanggal 17 Juli 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tersebut telan diucapkan dengan hadirnyaPenuntut Umum Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwapada tanggal 20 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi padatanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima
Putus : 03-06-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002 K/PID.SUS/2013 Tanggal 3 Juni 2014 — FERDY HO Alias HO FERDY
53 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut;
Putus : 06-03-2018 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 6 Maret 2018 — DEDI IRAWAN Alias DONAL Bin H.
MANSYUR (Almarhum)
145 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut
PUTUSANNomor 2819 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang,telah memutus perkara Terdakwa :Nama : DEDI IRAWAN Alias DONAL Bin H.MANSYUR (Almarhum) ;Tempat lahir > Jakarta ;Umur/tanggal lahir : 26 tahun/28 Februari 1990 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat tinggal : Gang H.
;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriTangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalamPasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalamPasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
permintaan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tangerang;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor89/Pid.Sus/2017/PN Tng, tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan bandingtersebut:Membebankan ongkos perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Kasasi/AktaPid/2017/PN.TNG. juncto Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Tng juncto Nomor66/PID/2017/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriTangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017,Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Tangerang mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang padatanggal 2 November 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Hal. 3 dari 6 hal.
No. 2819 K/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaTangerang pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTangerang pada tanggal 2 November 2017.
Putus : 27-01-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/PID.SUS/2009 Tanggal 27 Januari 2011 — KASPURI Bin SARIM
16 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;
Pasal 42 ayat (2)Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang tanggal 4 Juni 2008 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Kaspuri Bin Sarim terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Berlayar tidak memilikiSurat Ijin Berlayar kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 98 jo.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 55/Kasasi/Akta.Pid/2008/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSemarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon
Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 tahun 2009, UndangUndangNo.8 tahun 1981 dan UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 5 tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan
Putus : 05-09-2012 — Upload : 13-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 5 September 2012 — NENDING SUMARDI
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, tersebut ;
22 (dua puluh dua) batang kayusebanyak 0,999 m, dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yangberwenang, dalam hal ini Perum Perhutani, sehingga negara/pihakPerum Perhutani dirugikan sekitar senilai Rp4.301.400,00 (empat jutatiga ratus satu ribu empat ratus rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang RI No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) UndangUndangNo. 41 Tahun 1999, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI16Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Putus : 18-09-2012 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1097 K/Pid/2012 Tanggal 18 September 2012 — SANTI YULIANA alias OKKI Binti
SUPARDI
87 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MADIUN tersebut
No. 1097 K/Pid/2012Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMadiun tanggal 31 Maret 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa SANTI YULIANA alias OKKI binti SUPARDI bersalahturut serta melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
No. 1097 K/Pid/2012Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MADIUN tersebut :Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 oleh Dr. ArtidjoAlkostar, SH.
Putus : 03-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 3 Mei 2016 — YOHANES FERDIS
203 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut
2817.00.10.00 menjadi kode HS 7903.10.00.00, yang sebenarnyatelah diberitahukan dan diserahkan dokumen PEB secara benar namabarangnya dan kode HS pada tanggal 18 Juli 2014;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 103 huruf (a) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan
Agustus2015, Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan bandingtersebut; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 141/Akta/Pid/Kss/XII/2015/PN.Sby jo Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa padatanggal 3 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan
kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 103 huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan
Putus : 27-05-2011 — Upload : 27-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1339 K/Pid/2010 Tanggal 27 Mei 2011 — WILLEM BATLAYERI alias WEMPI
151 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, tersebut ;
padatanggal 04 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jayapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Maret 2010dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura padatanggal 17 Maret 2010 ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebuttelah dijatuhkan dengan hadirnya PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
pidana, maka biaya perkara padasemua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasidibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan Undang Undang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiJaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan