Ditemukan 12016 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sistem system sintia sitti sitam sitim sartim
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 07-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 70/PDT.SUS.MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2015 — MONSTER ENEGRGY COMPANY dahulu bernama (HANSEN BEVERAGE COMPANY) >< ANDRIA THAMRUN, CS
1192 — 1335
  • Maka Penggugatselanjutnya harus menguraikan kepentingankepentingan hukum penggugat hingga mengajukan gugatan yangsifatnya penghapusan, hal mana bertujuanHal 28 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.untuk menegakan sistim konstitutif, dimana Negara telah memberikan hak kepada Tergugat.7 Bahwa apabila penggugat secara nyata tidak dapat menguraikan kepentingan hukum dari penggugat padasengketa sekarang ini, maka secara hukum penggugat harus menghormati hak eksklusif dari pemilik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 September 2016 — ANDESPEN, S.E. alias IPEN bin M. DAILAMI
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasril Saputra terkait pembuatanMemo Analisa Kredit Nomor Apkasi 24052011021670001 tanggal 24 Mei 2011yang dibuat di sistim Loan Origination System (LOS) untuk permohonan kreditKPR Mega Griya sebesar Rp928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapanjuta rupiah) calon debitur atas nama Amah binti H.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
AGUS PRIYANTO
368 — 448
  • SPKK BP Batam adalah Surat PersetujuanKeberangkatan Kapal dari BP batam;Bahwa foto copy Surat Persetujuan Berlayar NomorC.111/BTM/KM.63/065/IV/CDN /20017 bukan merupakan Surat PersetujuanHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.BtmBerlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan ObtoritasPelabuhan Khusus Batam karena tidak terdaftar di dalam sistim yang ada diKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan orangyang menanda tangani surat tersebut bukan pegawai di
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
213 — 446
  • diterbitkan dan diberlakukan oleh TERGUGATselaku regulator atau pemerintah menyalahi prosedur, hal tersebut merupakantanggungjawab regulator atau pemerintah, dan TERGUGAT II INTERVENSI 6 PTSURYA CITRA TELEVISI sebagai pelaku industri dan sebagai warga negara yangtaat hukum bersikap untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh TERGUGATsebagai regulator;Bahwa selaku pemenang seleksi, TERGUGAT I INTERVENSI 6 PT SURYACITRA TELEVISI telah berinvestasi, yaitu dalam rangka memenuhi komitmenpembangunan sistim
    dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidakada ketentuan yang mengharuskan adanya Analog Switch Off (ASO) dan belum adaketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 32tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan PenyiaranMultipleksing Melalui Sistim
    Terestrial, yaitu sebagai berikut:Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:Penyelenggaraan Penyiaraan Multipleksing Melalui Sistim Terestrial pada setiapwilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara simulcast sesuaidengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:Pelaksanaan penyiaran secara simulcast sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan agar
    masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siarandigital.Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai denganPengumuman Peluang penyelenggaraan Penyiaran embaga Penyiaran Swasta JasaPenyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistim Terestrial.4 Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digitaldapat dilaksanakan secara paralel (simulcast), maka kerugian para anggotaPENGGUGAT yang
    Penyiaran Multipleksing Melalui Sistim Terestrial, sesuai yangdikomitmenkannya dalam proposal seleksi Lembaga Penyiaran PenyelenggaraPenyiaran Multipleksing (LPPPM) pada Zona Layanan (Aceh dan SumateraUtara), karenanya TERGUGAT II INTERVENSI 11 PT INDOSIAR MEDANTELEVISI memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi.Bahwa karena TERGUGAT II INTERVENSI 11 PT INDOSIAR MEDANTELEVISI memperoleh Obyek Sengketa Nomor 24 melalui proses seleksiberdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 20-08-2014 — Putus : 26-09-2014 — Upload : 21-11-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 13/PID.SUS-TPK/2014/PT GTO
Tanggal 26 September 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : NOVAN BERNADI, SH
Pembanding/Terdakwa : YASIN NAUE, SE. MM Diwakili Oleh : MUCHLIS HASIRU, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YASIN NAUE, SE. MM Diwakili Oleh : MUCHLIS HASIRU, SH
90 — 48
  • Pinogu (Pinjaman Sementara) yang ditandatangani oleh Muhamad Idris Mataihu; --------------------------------------------------------

    1. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 13/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran Beras Untuk Keluarga Tepat Sasaran Tahun 2010; ------------------------
    2. Petunjuk Teknis (Juknis) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 116/PDT.G/2015/PN.KPG
Tanggal 20 April 2016 — Penggugat: WEKLIEF NISNONI Tergugat: 1.1. GEORGE FERDINAND NISNONI 2.2. LEOPOLD NISNONI 3.3. ALFONSIN ELISABETH ENGGELINA AMELIA NISNONI 4.4. ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI 5.DONNA ELIZABETH K. M. S. NISNONI 6.DONNA MARIA ADELEIDA O. D. NISNONI 7.DONNA E. Y. A. NISNONI 8.DONNA C. D. NISNONI 9.9. DONNA B. A. NISNONI 10.10. DON ALFONS NISNONI 11.12. CARLOS NISNONI 12.ESRON KIA 13.PETRUS BAUN 14.JHON BOIMAU 15.ANUS BAUN 16.REMUNDUS BOUK 17.MARTHA DAMI 18.Hasan 19.PDT. ONI GUMAI 20.LAURA DIANA TOELLE-ADOE 21.TAROCI WADU 22.JANE A. MORON 23.ROSALINA MORON 24.LURAH BAKUNASE 25.KA BULOG di Jakarta C.q. dahulu Kantor DOLOG PROPINSI NTT sekarang KADIVRE DOLOG NTT 26.DANIEL ASBANU 27.YOS YELLA 28.ISKANDAR LIKU 29.SUKARDI 30.PACE ADU
147 — 30
  • Dimana sebagai KETURUNAN ORANGTIMOR, dimana dalam ADAT masyarakat ORANG TIMOR KUPANG yang masihkental berlaku dan diakui yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINIALMURNI SECARA UMUM, yang paling BERHAK terhadap TANAH/SAWAHbagian yang BELUM TERBAGI sebagaimana terurai pada poin tersebut diatasMILIK dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS' NISNONI adalahPENGGUGAT (WEKLIEF NISNONI) sebagai ANAK LAKILAKI SATUSATUNYAYANG MASIH HIDUP;Him. 5 dari Him. 109, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2015/PN KPG5.
    pembuktian perkaraini nanti dipersidagan.Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sengketadalam perkara a quo merupakan bagian tanah warisan dari alm.Kakek/OpaNicolaas Nisnoni yang belum dibagi waris kepada kedua anaknya yakni AlfonsNisnoni dan Wiklief Hans Maurits Nisnoni, adalah dalil yang tidak benarsehingga harus dikesampingkan.Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 yang mengatakan bahwa menurutmasyarakat Adat orang timor Kupang yang masih kental berlaku dan diakuiyang menganut Sistim
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 5 Januari 2016 — Ir. ZAINUL BAHRI, MM
89 — 180
  • PbrBahwa saksi tahu itu uang diserahkan kepada Kepala Devisi Jasa Galangan Kapalberbentuk cek ;Bahwa laporan pertanggung jawaban 2(dua) bulan, awalnya 30(tiga puluh) harisetelah uang dibayarkan saksi meminta pertanggung jawabannya, tapi belumdiberikan, 30(tiga puluh )hari kemudian barulah diberikan ;Bahwa laporkan tersebut ada dibuatkan pertanggung jawaban pada atasan saksi;Bahwa sistim akutansi keuangan di PT.
    Pelindo itu mengacu pada sistim prosedurpembayaran uang muka ;Bahwa rincian uang muka yang besar adalah kepada PT.CNN yang jumlahnya +sebesar Rp. 1.6 Milyar, yang selebihnya ada untuk upah kerjaBahwa untuk pembayaran pajak dipotong dari upah kerja kalau dari PT.CNN tidakada pemotongan pajak ;Bahwa laporan dari Budi Setiadi atau Kwitansi kalau uang itu diberikan padaTerdakwa Hartono sebesar Rp. 150.000.000, juga dipinjamkan kepada Hartonosebesar Rp. 30.000.000, adalah cerita dari Budi Setiadi ;Bahwa
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 12-04-2011 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 69/PDT.G/2010/PN.PTK
Tanggal 12 April 2011 — HAPSA A. THALIB Binti TALIBE’, DKK M E L A W A N SALAM, DKK
88 — 29
  • tersebut berhak mengalihkannyakepada pihak lain ;Bahwa Pembeli yang bertikad baik adalah jika iamelihat sudah ada sertifikatnya beranggapanperbuatannya itu) sudah benar tidak menyalahiketentuan UndangUndang, tetapi yang menjadipermasalahaan kita harus melihat kebelakang apakahperolehan/penerbitan sertifikat itu alas haknya sudahbenar atau tidak, jika perolehan sertifikat tersebut tidak119benar maka tidak bisa memberikan jaminan hukumyang pasti, karena sisitim pendaftaran tanah diIndonesia menganut Sistim
    sertifikat tidak ada timbul sertifikat palsu,dan dalam hukum pertanahan dikenal dengan Suji atauContradictoir Delifikasi yaitu bahwa apabila seseorangmemohonkan hak atas tanah wajib menghadirkanpemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yangdimohonkan baik Barat, Timur, Utara, Selatan ;Bahwa sebelum penerbitan sertifikat tanah wajibdilaksanakan pengumuman, yang mana dalam sistimpendaftaran tanah secara sporadis pengumumandilakukan selama 2 (dua) bulan di kantor Kepala Desa/Kecamatan, tetapi dalan sistim
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama
Register : 11-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TR
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 24
  • Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)perbulan;Keuntungan 10% dari omset adalah tidak benar menurut PenggugatRekonvesi minimal 40% dari omset dan hal ini pernah disampaikanTergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;Jadi kalau pengahasilannya sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh jutarupiah) perbulan x (dikali) 40% = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah) perbulan ratarata;Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan : Langganan toko yang tidak membayar bon (utangnya) sebesarRp52.467.500,00; Sistim
    Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)perbulan;Keuntungan 10% dari omset adalah tidak benar menurut PenggugatRekonvesi minimal 40% dari omset dan hal ini pernah disampaikanTergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;Jadi kalau pengahasilannya sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh jutarupiah) perbulan x (dikali) 40% = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah) perbulan ratarata;Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan : Langganan toko yang tidak membayar bon (hutangnya) sebesarRp52.467.500,00; Sistim
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
100 — 55
  • tidak sesuailagi atau tidak dapat mencapai kemakmuran, maka peraturan ataunorma yang lama tersebut dapat saja diganti dengan peraturan ataunorma yang baru dan peraturan atau norma yang baru yang berlakukan ;Bahwa, bagian penjelasan dalam undangundang merupakan ilustrasitertulis dalam ketentuan undangundang yang bersifat general /umum yang memerlukan konkretisasi, sehingga dengan demikian bagianpenjelasan dalam undangundang tetap harus diutamakan ; Bahwa, apa bila sistem hukum yang dianut adalah sistim
    perundangundangan yang berlakudan tidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik ;Bahwa, dalam negara hukum dengan sistem hukum Civil Law, maka dayaikat dari Putusan Pengadilan merupakan sumber hukum yang dapatdipergunakan ; Bahwa, apa bila dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkanya, Pemerintah telah melakukan intervensi terhadap kegiatanmasyarakat, namun yang terjadi justru hal tersebut menimbulkanketidakpastian hukum yang membingungkan masyarakat, makauntuk itu dipergunakan sistim
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.BAU
Tanggal 26 Januari 2015 — - PENGGUGAT - LA ODE RUSLI RAIS - WA ODE RIASA - WA ODE RAHAMA - WA ODE RAMLAH - LA ODE ARIFU - WA ODE AMPO - WA ODE ROSTIA - LA ODE SALAM - WA ODE IMANI - WA ODE ZUUBA - WA ODE MUHIMA - LA ODE HARMAN - TERGUGAT - WA ODE LENA Alias WA KONDE - LA ODE HELMIN - LA ODE HAMZAH - PEMERINTAH R.I, Cq. KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL, Cq, DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULTRA, Cq. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU, Cq. KEPALA SD NEGERI 2 KAOBULA, - PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTRIAN KESEHATAN R.I Cq. DINAS KESEHATAN PROVINSI SULTRA, Cq. DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU. - PEMERINTAHAN R.R, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR PROVINSI, SULTRA, Cq. CAMAT BATUPOARO, Cq. KEPALA KELURAHAN KAOBULA
83 — 177
  • dengan permasalahan obyek sengketa, dimana Wa ode Lenamenyatakan obyek sengketa adalah miliknya sebagai warisan dari Wa Ode boa ;Menimbang, bahwa saksi Syahidin Suri dan saksi Ancong Lawusumenerangkan obyek sengketa adalah tanah kampung yang diolah oleh siapapunyang menjadi kepala kampung sejak La Ode Tele sampai dengan saksi Syahidin Surisendiri yang merupakan kepala kampung terakhir dimana saat itu saksi Syahidin Surisebagai kepala kampung memerintahkan orang untuk mengolah obyek sengketadengan sistim
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-03-2009 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 776 / Pid.B / 2008 / PN.JMB
Tanggal 2 Maret 2009 — BAMBANG SUIRMAN
65 — 6
  • 183 dan pasal 193 KUHAP, olehkarena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebutdiatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yangmereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dalam Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebutmenganut sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — SONY NUGROHO VS MIIN Bin SAIH, dkk
124 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensiTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena apabila gugatan rekonvensitersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan hal tersebut berpotensi timbulnyakerugian Negara, khususnya bagi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sebagai pengelola tanah a quo karena hilangnya hak atas tanahtersebut;Bahwa dengan hilangnya hak atas pengelolaan tanah a quo tersebutakibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, makasecara otomatis akan mengganggu sistim
Pengadilan PA TERNATE Perdata Pembagian Harta
Register : 03-01-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.TTE
Tanggal 2 Juli 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
88 — 28
  • tertulis, sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT1.Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalildalil Penggugatatas gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya;Bahwa pada posita gugatan Penggugat, pada angka 1 sampai dengan angka 3adalah benar dan tidak perlu lagi ditanggapi;Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4 tersebut adalah tidak benar,karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah mulaiberdagang dan memiliki 10 ( sepuluh ) tempat usaha dagang pakaian sejakTahun 1981 dengan sistim
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 17-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 5 Desember 2016 — Haji ZAILANI SIANTURI
226 — 67
  • Bahwa harga pupuk per zak seharga Rp.180.000 (seratus delapanpuluh ribu rupiah) dengan sistim pembayaran setelah beberapa bulansetelah pupuk selesai di terima oleh pembeli;.Bahwa pupuk yang dipesan oleh Pemohon telah selesaipendistribusiannya oleh penjual dan telah diterima oleh pemohonsejumlah 5000 sak ;.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 38/Pid.B/2013/PN.LB.BS
Tanggal 22 Mei 2013 — - LASTRIA SEMBIRING Pgl. TRIA ;
72 — 6
  • pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus72pertanggung jawaban pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harusdinyatakan bersalah, dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayarongkos perkara:Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhnkan kepadaTerdakwa akan berbeda dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum,karena Majelis Hakim berharap mudahmudahan dengan menjalanipidana ini, Terdakwa terbuka hatinya untuk berperilaku lebih baik danberguna bagi masyarakat luas;Menimbang, bahwa lebih dari tu, didalam sistim
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 46
  • untuk makan hasilnya selama 3tahun sebagai ganti atas pinjam padi 15 balek oleh Penggugat kepadaTergugat.Ill pada tahun 2006.Bahwa karena kesepakatan Para Pihak tentang penggunaan tanahberakhir pada tahun 2010, maka pada musim tanam tahun 2011,Penggugat mengusahakan kembali bidang tanah tersebut denganmemperbaiki pagar dan mengusahakannya.Bahwa pada tahun 2014, Tergugat.IIl kembali menghubungi Penggugat,meminta agar Tergugat.lIl di beri Kesempatan untuk kembali menggarapbidang tanah tersebut dengan sistim
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
YUNTARTIK DKK
Tergugat:
JOSEPH JULIANTO KANGINAN
128 — 35
  • Penggugat masih diperbolehkan masuk kerjakarena kontrak sebelumnya belum habis;Bahwa yang jadi anak buah saksi Penggugat bernama Erna tapi saksilupa mulai kerjanya kapan, kalau Yuntartik sekitar 3 4 tahun untuk yanglainnya saksi tidak ingat;Bahwa saksi lupa Penggugat Yuntartik terakhir tandatangan kontrak,kalau Rudi keluar karena sering tidak masuk, yang lainnya saksi tidaktahu;Bahwa kalau kontrak habis dua hari lagi maka besuk masih boleh masukkerja itu teorinya tapi prakteknya saksi tidak tahu;Bahwa sistim
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 22-10-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1878/Pdt.G/2015/PA.Mks
Tanggal 28 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 27
  • Qaimuddin selalu bersama dengan Pemohon dalamKompensi dan itu pun kalau dititp kepada kakak saudara Pemohon dalamKompensi berangkat ke luar negeri bekerja di salah satu perusahantambang dengan sistim kerja 1 (Satu) bulan kerja dan 1 (Satu) bulan cuti,sehingga kalau Pemohon Kompensi cuti AnandaRisqyah Binti.Qaimuddin bersama lagi dengan Pemohon dalam Kompensi:;Begitu pula;Ananda Risqyah Binti.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2017 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp
Tanggal 27 Oktober 2017 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV lawan 1. KOPERASI TANI SINAR FAJAR 2. KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT SUMBER SIRUMONDANG
150 — 48
  • Foto Copy Berita Acara Kesefakatan Bersama Penyelesaian PermasalahanKebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (persero) denganKoperasi Tani Sinar Fajar tanggal 05 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagaiBukti T6;Foto Copy Dari Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan Koperasi Tani Sinar FajarDesa Hutaraja Lamo tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Plasmadengan sistim Profit di Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan,selanjutnya disebut sebagai