Ditemukan 81004 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 57/PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 6 Juni 2016 — MARKUS MAS JAYA, S.E ; pekerjaan : swasta / Ketua LSM Penggawa Adat Borneo DPD Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Tering Purworejo nomor : 8 Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DALMASIUS, SH.MH., Advokad Peradi- 95.10321, beralamat kantor di Komplek Taman Puspita Bukit Pinang (RUKO No.7) Telp/Fax 054-290527 Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah Nomor : W 18-UII / 10 / HK.02.1 / XI / 2016 Tanggal 16 Pebruari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pembanding ; M e l a w a n PT. KEDAP SAYAAQ ; suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Business Centre Tinggi Diraja, Jalan Sendawar Raya Blok A nomor : 10, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS, S.H, Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum “AGUSTINUS & REKAN“ beralamat di Samarinda : Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ nomor : 11 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal : 10 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor: W.18-UII/52/HK.02.1/XI/ 2015 Tanggal 23 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;
8825
  • Tata Alam Nusantara) masing masing dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 (10 hari),Hal 3 dari 21 Hal.Pts.57/PDT/PT.SMRkemudian dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 21 Agustus 2015(21 hari), dapat dirinci sebagai berikut : Kerugian dari tanggal 20 Juli 2015 s/ d tanggal 30 Juli 2015 : 1 Penggantian pembayaran gaji karyawan kontraktor (PT.
    Tata Alam Nusantara)yang harus ditanggung oleh Penggugat yaitu : gaji karyawan (bassis x UMRuntuk Operator dan Driver) = Rp. 14.979.000 per hari x 11 hari = Rp.164.769.000, (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilanribu rupiah); 2 Penggantian pembayaran uang makan karyawan kontraktor (PT.
    hari = $ 8.965,00; 6 Pembayaran minimum charge Alat Berat PC400 = 250 Jam x $ 42.60 x 1 Unitx 11 hari = $ 3.905,00; 7 Pembayaran minimum charge Alat Berat Bulldozer = 250 Jam x $ 32.60 x 2Unit x 11 hari= $ 5.976,50; Total jumlah kerugian yaitu : Rp. 247.434.000, (dua ratus empat puluh tujuh jutaempat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan $ 94.561,50 (sembilan puluh empatribu lima ratus enam puluh satu dollar lima puluh sen); Kerugian dari tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015 : 8 Penggantian
    Tata Alam Nusantara)yang harus ditanggung oleh Penggugat yaitu : gaji karyawan (Bassis UMRuntuk Operator dan Driver) = Rp.14.979.000 per hari x 21 hari = Rp.314.559.000, (tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan riburupiah); 9 Penggantian pembayaran uang makan karyawan kontraktor (PT.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 24 Februari 2015 — 1. RUMANI, DKK VS PT SAWINDO KENCANA
4219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 20 K/Pdt.SusPHI/2015Perjanjian Kerja Bersama PT Sawindo Kencana Pasal 51 dan UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:Rumani:Uang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp.25.155.000,00Uang penghargaan masa kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 uang penggantian perumahan danpengobatan 15% X Rp33.540.000,00 =Rp5.031.000,00Cuti yang belum dilaksanakan 14/30 xRp1.397.500,00 =Rp652.166,00Jamsostek JHT 3,7 x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp10.548.330,00Jamsostek
    JPK 6% x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp17.105.400,00THR tahun 2012 =Rp1.397.500,00Upah dalam proses PHK sampai PHI 4 xRp1.397.500,00 =R +Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp73.864.396,00RohinaUang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp25.155.000,00Uang penghargaan Masa Kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 Uang penggantian perumahan danpengobatan 15% X Rp33.540.000,00 =Rp5.031.000,00Cuti yang berlum dilaksanakan 14/30 xRp1.397.500,00 =Rp652.166,00,00Jamsostek JHT 3,7 x 204 bln x Rp1.397.500,00
    Penggugat di PHK Tergugat sah karena usia pensiun;3 Menyatakan Tergugat harus membayar hakhak Para Penggugat karena usiapensiun;4 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuai Pasal 167Ayat 5 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Bersama PTSawindo Kencana Pasal 51 dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJamsostek dengan perincian sebagai berikut:Rumani:Uang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp.25.155.000,00Uang penghargaan masa kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 Uang penggantian
    danpengobatan 15% X Rp33.540.000,00 =Rp5.031.000,00Cuti yang belum dilaksanakan 14/30 xRp1.397.500,00 =Rp652.166,00Jamsostek JHT 3,7 x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp10.548.330,00Jamsostek JPK 6% x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp17.105.400,00THR tahun 2012 =Rp1.397.500,00Upah proses PHK sampai PHI 4 xRp1.397.500,00 =Rp5.590.000.00+Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp73.864.396,00RohinaUang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp25.155.000,00Uang penghargaan masa kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 Uang penggantian
Putus : 15-08-2008 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37/B/PK/PJK/ 2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. LANDMARK
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang padabutir 6 menegaskan bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran DirekturJenderal pajak tersebut (tanggal 3 Juni 2003), dasar pengenaan pajak atasservice charge dalam rangka persewaan ruangan adalah penggantian, yaknisebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta olehpemberi jasa ;Bahwa penegasanpenegasan yang telah diterbitkan yang masihmengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
    Put.No. 37 B/PK/PJK/2008Bahwa Pasal 1 angka 17 Undangundang No. 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No. 8 Tahun2000 menjelaskan : Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah harga jual,penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapbkan denganKeputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitungpajak yang terutang ;Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
    tentangPerubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 tentang NilaiLain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak ;Bahwa dalam pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;567/KMK.04/2002 tanggal 26 Desember 2000 menegaskan : DalamKeputusan Menteri Kauangan ini yang dimaksud dengan Nilai Lain SebagaiDasar Pengenaan Pajak pasal 2 mengatur :Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajakadalah Harga Jual atau Penggantian
    setelah dikurangi laba kotor ;b. untuk pemberian CumaCuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor ;c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraanharga jual ratarata ;d. untuk penyerahan film ceritera adalah perkiraan hasil ratarata per judulfilm ;e. untuk pesediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saatpembubaran perusahaan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atasperolehan aktiva tersebut menurut ketentuan
Register : 31-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 861/Pdt.P/2020/PN Mlg
Tanggal 8 September 2020 — Pemohon:
DARMINI
204
  • strong>11 12 1958 diubah menjadi SUTRISNO dengan DARMINI, tempat tanggal lahir Malang, 25 12 1958;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian
    pernikahan antara SUTRISNO dengan DARMINI, tempat tanggallahir Malang, 11 Desember 1958 diubah menjadi SUTRISNO dengan DARMINI,tempat tanggal lahir Malang, 25 Desember 1958; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telan mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang guna didaftarkanpada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir padaKutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian
    Klampok Kasri IIA / 32, RT 001 RW008, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; Bahwa adapun maksud perubahan/penggantian tanggal lahir tersebutadalah untuk menyamakan data Administrasi Kependudukan Pemohon ; Bahwa adapun alasan perubahan nama karena adanyaketidaksesuaian data tanggal lahir dalam Akta Nikah dengan data tanggallahir Pemohon di suratsurat lainnya milik Pemohon ;2.
    Klampok Kasri IIA / 32, RT 001 RW008, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; Bahwa adapun maksud perubahan/penggantian tanggal lahir tersebutadalah untuk menyamakan data Administrasi Kependudukan Pemohon ; Bahwa adapun alasan perubahan nama karena adanyaketidaksesuaian data tanggal lahir dalam Akta Nikah dengan data tanggallahir Pemohon di suratsurat lainnya milik Pemohon ;Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Pemohonmembenarkannya;Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak
    tanggallahir Malang, 11 12 1958 diubah menjadi SUTRISNO dengan DARMINI,tempat tanggal lahir Malang, 25 12 1958; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang guna didaftarkanpada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir padaHalaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 861/Pdt.P/2020/PN.Mlg.Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian
Register : 20-12-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Gin
Tanggal 22 Januari 2018 — Pemohon:
1.I Wayan Dodi Pratama
2.Ni Made Novi Yanti
139
  • Pemohon yangbersangkutan;Telah melihat dan memeriksa bukti Suratsurat yang diajukan oleh ParaPemohon;Telah mendengar keterangan Saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonansecara tertulis, tertanggal 14 Desember 2017, terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 130Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 20Desember 2017 mengenai permohonan penetapan perubahan/penggantiannama;Adapun alasanalasan diajukannya Permohonan Penetapanperubahan/penggantian
    Menetapkan menurut hukum bahwa penggantian / perubahannama anak para pemohon yang pertama yang semula Gede AdiWiguna menjadi Gede Guna Candra Aditya, guna KepentinganAdministrasi3. Memerintah kan Kepada para pemohon untuk melaporkan sehelaipenetapan Pengadilan Tersebut ke Kantor Dinas KependudukanDan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk merubah/menggantianak para pemohon yang pertama yang termuat pada aktekelahiran terdahulu dari Gede Adi Wiguna menjadi Gede GunaCandra Aditya;4.
    Dua Puluh Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas, dengan nama Gede Adi Wiguna yang diterbitkan oleh Kepala Kantor DinasHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PN GinKependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka PengadilanNegeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonanperubahan nama Anak Para Pemohon ini dan mengabulkan Perubahannama anak Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama Gede AdiWiguna menjadi bernama Gede Guna Candra Aditya;Menimbang, bahwa permohonan penggantian
    nama anak ParaPemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatananak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalahadministrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama ituberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapunalasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan nilalmaupun norma norma kelayakan dan kepatutan
Putus : 13-07-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — PIMPINAN PERUSAHAAN SARANA SUKSES BAJA UTAMA VS 1. ADE AFRIADY bin MOH. IDRUS, DKK
5438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggantian hak 15 % x Rp48.174.000,00 = Rp7.226.100,00Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalahsebesar Rp55.400.100,00 (lima puluh lima juta empat ratus ribuseratus rupiah);14.2. Rasio Admaiji bin Sulaiman (Penggugat II);a. Uang pesangon 2 x 4 Bulan x Rp2.294.000,00 = Rp18.352.000,00b. Uang penghargaan masakerja 2 Bulan x Rp2.294.000,00 = Rp4.588.000,00+= Rp22.940.000,00c.
    Penggantian hak 15 % x Rp22.940.000,00 = Rp3.441.000,00Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat II adalah sebesarRp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh saturidbu rupiah);Halaman 3 dari 15 hal. Put.
    Penggantian hak 15 % x Rp48.174.000,00 = Rp7.226.100,00Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp55.400.100,00 (lima puluh lima juta empat ratus ribu seratus rupiah);4.2. Rasio Admaiji bin Sulaiman (Penggugat II):a. Uang pesangon 2 x 4 Bulan x Rp2.294.000,00 =Rp18.352.000,00b. Uang penghargaan masakerja 2 Bulan x Rp2.294.000,00 = Rp4.588.000,00+= Rp22.940.000,00c.
    Penggantian hak 15 % x Rp22.940.000,00 = Rp3.441.000,00Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat II adalah sebesarRp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu riburupiah);Menghukum Tergugat membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepadaPara Penggugat terdiri dari: Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) sebesar Rp55.400.100,00
    Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja dengan konpensasi 2 kali uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuaiPasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008, karenapekerja tidak diperkerjakan pengusaha tanpa ada melakukan kesalahan/pelanggaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang,
Putus : 21-01-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — DIREKTUR UTAMA PT KARYA BAHANA BERLIAN (KBB), VS SAEFUL AMRI, DKK
6536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perumahan, serta pengobatandan perawatan sebesar 15% x Rp34.613.600,00 =Rp 5.192.140,00; Upah bulan Januari 2013 s/d Juli 20137 x Rp2.472.400,00 = Rp17.306.800,00; THR keagamaan tahun 2013 =Rp 2.472.400,00; Insentif tahunan =Rp 2.472.400,00;= Rp62.057.240,00;Terbilang: enam puluh dua juta lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluhrupiah;1.2 Saeful Amri: Uang Pesangon: x 3 x Rp2.402.400,00 =Rp 7.207.200,00; Uang Penggantian Perumahan, serta pengobatandan perawatan sebesar 15% x Rp7.207.200,00 =Rp
    Karnoto: Uang Pesangon: x 5 x Rp2.402.400,00 = Rp12.012.000,00; Uang Penghargaan Masa Kerja x Rp2.402.400,00 = Rp 4.804.800,00; Uang Penggantian Perumahan, serta pengobatandan perawatan sebesar 15% x Rp16.816.800,00 =Rp 2.522.520,00; Upah bulan Januari 2013 s/d Juli 20137 x Rp2.402.400,00 = Rp16.816.800,00; THR keagamaan tahun 2013 =Rp 2.402.400,00; Insentif tahunan =Rp 2.402.400.00:= Rp40.960.920,00;Terbilang: empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratusdua puluh rupiah;15.
    hakselama perselisihan PHK ini belum mendapat putusan yang memiliki kekuatanhukum tetap dengan rincian sebagai berikut:Penghitungan hakhak Para Penggugat berupa pesangon, penghargaan masa kerja danpenggantian hak (dalam rupiah): NoONama Masa Upah Penghitungan Penghargaan Penggantian JumlahKerja Pesangon masa kerja perumahan sertaberdasarkan sebesar berdasarkan pengobatan dan2 kali Pasal 156 ayat (3) perawatan sebesarayat (2) UU Nomor 15% berdasarkan13 Tahun 2003Pasal 156 ayat (4) aySaeful Amri3
    Nomor 623 K/Pdt.SusPHI/20147.Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Para Penggugat sesuaiketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hakyaitu terhitung secara keseluruhan sebesar Rp126.175.700,00 (terbilang: seratus duapuluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk 3 (tiga)orang Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat selama prosesyaitu sejak bulan
    Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak, dan uang proses dari bulan Januari 2013 sampai denganJuni 2013 selama 6 (enam) bulan kepada:Dumiyati sebesar Rp77.955.580,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus limapuluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);Saeful Amri sebesar Rp30.990.960,00 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilanpuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);Karnoto sebesar Rp47.567.528,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus
Putus : 12-07-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — PT. JOHN’S GLOVE FACTORY VS MUCHID
5640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNS GLOVE FACTORY memberikan uang pasangon, uangpenghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Sdr. MuhammadAqsori, Sdri, Agustinah, Sdr. Muchid dan Sdr. Hafid Alawi sekurangkurangnya masingmasing sebagai berikut :a) Sdr. Muhammad Aagsori. Uang pesangon: 7 X Rp. 1.423.500, =Rp. 9.964.500, Uang penghargaan masa kerja :10 X Rp. 1.423.500, =Rp. 4.270.500, Uang penggantian perumahan/Pengobatan :15 % x (Rp 9.964.500, + Rp 4.270.500,) =Rp. 2.135.250.Jumlah = Rp. 16.370.250,b) Sdr.
    Uang penghargaan masa kerja :3 X Rp. 1.500.000, =Rp. 4.500.000, Uang penggantian perumahan/Pengobatan15 % x (Rp13.500.000, + Rp 4.500.000, = Rp. 2.700.000.Jumlah =Rp. 20.700.000,c) Sdr. Muchid Uang pesangon: 5 X Rp. 1.423.500, =Rp. 7.117.500, Uang penghargaan masa kerja :2 X Rp. 1.423.500, =Rp. 2.847.000, Uang penggantian perumahan/Pengobatan15 % x (Rp. 7.117.500, + Rp. 7.117.500,) =Rp. 1.494.675,Jumlah = Rp. 11.459.175,d) Sdr.
    ., =Rp. 2.847.000, Uang penggantian perumahan/Pengobatan15 % x (Rp 8.541.500, + 2.847.000,) =Rp. 1.708.200,Jumlah = Rp. 13.096.200,2) Agar masingmasing pihak memberikan jawaban atas anjuranselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelahditerimanya anjuran ini.8.
    Bahwa atas adanya anjuran tersebut di atas pada prinsipnya Penggugatmenolak anjuran dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang mengingat bahwa hubungankerja yang terbangun terjadi karena adanya kontrak kerja yang tidak sahdisamping itu kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugatminimal adalah 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156 (4) UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan
    Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaanpada tahun 2015 ini kepada Penggugat, sebesar Rp1.423.500,00;Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi atas adanyaPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat secara tunai sebesar : Uang pesangon : 5 X Rp. 1.423.500,X2 =Rp. 14.235.000, Uang penghargaan masa kerja : 2 X Rp. 1.423.500, = Rp. 2.847.000, Uang penggantian perumahan/Pengobatan 15% =Rp. 2.562.300,Jumlah = Rp. 19.644.300.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom
Putus : 08-06-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PIMPINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) NUSANTARA VS RUSTAM BANTULU
5511120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 573 K/Pdt.SusPHI/201 7Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa uang pesangon, penghargaan masakerja serta penggantian hak terdiri dari: Cuti Tahunan Yang belum diambil; Penggantian perumahan serta pengobatan dan Perawatan;Bahwa Tergugat harus membayarkan dana pensiun Lembaga Keuangan(DPLK) Simponi melalui Bank BNI yang dipotong tiap bulan pada upahPenggugat;Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap makaPenggugat berhak atas uang proses sejak bulan November 2015 yang dikalikanupah perbulan
    sebesar Rp2.900.000,00 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;Bahwa karena PHK tersebut adalah keinginan Tergugat maka Tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang Pesangon sebesar2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut: Uang Pesangon 8 Bulan X 2.900.000 X 2Rp46.400.000 Uang Penghargaan masa kerja 3 X 2.900.000 Rp 8.700.000 Uang Penggantian Hak15 % dari uang pesangon dan penghargaan sebesar Rp8.265.000Uang cuti 24/25 X 2.900.000 Rp2.784.000TOTAL
    Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa: Uang Pesangon 8 Bulan x 2.900.000 x 2 = Rp46.600.000 Uang Penghargaan masa kerja 3 x 2.900.000 = Rp8.700.000 Uang Penggantian Hak15 % dari uang pesangon dan penghargaan sebesar Rp8.265.000 Uang cuti 24/25 x 2.900.000 Rp2.784.000Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 573 K/Pdt.SusPHI/201 7TOTAL ( wrwrn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen ne ene Rp66.149.000(enam puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);4.
    dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/ buruhyang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnyaditerima.Bahwa terhadap ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas,sejalan dengan rekomendasi/kesimpulan Mediator Dinas Sosial dan TenagaKerja Pemerintah Kota Gorontalo;Bahwa namun demikian, didalam gugatan Penggugat pada halaman 2,posita point 12 dan point 15, serta dalam petitum point 3, Penggugatmenuntut dan meminta adanya pemenuhan uang pesangon, penghargaanmasa kerja serta penggantian
    sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak putusan ini dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunaidengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon 8 Bulan x Rp2.900.000 = Rp23.200.000,00 Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 2.900.000 = Rp. 8.700.000,00 Uang Penggantian
Register : 17-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN JOMBANG Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Jbg
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
DJA'UN GATOT SUSENO
3214
  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan ijin perubahan atau penggantian nama Pemohon dari Djaun Gatot Suseno pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Djaun sesuai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SGB), SK Pensiun, Surat Taspen , Askes dan Npwp , Kartu Pegawai Pemohon;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut
    kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat mencatatkan adanya perubahan nama dan penggantian nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.330.000,00
Register : 15-03-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 104/Pdt.P/2018/PN SDA
Tanggal 12 April 2018 — Pemohon:
RATNA SUSANTI
236
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah /mengganti penulisan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis TAN BWAN GWAT menjadi tertulis RATNA SUSANTI;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan /penggantian penulisan nama Pemohon semula TAN, BWAN GWAT menjadi RATNA SUSANTI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran TAN,
    TAN, THIAM KIE dan ONG, BIAN NIO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Rembang tertanggal 19 Desember 1975, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
  • Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil di Rembang dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang Perubahan/Penggantian Penulisan Nama Pemohon seperti tersebut diatas dalam daftar Registrasi Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan
Register : 07-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Februari 2020 — Pemohon:
Rotua Marlina
288
  • M E N E T A P K A N :
    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Rotua Marlina menjadi Rotua Marlina Marpaung;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat

    mencatat penggantian/perubahan nama Pemohon dari Rotua Marlina menjadi Rotua Marlina Marpaung pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1130/JP/1978, tanggal 11 April 2019 pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
    4.
Register : 19-08-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 11-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 77/G/2013/PHI.MDN
Tanggal 31 Oktober 2013 — MHD RONI HAMDANI, beralamat di Jalan Sidomulyo No. 100 Lk. XXV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya Hasan Lumban Raja, SH, beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; L A W A N DIREKTUR PT. INDUSTRI KARET DELI, beralamat di Jalan Kom. L. Yos Sudarso Km. 8,3 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
6728
  • Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama tidak bekerja yang diperhitungkan sebagai berikut :- Uang pesangon 6 x Rp. 1.663.500 ,- x 2 = Rp. 19.962.000,-- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.663.500,- = Rp. 3.327.000,- = Rp. 23.289.000,-- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan15 % x Rp. 23.289.000,- = Rp. 3.493.350,-- Upah
    yangmenyebutkan bahwa pekerja/buruh dapat diberhentikan dengan tidak hormat tanpapemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah olehpengusaha apabila pekerja melakukan kesalahan seperti tersebut di atas adalahbertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan secara eksplisit telah diatur mengenai hakhak pekerja/ouruhapabila mengalami PHK berupa uang pesangon dan/uang penghargaan masakerja dan/atau uang penggantian
    hak dimana perhitungannya bisa diberikansebesar dua kali ketentuan, satu kali ketentuan atau hanya menerima uangpenggantian hak sesuai tingkat kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa hakhak pekerja/buruh apabila mengalami PHKtelah diatur secara eksplisit dan sedemikian rupa sehingga paling sedikit pekerja/buruh memperoleh uang penggantian hak;Menimbang, bahwa oleh karena hakhak pekerja/buruh apabila mengalamiPHK telah diatur
    , kedua maupun ketiga, maka sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan23kepada Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan, maka Penggugatberhak menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian
    bahwa adapun upah Penggugat selama tidak bekerja yangwajiob dibayarkan oleh Tergugat dalam putusan perkara aquo adalah selama 6(enam) bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebut diatas, maka hakhak yang harus diterima oleh Penggugat dapat diperhitungkansebagai berikut :e Uang pesangon 6 x Rp. 1.663.500 , x 2 = Rp. 19.962.000,e Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.663.500, = Rp.3.327.000,= Rp. 23.289.000,e Uang penggantian
    Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakperumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama tidak bekerjayang diperhitungkan sebagai berikut :25e Uang pesangon 6 x Rp. 1.663.500 , x 2 = Rp. 19.962.000,e Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.663.500, =Rp. 3.327.000,= Rp. 23.289.000,e Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan15 % x Rp. 23.289.000, =Rp. 3.493.350,e Upah selama tidak bekerja dari Mei s/d Oktober
Putus : 16-03-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 16 Maret 2022 — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, perseroan, VS RINA HARTATI,
7844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp37,605,000.00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Nama : Rina Hartati Upah : Rp3,270,000.00(a) Uang Pesangon : = Rp22,890,000.00(b) Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 9,810,000.00(c) Uang Penggantian Hak : Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan
Register : 09-03-2022 — Putus : 24-03-2022 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN CIBADAK Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Cbd
Tanggal 24 Maret 2022 — Pemohon:
HERU NUGRAHA
3211
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
    2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah identitas nama ayah kandung pemohon dari nama IMAN SULAEMAN, menjadi nama PANJI ARUMAN PERMADI ;
    3. Memberikan hak kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama ayah kandung Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor 3202CLT2810200945427 dan Kartu Keluarga nomor 3202300904200009, dari semula tercatat atas
    nama IMAN SULAEMAN diganti menjadi PANJI ARUMAN PERMADI, serta memberikan pula hak kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi untuk mencatat tentang Penggantian nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 83/ 31/ II/ 2019, dari semula tercatat atas nama IMAN SULAEMAN diganti menjadi PANJI ARUMAN PERMADI ;
  • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Register : 16-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 377/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
Debora Rembulan Hutagaol
Tergugat:
PT MUSTIKA PUTRI DELI PT MPD
9026
  • Debora Rembuan Hutagaol) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) sebesar Rp.
    0,00+

Jumlah = Rp. 10.000.000,00-

  • Uang Penggantian hak perumahan & perobatan

15% x Rp. 10.000.000,00

Debora Rembulan Hutagaol Uang Pesangon dua kaliketentuan pasal 156 ayat(2), Uang Pengahargaan Masa Kerja satukali ketentuan pasal 156 ayat(3) serta Uang Penggantian Hak satukali ketentuanpasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut :e Uang Pesangon 2 x 2 x Rp.4.280.000, = Rp. 17.120.000,e Uang Penggantian Hak 15% x Rp.17.120.000= Rp. 2.568.000.TOTAL = Rp.19.688.000,(Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).2. Agar perusahaan PT.
Uang Pesangon 2 X 2 X 5.000.000, 20.000.000,2 Uang Penggantian 15% X (20.000.000,) 3.000.000,HakTOTAL 1+2 23.000.000, Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hakhaklainnya dari PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2),(3) dan (4) UU RI No. 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian HubunganIndustrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut :1. Pembayaran hakhak lainnya dari PENGGUGAT yang belum dibayarTERGUGATberupa kekurangan upah kepada PENGGUGAT sebesar Rp.24.787.698,2.
masa kerja, dan uang penggantian haksebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama.(10) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.
Bahwa Pasal 162 ayat (1) UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyatakan :Pekerja/ouruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri,memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4).
Putus : 31-07-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/PDT.SUS-PHI/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — PT. ARAHON INDAH VS DAHRUL ZAM,DK
2635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendari menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangondua kali dari jumlah ketentuan Pasal 156 Ayat (2) , Vang Penghargaan Masa Kerjasesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai denganPasal 156 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepadaPenggugat dengan rincian sebagai berikut :Penggugat I Masa Kerja lebih kurang 18 tahun 2 bulan:e Uang Pesangon (2x9xRp980.000,00) = Rp17.640.000,00;e Uang Penghargaan Masa Kerja(7xRp980.000,00) = Rp6.860.000,00;e Uang Penggantian
    hak untuk Penggugat I(Uang penggantian hak serta pengobatan danPerawatan) 15% x (Uang Pesangon + UangPenghargaan Masa kerja) = Rp3.675.000,00;Total = Rp28.175.000,00;Penggugat II Masa Kerja lebih kurang 8 tahun 5 bulan:e Uang Pesangon (2x9xRp980.000,00) = Rp17.640.000,00;e Uang Penghargaan Masa Kerja(3xRp980.000,00) = Rp2.940.000,00;e Uang Penggantian Hak serta pengobatan danperawatan 15%x (uang pesangonuang penghargaan masa kerja = Rp1.370.000,00;Total = Rp21.950.000,00;Penggugat III Masa kerja
    lebih kurang 10 tahun 4 bulan:e Uang Pesangon (2x9xRp980.000,00) = Rp17.640.000,00;e Uang Penghargaan Masa Kerja(4xRp980.000,00) = Rp3.920.000,00;e Uang penggantian hak serta pengobatan dan151617perawatan 15%x(uang pesangon+uang penghargaan masa kerja) = Rp3.234.000,00;Total = Rp24.794.000,00;Bahwa selain hak hak normatif para Penggugat akibat PHK sebagai mana diuraikandiatas, para Penggugat juga masih mempunyai hakhak yang belum terbayarkanoleh Tergugat sebelum para Penggugat di PHK secara sepihak
    hak untuk Penggugat I(Uang penggantian hak serta pengobatan danPerawatan) 15% x (Uang Pesangon + UangPenghargaan Masa kerja) = Rp3.675.000,00;Total = Rp28.175.000,00;Penggugat II (Erik Saputra) Masa Kerja lebih kurang 8 tahun 5 bulan: Uang Pesangon (2x9xRp980.000,00) = Rp17.640.000,00;e Uang Penghargaan Masa Kerja(3xRp980.000,00) = Rp2.940.000,00;e Uang Penggantian Hak serta pengobatan danperawatan 15%x (uang pesangonuang penghargaan masa kerja = Rp1.370.000,00;Total = Rp21.950.000,00;Penggugat
    III (Bartolomius) Masa kerja lebih kurang 10 tahun 4 bulan:e Uang Pesangon (2x9xRp980.000,00) = Rp17.640.000,00;e Uang Penghargaan Masa Kerja(4xRp980.000,00) = Rp3.920.000,00;e Uang penggantian hak serta pengobatan danperawatan 15%x(uang pesangon+uang penghargaan masa kerja) = Rp3.234.000,00;Total = Rp24.794.000,00;5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalammelaksanakan putusan Pengadilan Hubungan
Upload : 08-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/PDT.SUS/2010
BING OKTO; PT. AVANTIS PHARMA
5640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat PHK tersebut sebagai formalitas dan akan memberikanpesangon dan uang penggantian hak lainnya ;2. Tidak memberi kesempatan Penggugat untuk membaca apalagi untukmempelajarinya ;3. Bahwa Tergugat menyatakan seolaholah telah menyetujui apa yangtelah dikoordinasikan oleh Bapak Hermansyah jabatan SalesHal.17 dari 32 hal. Put.
    No.1041 K/PDT.SUS/2010dan masa kerjanya 7 tahun, maka rincian nominal perhitungan uang pesangon,uang masa kerja, uang penggantian hak, dan upah yang biasa diterima selamadalam proses PHK 2 (dua) bulan, uang THR, uang cuti tahunan yang belumdiambil selama 15 hari, tahun 2008 dan tahun 2009, uang penggantian danatalangan yang telah dikeluarkan Penggugat adalah sebagai berikut;a. Uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) 2x masa kerja (8bulan upah) x Rp. 5.151.333, Rp. 82.421 .328,b.
    Penggantian hak 15%, sesuai Pasal 156 ayat (4) 15% XRp.113.329.326, (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)Rp. 16.999.398.d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (1 bulan upah Rp. 5.151.333, )Rp. 5.151.333,e. Upahselama proses PHK 2 bulan x Rp. 5.151.333,Rp. 10.302.666. f. Uangpenggantian dana talangan Rp. 870.698.g. Uang cuti tahunan yang belum dibayarkan Upah per bulan(Rp.5.151.333.)
    Memerintahkan Tergugat untuk membayar:a.Uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) 2x masa kerja (8bulan upah) x Rp. 5.151.333, Rp. 82.421 .328,Uang penghargaan masa kerja 2 x 3 bulan upah x Rp. 5.151.333,Rp. 30.907.998.Penggantian hak 15%, sesuai Pasal 156 ayat (4) 15% XRp.113.329.326, (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)Rp. 16.999.398..
    Tunjangan Hari Raya Keagamaan (1 bulan upah Rp. 5.151.333,)Rp. 5.151.333,Upah selama proses PHK 2 bulan x Rp. 5.151.333,Rp. 10.302.666, Uang penggantian dana talangan Rp. 870.698,. Uang cuti tahunan yang belum dibayarkan Upah per bulan(Rp.5.151.333.)
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/PDT.SUS/2010
NANCI DESI K. MAHULAE, DKK.; PT. WRP BUANA MULTI COLPORA
3736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAHULAE ;Upah : Rp. 1.027.200,Masa Kerja : 7,8 tahun ;Uang Pesangon 2 x 8 x Rp.1.027.200, = Rp. 16.432.000,Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 3 x Rp.1.027.00, = Rp. 3.081.000,Jumlah = Rp. 19.513.000,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 19.513.000, = Rp. 2.926.950,Upah selama mogok kerja :5 bln. X Rp. 1.027.000, = Rp. 5.136.000,THR Keagamaan Tahun 2009 : 1 bin x Rp. 1.027.200, = Rp. 1.027.200,Upah selama Proses Penetapan PHK 6 bin.
    No.452 K/PDT.SUS/2010Uang Pesangon 2 x 6 x Rp.1.027.200, = Rp. 12.326.400,Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 2 x Rp.1.027.00, = Rp. 2.054.200,Jumlah = Rp. 14.380.800,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 14.380.800, = Rp. 2.157.120,Upah selama mogok kerja :5 bln. X Rp. 1.027.000, = Rp. 5.136.000,THR Keagamaan Tahun 2009 : 1 bin x Rp. 1.027.200, = Rp. 1.027.200,Upah selama Proses Penetapan PHK 6 bin.
    X Rp.1.027.200, = Rp. 6.163.200,Total = Rp. 28.864.320,(dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus duarupiah) ;Nama : VERAWATI SURBAKTI ;Upah : Rp.1.027.200,Masa Kerja : 12 tahun ;Uang Pesangon 2 x 9 x Rp.1.027.200, = Rp. 18.489.600,Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 5 x Rp.1.027.00, = Rp. 5.136.000,Jumlah = Rp. 23.625.600,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 23.625.600, = Rp. 3.543.840,Upah selama mogok kerja :5 bin.
    X Rp.1.129.200, = Rp. 6.775.200,Total = Rp. 40.820.580,(empat puluh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;Nama : NANCI PARDEDE ;Upah : Rp.1.027.200,Masa Kerja : 7,8 tahun ;Uang Pesangon 2 x 8 x Rp.1.027.200, = Rp. 16.432.000,Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 3 x Rp.1.027.00, = Rp. 3.081.000,Jumlah = Rp. 19.513.000,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 19.513.000, = Rp. 2.926.950,Upah selama mogok kerja :5 bln.
    No.452 K/PDT.SUS/201011.12.13.Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 3 x Rp.1.122.000, = Rp. 3.366.000,Jumlah = Rp. 19.074.000,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 19.074.000, = Rp. 2.861.100,Upah selama mogok kerja :5 bin. x Rp. 1.122.000, = Rp. 5.610.000,THR Keagamaan Tahun 2009 : 1 bin x Rp. 1.122.000, = Rp. 1.122.000,Upah selama Proses Penetapan PHK 6 bin.
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pdt/2016
Tanggal 26 September 2016 — HAJI SATTAS GADING vs LILY MARIA TANDRIANI
8247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan penggantian tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti P6:Surat Pernyataan Kesaksian Dahlan Effendy tertanggal 15 Juni 2012yaitu: tanah dilokasi Kilometer 8,5 sedang terjadi permasalahanantara) marga Kalagison dengan pihak pemancar/Telkom,dikhawatirkan pihak marga Kalagison kalah sehingga Tergugat tidakHalaman 24 dari 32 hal. Put.
    Penggantian tanah seluas 2400 m? (dua ribu empat ratus meterpersegi) telah selesai dilakukan pada tanggal 6 Januari 1983;b. Pembayaran sisa angsuran terakhir atas tanah seluas 2400 m?(dua ribu empat ratus meter persegi) tersebut baru dilakukan padaHalaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 1969 K/Pdt/201615 Agustus 1983;Dari fakta diatas, adalah hal yang tidak mungkin, kalau penggantiantanah seluas 2400 m?
    Alwy Sattas, dan bukti IbnuHajar, jelas dibuat pada tanggal 29 Januari 1983, fakta ini menunjukkanbahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Adat tersebut adalah buktijual beli tanah adat, bukan bukti penggantian atas tanah adat seluas2400 m? (dua ribu empat ratus meter persegi). Hal ini dikaitkan denganbukti T2: Surat Pernyataan Harun Kalagison tanggal 15 Agustus 1983,yang menyatakan bahwa tanah adat seluas 2400 m* (dua ribu empatHalaman 27 dari 32 hal. Put.
    Alwi, danlbunu Hajar, bukan penggantian tanah adat seluas 2400 m?
    (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan 3(tiga) bidang tanah yang terletak di jalan Baru Malanu Kampung di BuktiMalamatalagi dekat pembuangan sampah atas nama Haidar Sattas, M.Alwi dan Ilbnu Hajar;Bahwa menurut hukum, kalau benar ada penggantian atas tanah adatseluas 2400 m? (dua ribu empat ratus meter persegi) tersebut maka buktiT1 yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal15 Juli 1982, yang membuktikan jual beli tanah adat seluas 2400 m?