Bahwamempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya,nama diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemiliknama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimanadiharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik.

Bukankahhal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (5) UU PPN,inilah kekhususan dari Pasal 16B UU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bao VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan

Bahwa selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisinnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)UU PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UU PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPN adalahPKP penjual namun diatur khusus ketika penyerahankepada Pemungut maka yang memungut PPN adalahPemungut PPN;Pasal 16C UU PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut oleh PKPatas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diaturkhusus bahwa bukan PKP pun harus menyetor PPNKMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan;Pasal 16D

UU PPN mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakHalaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 1847/B/PK/PJK/2017masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam pasal 16D UU PPN;Pasal 16E UU PPN mengenai PPN yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) UU PPN yang

Jenis kayutersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasan hutan dan juga terdapat diluar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL), sehingga patut diduga Jeniskayu tersebut berasal dari kawasan hutan.. Bahwa seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayu bulatdan kayu olahan harus memiliki Surat atau dokumen yang berupa :a.

Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasanhutan dan juga terdapat di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL),sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.14. Bahwa benar seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayubulat dan kayu olahan harus memiliki Surat atau dokumen yang berupa:a.

Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasanhutan dan juga terdapat di luar kKawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL),sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.I.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi dengansurat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, yaitu setidaktidaknya SAKO (SuratAngkut Kayu Olahan), apalagi kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu olahanjenis meranti dan rimba campuran yang umumnya tumbuh di hutan.

Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasanhutan dan juga terdapat di luar kKawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL),sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.c. Bahwa benar seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayubulat dan kayu olahan harus memiliki Surat atau dokumen yang berupa:a.

Bahwa benar setelah menikah telah hidup rukun di rumah orang tuaTermohon, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ( bada duhul);Putusan Nomor : 2262/Padt.G/2018/PA.BL hal. 3 dari 45 halaman3. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon di karuniai anaksatu orang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir 17 Juni 2009;4.

Bahwa karena anak selama ini dalam asuhan Termohon/PenggugatRekonpensi dan anak dalam keadaan baik, sehat dan dapat menjalankansekolah seperti anakanak pada umumnya, maka hak asuh anaksepantasnya tetap pada Termohon/Penggugat rekonpensi melihat anak jugamasih berusia 9 tahun;Putusan Nomor : 2262/Padt.G/2018/PA.BL hal. 5 dari 45 halamanBerdasarkan alasan alasan diatas Penggugat mohon Majelis Hakim pemeriksaperkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnyamenjatuhkan putusan

Bahwa karena anak selama ini dalam asuhan Termohon/PenggugatRekomnpensi dan anak dalam keadaan baik, sehat dan dapat menjalankansekolah seperti anakanak pada umumnya, maka hak asuh anaksepantasnya tetap pada Termohon/Penggugat Rekonpensi melihat anak jugamasih berusia 9 tahun;Berdasarkan alas an/dalildalil diatas Penggugat mohon Majelis HakimPemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara iniselanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;DALAM KONPENSIMenolak permohonan

mereka telah pecah dan dalildalilpermnohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (Sebagaimana yangtelah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon) akan sulitmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayangseperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya

sampaimempunyai anak satu orang dan bisa merawat anaknya dengan baik;Bahwa karena Pemohon dan Termohon = sudahdikaruniai anak dan semakin hari semakin besar dan biaya hidupnya jugasemakin hari semakin besar maka Termohon/Penggugat Rekonpensimeminta nafkah untuk anak setiap bulanya sebesar Rp. 2.000.000, dansetiap tahunya ada kenaikan sebesar 25 %;Bahwa karena anak selama ini dalam asuhanTermohon/Penggugat Rekonpensi dan anak dalam keadaan baik, sehat dandapat menjalankan sekolah seperti anakanak pada umumnya

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UU PPN, inilah kekhususan dari Pasal 16BUU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Halaman 23 dari 47 halaman.

Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UU PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya :Pasal 16A UU PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya

yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C UU PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehHalaman 24 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 1954/B/PK/PJK/2017PKP atas penyerahan/ pemanfaatan BKP/JKP namundiatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyetorPPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan;Pasal 16D UU PPN mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D

UU PPN;Pasal 16E UU PPN mengenai PPN yang sudahdibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diaturdalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN yang dilakukan olehPKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKPpun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UUPPN, namun Pasal 16B ayat (3) UU PPN jugamengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

berupa (satu) buah kunci leter Lterbuat dari besi, warna hitam, ukuran lubang baut 6 milimeter, adalah benar merupakanbarang milik saksi yang digunakan oleh saksi untuk merusak dan melepas dudukan kuncikontak sepeda motor Yamaha Vega R sebelum kemudian sepeda motor tersebut dibawaoleh saksi dan Terdakwa di hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan substansi keterangan saksi tersebut pada umumnya

UUNo. 3 Tahun 1997, dengan tentunya mengedepankan prinsipprinsip penegakan hukum yangtidak mematikan masa depan anak sebagai pelaku delik;Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan juga adalah bukan semata sebagaipembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien),melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi padakhususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisirkemungkinan terulangnya delik tersebut atau

Jenis dan berat ringannyapemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanyamemperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya,melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikanseluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktorfaktor yang mempengaruhi terwujudnyaperbuatan dalam rumusan delik;Menimbang, bahwa secara filosofis, maka setiap perbuatan pidana yang dilakukan anakanak pada umumnya

dalam Laporan HasilPenelitian Kemasyarakatannya atas diri Terdakwa, Pengadilan menilai bahwasanya jenis pidanayang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan untuk diterapkan (dijatuhkan) terhadap diriTerdakwa adalah berupa pidana bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) yang lamanya adalahsebagaimana tertera dalam diktum Putusan ini, jenis pidana mana juga menurut hematPengadilan telah cukup dapat membuat efek jera bagi Terdakwa khususnya, dan sekaligus jugaefek pembelajaran bagi masyarakat luas pada umumnya

, serta di sisi lainnya jenis pidana dimaksud juga tidak akan serta merta mematikan masa depan Terdakwa sebagai anak, dan denganjenis pidana bersyarat tersebut, Terdakwa juga akan terhindar dari stigma negatif tentangmantan narapidana yang sampai sejauh ini harus diakui masih lebih berkonotasi negatif dikalangan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan Terdakwa dan segenap keluargaTerdakwa tersebut dapat benarbenar menyusun dan memulai kembali kehidupan Terdakwadengan pola didikan dan pembinaan

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat(5), inilanh kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16 B di dalam UndangUndang PPN diatur dalam Bab VA mengenai KetentuanKhusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya;Bahwa secara garis

Putusan Nomor 910/B/PK/PJK/201 73.7.3.8.Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya

:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada PemungutPPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKPpenjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepadaPemungut maka yang memungut PPN adalahPemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangunsendiri, umumnya PPN dipungut oleh PKP ataspenyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diaturkhusus bahwa bukan PKP pun harus menyetor PPNKMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan;Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuansemula tidak diperjualbelikan namun dengan

syaratpajak masukannya saat diperoleh dapat dikreditkan,umumnya bahwa syarat dikenakan PPN sebagaimanadiatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannyadapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kKekhususandalam pasal 16D;Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khususdiatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPNyang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan

bahwa oleh karena saksisaksi yang diajukan olehPenggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu,melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat(testimonium de auditu);Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsungpercekcokan/ pertengkaran pasangan suamiisteri, pada umunya hal itu akanmembawa rasa malu (aib) bagi pasangan suamiisteri yang bertengkar itu,sehingga pada umumnya

pasangan suamiisteri tidak akan mempertontonkanpertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutupnutupipertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain,dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat Hal. 18 dari 24 Hal.

Clgsecara langsung pertengkaran suamiisteri dalam rumah tangganya adalahsangat sullit.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabilaada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepadaorang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benarbenarterjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang maumenceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib)baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan

Hal mana telah sesuai dengan ketentuanPasal 307 dan 308 RBg;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut, telahmengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannyadengan dalildalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon danTermohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengankelayakan suamiisteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masihterikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/ataupertengkaran) yang terjadi di antara mereka

Bahwa umumnya perselisinan dan pertengkaran tersebut disebabkanHalaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 363/Pdt.G.2015/PA.kKisTanggal 14 September 2015sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;4. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terusberkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antaraPemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah lima bulanlamanya sampai perkara ini diputus;5.

;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnyafakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidupserumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagimencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapatdiklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus danpatut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatanbatin lagi;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalaniHalaman 14 dari

. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020 bahwa barang buktiberupa : 2 (dua) buah jerigen plastik warna putin masingmasing berlaksegel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitamandengan volume lebih kurang 5 liter selnjutnya disebut BB1 dan BB2, darihasil pemeriksaan barang bukti cairan berwarna kehitaman pada BB1dan BB2 mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusunminyak bumi dengan kesimpulan BB1 dan BB2 adalah minyak bumibukan pada umumnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan

Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor LAB. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah jerigen plastik warna putihmasingmasing berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairanberwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selnjutnyadisebut BB1 dan BB2, dari hasil pemeriksaan barang bukti cairanberwarna kehitaman pada BB1 dan BB2 mengandung sebagiansenyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dengan kesimpulan BB1dan BB2 adalah minyak bumi bukan pada umumnya

Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor LAB. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020 bahwa barang buktiberupa : 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masingmasing berlak segeldan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebihkurang 5 liter selnjutnya disebut BB1 dan BB2, dari hasil pemeriksaan barangbukti cairan berwarna kehitaman pada BB1 dan BB2 mengandung sebagiansenyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dengan kesimpulan BB1 dan BB2adalah minyak bumi bukan pada umumnya

tanggal 17 Juni 2020 bahwa barang bukti shabu denganberat Netto 0,06 gram,perbuatan terdakwa yang membeli atau menjadi perantaradalam jual beli narkotika jenis shabu sebagaimana fakta hukum yang kami uraikantersebut di atas dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak memiliki izin daripejabat yang berwenang, dengan demikian jelaslah dalam hal ini apakah terdakwaberhak atau tidak, apakah perbuatan terdakwa yang demikian bertentanganHalaman 15 dari 21 Putusan 714/Pid.Sus/2020/PN Jmbdengan hukum pada umumnya

jawabannya sudah lah tentu sangatjelas adanya yakni terdakwa tidaklah berhak atau perbuatan terdakwa yangdemikian bertentangan dengan hukum pada umumnya, dengan demikianberdasarkan fakta tersebut telah dapat dikatakan terdakwa telah tanpa hak ataumelawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan adalahmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya danbertentangan atau melawan hukum yakni pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) UU No 35tahun 2009 pada khususnya,UU No 35 tahun 2009

Kemudianpermainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang ( mendapathadiah uang ), yang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja,perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izindari yang berwenang, hingga akhirnya saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksiRICARDO NASIB ARUAN (keduanya merupakan anggota sat reskrim padaPolsek Lubuk Dalam) datang ke Bengkel Delvi motor dan langsung melakukanpenangkapan terhadap mereka terdakwa)nonnn Bahwa jumlah uang taruhan

kesempatan untuk main judi, yang diadakan,dengan melanggar ketentuanketentuan tersebut Pasal 303; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mempergunakankesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 adalahmemanfaatkan adanya kesempatan dengan tanpa mendapat jjin dari pihakyang berwenang melakukan tiaptiap permainan yang dilakukan denganmenggunakan taruhan baik berupa uang atau barang, dimana jika yangmemenangkan permainan tersebut dialah yang berhak atas taruhan tersebut.Adapun pada umumnya

Tiaptiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menangpada umumnya bergantung pada untunguntungan saja;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang Siapa adalahManusia Alami atau Naturlijkke Persoon sebagai Pengemban Hak danKewajiban.

Tiaptiap permainan yang berdasarkan pengharapan buatmenang pada umumnya bergantung pada untunguntungansaja;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tiaptiap permainanyang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung padauntunguntungan saja adalah sifat dari permainan judi tersebut yaitu bersifatuntunguntungan dengan pengharapan untuk menang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 01.00 WIB di depanwarung makan

Pontianak atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan ataumemberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatuharapan untuk menang kepada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai pencarian, ataudengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada

Pontianak atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan ataumemberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatuharapan untuk menang kepada peruntungan belaka, atau dengan turut serta dalam suatuperusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira

dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telahdiketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu MajelisHakim dengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan meringankan tersebut makahukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwadan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untukmemberikan efek jera bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya

Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terlawan 1)dimana Pelawan merasa keberatan dan menolak atas harga limit yangditawarkan oleh para terlawan karena pelawan beranggapan harga limittersebut di bawah harga pada umumnya dan dapat menimbulkan kerugianmateriil lebin besar pada pelawan, pelawan ingin menjual sendiri agunankredit tersebut tanpa perantara terlawan II atau perantara manapun yangditunjuk terlawan Lelang Objek Sengketa A Quo Telah Sesuai Dengan Ketentuan HukumYang Berlaku sehingga tidak dapat dibatalkan

Berita Acara Persidangan harap dianggap merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, adapun maksud dan tujuan perlawanan perlawanan adalahseperti tersebut di atas;00 nen nnn n nnn nnn nen en en nn enna nn nnenenensMenimbang, bahwa perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah karenapelawan merasa keberatan dan menolak atas harga limit yang ditawarkan olehpara terlawan telah menyinggung rasa keadilan masyarakat karena harga limittersebut di bawah harga pada umumnya

29Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari Perlawananpelawan, Eksepsi dari Terlawan I, Replik Pelawan atas Eksepsi Terlawan danDuplik dari Terlawan I, Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas hal ini sesualdalam perlawanan Pelawan pada bagian posita/fundamentum petendi angka 7dikutip sebagai berikut Bahwa pelawan merasa keberatan dan menolak atasharga limit yang ditawarkan oleh para terlawan telah menyinggung rasa keadilanmasyarakat karena harga limit tersebut di bawah harga pada umumnya

Tentang Perkawinan Jo.pasal 76 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan AgamaJo. pasal 308 ayat 1 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan keduaorang saksi Pemohon a quo secara formil dan materil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas sertapengakuan dari Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta di persidangansebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belumpernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa umumnya

;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnyafakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidupserumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagimencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapatdiklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihnan yang terus menerus danpatut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatanbatin lagi;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yangkuat bagi Majelis

memperkuatsangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon danadanya ketidakrukunan dalam perkawinan mereka tersebut;Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabilarumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akanmenimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karenaapabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retakserta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baiklayaknya suami istri pada umumnya

menguasai ataumenentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak ataumelawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yangmengikutinya;Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dandiperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namum manakaladisalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan,terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akanmenimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakatpada umumnya

, sehingga narkotka Golongan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarangdigunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besarHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bksfarmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untukpengembangan ilmu pengetahuan;Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas makadapat disimpulkan bahwa Tanpa hak pada umumnya

Lebih kKhusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteriatas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidakperlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut diatas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telahmemenuhi unsur tersebut di atas;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judisebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP: Yang disebutpermainan judi adalah tiaptiap permainan, di mana pada umumnya

pembayaran biayaperkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diriTerdakwa sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan sbb: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Blip Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya

mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengantujuan pidana bukanlah sematamata untuk menderitakan (menistal) Terdakwa, tetapilebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaikiperilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak UU danketertiban masyarakat pada umumnya

/pukat trawl; Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa menggunakanKapal Jarangka tidak perlu memiliki izin sebagai bentuk perlindungan terhadapnelayan kecil akan tetapi penangkapan ikan dengan menggunakanalatpeledak adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum; Bahwa tidak ada Izin melakukan penangkapan menggunakan bahanpeledak:Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Kka~ WCUALIVVCA UPI UINE ULTIUIit HNCADE PIO LC IYNAPYAI 1 uw wu 1 WOblcrt VEIeCUantekstur daging umumnya

IMAN BOTJI, Spi, yang menyatakanikan hasil tangkapan dengan bahan peledak tekstur daging umumnya telah rusak atautidak kenyal, tulangtulang ikan pada umumnya rapuh/ remuk maka berwarna merahkarena pecahnya pembuluh darah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta diatas maka dapatlahdisimpulkan apa yang terdakwa dan saksi Bahar lakukan dapat membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan lingkungannya dengan demikian cukupberalasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi olehperhuatan

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UU PPN, inilah kekhususan dari Pasal 16BUU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Bahwa secara garis besar ketentuan

daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UU PPN).Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UU PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya

yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN.Pasal 16C UU PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namundiatur knusus bahwa bukan PKP pun harus menyetorPPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan.Pasal 16D UU PPN mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh

dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D UU PPN.Pasal 16E UU PPN mengenai PPN yang sudahdibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diaturdalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN yang dilakukan olehPKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKPpun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.Halaman 25 dari 49 halaman.