Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para TurutTergugat, atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa angka4.a, 4.6 tersebut harus dihukum untuk menyerahkannya kepada paraahli waris yang berhak sesuai bagian masingmasing secara naturaatau nilainya dengan sukarela tanpa beban apapun juga. Dan jika tidakdilaksanaakan dengan suka rela, maka dapat dilakukanpenyerahannya secara paksa dengan bantuan alat Negara (Polisi) atauyang lainnya ;13.

atauEkspedisi Militer dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam keadaan aman.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancamdalam Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat(2) KUHPM.Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangansecara sah sesuai ketentuan Undangundang tetapitidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karenaitu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militerdari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yangdiberikan dibawah sumpah maka nilainya

memberikan keterangannya dibawah sumpah dalamBerita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sahsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedangmelaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer makaketerangan para saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal155 Undangundang No 31 tahun 1997 dimana keterangan para saksi yang tidakhadir tersebut nilainya

dipersidangan, akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan(BAP) saksisaksi oleh Jaksa/Penuntut Umum dibacakan pada saat pembuktian denganberpedoman pada Pasal 162 KUHAP;Menimbang, bahwa alasan dibacakannya keterangan saksi dipersidangan adalahdisebabkan pihak Jaksa/Penuntut Umum berpendapat telah melakukan panggilan secara patutdan sah terhadap para saksi, akan tetapi tidak sekalipun para saksi hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 162 ayat (2) bahwa keterangan tersebutdibawah sumpah maka nilainya

Jadi adil bukandibagi rata sama besar nilainya atau bukan pula dibagi rata sama banyakwaktunya. Adilnya manusia tidak bersifat mutlak melainkan bersifat relative,namun walau demikian manusia harus berusaha semaksimal mungkin untukberlaku adil dalam segala hal disemua sendi kehidupan, termasuk adilnyaseorang suami dalam segala hal terhadap kehidupan para isteri mereka.

. : 46/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman 14 dari 17Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian tidak dapat didasarkan atasadanya itikad buruk Pembanding/ Tergugat, namun didasarkan atas timbulnyakerugian secara rill baik sebagai akibat perbuatan melawan hukum ataupunwanprestasi, yang harus dibuktikan serta diperinci secara jelas mengenai jeniskerugian tersebut maupun nilainya ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan,Terbanding/ Penggugat tidak membuktikan terjadinya kerugian baik

yaitu unsur menghasilkan limbahberbahaya dan beracun, dengan mengatakan limbah yang dihasilkanTerdakwa tidak terbukti merupakan limbah berbahaya dan beracun,padahal berdasarkan hasil uji Laboratorium Pengendali DampakLingkungan Pusarpedal = KNLH ~ kawasan pupiptek Nomor132/LDDL/06/2011 tanggal 1 Juni 2011, menerangkan bahwa uji ToxicityCharacteristic Leached Procedure dan berdasarkan metode analisisUSEPA D1311 2004 menyimpulkan Untuk parameter Arsen, Kromium,Timbal, Tembaga, selenium, mercury, nilainya

Bahwa selain tindakan Tergugat menutup Jalan Umum Perkebunan, DesaWarembungan tersebut, juga telah melakukan pembongkaran tanah yangberbatasan dengan tanah milik Penggugat dan berakibat terjadinya longsorkarena telah digali oleh Tergugat, hal tersebut telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat yang nilainya mencapai Rpe250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah);.

Dengan demikian usaha Tambak Pemohonadalah riil dapat dinilai baik dari sisi pengadaan Tambak maupunoperasioanl pemeliharaan Udang bahkan oleh Satgas A dan B telahdilakukan inventarisasi dan identifikasi maupun penghitungan semuabenda yang ada di atas Tambak Pemohon, sehingga sangatlah tidakmasuk akal jika nilainya adalah: Rp 0, ( Nol Rupiah ).Pasal 56 (1) a Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor : 16 tahun2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau KecilPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dan lainlain;Bahwa untuk tambak tidak ada legalitasnya, semua harus sesuai denganperaturan tata ruang dan peraturan daerah;Bahwa tambak tidak dalam posisi dinilai;Bahwa tambak tidak dalam posisi dinilai karena tidak sesuai dengan tataruang dan peraturan daerah;Yang masuk zona pertanian adalah sebagai berikut : tanaman pangan, Perkebunan, dll.Termasuk di dalamnya kandang ayam;Bahwa saksi independen pertanggungjawaban saksi kepada negara danTuhan.Bahwa penilaian saksi untuk barangbarang tersebut nilainya

lebih tinggidari nilai pasar;Bahwa nilainya lebih tinggi dari nilai pasar karena disitu ada kerugiannon fisik;Bahwa arti nilai pasar adalah nilai jual beli tanah di tempat tersebut;Bahwa saksi pernah mendengar Perda Nomor 1 tahun 2012 secaramakro;Bahwa Perda tersebut sampai saat ini masih berlaku;Bahwa saksi belum pernah mendengar Perda Nomor 16 tahun 2015tersebut;Bahwa saksi mendapatkan daftar nominatif setelan saksi dinyatakansebagai pemenang tender;Bahwa setelah saksi mendapatkan daftar nominatif

tidak diberikan nilai ganti rugi atau nilainya sama dengan nilaitambak Pemohon Keberatan sebagaimana bukti PIVb yakni Rp. 0, (nolrupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,bahwa kepemilikan tambak udang oleh Pemohon Keberatan adalah sahmenurut hukum, maka berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang menyebutkan Pengadaan tanah untuk KepentinganUmum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian

DonindoMenara Utama, kemudian nilai 27 (dua puluh tujuh) objek jaminan yang tidakdikembalikan diperhitungkan nilainya dan dikurangkan dengan sisa utangPenggugat kepada Tergugat, dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah tersebut adalahRp37.189.110.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan puluhsembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi sisa utang Penggugatsebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah), jadiTergugat harus membayar

, nilainya adalah Rp11.991.200.000,00 (sebelas miliarsembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa nilai 13 (tiga belas) aset milik Pemohon Kasasi yang menjadijaminan pada Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam aktaaktapengikatan jual beli dan aktaakta kuasa menjual tersebut ditambahdengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1375, tanggal 28November 2002, Surat Ukur Nomor 39/KBU/2002, tanggal 12 November2002, atas nama Ir. Donny Witono, seluas 154,00 m?

Donny Witono;Apabila nilai NJOP berdasarkan bukti P.22 ini dikalikan dengan luasmasingmasing bidang tanah milik Pemohon Kasasi yang menjadi jaminanutang pada Termohon Kasasi nilainya jelas lebih besar daripada nilai utangPemmohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, maupun nilai objek yangtertuang dalam aktaakta pengikatan jual beli dan aktaakta kuasa menjualyang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Gaby Siantori, S.H., M.H.

No.1952 K/Pdt/2013Adalah sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) per m2.Nilai NJOP ini apabila dikalikan dengan jumlah luas masingmasingasset milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut dankemudian jumlahnya diakumulasikan, maka nilainya juga jauh lebihbesar dari nilai sisa utang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasikepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;7.

WINDASARI dengan status Pelajar dan kesimpulandari hasil analisa tersebut bahwa transaksi pada rekening an.WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidaksesuai dengan profil yang bersangkutan sebagai Pelajar, antara lain :a) Setoran tunai awal Rp. 1.000.000,b) Setoran tunai TNP Buku Rp. 9.000.000,c) Transfer cust ke Melani Oktavia noncust via atm BCA Rp. 1.200.000,Dan uang yang didapat oleh WINDASARVanak terdakwa diduga berasaldari terdakwa selaku orang tua saksi WINDASARI dikarenakan

Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmbpekerjaan, dan berdasarkan hasil analisa transaksi pada rekening an.WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuaidengan profil yos sebagai pelajar sehingga diduga terdakwa lah yangmemberikan uang kepada anaknya/WINDASARI tersebut, danpatutdiduga uang tersebut berasal dari hasil kejahatan Narkotika yangdilakukan oleh terdakwa, yang mana kasus Narkotika tersebut saat inisedang diproses oleh Penyidik Narkoba Polda Jambi.Bahwa terdakwa

WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dantransaksinya tidak sesuai dengan profil yang bersangkutansebagai Pelajar, antara lain :a) Setoran tunai awal Rp. 1.000.000,b) Setoran tunai TNP Buku Rp. 9.000.000,c) Transfer cust ke Melani Oktavia noncust via atm BCA Rp. 1.200.000,Dan uang yang didapat oleh WINDASARVanak terdakwa didugaberasal dari terdakwa selaku orang tua saksi WINDASARIdikarenakan saksi WINDASARI statusnya masih sebagai Pelajardan belum memiliki pekerjaan, dan berdasarkan hasil analisatransaksi

WINDASARI nilainya mencapai jutaanrupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil yos sebagaipelajar sehingga diduga terdakwa lah yang memberikan uangkepada anaknya/WINDASARI tersebut, dan patutdiduga uangtersebutberasal dari hasil kejahatan Narkotika yang dilakukanolehterdakwa, yang mana kasus Narkotika tersebut saat inisedang diproses oleh Penyidik Narkoba Polda Jambi.Bahwa terdakwa memiliki bedeng kontrakan 2 lantai sebanyak 10pintu dalam 1 bulan ratarata sebanyak Rp. 4.000.000, (empatjuta

Bahwa selain itu luas aset Pelawan yang diperlukan Terlawan besarnya 5.438m2 padahal luas SHM milik Pelawan adalah luasnya 8.175 m2, sehinggadiidentifikasi terdapat aset tanah yang tidak diambil/dihitung sebesar 2.737 m2dan akibatnya nilainya drastis turun terkena dampak dan praktis menjadimubazir karena tidak bisa lagi dikembangkan.

Lebih jauh TERLAWAN harus mempertimbangkan jangan sampaiada lahan pada sisisisinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkanapabila nilainya turun, maka pemerintah wajib mengembalikan;Bahwa TERLAWAN dalam mekanisme pelaksanaan tugas yang melanggar SOPmeloncatloncat dan tidak teliti, tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukumatau arahan keberatan informasinya sengaja dibuat keliru, sehingga tidak patutdijadikan alasan daluwarsa mengajukan tuntutan, karena yurisprudensi tetapmengatakan tuntutan

Padaakhirnya pihak yang kurang puas akan putusan pemberi keadilan, dan tidakmustahil akan melakukan perlawanan dengan cara memagar kembali ruasjalan tol bersama 130 pemilik tanah kaveling yang berdekatan danmelarang TERLAWAN dan orang suruhannya untuk melewati dan memakaitanah PELAWAN yang tidak pernah menerima uang konsinyasi dan tidakmau menerimannya karena sangat kecil nilainya.

Tapi disini tidak, banyak prosedur dilangkahi dan dipalsukan(nama, luas tanah waktu pengukuran, karena Pelawan tidak ikut pada saatpengukuran di lapangan) dan harga taksasi appraisal nilainya sangatjomplang di banding dengan tanah tetangga langsung yang peruntukannnyajuga adalah tanah pekarangan, yang dapat dibangun unitunit rumah.

1 examplar dokumen data-data perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Podomoro City Deli Medan No.00001210

1 examplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016

2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran

1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE

1 examplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya

diPodomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 20151 examplar dokumen datadata perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan RumahSusun Podomoro City Deli Medan No.000012101 examplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 20162 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwalpembayaran1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE1 examplar FC laporan Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa denganmata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya

City DellMedan No. 00001210 tanggal 04/12/20151 examplar dokumen datadata perjanjianpengikatan jual beli satuan rumah susun diPodomoro City Deli Medan No. 0000121010.1 eksemplar dokumen perjanjian perubahan11.12.tanggal 20 April 20162 lembar informasi Angsuran Kontan BertahapanSyarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unitApartemen LIN/18/CE13. 1 examplar FC laporan Transaksi yang dilakukanoleh pengguna jasa dengan mata uang rupiahdan/atau mata uang asing yang nilainya

Podomoro City Deli MedanNo. 00001210 tanggal 04/12/20151 examplar dokumen datadata perjanjianpengikatan jual beli satuan rumah susun diPodomoro City Deli Medan No. 000012101 eksemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal20 April 20162 lembar informasi Angsuran Kontan BertahapanSyarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unitApartemen LIN/18/CE1 examplar FC laporan Transaksi yang dilakukanoleh pengguna jasa dengan mata uang rupiahdan/atau mata uang asing yang nilainya

Ltd Jumlah 1.794.659.328 179.465.933 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.794.659.328,00 adalahpenyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui Trader Lokal, ataspenyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri dengan alasansebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang danhak

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp1.827.595.162,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak....... Rp53.112.550.420,00Menurut Terbanding .............:2:08 Rp54.940.145.582,00Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/PJK/2017Koreksi Terbanding ............

Bukti penyerahan barangdibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Bea danCukai yang menunjukkan bahwa ekspornya benarterjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yang terteraadalah PTPN V (Termohon Peninjauan Kembali);harga jual yang menurut Trader Lokal dan harga jualkepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada Termohon PeninjauanKembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Bahwa atas dasar undangundang tersebut Tergugat melaksanakannya sesuaiproses dimana Dinas

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Kemudian di dalam Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan

Kerugian Materil: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang xX @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000, 00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empatjuta rupiah);Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT SMRBahwa berdasarkan pada faktafakta,

Kerugian Materill: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00 harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang x @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00 harus dibayar TergugatRekonvensi secara tunai; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000,00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensiadalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah)harus dibayar

fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur merupakanfasilitas kredit modal kerja, yang seharusnya Krediturmempertimbangkan pula perkembangan usaha dari usaha yangdijalankan oleh Debitur,Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu. bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukannilaiEksekusi nantinya

penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu) bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukan nilaiEksekusi nantinya

LtdJumlah 8.989.000.98 898.540.632 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp8.985.406.320,00adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiPenyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melaluiTrader Lokal, atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksamenjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri dengan alasan sebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelangdan hak kepemilikan

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp9.047.755.773,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak ......

Bukti penyerahanbarang dibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Beadan Cukai yang menunjukkan bahwaekspornya benar terjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yangtertera adalah PTPN V (Termohon PeninjauanKembali),harga jual yang menurut Trader Lokal dan hargajual kepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali untuk

Dalam Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/anggota LPD yang tidak mematuhikewajibannya atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran /halaman 29 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRkredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhikewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkanangsuran/ kredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada LembagaPerkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabahLPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminanyang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapatpenjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidakmematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kreditmacet.4.

Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyal hubungandengan pokok gugatan yang diajukan.7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.angka 7Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.angka 9Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secarasungguhsungguh

hendaknya berhatihati dan dengan sungguhsungguhmemperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta(Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitandengan pelaksanaan putusan serta merta(Uitvoerbaar bij Voorraad)tersebut.Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar BijVoorraad) harus disertal penetapan sebagaimana diatur dalam butir7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

sama dengan nilaibarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamerta.11) Merujuk pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun2001, permohonan provisi yang boleh dijatuhkan hanyalah dalam halhal tertentu dan terbatas serta setiap kali akan melaksanakanPutusan Serta Merta harus ada jaminan yang nilainya

mengambil langkah tindakan terhadapPejabat yang bersangkutan sehingga semua Hakim haruslahmelaksanakan ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 tersebut.13) Berdasarkan uraian di atas, karena alasanalasan PetitumPenggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34ayat (1) UUPSP, pasal 180 HIR, SEMA No.1/2000 dan oleh karenapetitum Penggugat tidak termasuk dalam halhal yang boleh dijatuhkanputusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA 3 Tahun 2000 sertakarena Penggugat juga tidak memberikan jaminan yang nilainya

Bahkan sebelum penanda tanganan kontrak,terhadap scrab tembaga berupa kabel dan non kabel yang diperlihatkanoleh terdakwa kepada Atriska, Atriska mengatakan kepada terdakwabahwa kami hanya menginginkan scrab tembaga non kabel karena scrabtembaga berupa kabel nilainya rendah, sehingga disepakati hanya scrabtembaga non kabel yang dibeli;Bahwa Kerugian Saksi akibat perbuatan terdakwa sebagai berikut :sesuai perjanjian, terdakwa seharusnya mengirimkan 100 (seratus) tontembaga murni, tetapi terdakwa mengirimkan

Bahkan sebelum penanda tanganankontrak, terhadap scrab tembaga berupa kabel dan non kabel yangdiperlinatkan oleh terdakwa kepada Atriska, Atriska mengatakan kepadaterdakwa bahwa kami hanya menginginkan scrab tembaga non kabelkarena scrab tembaga berupa kabel nilainya rendah, sehingga disepakatihanya scrab tembaga non kabel yang dibeli;Bahwa benar Kerugian Saksi akibat perbuatan terdakwa sebagai berikut :sesuai perjanjian, terdakwa seharusnya mengirimkan 100 (seratus) tontembaga murni, tetapi terdakwa

sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbulatas perbuatan yang dilakukannya; pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnyatimbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentangkemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yangdikehendakinya;Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yangmemiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karenasifatnya maupun nilainya

Bahkansebelum penanda tanganan kontrak, terhadap scrab tembaga berupa kabel dannon kabel yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Atriska, Atriska mengatakankepada terdakwa bahwa kami hanya menginginkan scrab tembaga non kabelHalaman 47 dari 57 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN PN MIIkarena scrab tembaga berupa kabel nilainya rendah, sehingga disepakati hanyascrab tembaga non kabel yang dibeli;Menimbang, bahwa awalnya pada saat Awara sebelum dilakukanpengiriman mengetahui bahwa yang dikirim adalah kabel