Ditemukan 27348 data
138 — 255
Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan benda benda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.b. Menerima masukan dari masyarakat' tentang lokasi tanahsekolah tahun 2007.c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghak diatasnya akan dilepaskan atau diserahkan sertadokumen yang mendukungnya.d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalamtentang kondisi tanah sekolah.e.
Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.b. Menerima masukan dari masyarakat tentang Jlokasi tanahsekolah tahun 2007.26Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghak diatasnya akan dilepaskan ~ atau diserahkan sertadokumen yang mendukungnya.d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalamtentang kondisi tanah sekolah.e.
Bahwa Surat Keputusan Nomor : 590/372 a Disdik tanggal 31Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian CalonLokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 berisi tentang tugas TimPengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 antaralain yaitu) mengadakan penelitian dan inventarisasi atastanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang adakaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukumtanah yang hak diatasnya akan dilepaskan atau diserahkanserta
PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yangkemudian telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun2006.Bahwa Surat Keputusan Nomor : 590/372 aDisdik tanggal 31Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon LokasiTanah Sekolah Tahun 2007 berisi tentang tugas Tim PengkajianCalon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 antara lain yaitumengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan
103 — 25
SMAN ICiomas, sebesar Rp. 638.600.000, ( enam ratus tigapuluh delapan juta enam ratus ribuDengan demikian tidak ada satu saksi maupun alatbukti yang sah melalui faktafakta yang terungkapdalam persidangan yang secara nyatanyata danmeyakinkan menunjukkan adanya perbuatan melawan hukummateril yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimanadidakwakan oleh saudara Penuntut Umum.Oleh karena tidak didukung oleh alat bukti yangcukup, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan hukum ( vrisjpraak ) atau dilepaskan
Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum( vrijspraak ) atau dilepaskan dari segala tuntutanhukum ( ontslag van rechtvervolging ). 5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat danmartabatnya di masyarakat.6.
,M.Si (terdakwa dalamberkas perkara terpisah), dengan tugas tugassebagai berikutMengadakan penelitian dan inventarisasi atastanah, bangunan, tanaman dan benda benda lainyang ada kaitannya dengan tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan.Menerima masukan dari masyarakat tentang lokasitanah sekolah tahun 2007.Mengadakan penelitian mengenai status hukumtanah yang hak diatasnya akan dilepaskan ataudiserahkan serta dokumen yang mendukungnya.Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah danmendalam tentang
Mengadakan penelitian mengenai' status hukum tanahyang hak diatasnya akan dilepaskan atau diserahkanserta dokumen yang mendukungnya.Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalamtentang kondisi tanah sekolah.Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadapemegang hak atas tanah mengenai rancana dan tujuanpengadaan tanah tersebut.adMengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atastanah dan Instansi Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah yang memerlukan
Keputusan Nomor : 590/372aDisdiktanggal 31 Januari 2007 tentang Pembentukan TimPengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun = 2007.Bahwa Surat Keputusan Nomor se: 590/372aDisdiktanggal 31 Januari 2007 tentang Pembentukan TimPengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 berisitentang tugas Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah SekolahTahun 2007 antara lain yaitu mengadakan penelitian daninventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknyaakan dilepaskan
167 — 75
kembali melepaskantembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arahkerumunan warga dengan posisi menembak berdiri danPosisi warga berada disekitar pertigaan Goronggorongyang berjarak lebih kurang 10 (Ssepuluh) meter sambilmembawa senjata tajam dan posisi Saksi4 masih beradadidepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua)meter dibelakang Terdakwa1 dan situasi dipertigaanGoronggorong maupun disamping bengkel cukup gelap,lalu Saksi4 sempat melihat seorang warga jatuh akibatterkena tembakan yang dilepaskan
melepaskantembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arahkerumunan warga dengan posisi menembak berdiri danPosisi warga berada disekitar pertigaan Goronggorongyang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambilmembawa senjata tajam dan posisi Saksi4 masih beradaee.ff.gg.hh.21didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua)meter dibelakang Terdakwa1 dan situasi dipertigaanGoronggorong maupun disamping bengkel cukup gelap,lalu Saksi4 sempat melihat seorang warga jatuh akibatterkena tembakan yang dilepaskan
kembali melepaskantembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arahkerumunan warga dengan posisi menembak berdiri danPosisi warga berada disekitar pertigaan Goronggorongyang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambilmembawa senjata tajam dan posisi Saksi4 masih beradadidepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua)meter dibelakang Terdakwa1 dan situasi dipertigaanGoronggorong maupun disamping bengkel cukup gelap,lalu Saksi4 sempat melihat seorang warga jatuh akibatterkena tembakan yang dilepaskan
97 — 49
padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delikdalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana; maka terhadapterdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. oleh karenanyaterdakwa harus dilepaskan
dari segala tuntutan dan dakwaan (ontslag van allerechtsvervolging) ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan dan dakwaan (ontslag van alle rechtsvervolging) maka Putusan Majelis65Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat pertama tidak dapat dipertahankanoleh karenanya harus dibatalkan dengan amar putusan dibawah ini ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat dan martabat terdakwa harusdipulihkan;Menimbang
bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara ;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yangbersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI:e Menerima
111 — 38
tertulis tertanggal 05 April 2012 yang isinya pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1Bahwa, terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 4 pada halaman 4 yangmenyatakan tanah Penggugat I pada bagian belakang dengan luas 467 M2 dantanah Penggugat I di bagian belakang dengan luas 662 M2 berasal dariTergugat VBahwa , BENAR tanah Para Penggugat yang berada di bagian belakang yangsekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan luas 1.129 M2dibeli dari Tergugat V.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan
haknya kepada Para Penggugatdengan luas tersebut diatas , dasar kepemilikan tanah milik Tergugat V adalahSertipikat Hak Guna Bangunan No. 2930 tanggal 6 September 2005 diterbitkanoleh Tergugat II.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan kepada Penggugat I melaluiNotaris Melani Mainsye Hambali,SH Notaris di Balikpapan yaitu pada tanggal29 Nopember 2005 dengan Akta jual Beli Nomor : 1389/2005 seluas 470 M2( Empat Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi ) dengan Dasar Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan
Kemudian Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui TergugatIl dan berubah menjadi atas nama Penggugat I dan Hak Guna Bangunantersebut berubah menjadi No.3584/KelurahanGunung Bahagia ..........7475Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus 2006.4 Bahwa, Kemudian sisa tanah milik Tergugat V dilepaskan kepada Penggugat IIseluruhnya seluas 662 M2 (Enam Ratus Enam Puuh Dua Meter Persegi ) jugamelalui Notaris yang sama pada tanggal 29 Nopember 2005 dengan Akta jualBeli Nomor
Kemudian Hak Guna Bangunan No.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui Tergugat III dantelah berubah menjadi atas nama Penggugat II dan Hak Guna Bangunan tersebutberubah menjadi No.3583/Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus2006 .Bahwa, tanah milik Tergugat V yang telah dilepaskan kepada Para Penggugat(menjadi obyek sengketa bagian belakang ) benar terletak di jalan MTHaryono Dalam dahulu masuk diwilayah Rt.75 Kelurahan Gunung bahagiasekarang menjadi Rt. 84 Kelurahan Gunung
22 — 3
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
7 — 1
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
11 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
19 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
9 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
28 — 8
bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
14 — 1
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.PdgMlacdI w> ule prate rwlaoll i, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
21 — 7
u aldlarar muqoddam ala jalb almashalth, bahwa menghindari suatu Kemadaratan harus lebih dikedepankandan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Hakimpahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklahdilakukan
13 — 8
Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan20 Desember 2013 di Mega MendungMenimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati keduabelah pihak, dipandang sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinansebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
14 — 7
dengan kaidah Fikih yang berbunyi:MlacdI ul> ole prio rwlaoll i, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
9 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: 5 JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
8 — 0
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
20 — 4
Wb sl y Uawoe cheArtinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, makasesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon,ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakanjalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebihkompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebasmenentukan jalan hidup
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 74 K/MIL/2013Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer ditolak, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan darituntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo Pasal 189 ayat (2)UndangUndang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer padaOditurat Militer IIl09
20 — 3
Dalam perkara ini yang menjadisubyek hukum adalah para terdakwa yaitt ACHMADI NUGROHO bin SARIP, Darihasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yangdisebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadiadanya kesalahan orang/ Subyek hukum (error in persona), dan disamping itu terdakwatelah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpunyang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnyasebagai