Ditemukan 4062781 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perdata atau padepok Kekhilafan atau kekeliruan Penikam atau penusuk Kekhilafan atau kekeliruan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 08-04-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Ptk
Tanggal 30 April 2020 — Pemohon:
HALIFAH USMAN
Termohon:
kapolda kalbar
62 — 13
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Skt
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pemohon:
Drs Soerjono Djati
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
2.Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
3.Kepala Rumah Tahanan Surakarta
104 — 37
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Pra/2017/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2018 — Pemohon:
S U S A N T O
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
6 — 2

  • MENGADILI

    1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ketetapan Ditreskrimum Polda Sumut Nomor : S.Tap/596.b/XI/2017/Ditreskrimum, tanggal 02 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh TERMOHON ;
    3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala Putusan atau Penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON yang berkaitan dengan Laporan Polisi dimaksud oleh TERMOHON
Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 27-09-2023
Putusan PN SINTANG Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Stg
Tanggal 22 September 2023 — Pemohon:
Siti Warhaini
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Polda Kalbar Cq Kepala Polres Sintang Cq Kepala Kepolisian Sektor Sintang Kota
32 — 8
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Gpr
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
SUPANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kediri
3 — 1
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-06-2023 — Putus : 14-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 14 Juli 2023 — Pemohon:
SRI WAHYUNI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
23 — 16
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 30-12-2019 — Putus : 17-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sag
Tanggal 17 Januari 2020 — Pemohon:
Lay Tjok Nen Alias Anentoro
Termohon:
1.Direktur Reserse Kriminal UmumPolda Kalbar
2.Kepolisian Resor Sekadau
76 — 0
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 08-02-2023 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Tng
Tanggal 7 Maret 2023 — Pemohon:
WAWAN IRWANSYAH BIN HASAN
Termohon:
Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Kota Tangerang
33 — 7
Pengadilan PN TONDANO Pidana Khusus
Register : 05-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TONDANO Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Tnn
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
YUDDY F. MANTIRI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulawesi Utara Cq Kapolres Tomohon
45 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon:
RUDI HARTONO
Termohon:
Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan
33 — 21
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Cbn
Tanggal 6 Juli 2020 — Pemohon:
FAHRURROZI bin M. ROFIQ Alm
Termohon:
Kepolisian Resort Cirebon Kota
77 — 35
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-12-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 22 Januari 2024 — Pemohon:
1.Ny. ANNEKE S. KALANGIE
2.Tn. DANNY KALANGIE
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
17 — 10
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN BITUNG Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bit
Tanggal 11 Januari 2022 — Pemohon:
RAYMOND S. LEGOH, S.H.
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung, Cq. Kasatreskrim Polres Bitung
75 — 19
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 18 Agustus 2021 — Pemohon:
JULHADI SIMANJUNTAK
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISAN RESOR LABUHANBATU
87 — 21
  • Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kKerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan kepengadilan.d.
    Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal77).3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal82 ayat 1 dan ayat 3);4.
    9/Pid.Pra/2021/PNRapPasal 21(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorangtersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidanaberdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yangmenimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikandiri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakpidana;(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntutumum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
    Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau penghentianPenyidikan atau penghentian tuntutan sesuai dengan Pasal 77 huruf aKUHAP;2. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranyadihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan sesuai dengan Pasal 77huruf b KUHAP;3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian sesuai denganPasal 82 Ayat 3 KUHAP;4.
    Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau Ahli Warisnya atau atasPenangkapan atau Penahanan atau Tindakan lain tanpa alasan berdasarkanUndangUndang atau karena kekeliruan mengenai orang atau kekeliruanmengenai Hukum yang diterapkan dimana perkaranya tidak diajukan kePengadilan Negeri Sesuai dengan Pasal 95 Ayat 2 KUHAP;5.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 31-08-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Jmb
Tanggal 18 September 2023 — Pemohon:
Herry Silalahi
Termohon:
Kepolisian Daerah Jambi cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jambi cq Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jambi
20 — 6
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-08-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 20 September 2019 — Pemohon:
1.S.ROBERT.H.L.TOBING, SH
2.HELDA LASMARIA Br. TOBING
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLRESTABES
78 — 19
  • Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;Bahwa pasal 78 KUHAP tertulis :(1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagai manadimaksud dalam pasal 77 adalah Pra Peradilan ;Bahwa Pra Peradilan tentang :a) Sah atau Tidaknya Penangkapan , Penahanan, Penghentian Penyidikanatau Penghentian Penuntutan ;b) Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan Penuntutan ;Kemudian Objek Pra
    Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;b.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
    Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi Seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutanMenimbang, bahwa selain itu Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP,menyebutkan :"dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan ataupenahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapanatau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan adabenda yang disita
    yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengarketerangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yangberwenang";Menimbang, bahwa aturan hukum atau peraturan yang mengatur caramelaksanakan permohonan atau tuntutan hak merupakan aturan main(spelregels) dalam melaksanakan permohonan atau tuntutan hak tersebut, dansebagai aturan main dalam melaksanakan permohonan, maka hukum acarapidana mempunyai fungsi yang sangat penting, oleh karenanya harus bersifatStrict, fixed, correct, pasti
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
147 — 35
  • penggunaan Surat Keterangan HakWaris (SKHW), apakah melibatkan pihak lain (mengingat saudara pemohonada tiga), kalau melibatkan pihak lain, siapasiapa sajakah pihak yangterlibat dan atau menggunakannya ?
    W9.Ca.HT.05.0935/III;Bahwa, ke empat (4) SKHW tersebut atau Sertipikat HGB : 88 dansertipikat HGB : 89, kel.
    kepada termohon, sebagaimana dalam Surat TandaPenerimaan Laporan nomor : STPL/1088/X1/2005/SPK , tertanggal 21Nopember 2005, tentang penguasaan rumah dan tanah yang tidak sah atashak waris yang telah dimenangkan oleh pelapor, dimana laporan polisipemohon tidak ada perkembangannya sampai sekarang;Bahwa, hukum diciptakan agar terjadi ketertiban dan tidak adapengulangan lagi tindak pidana atau pencegahan terjadinya tindak pidanayang sama atau mirip berulang;Bahwa, para terlapor/tersangka hingga sekarang
    tidak ditahan;Bahwa, tindakan termohon yang menghentikan perkara baik denganpenanganan waktu yang lama (laporan polisi pemohon tanggal 21Nopember 2005 tidak ada perkembangannya) atau dengan dikeluarkannyasurat SP3 atau tidak menahan tersangka dapat merangsang atau memicuberulangnya tindak pidana atau timbulnya pidana baru dengan obyek yangsama;Bahwa, polisi harus professional dan mandiri, tahu hukum dan dapatmenerapkannya, serta tidak memihak siapapun, hanya berpihak padahukum;Halaman 4 dari 15
    Oleh karena permohonan Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolakuntuk seluruhnya, maka mohon biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada sdr Pemohon, atau;3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-06-2023 — Putus : 14-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 14 Juli 2023 — Pemohon:
FEBRICO YOGA PRADITYA
Termohon:
Kapolrestabes Surabaya
20 — 12
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MALILI Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mll
Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
Andi Sukri Bin A. Muh. Jafar
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur cq. Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres Luwu Timur
59 — 27
  • Pada Pasal 1 angka 10 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana = menyatakan pengertianPraperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmemutus menurut cara yang diatur dalam UndangUndang ini tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,...dstPutusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN MIlHal. 2 dari 39 Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan,...dst Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi,...dstSelanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknyapenangkapan
    Tanpa hak atau melawan hUkum.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golonga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Ad.1).
    Tanpa hak atau melawan hukum.3. menawarkan untuk dijual,menjual ,;membeli,menerima,menjadi perantarajual belismenukar atau menyerahkan narkotika golonga memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman.Pembuktian :Ad.1).
    :Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmemutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini tentang:a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;Cc. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang
    Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapanatau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepadaKetua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Vide Pasal 79KUHAP).2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentianpenyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau PenuntutUmum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua PengadilanNegeri dengan menyebutkan alasannya (Vide Pasal 80 KUHAP).3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-02-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 10 April 2023 — Pemohon:
1.MARYAM
2.MURI ANDESTA
Termohon:
BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
5 — 4