Putusan Nomor 27 K/TUN/20132. M.Sjamsul Arifin, S.H.,3. Windiyanto Yudho Wicaksono, S.H.,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yangtergabung pada Kantor Advokat (Law Firm) Setijo Boesono,S.H.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20134 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan,seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;10.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2013161718Bahwa, karena menurut amar putusan perkara pidana tingkat KasasiMahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005tersebut terdakwa Drs. SUPOTO, SH.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20131011121314151617181920212dSertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2atas nama FARIS DIAN MUSTOFA;Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2013Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen atau KompetensiAbsolut (atribusi kekuasaan) sebab terdapat sengketa pihak ketigatentang pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan PeningkatanHak Milik serta sebagian telah dijaminkan kepada PT. Bank CentralAsia Tbk. Kantor Cabang Utama Malang.

Bahwa dengan dikeluarkan 2 (dua) sertipikat objek sengketa/gugatn a quo, ParaPenggugat tidak dapat melakukan proses permohonan penerbitan Sertipikat HakMilik atas tanah tersebut sehingga jelasjelas merugikan kepentingan dan hak dariPara Penggugat atas tanah tersebut maka Para Penggugat mempunyaii hak dankepentingan yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan TUN ini terhadapobjek gugatan TUN berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, tentang perubahan atas UndangUndang No.

Objek Gugatan TUN Merupakan Keputusan TUN dan Merupakan Sengketa TUN1.Sebagaimana dimaksud UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009dijelaskan apa saja yang menjadi unsurunsur dari Keputusan Tata Usaha Negarayang selanjutnya dikorelasikan dengan 2 (dua) objek gugatan sebagaimanadijelaskan berikut ini ;a.Objek gugatan TUN I dan II yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah suatupenetapan yang jelas dan nyata secara substansi

dan isinya diwujudkan secaratertulis ;Objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata dikehendaki agar dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Tergugat, selaku organadministrasi Negara, yakni Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ;Objek gugatan TUN I dan II jelas dan nyata berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara, yang mendalilkan ketentuanketentuan pada peraturan perundangundangan di bidang pertnahan, serta peraturan pelaksanaannya sehinggamenimbulkan hak dan kewajiban

Jolleen Bariah Harsojo ;(ii) Individual karena objek gugatan Tun I dan II hanya ditujukan untuk Ny.Jolleen Bariah Harsojo dan bukan untuk umum serta ;(iii) Final karena objek gugatan Tun I dan II bisa dikeluarkan tanpa memerlukanpersetujuan siapapun lagi ;e. Bahwa dikeluarkannyaobjek gugatan TUN I dan II menjadi jelas dan nyatamenimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;2.

Perbuatan Tergugat mengeluarkan objek gugatan TUN I dan II bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku dibidang pertanahan ;1.

(kedua Keputusan tersebut) adalahtelah konkrit, individual dan final sebagaimana tersiratdalam jawaban Tergugat69Bahwa Keputusan TUN / Pejabat Pembina Kepegawaian tersebutjelas menjadi obyek TUN sehingga Tergugat mempunyai hakpula secara Hukum Acara TUN~ melakukan pembelaan dalamjawaban sebagaimana tersebut di atas.

karena belum mencapai waktu 90 hari sesuaiketentuan dan hal ini menjadi kompetensi lingkup TUN danjelas tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan TUN.

Namun hal yang harus~ dibuktikan adalahkebenaran formil kedua putusan yang menjadi obyek TUNtersebut ; Bahwa dalil Penggugat / Kuasa Penggugat halaman 11 point 14haruslah ditolak dengan tegas oleh Tergugat / KuasaTergugat dengan alasan sebagai berikutKeputusan Pejabat TUN/Bupati Ngada adalah konkrit,70individual dan final serta tidak bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku ; Keputusan TUN tersebut telah dipertimbangkan secara baikdan benar dan melalui proses mekanisme sesuai

) haruslah segeradilaksanakan yakni harus diikuti dengan serah terimajabatan kepada Direktur RSUD Bajawa yang barusebagai aplikasi dari putusan tersebut walaupun adagugatan TUN (vide pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 tahun1986 disebutkan Gugatan tidak menunda ataumenghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau75Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUNyang digugat) ;Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebutharuslah ditolak seluruhnya ;TENTANG PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT ;Tergugat /

(vide pasal 98 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 99 ayat (1) ayat (2) dan ayat(3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;76Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Tergugat / Kuasa Tergugattersebut diatas maka kepada yang terhormat Bapak Majelis HakimPemimpin persidangan ini berkenan untuk memutuskan perkarasengketa TUN ini dengan amar sebagai berikutDalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN ;Tergugat / Kuasa Tergugat sangat

untuk diperhatikan oleh semua pihak in casupihak Penggugat antara lain:2 Mengenai persoalan apa yang terjadi antara kedua belah pihak sebagai objek6S CSS aa eae Pihak yang menggugat maupun yang digugat; Dimana persoalan tersebut diajukan ;2 2c enn none ennDan semua unsur tersebut akan bermuara pada pertanyaan apakahPengadilanNegerimemiliki Kewenangan memeriksa dan menyelesaikan perkara aMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwauntukmenentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN

Rapat Pleno MahkamahAgung RI tanggal 11 s/d 13 April 2012, Himpunan SEMA dan PERMA RI Tahun2000 2014, Mahkamah Agung RI , 2014 hal 359) yaitu:e Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahanKeputusan TUN, maka merupakan sengketa TUN (Tata Usaha Negara);e Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan, prosedur penerbitan Keputusan TUN (Tata Usaha Negara),maka termasuk sengketa TUN; 2 nn nnn ene merce nen cnn nn ncnHal21dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G

mencederai warga masyarakat Desa Tarubatang pendukungKepala Desa Terpilin yang diwakili forum Masyarakat Peduli Tarubatang sertaperbuatan Panitia Pilkades dengan jajaran perangkat desa BPD yang akanmengundurkan diri tapi ternyata dilanggar sendiri sehingga warga masyarakatDesa Tarubatang pendukung Kepala Desa Terpilin telah dirugikan baik secaramateriil dan moril /immmiaterialHal23dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G/2016/PN BylMenimbang, bahwa Majelis juga perlu merujuk Yurisprudensi MARINo.151K/Tun

/1999 tanggal 26 Maret 2002 = jo.Yurisprudensi MARINo.47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 maka unsur kehendak sepihak(beslissing) dan pernyataan kehendak (willsvorming) menjadi sangat fundamentaldan elemental untuk memenuhi syarat materiil sebagai keputusan TUN daripejabat yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan TUN, sebagai contohPutusan No 1280K/Pdt/2010 antara Apung Wijaya melawan 1 panitia Pemilihankepala desa.2.

Kabupaten Boyolali) Nomor:005/01/2016 yang ditandatangani Ketua PanitiaSARBINI dan Surat Bupati Boyolali Nomor 141/0356/02/2016 tanggal 30 Maret2016 oleh Tergugat (incasu Bupati Boyolali dan Panitia Pemilinan Kepala DesaTarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali), maka oleh karena kerugian ataudasar gugatan yang didalilkan oleh pihak Penggugat adalah timbul sebagai akibatdari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dan bukan menyangkut kepemilikanatau hak (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN

6 PK/TUN/2013

PUTUSANNomor 06 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :JAHJA MACKMUR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja,bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada V Nomor : 14 RT. 04 RW. 01Kelurahan Pacarkembang Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasakepada : SUSILO, SH.

No. 06 PK/TUN/2013Bahwa, Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan bangunan dalam bentukapapun kepada pihak lain sejak menempati/menghuni bangunan yang terletak di JalanDharmahusada V No. 4 RT. 04 RW.

No. 06 PK/TUN/2013ZLTergugat, yang kemudian memberikan penjelasan dan atau keterangan sebagaimanaSurat Nomor : 593/4427/ 436.6.18/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang menerangkanbahwa persil yang terletak di JI. Dharmahusada V No. 14 telah terbit Izin PemakaianTanah Nomor : 188.45/2861P/436.6.18/ 2011 tanggal 6 September 2011 atas namaDrs H. Arif Afandi, Msi a.n.

No. 06 PK/TUN/2013Gambar Situasi No. : Gambar DTKD : 458/PTR/IV/2005.1740 33 Th. 2000, seluas :333,50 M2 Atas nama Drs H. Arif Afandi, Msi a.n.

No. 06 PK/TUN/2013perundangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali yangseharusnya memperoleh prioritas mendapatkan IZIN PEMAKAIAN TANAH bukanPT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR/TERMOHON PENINJAUANKEMABLI II/TERGUGAT IIntervensi/TERBANDING yang tidak pernah ada dantidak pernah menempati pada persil Jalan Dharmahusada V No. 14 RT. 04 RW.

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

Tun Setijaningsih binti Hadi Sudjanto) di depan sidang Pengadilan Agama Serang ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka, Kota Serang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

Tun Setijaningsih binti Hadi Sudjanto, umur 40 tahun, Agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JalanPerum Taman Sejahtera Desa Jawilan, Kecamatan JawilanKabupaten Serang, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2016,mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Tun Setijaningsih bintiHadi Sudjanto);Hal. 2 dari 11 hal Putusan No. 1249/Padt.G/2016/PA. Srg3.

Tun Setijaningsih binti Hadi Sudjanto) karena saksisebagai saudara Pemohon;bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikahpada tahun 22 Desember 1996 dan selama pernikahan telah dikaruniai1 orang anak bernama: Ghifari Taufiqurrahman (L) umur 19 tahun :bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Perumahan TamanCiruas Permai blok i7 No. 6 Kelurahan Pageragung, KecamatanWalantaka, Kota Serang;bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis,namun sejak 1 Oktober 2012 sudah

Tun Setijaningsih bintiHadi Sudjanto) di depan sidang Pengadilan Agama Serang ;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka, KotaSerang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJawilan Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu;4.

., dan diperbaiki dalam sidangPemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2009, yangmengemukakan alasan alasan sebagai berikutKeputusan TUN = yang menjadi Obyek SengketaKeputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut NomorKN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentangMekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally diPelabuhan (selanjutnya disebut Obyek Sengketa).Putusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa dikeluarkanpada tanggal 15 Juli 2009 dan diketahui oleh Penggugatpada tanggal 14 Agustus 2009 melalui

Semen Indonesia ASI Asosiasi Produsen The Indonesia ATI Gabungan Perusahaan Karet Indonesia GAPKINDO Indonesia Sawmill & Wood Working ManufactureAssosiation ISA Asosiasi Aneka Keramik Indonesia ASAKI Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia APKI GAFEKSI Asosiasi Produsen Garmen Indonesia Asosiasi Sarung Tangan Karet Asosiasi Produsen Ban Indonesia APBI Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEIlBahwa pada tanggal 15 = Juli 2009, Tergugatmenerbitkan Putusan TUN

yang selama ini bekerjasama dengan Penggugat adalah perusahaan Tally yangtelah terakreditasi Internasional sehingga Penggugatmerasa lebih bisa mempertanggungjawabkan dalampenghitungan tally sesuai dengan standarInternasional sehingga hal tersebut memudahkan dalammenjalankan bisnis dalam lingkungan regional danInternasianal ; Bahwa karena Obyek Sengketa bertentangan denganPeraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007 danAsas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka ObyekSengketa termasuk Putusan TUN

TUN Medan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RIsesuai Putusan Reg. No. 204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004 ;Landasan Juridis Dan Theori Perbuatan Melawan Hukum Yang DiDalilkan PENGGUGAT dalam gugatan ini dirumuskan sebagai berikut ;1.

No.204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004, yang membatalkan 2 (dua)putusan Tata Usaha Negara yaitu putusan No.14 / G.TUN / 2001 / PTUN.Pbr,tanggal 20 Mei 2002 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansesuai putuan No. 76 / BDG / 2002 / PT.TUN.

TUN.MDN tanggal 3 Desember 2002, Jo putusan Mahkmah Agung No. 204 K /TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 ;Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRBahwa putusan akhir atas perkara tersebut, yaitu Putusan Mahkamah AgungNo. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 yang amar putusannyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan dalam posita angka 2 bahwaoleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Agungmengakui

Bahwa putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan HGU No. 31 / HGU /BPN / 1996 tanggal 31 Juli 1996 dan HGU No. 88 / HGU / BPN / 1998tanggal 18 Desember 1998, dibatalkan atau tidak sah ;b.

Bahwa demikian juga putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal10 Pebruari 2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan SuratHalaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRKeterangan Tanah No. 23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15 Januari 1990 sahdan mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada putusanKasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004, denganmenginterpretasi bahwa atas putusan tersebut maka HGU No. 31 /HGU / BPN / 1996 tanggal 31 Juli

PADAHAL sertipikatsertipikataquo sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.05/PBT/BPN 73/2013 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan PeninjauanKembali No. 71/PK/ TUN/ 2010. Bahwa disisi lain Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki buktibukti kepemilikan lain atau bukti hak penguasaan lain diatas objek sengketa.

dari Putusan Peninjauan Kembalia quo.Bahwa sesungguhnya substansi dari Putusan Peninjauan Kembali No.71/PK/TUN/2010 adalah : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.66/G.TUN/2000/PTUN.

Put. 245/PDT/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScanneran Kembali 71/PK/TUN/2010< H .

Put, 245/PD1/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScannersar pada pertimbangannya diatas tidakf sebelumnya pada halaman 43 yangK / TUN / 2010 yang berbuny! :Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makaskonsisten dengan pertimbangan pada paragramengutip Putusan Peninjauan Kembali NO. 71 Pe Bahwa inti dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah :Bahwa terdapat bukti baru (novum) yang diberi tanda PK1, PK 1a,b,c,d.

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 71/PK/TUN/2010 telahmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001. Bahwa PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001, bunyi amar Putusan dalampokok perkara adalah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danMenyatakan batal SHM No. 02959/Desa Mangasa serta SHM No. 02931/DesaMangasa atas nama Hj. Saleha..

Sulawesi Tenggara Nomor 11/HM/1979. tanggal 16 Januari 1979 (buktiP5) tidaklah terdapat suatu sengketa hukum dan secara hukum hingga saatini SK tersebut adalah benar keberlakuannya;Secara hukum terkait Bukti T2 dan Bukti Tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011, tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut memiliki cacat procedural

/2011. tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yangmenyatakan secara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut

/2011. tanggal 28November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/TUN 2013,Tanggal 24 April 2013, maka dapat disimpulkan telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu

/2011 tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yang menyatakansecara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua sertifikat hak

No.131 K/Pat/201526 Januari 2011 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T1 berupa suratpemberitahuan dan penyerahan salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 diperoleh faktabahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonohu dan SertifikatHak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masingmasing atas nama Tindak Djioentersebut di atas dinyatakan batal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 disebutkan bahwa alasanpembatalan kedua sertifikat hak milik

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

51K/TUN/2000

PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN

TUN.

PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi lalusaya disampaikan kalau yang mencuri adalah Saharuddin alias Saru laludijual kepada Heryanto (terdakwa); Bahwa pada saat itu Saya sedang berada didalam rumah keluarga sayayang bernama Ludia.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa;Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol. DD 2739 ODBahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.

Tun Abdul Razak kemudianAcan minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil tetapi ternyata diamengambil motor yang terparkir pada pinggir jalan setelah itu kami lalupergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Acan di Desa TindangBontonompo Selatan; Bahwa Sepeda motor yang saya curi adalah Yamaha Jupiter Z warnamerah hitam.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan Setelah Saharuddin (perkara terpisah)Halaman 10 dari 14 putusan NO.302/Pid.B/2014/PN.SGMmendapatkan motor tersebut kKemudian Acan bersama dengan Sandi lalumembawa motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

388 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 388 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :12..

No. 388 K/TUN/20113.

No. 388 K/TUN/201110.kepemilikannya, oleh karenanya Penggugat melayangkan suratpengaduan kepada pihak Tergugat (Kantor Pertahanan Kota TebingTinggi) sesuai Surat tanggal 12 Juli 2010, untuk memohonmengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tertanggal29 Mei 1995 seluas 424 m2, atas nama Ibu Simpen serta mencabut danmembatalkan segala Sertipikat yang diterbitkan sesudahnya berkaitandengan tanah almarhumah tersebut ;Bahwa atas pengaduan tersebut telah direspon Tergugat denganmengundang

No. 388 K/TUN/2011namun saksi yang dipergunakan dalam perbuatan hukum tersebut adalahhanya Pegawai Kantor Notaris jelasjelas bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa Tergugat dalam keadaan demikian sebenarnya harus menolakpendaftaran pemindahan hak milik obyek sengketa a quo sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) huruf c, juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat(2), karena perbuatan

No. 388 K/TUN/201110Hakim Hakim Anggota : Ketua,ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya Biaya : Panitera Pengganti,1. Meteral ..............0000. RD. 6.000, ttd.2. RedakSi.................... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. ACministraSl ..............60000 Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075410

Tjaturono,MMT, (dalam perkara ini selakuPENGGUGAT 1), Ahmad Afsali (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II),serta Elisabet Natalia, S.E (yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan);Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomer : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomer : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Keputusan MeniriHukum dan Hak Azzsi Manusia nomer : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran

(yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan).Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomor : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran Dasar dan Data Yayasan ...........::0:0e , telah dinyatakanbatal.

Denganadanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019 yangkemudian ditinjau dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang undang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 16 tahun2001 tentang Yayasan Jo.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (T.II.4);5.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (TT.II.1);2. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat websitetersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori PutusanMahkamah Agung RI. tanpa aslinya (TT.III.1);3.

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

Putusan Nomor 1123 K/Pdt/2014Nomor: 005/DT/VII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 atas namaMuhammad Ali/Penggugat;Bahwa, selain SGKAT tersebut, Penggugat juga memiliki buktikepemilikan atas tanah berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 203K/TUN/2003 tanggal 10 Februari 2004;Bahwa, lokasi tanah milik Penggugat terletak di Desa Tanjung Simpang,Kecamatan Kateman (sekarang Kecamatan Plangiran), KabupatenIndragiri Hilir, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Kanal PT MGI ukuran 735 m;Sebelah Timur : Kanal PT MGI

Multi GambutIndustri, dahulu sebagai Penggugat dalam sengketa di PTUN Pekanbaru)telah dikabulkan, putusan mana telah dikuatkan oleh PTTUN Medan.Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh MA RI dalam PutusannyaNomor 203.K/TUN/2003 tanggal 10 Februari 2004 yang menyatakanbahwa Tergugat I (PT.

Multi Gambut Industri kalah, sebagaimanaPutusan MA RI Nomor 203.K/TUN/2003 tanggal 10 Februari 2004, yangmenyatakan:MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DESATANJUNG SIMPANG tersebut;Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1123 K/Pdt/2014Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 3Desember 2002 Nomor 77/BDG/2002/PT. TUN. MDN yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 20 Mei 2001Nomor 15/G. TUN/2001/PTUN.

Pbr;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima17181920Bahwa, Putusan MA RI Nomor 203.K/TUN/2003 tanggal 10 Februari2004 terhadap sengketa SGKAT atas nama Penggugat telah inkracht vangewijsde, sehingga dengan demikian makin jelaslah bahwa Penggugatadalah pemilik lahan objek sengketa yang sah secara hukum danTergugat I telah menguasai lahan objek sengketa tanpa alas hak yang sah,yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa, dengan telah inkrachtnya putusan MA RI

Indo Plantation masuk menanamkan Saham diIndragiri Hilir propinsi Riau warga masyarakat yang terhimpun dalam putusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204K/TUN/2003 dan putusanMARI Nomor 203 K/TUN/2003 antara Kepala Desa Tanjung Simpang Katemansebagai Pemohon Kasasi melawan PT Multi Gambut Industri sebagai Termohonyang diputus pada tahun 2004 baru turun putusan dua tahun kemudian yaitu sejaktanggal 23 Mei 2006 sehingga penandatanganan akta perjanjian kesepakatanbersama sebagai uang konpensasi

2Nopember 2017 yang isinya sebagai berikut : TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan olehPARA PENGGUGAT PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecualiHal. 16 dari 37 Putusan Nomor: 54/G/2017/PTUN Smg.yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam perkara a quoberdasarkan faktafakta dan alasan sebagai berikut:LATAR BELAKANG :2 222 ennenennn nnKRONOLOGI HUKUM PENERBITAN PERATURAN' DESANOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA KALIPUCANG KULON TAHUN 2017(COBJEK GUIGATIAN TUN

DALAM EKSEPSI :222 222.1,Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidakberwenang secara absolut (Absolute Competentie)untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo,OBJEK GUGATAN TUN bukan merupakan Keputusan TataUsaha Negara; 2 === 22 nnn one ene nnn neeHal. 18 dari 37 Putusan Nomor: 54/G/2017/PTUN Smg.2.1.1Bahwa OBJEK GUGATAN TUN yang diterbitkan olehTergugat bukan merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1 butir (9) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun

menurut UUBahwa OBJEK GUGATAN TUN tidak hanyadikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atauPejabat yang yang melaksanakan urusanPemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir(8) UUPTUN) tetapi juga oleh BPD Kalipucang Kulonsebagai lembaga legislator tingkat PemerintahanDesa, dalam hal ini produk instrumenpemerintahan adalah peraturan perundangundangan (Peraturan Desa) sebagaimanadiuraikan huruf a di atas;OBJEK GUGATAN

TUN tidak berisikan tindakanhukum Tata Usaha Negara sebab tidak dapatmenimbulkan hak dan kewajiban terhadap oranglain karena bersifat pengaturan secara umum;OBJEK GUGATAN TUN tidak bersifat konkrit,individual dan final, artinya :Hal. 23 dari 37 Putusan Nomor: 54/G/2017/PTUN Smg.

telah ditetapkan dandiundangkan pada tanggal 30 Desember 2016sebagaimana diuraikan dalam Angka LatarBelakang, sehingga sebagaimana fictie hukum yangmenyatakan bahwa semua orang dianggapmengetahui suatu peraturan perundangundangansejak diundangkan, maka semua orang terutamawarga Desa Kalipucang Kulon sejak di anggap tahutentang materi OBJEK GUGATAN TUN.

405 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 405 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H. YUSRI MUNAF, SH. M. HUM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Duyung Gg Depo 24 RT.03.RW.01 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai KotaPekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Faisal Muharrami Saragih,SH.

Putusan Nomor 405 K/TUN/201214.

Putusan Nomor 405 K/TUN/2012Komisi Pemilinan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 15 Juli2011 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKetua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts. 34/KPUProv004/ VII/2011 tentang pemberhentian sebagai Ketua merangkapAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal15 Juli2011 ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat ;5.

Putusan Nomor 405 K/TUN/20122. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sebagaiamana yang dimaksuddengan ayat (1) ditentukan KPU:a. Melalui surat resmi Badan Pengawas Pemilu kepada KPU;b. Menyebutkan nama dan Pejabat Anggota KPU dan KPU Provinsi yangdirekomendasikan untuk diberhentikan;c. Menyebutkan alasanalasan pemberhentian;d. Menyebutkan buktibukti tertulis;3. Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan;a.

Putusan Nomor 405 K/TUN/2012c. Tidak dapat melaksanakan Tugas secara berkelanjutan, secara berturutturut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karen melakukan tindak pidana yangdiancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;e. Dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak PidanaPemilu;f.