Nomor 20 PK/Ag/2018undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 11 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwaadanya kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata dan adanya buktibuktibaru (novum), Kemudian memohon Putusan sebagai berikut:1.

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamUndang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 5 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan

suami ister) PRAMITA DEWI dan AZWAR ARIIANSYAH Bahwafakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan undangundang No 24tahun 2013 tentang adminitrasi Kependudukan Jo Peraturan PresidenNomor 40 tahun 2019 menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap aktaHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 399/Pat.P/2020/PN Sptyang terjadi kekhilafan

Putusan Nomor 89 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbanganhukum dari putusan kasasi, dengan kesimpulan sebagai berikut: Tidak terbukti cacat yuridis substansial terhadap proses

Telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukumkarena dalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidakmemperhatikan atau) mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusanyang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di Indonesia;b.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentanganatau tidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yangberlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;c.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketabanding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknya telahmembuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48297/PP/M.XV1/16/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya

, bahkan mengesampingkan buktibukti yang menguntungkanTerdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yangKurang Cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (vanrechtswege nietig).Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K /Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukupmempertimbangkan sehingga merupakan PertimbanganHukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd),maka Putusannya adalah Cacat HukumdanDapatDibatalkan (vernietigbaar).Kekhilafan

Kekhilafan Hakim mengenai unsur yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara.Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan yangnyata dengan menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON BANDINGyang melakukan penyimpangan dan penyalagunaan dalamPenggunaan Dana Desa tahun 2016 menimbulkan kerugian negara,bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan di atas, perbuatanPEMOHON BANDING tidaklah melakukan penyimpangan danpenyalagunaan Penggunaan Dana Desa melainkan perbuatanPEMOHON

lain.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanMahkamah Agung RI, tanggal 26 Oktober 1976 Nomor :108 K/Kr/1974 yang menegaskan :Penilaian relevansi dari pada saksisaksi yang didengaradalah wewenang judex facti.Untuk itu kami berpendapat alasan Memori BandingTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimanayang diurakan tersebut diatas adalah tidak berdasar dantidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnyadikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.Bahwa Terdakwa melalui PenasihatHukumnya/Pembanding mendalilkan kekhilafan

Bahwa Terdakwa melalui PenasihatHukumnya/Pembanding mendalilkan kekhilafan JudexFactie (Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar) mengenai unsur denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang pada padanya karena jabatan ataukedudukan serta unsur yang dapat merugikankeuangan negara sebagaimana pada halaman 07 s/dhalaman 10 adalah pada pokoknya sama sebagaimanatelah kami uraikan sebelumnya mengenai tidaksependapatnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnyadalam

,pajak;Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:a mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dankenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

dapat mengajukan Peninjauan Kembali atasputusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapatdiajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:Hurufe : Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.25569/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010, telah terdapat kekhilafan

Majelis Hakimdan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsipmaterial dalam objek sengketa yang terdapat dalam penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasaPajak Januari 2007 Nomor 00038/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober 2009,sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan

Tergugat) membaca, menelitidan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.25569/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis HakimPengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknyatelah membuat suatu kekhilafan

menurut pendapat Majelis, pembayaran royalti adalah untuk barang jadikendaraan roda dua yang tidak berkaitan dengan barang impor dan bukanmerupakan persyaratan penjualan barang impor sehingga tidak sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01September 2010, dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan

atas tidak memenuhikriteria CKD sebagaimana ketentuan di atas;e bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat atasimportasi berupa Spare Parts Kendaraan Roda Dua yang diberitahukandengan 139 PIB sesuai Tabel 3 di atas ditetapkan klasifikasi pos tarifnyasesuai PIB sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;Dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan

;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penetapan tarif bea masuk MENoleh Terbanding atas 9 PIB sesuai Tabel di atas tidak dapat dipertahankansehingga terhadap importasi dengan 9 PIB tersebut dapat diberikan tarifpreferensi CEPT (PIB Nomor s.d. 7) dan IJEPA (PIB Nomor 8 dan 9) dantagihan menjadi nihil;Dengan alasan sebagai berikut: 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikanpertimbangan

dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding atas penetapantarif bea masuk MEN terhadap PIB sesuai Tabel 1, penetapan klasifikasi postarif CKD terhadap PIB sesuai Tabel 3 dan penetapan nilai pabean terhadap29PIB sesuai Tabel 4 tidak dapat dipertahankan sehingga jumlah bea masukdan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembaliDengan alasan sebagai berikut: 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh HartaPencarian tanggal 17 September 2016 Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan Membatalkannya atauMenyatakan batal demi hukum sebab Surat Perjanjian PenyerahanSeluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 telah gugur dengnsendirinya dan bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan danUndangUndang dan mengandung kekhilafan sebagaimana diuraikandibawah ini ;10.

Bahwa harta atau objek yang disebutkan dalam Surat PerjanjianPenyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016tersebuttelah dibuat dengan kekhilafan karena didalamnya adamengandung harta pribadi Penggugat yang diperoleh Penggugat daripemberian orang tua Penggugat, yaitu harta yang disebutkan pada angka2 dan angka 8 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencariantanggal 17 September 2016 tersebut yang datadatanya sebagaimanadisebutkan pada 8 (angka 8.2dan angka 8.8.) di atas.

Bahwa oleh karenatelah dibuat dengan kekhilafan memasukkan harta pribadi Penggugatmaka Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17September 2016 yang patut dan beralasan untuk dibatalkan ;12.

Surat Perjanjian Penyerahan SeluruhHarta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut bertentangandengan kepatutan, tidak adil dan tidak berimbang sementara pada saatpembuatan surat perjanjian tersebut Penggugat tidak ada keberatan danmenyetujuinya dengan menandatangani surat tersebut;> Bahwa dalil Penggugat halaman 7 point 9 yang menyatakanterhadap Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17September 2016 yang bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutandan undangundang dan mengandung kekhilafan

diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon PK keberatan dengan seluruhpertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusandalam perkara ini, karena menurut Pemohon PK Majelis Hakim Kasasitelah melakukan kekhilafan

dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusandalam perkara ini;2 Bahwa adapun kekhilafan Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkanputusan dalam perkara ini dapat Pemohon PK buktikan berdasarkan faktadan pertimbangan hukum sebagaimana yang tersebut dalampertimbangan putusannya, dalam salinan putusan pada halaman 29 angka2 dan 3 menyebutkan sebagai berikut:Bahwa, atas pensiunnya Penggugat/ Termohon Kasasi, Tergugat/ Pemohon Kasasikemudian melaksanakan pembayaran dana pensiun dan pembayaran manfaatberhenti

golongan jabatan Pemohon PK adalah Unit Human Capital & GeneralAffair, yang termasuk golongan jabatan Non Front Liners (vide buktiP12 = T7);Demikian jelas terbukti bahwa selama Pemohon PK bekerja pada Termohon PK,golongan jabatan Pemohon PK adalah Non Front Liners dan bukan FrontLiners;Dengan kata lain, selama Pemohon PK bekerja pada Termohon PK, PemohonPK tidak pernah ditempatkan dan bekerja pada golongan jabatan Front Liners;Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Agung telahmelakukan kekhilafan

dalampetitum gugatan dalam perkara ini, sebagaimana yang tersebut dalam PutusanMajelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 14/G/2010/PHI.Mdo., tanggal 22 Desember 2010 sudah seharusnya dikuatkan olehMajelis Hakim PK, seraya membatalkan Putusan Majelis Hakim Kasasi dalamperkara PHI Nomor 330 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 31 Mei 2011;6 Bahwa memperhatikan dalildalil dan alasanalasan yang telah PemohonPK uraikan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasitelah melakukan kekhilafan

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya";b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;2.

diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak";Dalam sengketa ini, Penggugat berpendapat bahwa sanksi administrasi yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam Surat Gugatan inidisebut sebagai "Tergugat") melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor00014/187/08/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 atas PPN Masa Pajak Desember2008 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "STP 14") telahdikenakan kepada Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan

Putusan Nomor 223/B/PK/PJK/2013alasan yang membuat Penggugat berpendapat bahwa pemberian sanksiadministrasi yang terdapat dalam STP 14 tersebut adalah tidak tepat karenasanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atas keterlambatan penyetoranPPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan dari Penggugat, sehingga pemberian sanksiadministratif dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonankami tersebut merupakan suatu tindakan yang

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupadenda, dan kenaikan yang terutang sesual denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya;2Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) = diatur dalam KeputusanMenteri Keuangan";Ketentuan Pasal 36 UndangUndang KUP

di atas memberi kesempatan bagiWajib Pajak untuk mengajukan permohonan penghapusan dan atau pengurangansanksi administrasi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WajibPajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;Atas permohonan Wajib Pajak tersebut, Termohon diwajibkan untukmemberikan keputusan.

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WajibPajak dapat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya;"b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidakbenar.Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/20132.

Surat Gugatan telah diajukan oleh Wajib Pajak sendiri atau kuasahukumnya;Dalam hal ini, pengajuan Surat Gugatan dilakukan oleh Penggugatsendiri sebagai Wajib Pajak;Alasan Gugatan1.Ringkasan Alasan GugatanSebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugatberpendapat bahwa sanksi administrasi yang terdapat dalam STP 09tersebut adalah tidak tepat karena sanksi tersebut dibebankan kepadaPenggugat atas sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesalahanPenggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan

Rincian Alasan GugatanGuna memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa danmemutus sengketa pajak ini, dibawah ini kami jelaskan lebih lanjutalasanalasan yang membuat Penggugat berpendapat bahwa pemberiansanksi administrasi yang terdapat dalam STP 05 tersebut adalah tidaktepat karena sanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atasketerlambatan penyetoran PPN yang sebenarnya terjadi bukan karenakesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan dariPenggugat, sehingga pemberian

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonanWajib Pajak dapat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;2. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan."

Rincian Alasan GugatanGuna memudahkan Majelis Hakim Agung yang terhormat dalam memeriksadan memutus sengketa pajak ini, di bawah ini kami jelaskan lebih lanjutalasanalasan yang membuat Pemohon berpendapat bahwa pemberian sanksiadministrasi yang terdapat dalam STP 09 tersebut adalah tidak tepat karenasanksi tersebut dibebankan kepada Pemohon atas keterlambatan penyetoranPPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Pemohon atausetidaktidaknya karena kekhilafan dari Pemohon, sehingga pemberian

Pasal 67 huruf (6) UU Nomor14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, yang telah membuktikan bahwa jika bukti/dokumentersebutdiketahui pada waktu sidang/ proses pemeriksaan perkara masihberlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkanpermohonan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi, setidaktidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;Dengan Ditemukannya BuktiBukti Baru Oleh Pemohon Pk, Maka Putusan IniDengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan

Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 212/Pdt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST tertanggal 7 Desember 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, dan karenanya secara hukum harus dibatalkan;Dalam Rekonvensi.Putusan Ini Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim AtauSesuatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Judex Facti Tidak Melakukan ProsesPembuktian Perkara Secara Menyeluruh Berdasarkan Pasal 163 HIR atauPasal 283 rbg. Atau pasal 1865 KUHPerdata jo.

tersebutmenjadi sesuai dengan keadaan di lapangan berdasarkan RekapitulasiKompresi Gas yang ditandatanganinya sendiri, yaitu sewa 3 unitkompresor gas dengan harga normal dan 1 unit kompresor dengan hargastandby.Atas kelalaian yang dilakukan Termohon PK tersebut, PemohonPK menanggung kerugian sebesar USD 198.000;Tidak diperiksanya materi kelalaian Termohon PK dalam melakukanpembayaran atas Invoice dalam jumlah yang salah, secara nyataHalaman 27 dari 31 hal.Put.Nomor 87 PK/Pdt.SusPHI/201718.19.20.merupakan kekhilafan

Kasasi, setidaktidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa novumnovum tersebut tidak bersifat menentukan karena novumnovum tersebut tidak dapat membuktikan secara pasti besarnya upahPenggugat sehingga dapat merubah besarnya upah Penggugat yang telahdipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris;Bahwa tidak ditemukan kekhilafan

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasanberdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985Juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor3 Tahun 2009, Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdatatelah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkanalasanalasan apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata, sehingga jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali masihsesuai dengan ketentuan Pasal 69 sebagaimana

KediriNomor 29/Pid.S/1997/PN Kdr. tanggal 16 Agustus 1997 Tergugat II telahdinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, berdasarkan faktafakta tersebut,Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dinyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena kurang hatihati dalam menilaibuktibukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam upaya pencairan dana objeksengketa berupa simpanan milik almarhum Soewito (Liem Swie Lian) yang adadan tersimpan pada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat , menunjukkanadanya kekhilafan

Soewito meninggaldan dibuat pada waktu yang bersamaan, selain itu atas 2 (dua) dokumen(Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan) yang diajukan oleh Tergugat IItelah dinyatakan palsu berdasarkan bukti Putusan Pidana Pengadilan NegeriKota Kediri Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kar. tertanggal 16 Agustus 1997 (buktiP3), dan juga telah diakui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tingkatkasasi, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kekhilafan Majelis HakimMahkamah Agung RI tingkat kasasi dalam memberikan

secarahukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PTSBY. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1050K/Pdt/2015 untuk dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan olehkarena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali dantanggapan memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan JudexJuris tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan

Putusan Nomor 69/PK/TUN/201611.12.menguasai fisik obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya patutdiduga adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim pada tingkat pertamaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memberikanputusan;Karena fisik objek sengketa tersebut faktanya dikuasai oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Semula Tergugat IIIntervensi bukan dikuasai oleh Adja Bisni/Termohon Peninjauan KembaliI/Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat;Bahwa

Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa disamping hal tersebut, sehubungan dengan Bukti PK1, sampaidengan Bukti PK6 di atas, adalah suatu bukti yang sangat mendasar yangmembuktikan fakta bahwa fisik objek sengketa dikuasai oleh BeeRobin/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/PembandingIl/Semula Tergugat II Intervensi;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak berlebihan apabila PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding Il/Semula Tergugat IIIntervensi menduga keras adanya kekeliruan dan Kekhilafan

Majelis Hakim Kasasi PemeriksaPerkara Nomor 66 K/Pdt.Sus/2013 di dalam memutus perkara terdapatsuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimanadinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung melalui Majelis Hakimpemeriksa perkara Nomor 38/G/2012/PHI.PN.BDG., berpendapat bahwabelum adanya perubahan baik oleh undangundang maupun putusanMahkamah Konstitusi berkenaan dengan ketentuan panggantian haksebagaimana dalam Pasal 156 ayat (4), sehingga para pekerja yangmengundurkan diri termasuk

No. 58 PK/PDT.SUSPHI/2014penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagiyang memenuhi syarat;Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yangdilakukan oleh Mahkamah Agung Rl. c.g.

Majelis Hakim Kasasi PemeriksaPerkara Nomor 66 K/Pdt.Sus/2013 di dalam memutus perkara terdapatsuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakantelah salah menafsirkan bunyi Pasal 162 ayat (2) yaitu .....selainmenerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaanya diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama,maka tata cara dan besaran nilai/jumlah nominal uang pisah diatur dalamPeraturan

Majelis Hakim Kasasi PemeriksaPerkara Nomor 66 K/Pdt.Sus/2013 di dalam memutus perkara terdapatsuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakansebagaimana ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004:Gugatan oleh pekerja/ourun atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari

dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 27 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini telah mengabulkan apa yang tidak dituntut ataulebih dari yang dituntut olen Para Penggugat dan terdapat kekhilafan

Kartu Keluarga atas nama YulianaPasaribu Nomor 217 1112611190005 tanggal 29 November 2019 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikannamanya untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depannya;Halaman4dari 6 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PN BtmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), terhadap akta kelahiran yangtelah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan

Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak memenuhisyarat dan tidak ditemukannya Novum/bukti baru serta tidak ditemukanadanya kekeliruan dan kekhilafan nyata putusan Hakim yang digariskanoleh UndangUndang sehingga berdasarkan hukum untuk ditolakpermohonan Peninjauan Kembali Terpidana, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh)butir pil ekstacy warna merah merk pink love

2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal12 April 2012 dengan register No. 202/Pdt.P/2012/PN.Bms telah mengajukanpermohonan sebagai berikut :e Bahwa ayah Yoga Zulfan Al Fayyad bernama Yan Ekamphosya Prihanta telahmelangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan Yuni Triningsih padatanggal 26 Juli 1997 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaYoga Zulfan Al Fayyad lahir di Banyumas pada tanggal 02 Maret 2007 ;e Bahwa karena kekhilafan