Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut

memiliki SIPI dan ternyata KapalPenangkap Ikan KM KNF 7725 yang dinahkodai oleh Terdakwa tidak memilikiSurat Ijin Penangkapan Ikan pada saat menangkap ikan di wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Nomor 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk yang dibuat oleh Paniterapada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri yang menerangkan,bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Oktober 2016 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan

92 jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) joPasal 27 ayat (2) jo Pasal 79 jo Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 102 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tersebut

juta rupiah) dan saksi IsmailEksan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhansebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp250,00 atau setidaktidaknya lebih dari Ro2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHPidana juncto Pasal 64 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Putusan Nomor 1234 K/PID/2016Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Limboto tersebut;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 23

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Palembang, tersebut

PUTUSANNomor 842 K/Pid/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutusperkara Terdakwa:Nama : H.

berikut:Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;atauDakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;atauDakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;atauDakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Plgyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Palembang pada tanggal 18Mei 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebutdiucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalembang pada tanggal 25 April 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembangpada tanggal 18 Mei 2018.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Masamba tersebut

PUTUSANNomor 220 K/PID/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, telah memutus perkaraTerdakwa:Nama : IRAWAN alias WAWAN bin HAERUN;Tempat Lahir : BoneBone;Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/18 Desember 1989;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun KopiKopi, Desa Banyuurip, KecamatanBoneBone, Kabupaten Luwu Utara;Agama : Islam;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassarkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal187 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal170 ayat (1) KUHP;DANKETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 374/Pid.B/2015/PNMksyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Masamba mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2015 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Masamba tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Makassar pada tanggal 21Agustus 2015;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telahdiucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMasamba pada tanggal 27 Juli 2015 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2015 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar padatanggal 21 Agustus 2015.

tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

PUTUSANNomor 762 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telahmemutus perkara Anak:Nama : TERDAKWA ANAK;Tempat Lahir : Makassar;Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 28 November 2000;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kota Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : SwastaAnak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2019Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMakassar tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan pelaku Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotikajenis shabu, sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak TERDAKWA ANAK denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan, denganperintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan

tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 November2018 Nomor 103/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mks, yang dimintakan bandingtersebut; Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini dalamkedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Pid.SusAnak/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Penuntut Umumpada Kejaksaan

Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20Desember 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMakassar pada tanggal

UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tersebut;

PUTUSANNomor 951 K/Pid/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi, telah memutus perkaraTerdakwa:Nama > LINDA ULI MUNTE;Tempat Lahir : Pulo Giring;Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/24 November 1969;Jenis Kelamin : Perempuan,Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal :Dusun Huta Ginjang, Desa Tualang,Kecamatan Siempat Nempu Hulu,Kabupaten Dairi:Agama : Kristen;Pekerjaan

: Petani;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalangkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu. : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;AtauKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDairi tanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:Menyatakan

Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatpengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor /7/Kas/Akta.Pid/2020/PN.SDK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2020 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan

Negeri Dairi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 16Juni 2020;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi padatanggal 28 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanHalaman 3 dari 6 hal.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut

setidak tidaknyasekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 18/Akta PidTipikor/2016/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwapada tanggal 22 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAmbon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2016 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981)juncto Pasal 244 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNomor 8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon tersebut tidak dapat dimintakan banding, makaterhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPjuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut

., Asper KSKPH Kangean Barat Dwi Joko Purnomo danpihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp7.601.971,00 (tujuh juta enamratus seriou sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumenep tanggal 02 Maret 2016 sebagai berikut

yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sumenep telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juni 2016 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sumenep pada tanggal 01 Juni 2016 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan

biayaperkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun2013, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Meureudu tersebut;

Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 Nomor SR0267/PW.01/5/2013 tanggal 19 Juni 2013;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Rekening koran tahun 2011;Untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Ir.Hanief Ibrahim, ME bin Ibrahim dan Terdakwa II Usman bin Nyak Umar Itam; Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.SusTPK/2014/PNBna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal24 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu mengajukanpermohonan kasasi

terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2014 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Juli 2014;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu padatanggal 10 Juni 2014 dan Penuntut

1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut

berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat)gram yang diperiksa atas nama Terdakwa Endang Wahyuni adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 61 lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Kisaran tanggal 27 November2013, Nomor : 366 / Pid.B / 2013 / PN.Kis, yang dimintakan bandingtersebut; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi oleh Penuntut UmumNomor : 37/Akta.Pid/2014/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2014Penuntut Umum pada Kejaksaan

pemeriksaanurine Terdakwa padahal secara terang benderang diterangkan olehTerdakwa bahwa dirinya membeli dan memiliki narkotika untuk tujuandigunakan, dan benar pada malam sebelum Terdakwa ditangkap telahmenggunakan shabu tersebut;Bahwa kecurangan berikut yang dilakukan oleh aparat hukum yaitu pihakkejaksaan tidak bertindak secara objektif, jujur dan professional karena tidakmerumuskan ketentuan bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35Tahun 2009 dalam dakwaannya;Bahwa kelihatan baik polisi maupun pihak kejaksaan

penjara selama 4 (empat) tahun dandenda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajellis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut

PUTUSANNomor1071 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksaperkarapidana khususpadatingkatkasasiyang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telahmemutusperkaraTerdakwa:Nama lengkap : MUHAMMAD HASBIH NASUTION;Tempat lahir : Tanjung Balai;Umur/Tanggallahir : 42 tahun/ 7 Oktober1974;Jeniskelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Il, Desa Pulau Tanjung, KecamatanTeluk Dalam, Kabupaten Asahan;Agama : Islam;Pekerjaan

: Wiraswasta;Terdakwatersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisarankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal60 Ayat (1) huruf f Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAsahantanggal

No. 1071 K/PID.SUS/2018Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Kisyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal

31Januari 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan padatanggal 17 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31Januari 2018.

No. 1071 K/PID.SUS/2018 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu,tanggal 1 Agustus 2018,oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., Hakim Agung yangditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis, Dr. H. EddyArmy, S.H., M.H. dan Dr. H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM Pada KEJAKSAAN NEGERI GOWA tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI KARO tersebut

PUTUSANNomor 2246 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo telahmemutus perkara Terdakwa:NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanHENDRO PRATO TARIGAN alias PATRO;Sukanalu;34 tahun/5 Januari 1984;LakilakiIndonesia;Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe,Kabupaten Karo;Islam;Wiraswasta;Terdakwa tersebut ditahan

No. 2246 K/PID.SUS/2018Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKaro tanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut:1.

membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/Akta.Pid/2018/PNKbj yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe,yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Karo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan

Negeri Karo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Juli2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo padatanggal 6 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonankasasi pada tanggal 16 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima diHal. 5 dari 9 hal.

) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;

PUTUSANNomor 819 K/Pid.Sus/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh,telah memutus perkara Terdakwa:NamaTempat Lahir: RIO SATRIA panggilan RIO;> Payakumbuh;Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/17 April 1978;Jenis Kelamin: Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat TinggalAgamaPekerjaan: Jalan Jendral Sudirman Nomor 38, LingkunganBaru, Kelurahan Kapalo Koto

Sus/2021Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPayakumbuh tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat danuntuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.K/2020/PN.Pyh yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2020Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut:Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid.Sus/2021Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2020 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan

Negeri Payakumbuh tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh padatanggal 24 September 2020;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuhpada tanggal 11 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 18 September 2020 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangHalaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid.Sus/2021Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT tersebut

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut;

PUTUSANNomor 1135 K/Pid/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkaraTerdakwa :Nama : JAPAR LUKMAN bin LUKMAN;Tempat Lahir : Keningau;Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/16 April 1999;Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal Jalan Seranai Ill RT 20 Kelurahan JuataPermai, Kecamatan Tarakan Utara, KotaTarakan;Agama : Islam

dalam Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)Juncto Pasal 229 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;atauDakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2018/PN.TAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2018, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tarakan pada tanggal 1Oktober 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut telahdiucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTarakan pada tanggal 21 September 2018 dan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tarakan tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal21 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 1 Oktober 2018.

Putusan Nomor 1135 K/Pid/2018MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan padatingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem tersebut;

PUTUSANNomor 746 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, telah memutusperkara Terdakwa:Nama : TERDAKWA ANAK ;Tempat Lahir : Karangasem ;Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/18 Juni 1998 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan =: Indonesia ;Tempat Tinggal : Kabupaten Karangasem ;Agama : Hindu ;Pekerjaan : Buruh bangunan ;Terdakwa tersebut tidak

Nomor 746 K/Pid.Sus/2017Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN Amp.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Karangasem mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Karangasem tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura

pada tanggal30 Januari2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasempada tanggal 19 Januari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 Januari2017.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu tersebut