Majelis HakimBanding dalam memutus perkara di atas didasari oleh pendirian bahwaputusan Judex Facti adalah salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut :9.1 Bahwa dalam Surat Dakwaan Kesatu, tidak dicantumkan secarategas bahwa delik tersebut dilakukan "oleh" atau "atas nama" suatuBadan Hukum, ex Pasal 15 (1) (2) UndangUndang Nomor 7/1955,sehingga secara yuridis hal ini diartikan bahwa delik tersebutdilakukan oleh Terdakwa secara pribadi, bukan oleh atau

atas namasuatu Badan Hukum;9.2 Bahwa menurut Berita Acara Persidangan ternyata delik yangdidakwakan itu dilakukan oleh suatu Badan Hukum sebagaimanaSurat Perjanjian Kerja Sama dengan kop surat Dinas PendidikanPemuda dan Olah Raga disebutkan bahwa pihak pertama yaitu H.Hal. 16 dari 29 hal.

Rusman selaku KetuaKKPS Kabupaten Blora dengan Joko Ahmad Mudufar yangmenggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS);9.5 Bahwa dengan alasan ini, Terdakwa secara pribadi tidak terbuktibersalah melakukan delik dalam Dakwaan Kesatu;10.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Jo.

bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusanHal 19 dari 31 hal, Putusan Perkara No. 05/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Yk.adalah surat dakwaan dan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan,karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah faktafaktahukum di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari delik

(delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000, (delapanmilyar Rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telahberkembang pendapat yang menyatakan bahwa barangsiapa atau setiaporang bukan merupakan unsur atau delik, akan tetapi ada pendapat lain yangmenyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang adalah merupakan unsur.Dewasa ini MA menerima kebenaran dari kedua pendapat tersebut, sehinggaMajelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa barangsiapaatau

setiap orang bukan merupakan unsur dan suatu delik, dengan demikianunsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah sebagai berikut : 1.

Umum, oleh karena fakta yang terungkap di persidangan telahternyata membuktikan jika Narkotika jenis sabu tersebut dimiliki dan dikuasaioleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsurmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ini tidakterbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu delik

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair iniadalah sama maksudnya dengan unsur Setiap Orang sebagaimana dalamdakwaan primair, maka untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini,segenap pertimbangan hukum tentang unsur "Setiap orang sebagaimana telahdipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur delik dalam dakwaan primair,dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini telahterbukti

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum* dalamdakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur Tanpa Hak atauMelawan Hukum sebagaimana dalam dakwaan primair, maka untuk singkatnyauraian pertimbangan putusan ini, segenap pertimbangan hukum tentang unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalamuraian pembuktian unsur delik dalam dakwaan primair, dianggap telah termuatdan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, sehingga

Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2019/PN Snt.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salahsatu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secarakeseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Kitab Undangundang Hukum Pidanapenadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undangundang Hukum Pidanadigabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal darikejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai degan katakata patut dapatmengetahui

Dengan kata lain disebut jugadelik pro parte dolus pro parte culpa (separuh sengaja dan separuh kelalaian),oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena denganadanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. tidak perlu barangitu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asalbarang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapatmenyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah

akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaan alternatif, yaitu :Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam363 ayat (1) ke4 KUHPidana, ATAUKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa karena bentuknya alternatif, maka Majelis Hakimdapat memilihn dan menentukan delik

dakwaan mana yang akandipertimbangkan terlebin dahulu sebelum delik dakwaan lainnya, apabiladakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkanlagi, namun sebaliknya, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap serta SuratTuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim pertamapertama akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yangunsurunsurnya sebagai

SatochidKartanegara, SH adalah Seseorang yang berkehendak untuk melakukansesuatu delik tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untukmelakukannya, dengan ketentuan bahwa orang yang disuruh itu harus orangyang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndangNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 BarangTanpa Hak atau melawanMenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golonganMenimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsurunsurtersebut;Ad.1.Unsur Barang Siapa;16Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud adalah setiaporang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik

yang dapat dianggapsebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung atasperbuatannya; 22222222292 ===Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan selakuterdakwa yang bernama SAIFUL ANWAR Bin H.RANING dan menurut pemeriksaandipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitasterdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehinggatidak terjadi error in persona;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan

, ternyata terdakwa adalahmampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadidipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya danlagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan pada diri terdakwa tidakdikemukakan adanya halhal yang menghapuskan pidana;Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindakpidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhisemua unsur delik yang bersangkutan;Ad.2.

Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalamhukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibansebagai rumusan formil Suatu delik yang diatur dalam undangundang;Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemensubjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensidari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaituTerdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumkarena

itudengan melawan hukum.Pengertian mengambil dalam unsur ini tidak berarti bahwa sesuatu barangdimaksud sudah harus dikuasai secara sempurna oleh seseorang akan tetapi apabilabarang tersebut sudah saja berpindah tempat dari tempat semula yang sengajadilakukan oleh seorang pelaku sebagai perwujudan niat untuk memiliki atau menguasaitetapi tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang sah, maka pengertian mengambiltelah terpenuhi, apalagi bila sesuatu barang dimaksud sudah sepenuhnya dalamkekuasaan pelaku delik

;halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 30/Pid.B/2017/PN.Pbr.Sementara penegasan tentang maksud akan memiliki barang itu denganmelawan hukum diartikan bahwa dalam diri sipelaku delik telah nyata kalau perwujudanniat untuk menguasai dan memiliki sesuatu barang yang telah diambilnya tersebutsecara yuridis formil maupun materil dilakukan secara melawan hukum karenasesungguhnya lanya tidak ada hak untuk itu atau tidak memiliki izin dan persetujuandari pemilik yang sah;Menimbang, bahwa dari keterangan

Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.Bahwa selanjutnya dengan mencermati rangkaian keterangan para saksi danTerdakwa yang merupakan bahagian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telahnyata dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan untuk mengambil danmenguasai barangbarang milik saksi Mita Putri Sari tersebut tidaklah dilakukansendirian akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa secara bersamasama dengan AzizulHakim walaupun peranan masingmasing mereka dalam melakukan delik

Yang mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:Ad.1.Barang Siapa;Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud adalah setiap orangtermasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagaipelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung atas perbuatannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan selakuterdakwa yang bernama ADHAM MUHAMMAD

bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalahmampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadidipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnyadan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan pada diri terdakwa tidakdikemukakan adanya halhal yang menghapuskan pidana; Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindakpidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwamemenuhi semua unsur delik

Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 atau Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangtundang RI No. 35tahuna 2009 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka majelis akan mempertimbangkan setelah mempelajari berita Acarapemeriksaan, dakwaan Kesatu sebagai dakwaan yang menurut pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Medan terbukti dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal 114 ayat

dalamBerita Acara persidangan telah terbukti bahwa keberadaan' terdakwa bersamaHAMDAN, FASIAL di dalam kamar nomor 23 penginapan Sabena adalah hasilkesepakatan bersama karena terdakwa bersama temantemannya menunggu saksiHERIYADI yang akan membeli shabushabu dari terdakwa dan temantemannya ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjadi perantarajual beli narkoba telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan hukum seperti tersebutdiatas, maka seluruh unsur delik

tahun 2009 sebagai dasar dakwaan kesatu telah terpenuhi, makadakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu terdakwaharus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebutdalam dakwaan kesatu dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada orang pelaku, maka akandipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni adanya perbuatan pidana dan adanyasyarat kesalahan ;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik

Sianturi, SH,*:Bahwa pada dasarnya delik ini adalah delik sengaja, kecuali untuk barang barang tertentu (tersebut pasal 409) yang digunakan untuk umum.

Dengan demikian, maka Surat Dakwaan tidak boleh tidak, harus memuaturaian atau rumusan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secaratepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan undangundang yang didakwakan terhadap terdakwa. 21Lebih lanjut, mengenai syarat materiil dalam Surat Dakwaan terdapat jugadalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:SE004/1A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yakni

(4) KUHAP dasarMajelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkanputusanan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslan memenuhi seluruh rumusanunsur dari delik

diterapkan pada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Gunaadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesian telahberkembang pendapat yang menyatakan bahwa barang siapa atau setiaporang bukan merupakan unsur dari Suatu delik

serta ada pendapat lain yangmenyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang adalah merupakan unsur.Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebutsehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwabarang siapa atau setiap orang bukan merupakan unsur dari Suatu delik,Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kkadengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RINomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut

Pelaku, yaitubarang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusanperumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorangyang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapimenyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang turut melakukan, menurutajaran Prof.

Suatu bentuk turut melakukan (mededaderschap) terjadiapabila beberapa orang bersamasama melakukan delik;Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut sertamelakukan ini tiaptiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utamaadalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu.Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

kaki sebelahkiri dan pada waktu kejadian Terdakwa sedang dalam kondisi kelelahan,keadaan sedemikian itu. menurut hukum, dikwalifisir sebagaikelalaian/kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korbanluka berat ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ini, telah pulaterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik

ARITONANG daridalam mobil Bimbar kemudian dibawa ke Rumah Sakit ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kecelakaan lalu lintas a quo, bukanSaja hanya menyebabkan orang luka berat, tetapi juga menyebabkan rusaknyakederaan atau barang, sehingga unsur Yang karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ataubarang ini, telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik

dalam Pasal 310 ayat(1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telahterpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar DakwaanKedua Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, ternyataseluruh unsur delik dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang

toelichting) telah mengartikan opzettelijk plegenvan een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai het teweegbrengen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarangsecara diketahui dan dikehendaki;Menimbang bahwa, dalam teori kesengajaan dikenal dua teori yaitu teorikehendak (wilstheory) dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itumenghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, jadi dalam diri orang tersebut adakehendak untuk mewujudkan unsurunsur delik

PID.B/2015/PN.TgtMenimbang bahwa, teori yang kedua adalah teori pengetahuan /membayangkan(voorstelling theory) yang dalam theori ini disebutkan sengaja adalah dapatmembayangkan akibat dari suatu perbuatan, kesamaan dari kedua teori tersebut adalahadanya kehendak dari pelaku;Menimbang bahwa, menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatuperbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatantersebut memenuhi semua unsur yang yang terdapat dalam rumusan suatu delik

wederechtelijkheid dalam arti material, apakahsuatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat wederechtelijkheid atau tidak,masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuanketentua hukum yangtertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut azasazas hukum umum dari hukumyang tidak tertulis (Dasardasar Hukum Pidana Indonesia , Drs P.A.F Lamintang S.H,penerbit Sinar Baru Bandung);Menimbang bahwa, menurut Hezenwinkel Zuringa perkataan wederechtelijkitu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik

Tegasnya, walaupunbenda yang sebagian milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhikualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milikHalaman 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN.

yaitu tentang, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARAMELAWAN HUKUM ;Menimbang, bahwa tentang pengertian, DENGAN MAKSUD, makaterminologi dengan maksud atau sengaja atau opzet haruslah ditafsirkansebagai opzet dalam arti sempit atau opzet als oogmerk saja karena opzettersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinyasendiri secara melawan hak ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalammenerapkan delik

pencurian unsur delik berupa memiliki barang secaramelawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa,Halaman 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2016.

Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah rumusanformil suatu delik yang diatur dalam undangundang ;Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemensubyektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi darirumusan subyektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwasebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwatelah melakukan suatu tindakan pidana ;Menimbang, bahwa di persidangan

Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalahrumusan formil suatu delik yang diatur dalam undangundang ;Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemensubjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensidari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaituTerdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;Menimbang, bahwa di persidangan

Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar;dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah, maka selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagaiberikut:Unsur Ke1 : Setiap Pelaku Usaha PerkebunanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan padaunsur ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 39Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah setiap usaha yang menghasilkanbarang

Perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 17 dari 22adalah lahan untuk kegiatan usaha perkebunan, maka terpenuhilah apa yangdikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnyabagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur Membuka Dan/Atau MengolahLahan Dengan Cara Membakar telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telahmemenuhi seluruh rumusan unsur delik

Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut,secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatuperistiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapatmembantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan danpertimbangkan dalam tiaptiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yangdidakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik

Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang meliputiseluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, yang dalam hal ini yaitu unsursecara melawan hukum.

pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;Ad.3. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan sesuatuMenimbang, bahwa kata penghubung atau yang digunakan untukmenghubungkan kata atau frasa yang terdapat pada unsur ketiga memiliki artibahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsurterpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan tujuan dari pelaku dalammelakukan perbuatannya yang dirumuskan dalam delik

lain Ssupaya melakukan sesuatu telah terpenuhi;Ad.4. dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancamankekerasanMenimbang, bahwa kata penghubung atau yang digunakan untukmenghubungkan kata atau frasa yang terdapat pada unsur keempat memilikiarti bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari subunsur terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang merupakan carapelaku melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam delik