Ditemukan 60817 data
10 — 8
Handayani Binti Arif Suhariyono, lahir di Surabaya pada tanggal 02 Juni 2010 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
19 — 18
anak yang bernama Shaqueena Aulia Azzahra bin Rachmat Denny Angga Saputra, umur 2 tahun minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
17 — 10
bernama Devadha Yudhantara Adiansyah Bin Aditya Naibabu, lahir di Surabaya, 27 Desember 2020 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
16 — 8
berupa nafkah anak yang bernama Deo Manaf Ibrahim Pasha, lahir di Gresik, 16 November 2020 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
12 — 9
Dhani Hari Prasetyo bin Mulyo Hadi (11-01-2004) dan Ardita binti Mulyo Hadi (24-02-2008) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
20 — 11
membayar kepada Penggugat, nafkah seorang anak bernama Sang Deirina Binti Esa Ramdan Febriana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
8 — 9
MH & Rekan telah hadir sendiridi persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus orang lainsebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurutrelaas panggilan nomor : 2183/Pdt.G/2017/PA.Pwt telah dipanggil oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui mass media LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto pengumuman padatanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan
7 — 4
adalahperawan sedangkan almarhum suaminya adalah duda dan memiliki dua oranganak dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik
29 — 7
Bahwa akibat stagnasi putusan secara yuridis gugatan dalam perkaraNomor 216/Pdt.G/2013/PA.Pal tanggal 14 Nopember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat memenuhi hakikat materildari sebuah upaya hukum publik untuk gugatan menggugat, sehinggabertentangan dengan makna asas peradilan cepat dan biaya ringan;.
48 — 24
., Thomas Hipas Purba,SH Advokat/ Pengacara Publik/ Konsultan Hukum/ PemberiBantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LaskarMerah Putih, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Timur,No.6165, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 03Oktober 2014 dibawah Register No. 118/SK/2014/PN.BLG;LAWAN1. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Cq.
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila tidak ada aturan hukumnya, maka unsurpenyalahgunaan wewenang harus terikat pada Asas pemerintahanyang baik atau Algemene Bepalingen Van Behorlijk Bestuur;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Bahwa Terdakwa sebagai pejabat administrasi negara, maka asasasas terkait kewenangan publik dalam hukum administrasi berlakujuga pada Terdakwa, untuk itu selain dapat dikenakan Pasal 2
Makaseseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya;Diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang dengan tiga syarat : yakni demi kepentingan umum, masihdalam batas kewenangannya dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB);Pembatasan terhadap beleidsvrijneid adalah apabilaterdapatperbuatan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang(detournement de pouvoir) dan perbuatan sewenangwenang(abuse
Makna penyalahgunaan wewenang tidak sama denganunsur melawan hukum dalam konsep tindak pidana korupsi;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Penyalahgunaan wewenang tersirat dari perobuatan melawan hukum,tetapi dalam sifat melawan hukum tidak berarti otomatis terdapatunsur penyalahgunaan wewenang kedua unsur ini jelas berbedabaik dari sisi materiele feit maupun stafoare feit karena
Persoalan yang harusdijawab oleh Hakim hanyalah sematamata; apakah suatu tindakanpemerintah sesuai dengan hukum atau tidak;Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Judex Facti telah kelirumelakukan pertimbangan sehingga melampaui batas kewenangannya,karena jika pertimbangan pejabat publik dalam kapasitas melakukankebebasan kebijakan atau beleidsvrijsheid atau freies ermessen,sehingga landasan atau motivasi adanya kebebasan negara dalammenjalankan tugas publik tidak dapat dinilai oleh pengadilan umum
Sebab hal ini adalah separation of power,khususnya dalam arti separation of function ataupun separation oforganism ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindak pidanakorupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 67 Mei2004, halaman 28);Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebebasan kebijakan ataubeleidsvrijsheid atau freies ermessen tidak dapat dinilai oleh HakimUmum in casu penandatangan kontrak oleh Terdakwa bersama DrsJHONNY LAING IMPANG (Ketua DPRD Kabupaten
109 — 47
Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atasPERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggarantanggal 26 Februari 2007.3.
Salah satunya pembangunan sarana danprasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara Bundaran Walesdengan biaya Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) .
Salah satunya pembangunansarana dan prasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara Bundaran Wales dengan biaya Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) .
Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang PengikatanDana Anggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal4 Oktober 2006.2.
Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atasPERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal26 Februari 2007.3.
442 — 321
BinataParama, Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia;Bahwa total 26 BPD belum bunga yang dikeluarkan BPD;Bahwa kerjasama ada perjanjian yang dibuat yaitu pembuatan obligasi jugadengan lembaga lain seperti Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan Publik,Bapepam;Bahwa benar tentang Perjanjian Penerbitan Obligasi;Bahwa kurang lebih perjanjian tersebut berisi kewajiban bank antara lain :menjauhkan kerugian setelah audit Bapepam, aturan publik, pemberi kewajibanadalah Bank Maluku;Bahwa setelah perjanjian selesai
AAA sebagaipenjamin, kemudian para investor memberi bantuan;Bahwa ada problem dari Akuntan Publik ternyata ada koreksi dari Bapepam;Bahwa benar release 2011, Desember 2011 landing Obligasi dan diperolehcukup besar dengan likuidasi yang ada;Bahwa PT. AAA yang mencari investor untuk membeli Obligasi;Bahwa kerjasama dengan PT.
BinataParama, Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia;Bahwa total 26 BPD belum bunga yang dikeluarkan BPD;Bahwa kerjasama ada perjanjian yang dibuat yaitu pembuatan obligasi jugadengan lembaga lain seperti Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan Publik,Bapepam;Bahwa benar perjanjian penerbitan Obligasi;Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2016/PN JKT.SELBahwa benar perjanjian tersebut berisi kewajiban bank antara lain : menjauhkankerugian setelah audit Bapepam, aturan publik, pemberi kewajiban adalah
AAA sebagaipenjamin, kemudian para investor memberi bantuan;Bahwa benar ada problem dari Akuntan Publik ternyata ada koreksi dariBapepam;Bahwa benar release 2011;Bahwa benar akhirnya Desember 2011 landing Obligasi dan diperoleh cukupbesar dengan likuidasi yang ada;Bahwa benar PT. AAA yang mencari investor untuk membeli Obligasi;Bahwa kerjasama dengan PT.
Bank Malukuselesai dibuat dan disetujui oleh BAPEPAM pada tanggal 30 Desember 2011 dandi sampaikan kepada Publik dan investor;Bahwa yang mencari Investor pembeli Obligasi Bank Maluku adalah PT. AAASekuritas, dan investor/pembelinya adalah Perbankan, Reksadana, Asuransi danisntitusi lain;Bahwa karena Dana Obilgasi di dapat pada bulan Januari 2012 sedangkan padaBulan Desember 2011, PT. Bank Maluku memerlukan pendanaan sebesar Rp.300 Milyar dan PT.
20 — 15
talak;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah dua orang anak berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
30 — 0
bernama Nadia Azzahra Putri Adiza Binti Agung Adi Cahyono, S.Kom, lahir di Surabaya 12 Maret 2014 minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
13 — 4
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reni Pudji Astutik binti Mardianto) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak, Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Mutah berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
7 — 0
memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Tyaga Rivano Xavandra Arianto bin Harianto minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
6 — 5
kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Alvaro Kenzie Putra Mahardhika dan Jasmine Callysta Putri Mahardhika minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun dibayar minimal setiap 6 bulan sekali sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
6 — 4
memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama WIMA MEI ANESTY WIJAYANTO dan MUHAMMAD MEZZI WIJAYANTO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
23 — 21
bernama Mikayla Widis Desita binti Kois lahir di Surabaya tanggal 02-12-2014 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik