Syarat Individual telah terpenuhi karenaKeputusa TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat DesaLatampu; Bersifat final, diartikan kKeputusan tersebut sudah definitif, kKeputusanyang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhikarena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapatpersetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo, namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat. Jika merujuk pada pasal 53ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, danpasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang padapokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhisyarat;a.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalamwaktu 14 hari.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas. Terhadap pelanggaran asasasas yang dilakukan oleh Tergugatdapat diuraikan sebagai berikut;a.

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

Nilawati dan BPN oleh Terdakwa NormalisSinulingga dengan Telista Sinulingga atas terbitnya Sertipikat HakMilik No. 286, 288, 289, namun dari Putusan Hakim TUN MedanSampai dengan Putusan Peninjauan Kembali pada tahun 2011,gugatan Terdakwa Normalis Sinulingga dengan Telista Sinulinggaditolak oleh Mahkamah Agung RI.eBahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut sudah ada SertipikatHak Milik atas nama Handoko.eBahwa luas tanah yang saksi beli ada 8 Ha (delapan hektar) yangSaksi beli tahun 1996.eBahwa sejak

Saksi beli tanah tersebut dikuasai dan dijaga olehHardip peternak lembu.eBahwa selain tanah tersebut berperkara di TUN, masih adaperkara perdata, sekarang masih dalam mediasi, dan Saksisebagai Tergugat.eBahwa sewaktu perkara di PTUN tahun 2008, yang digugatadalah Badan Pertanahan Deli Serdang, Makmur Wijaya, Hj.Nilawati, dan Saksi sendiri (Drs, H.

Fauzi Usman ; e Foto copy Putusan TUN Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal26 AQuUStUS 2008 ; 22m nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnse Foto copy Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009 ; e Foto copy Putusan Kasasi MA RI Nomor 187 K/TUN/2009 tanggal02 Desember 2009 ; e Foto copy Putusan PK MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011 222202 nn neon nnn nn nn none scence nnnncecnneMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangantelah didengar keterangan Terdakwa sebagai

(vide surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PTTUN MedanNomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, PutusanKasasi MA RI Nomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, danPutusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secarajuridis bahwa saksi Drs. H.

Fauzi Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, Putusan Kasasi MA RINomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, dan PutusanPeninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16 Maret 2011,namun gugatan dari Terdakwa bersama dengan saksi Telesta Sinulinggadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karenadiajukan

152 K/TUN/2012

No. 152 K/TUN/2012dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. SEMA No. 2 Tahun 1991bagian V angka 3, dan selanjutnya Penggugat mengajukan pendaftaran diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Perkara Nomor : 15/G/2011/PTUN.PLG tertanggal 01 April 2011;.

No. 152 K/TUN/201211.12.13.Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

No. 152 K/TUN/2012dengan warga setempat, sehingga keabsahan dari Sertifikat Hak Milik No.45 atasnama WAHIDIN WAHID sangat diragukan keabsahannya atau keasliannya;17.

No. 152 K/TUN/2012101020.6.20.7.secara sistematik dan sporadik sehingga penataan batasbatas tanah yangdiukur tidak akurat, kenyataannya mengambil hak atas tanah milikPenggugat.

No. 152 K/TUN/201212Situasi No. 36/OKI/1977 bukan Gambar Situasi No. 20 tanggal 15November 1977 karena itu adalah tanggal Sertifikat yang terletak di DesaPemulutan, Kecamatan Pemulutan an. SAARI BIN ARUM, kemudian dibalik namakan atas nama A.

(dua ratus lima puluh ribu rupiah); &oan putusan Pengadilan Tata Usaha Neag deka Nomor192G/2016/P TUN. JKT. tersebut diucapkan dalam sir yang terobuka untuk aMenimbang,bahwa setelah mempelajari secara soksaryey putusanPengadilan TaieUsaha Negara Jakarta Nomor: 1921G/2016/P TUN.

YyMengingat, UaangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pagan TataUsaha Negara ySbagaimana yang telah diubah dan citambah Gaiam UndangSy &SUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir cdl UndangUndangNomor e Tahun 2009 beserta peraturan perundangufidangan lain yang terkaitKY yvdengan sengketanya; peo Ronan nn nnn nn nnn nnn n nnn nn nnn nn nnnSs MENGADILI: no se seS = Menerima permohonan banding dar Penggugat/Pembanding; LeSs Ss Menguatkan putusan Pngadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomof&192/G/2016/P TUN

Perkebunan Nusantara II(Persero) yang berkedudukan di Tanjung Morawa Medan ;Keputusan Tergugat adalah Produk yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, berupa penetapan Tertulis yang bersifatkonkrit,individual dan final :.

Untuk pengujian Gugatan Tata UsahaNegara (TUN) pada perkara A quo ini, maka sesuai dengan Pasal 53ayat (2) Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataHal 23 Putusan No. 1/G/2021/PTUN.MDN11.Usaha Negara Jo. Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Pertama atas Undangundang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menegaskan sebagai berikut :a.

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang digugat itubertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, yakni bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;b.

Melanggar Ketentuan Perundangundangan yang Berlaku : Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara(TUN) yang menjadi Objek Sengketa telah jelas dan terangmelanggar ketentuan peraturan Perundangundangan yangberlaku, dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan SuratHal 24 Putusan No. 1/G/2021/PTUN.MDNKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objekSengketa diatas tanah milik Penggugat, padahal tanah milikPenggugat tersebut memiliki Surat kepemilikan berdasarkan SuratKeterangan

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang diketahui milikPenggugat dan terlihat Tergugat sama sekali tidak melihat datadatayuridis dan data fisik dalam proses penerbitan Surat Keputusan TataUsaha Negara (TUN) pada Objek Sengketa.

Bahwa Objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal25 januari 2016 melalui orang dari kalabahi yang tak sempat menanyakannamanya, dengan demikian maka tenggang waktu 90 hari adalah sesuaidengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan Yurisprodensi MA.RIMA/KUMADIL/213/VI/K/1991 tanggal 9 juli 1991, MARI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprodensi MA.RI No.41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 tentang petunjuk pelaksanaanketentuan dalam UU No.5 tahun 1986 tentang

Tun Mukminah, S.H.., M.H. sebagai PaniteraPengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelisdalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi olehHakimHakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri olehPenggugat tanpa hadirnya Tergugat;KETUA MAJELIS,AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.,M.HHAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,ADE AHMAD HANIF, S.H.I. USWATUN HASANAH, S.H.I.PANITERA PENGGANTI,Hj.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Rp. 30.000, BiayaProses Rp. 50.000, Panggilan Rp. 520.000, Redaksi Rp. 5.000, Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 611.000, (enam ratus sebelas ribu rupiah);

TUN.

dalamperkara ini sebesar Rp 294.000, (Dua ratus sembilan puluh empatribu rupiah) ; Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 21 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun kuasaNUKUMNY@. 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn cnn nnn ne nnn nnn nnn neeBahwa pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusantersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 22Desember 2011 Nomor : W2.TUN

No. 63/B/2012/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat PemberitahuanPutusan tertanggal 22 Desember 2011 Nomor : W2.TUN 11502/HK06/XIN/2OLL; =nennneee een cence nee ee ene en eee nnennenennennenennncnneneneeMenimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 158/G/2011/PTUNJKT,Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal3 Januari 2012 ; 2922222

Dalam proses peradilan di tingkat Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Jakarta terdapat Penetapan penundaan pelaksanaansebagaimana terlampir sebagai bukti bertanda P3;Bahwa Pemohon berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 115UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebuahpenetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dan kemudian diajukan upaya hukum banding ke PT TUN danselanjutnya dibatalkan penetapan atau putusan PTUN a quo dibatalkanoleh PT TUN baik melalui penetapan

atau putusan akhir dari PT TUN,maka penetapan atau putusan PTUN a quo menjadi tidak memilikikekuatan hukum mengikat, meskipun terdapat upaya hukum kasasi atasputusan PT TUN tersebut.Dalam keadaan demikian, penetapan dan/atau putusan dari PTUN aquo menjadi tidak patut dijadikan pedoman untuk mengambil sikap ataukeputusan oleh lembaga, komisi atau badan (administrasi) negara incasu KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kotaterkait dengan keikutsertaan Pemohon dalam mengusung calon

kepaladaerah dalam Pilkada;Lebih lanjut, apabila terdapat putusan banding dari PT TUN yangmembatalkan penetapan penundaan pemberlakuan dari PTUN, makapembatalan tersebut harus dipatuhi/dilaksanakan sesuai dengan prinsipHalaman 4 dari 29 halaman.

melalui penetapan atauputusan, maka penetapan atau putusan PTUN a quo menjadi tidakmemiliki Kekuatan hukum mengikat, meskipun terdapat upaya hukumkasasi atas putusan PT TUN.

dan selanjutnya dibatalkan oleh PT TUN melaluipenetapan atau putusan, maka penetapan atau putusan PTUNa quo menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,meskipun terdapat upaya hukum kasasi atas putusan PT TUN;Lebih lanjut, apabila terdapat putusan banding dari PT TUNyang membatalkan penetapan penundaan pemberlakuan dariPTUN, maka pembatalan tersebut harus dipatuhi/dilaksanakansesuai dengan prinsip hukum dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf k UndangUndang Administrasi Pemerintahan, sehinggaTermohon

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalil permohonan dalam perkara a qou tanpamenjelaskan fakta adanya Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN3.

Bahwa Termohon baru mengetahui informasi terkait adanyaPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 180PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor6/P/FP/2018/PTUNSmg, berdasarkan Surat Pemohon Nomor 007/SKLIDP/II/2019, Perihal: Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan PerangkatDesa, tertanggal 1 Februari 2019;7s

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 179PK/FP/TUN/2018 dan Putusan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 dalam pertimbangannya menyatakan: karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dinyatakan lulusdalam proses seleksi Sekretaris Desa, Pemohon PK/Termohon

Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUNSmg dan mengadilisendiri dengan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka sudahseharusnya sejak perkara itu diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 5 Juni 2018 hingga

Bahwa sesuai penjelasan pada poin angka 7, Termohon melaluiCamat Gajah telah memerintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan agarmenaati dan melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 dan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 dimana pada pertimbangan putusan Peninjauan Kembali pada intinyaadalah diperintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan segera memintarekomendasi kepada Camat Gajah dan memperosesnya sesuai dengan peraturanperundangundangan

Dan ini dibuktikandengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.13 / G/TUN / 2007 / PTUN.SMG, isi putusan tersebut :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat II (intervinent)DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.350.000,00. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Putusan ini telah dikuatkan oleh PT.TUN SURABAYA No.140 / B / TUN /2007 / PT.TUN SBY. Jo.

Dan ini dibuktikandengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.13 /G/ TUN / 2007 / PTUN.SMG, isi putusan tersebut :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat II (intervinent)DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.350.000,00. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Putusan ini telah dikuatkan oleh PT.TUN SURABAYA No.140 /B /TUN / 2007 / PT.TUN SBY. Jo.

(Dua belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/G/TUN/2007/PTUN.SMG. Jo. ~No.140/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY Jo.No.102K/TUN/2008,PARA PIHAK :Penggugat : SUKIDI (Ahli Waris WAIMO PAWIROREJO) ;Tergugat : I. KEPALA KANTOR BPN KARANGANYAR ;Il. SUPARNO HADI SISWOYO.ISI GUGATAN :Menyatakan Sertifikat HM.1399 (Tanah Sengketa) seluas 1724 m2 adalahTIDAK SAH, dan BATAL ;Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat HM.1399 seluas 1.724m?

Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan TUN Semarang No.13/G/ TUN / 2007 / PTUN.Smg. Jo. No.140/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY Jo.No.102K /TUN/2008 ;4 Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo masih menganggap tidak sahtentang kepemilikan sertifikat No.1399 dan No.1400 a/n.

yang telah dipecah menjadi 2 buah sertifikat yaitu HM.1399 Luas 1724 m2,dan HM 1400 Luas 1700 m2, keduanya atas nama WAIMO PAWIROREJOberdasarkan Prona, dan penerbitan ke dua buah sertifikat tersebut tidakmelanggar UndangUndang dan dinyatakan Sah sebagaiamana bukti TXVII40nomer 8,9,10 yaitu Putusan TUN Semarang No.13/G/TUN/2007/PTUN.SMGtanggal 6 Agustus 2007 jo PT TUN Surabaya No.140/B/TUN/2007/PT.TUN SBYtanggal 4 Desember 2007 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.102K/TUN/2008 tanggal 11 September

Karet Tengsin Tanah Abangseluas 1890 M2 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapno. 21 PK/Pdt/2004 tgl 9 6 2005, no 38 PK/TUN/2003 tgl 3132005 danno. 150 K/TUN/2013 tgl 1862013 dan telah dieksekusi pengosongan olehPN Jakarta Pusat atas permohonan Pelawan (PT. Panasia Intarsarana ) padatanggal 27 April 2017.2.

Bahwa selain memiliki putusan PK perdata (21 PK/Pdt/2004 tgl 96 2005),Pelawan juga mempunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap no.38PK/TUN/2003 tgl 3132005 dan no.150 K/TUN/2013 tgl 1862013, sehinggaberdasarkan putusan tersebut Negara (BPN Pusat Jkt) memberikan hakkepemilikan kepada Pelawan yakni SK Kepemilikan an. Pelawan (PT.PanasiaIntersarana) di atas tanah JI.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tidak Memiliki RelevansiDengan PerkaraA Quo Oleh Karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Memutus Mengenai Sengketa Perdata Terkait Kepemilikan Tanah Sengketa. Perkara Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013(PutusanKasasi No. 150) antara PT.

Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tidakmemiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karena Putusan PengadilanTata Usaha Negara tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanahsengketa dalam perlawanan a quo.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka PutusanPutusan yang menjadidasar dalil Pelawan dalam menyatakan Pelawan sebagai pemilik atas tanahsengketa sebagaimana Putusan No. 21 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Juni 2005 Jo.Putusan No. 39 PK/TUN/2003 tanggal 31 Maret 2005 Jo.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013.b. Adanya Laporan Polisi No.

TUN.

TUN. JKT Menerima permohonan dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor62/G/2019/PTUNBDG, tanggal 17 Oktober 2019 dengan;MENGADILI SENDIRI:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahuluOe2.

./2014/PN.Pkl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut1.Bahwa Penggugat Menempati Tanah Rumah objeksengketa yang terletak di JalanRaya Kedungwuni Barat No.107, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, secaraTurun temurun, di awali dari Keluarga Kakek Nenek Penggugat yang bernamaKang Tun In dan Kwe Sik Nio sejak tahun 1940 an, kemudian diteruskan atauditurunkan ke orang tua Penggugat yaitu Phoa Ngo Gioe dan Ny.Kang YangSwie,dan diturunkan atau diteruskan kepada Penggugat beserta isteri dan anak anakPenggugat

sampai sekarang ;Bahwa pada sekitar tahun 1940 an kakek Penggugat yang bernama Kang Tun Inmenyewa Tanah Rumah Obyek sengketa dari / milik Tuan Ong Soen Kim denganmemberi uang kunci berupa Emas murni seberat 60gram, sebagai jaminan dalamsewa menyewa rumah, dan setiap setahun sekali kakek Penggugat tetapberkewajiban melakukan pembayaran uang seqwa rumah tersebut ;Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia bergitujuga Tuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah

rumahobyek sengketa tersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunandari kedua pihak dimana pihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari Kang Tun inyang bernama Ny.Kang Yang Swie ( ibu Penggugat ) sedangkan dari pihak Pemiliktanah rumah obyek sengketa ( yang menyewakan ) yang melakukan Penagihan uangsewa diwakili anak Tuan Ong Soen Kim yang bernama Tuan Ong Kiat Ping, danselanjutnya uang sewa rumah tersebut diserahkan kepada SUKAWI ONGKOREJO;.

;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangandilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang lebih dahulu ada perbaikan gugatantertanggal 13 Maret 2014 sebagaiberikut : Posita angka 3 : Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia begitu jugaTuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah rumah obyek sengketatersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunan dari kedua pihak dimanapihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari

Bahwa dalil nomor 3,4,5,6dan 7 gugatan Penggugat, tidak benar, bahwa yangmenyewa adalah Kang tun in dan diteruskan oleh keturunannya menyewa obyeksengketa tersebut sampai sekarang, Sedangkan uang sewa rumah yang Penggugatbayarkan kepada Tergugat III berakhir pada bulan Juli 2014, hal ini membuktikanbahwa kedudukan penggugat sebagai penyewa dari obyek sengkata ;.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapatkeadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan dideritaPenggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akandilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulaiberjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atausejak saat mengetahui Keputusan TUN.b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yangmenerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkansebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yangdigugat.Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasakepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan.Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakanmemiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsungserta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalamhubungan dengan keputusan objek sengketa.18.Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

Padaangka V (3) SEMA itu dikatakan:bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagimereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tenggang waktu sebagaimanadalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara7dihitung secara KASUISTIS sejak ia merasa kepentingannya dirugikan olehkeputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut.Bahwa dengan adanya peristiwa atau fakta yuridis pada tanggal 19 Maret 2015oleh karena

Marliantokarena Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah mengatur secara limitatifpengajuan gugatan TUN haruslah dilakukan oleh orangperorang yangbenar kepentingannya dirugikan.

yang dapat diajukan kepengadilan TUN karena tidak bersifat final, maka Gugatan aquo harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard).GUGATAN AQUO TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANGDIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGANMajelis Hakim Yang Mulia,Bahwa, berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, tenggang waktu pengajuangugatan hanyalah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, yakni (i) bagi pihakyang dituju dengan keputusan TUN tersebut adalah 90 (sembilan puluh) harisejak keputusan TUN tersebut

Dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya dalamJawaban aquo disebut SEMA No. 2/1991) yang pada Bagian V Angka 3pada pokoknya menjelaskan penghitungan tenggang waktu in casu 90(sembilan puluh) hari adalah sejak pihak ketiga yang merasakepentingannya dirugikan atas keputusan TUN tersebut mengetahui adanyakeputusan TUN tersebut.Bahwa, sehubungan dengan pengaturan SEMA No. 2/1991 tersebut, PhilipusM.

kepengadilan TUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN karena pemaknaansebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU AP tidak menyebabkan tidakberlakunya ketentuanketentuan lainnya dalam UU PTUN.Bahwa, oleh karenanya pemaknaan bersifat final dalam arti luas,keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan keputusanyang berlaku bagi warga masyarakat juga tidak menyebabkan kemudianObyek Gugatan dan Obyek Gugatan II menjadi memenuhi kriteria sebagaikeputusan TUN yang dapat diajukan ke pengadilan TUN karena

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN /2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evalwasi LelangKaidah Hukum1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / PejabatTata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusanTUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara2.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumuman pengumuman danpenetapan lelang, 2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111K / TUN 2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang, 3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor :189 K / TUN / 2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman danpenetapan lelang, 4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296K / TUN / 2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evaluasi Lelang,dengan Kaidah Hukum: 1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan / Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdatakeputusan TUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan / PejabatTata Usaha Negara, 2.

16 Desember 2011 (Gugatan 219);2 Bahwa sehubungan Gugatan 219 yang diajukan oleh Pelawan,Pengadilan TUN Jakarta berdasarkan Surat PanggilanNo.

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan obyek gugatan a quoyang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah bersumber dari peraturanperundangundangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadapPelawan, yang bersifat : a Konkrit, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud secara nyatadibuat dan memerintahkan Pelawan untuk membayar tunggakanpajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai denganPemberitahuan Surat Paksa;b Individual, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud ditujukansecara

Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh Pelawan adalah menyangkutKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yangHalaman 7 dari57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUNJKT.10.11.diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan UndangUndang.

yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secaratidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturanPerundangundangan yang berlaku.

Terlebihlagi, Pelawan dalam gugatan a quo sama sekali tidak mempermasalahkan tentangisi Keputusan TUN, melainkan mempermaslahkan prosedur penerbitanKeputusan TUN, yang secara nyata merupakan kewenangan dari Peradilan TataUsaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; 37 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan janganlahberpandangan sempit karena ahliahli hukum sendiri telah memberikan pandanganpandangannya mengenai hal tersebut; Menurut Rahmat Muhajir Nugroho SH, yang

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

obyek sengketa Tata Usaha Negara sehinggapembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan MahkamahAgung RI No. 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991);Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, makadikarenakan Risalah Lelang maupun perbuatan yangberkaitan dengan pelaksanaan lelang merupakanabersifat keperdataan, maka secara yuridis formalPejabat lelang sebagai Pejabat yang mensahkanJual

Gugatan TUN didaftarkan oleh38Penggugat setelah perkara diputuskan oleh PN JakartaSelatan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

Rawa Barat Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 100PK/TUN/2008tanggal 1 Desember 2008 perbuatan lelang merupakansuatu). rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negarasehingga pembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara.Selain itu) berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 245 K/TUN/1999

Perkara GugatanTata Usaha Negara (TUN) didaftarkan oleh Penggugatsetelah perkara diputuskan oleh PN Jakarta Selatanlebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

ini ) semula dibelioleh Pelawan (in casu Penggugat) dan Suaminyaselama masih terikat dalam perkawinan.Dengan demikian, tanah dan bangunan rumah tersebutadalah merupakanhartabersamaPenggugat denganSuaminya, oleh karena itu gugatan TUN iniseharusnya diajukan oleh Penggugat bersama denganSuaminya.Nyatanya gugatan TUN ini hanya ditandatangani' olehPenggugatsendiri tanpa keikutsertaan Suaminya,oleh karena itu) gugatan ini kurang pihak.