Ditemukan 78025 data
BANG TANG
55 — 12
M E N E TA P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada akta kelahiran (Akte Van Geboorte) Nomor 607 tanggal 02 Juli 1949 yang semula bernama : BANG TANG untuk diubah menjadi SURIYANTI;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus
1.IWAN HERMAWAN
2.SHEPTIANI
44 — 11
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari Muhammad Nadhier Asshidqie menjadi Rexa Prayata Hermawan ;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya
suhilman
38 — 8
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Sulthan Sulaiman menjadi Muhammad Raihan;
- Memerintahkan Kepada Pemohon agar melaporkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4.
1.FIRMANSYAH
2.IMAS SAROPAH
36 — 10
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama orang tua dari Empir menjadi Firmansyah ;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya
ZAFA WAHYU WULANDARI
17 — 0
WAHAB dan KHUSNUL MARAH pada akta kelahiran pemohon nomor: 474.1/8496/2003 tidak mengikat menurut hukum
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama orangtua pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: 474.1/8496/2003 tercatat nama orangtua ayah ABD.
67 — 0
Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 3321.AL.U.2010.2839, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang semula nama ibu tertulis RINI, diperbaiki menjadi RINI HANDAYANI;3.
ADJID
29 — 12
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No.
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menerima permohonan pencabutan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut;- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa KURDI bin (Alm) NOOR AINI tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT BJM tanggal 22 April 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Blntanggal 8 Maret 2021 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada
87 — 0
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor :50/Pid.B/2023/PN Tob, tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana dan status penahanan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Adriyani Balaha alias Askia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;Menjatuhkan pidana kepada
YEYEN MALINZA
20 — 16
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLI2006200818620 atas nama Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur menjadi lahir di Tanjung Kemala;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan
10 — 2
Mengubah nama Pemohon I P1, Tempat tanggal lahir XXX 25 th dan Tempat tanggal lahir Pemohon II Kedungrojo, 31-7-1961, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 157/51/1975, menjadi nama Pemohon I P1, Tempat tanggal lahir Tuban 25 Mei 1953 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II Tuban 15 September 1961;3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban ;4.
Mengubah nama Pemohon P1, Tempat tanggal lahir XXX 25 th danTempat tanggal lahir Pemohon Il Kedungrojo, 3171961, sebagaimanatercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 157/51/1975, dirubah menjadinama Pemohon P1, Tempat tanggal lahir Tuban 25 Mei 1953 dan Tempattanggal lahir Pemohon Il Tuban 15 September 1961;3.
Mengubah nama Pemohon P1, Tempat tanggal lahir XXX 25 th danTempat tanggal lahir Pemohon Il Kedungrojo, 3171961, sebagaimanatercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 157/51/1975, menjadi namaPemohon P1, Tempat tanggal lahir Tuban 25 Mei 1953 dan Tempattanggal lahir Pemohon Il Tuban 15 September 1961 ;3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatatersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban ;4.
MARIATI
42 — 0
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan perobahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis MARIATI dirobah menjadi NURBAITI sesuai dengan Akta Nikah Pemohon sah secara hukum ;
- Mengijinkan PEMOHON untuk mengubah nama PEMOHON pada seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas PEMOHON termasuk pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya tertulis MARIATI diganti menjadi NURBAITI, di Dinas
EDUARD PARLINDUNGAN HUTABARAT
19 — 0
M E N E TA P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon nomor 1671-LU-29112017, tanggal 29 Nopember 2017 dari nama anak Pemohon Kevin Gian Lemuel menjadi Kevin Gian Lemuel Hutabarat.
Ir. Heri Dwi Basuki, MM
Tergugat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, RRCR Region II Sumatera 2
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
85 — 14
., Hakimpada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang diikuti dengan perbaikan surat gugatanpada tanggal 18 Maret 2021 dengan mengubah posita dan petitum sebagaiberikut:e Pada Surat Gugatan Awal terdiri dari 21 angka posita kemudiandiubah menjadi 39 angka Posita;e Pada Petitum Awal terdiri
Bahwa terlebih dahulu Tergugat sampaikan tanggapan terkait adanyaperubahan / perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat padatanggal 18 Maret 2020 dalam agenda sidang Pembacaan Gugatan,dengan penjelasan sebagai berikut :a.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan:Penggugat berhak untuk mengubah atau membatalkan catatannyasampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah ataumenambah pokok gugatannya.Bahwa jangkauan kebolehan perubahan dan pengurangan suratgugatan tersebut telah diatur dalam
Pasal 127 Rv, yang manabatasannnya adalah tidak boleh mengubah atau menambahpokok gugatan.Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pat.G/2020/PN PigC.Bahwa Yahya Harahap, ahli Hukum Acara Perdata Indonesia,berpendapat bahwa pengertian pokok gugatan secara umum adalahmateri pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadianmateriil gugatan.
Pasal 127 Wetboek op de Burgerlijike Rechtvordering termuat dalamStaatsblad No. 52 Tahun 1847; Pasal ini berbunyi: Penggugat berhakuntuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkaradiputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Buku Il Edisi 2007 , Mahkamah Agung RI, 2005,halaman 58; Buku Pedoman dalam Buku II ini mengatur tentangperubahan gugatan sebagai berikut:a.
Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidakbertentangan dengan asasasas hukum acara perdata , tidakmengubah atau menyimpang dari kejadian materil (Pasal 127 RV:Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasatdari gugatan)c.
7 — 2
Putusan No.920/Pat.G/2019/PA.Nphnafkah bathin (kasin sayang perhatian) serta biaya pendidikan dankesehatan;Pasal 3Bahwa terhadap kesepakatan sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2,Pemohon akan mengubah permohonan cerai talak dengan memasukkankesepakatan tersebut dalam perubahan permohonan;Pasal 4Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan perceraiankepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;Pasal 5Bahwa beban kewajiban Pemohon berupa nafkah iddah dan mutahsebagaimana yang tersebut dalam Pasal
Bahwa yang dimaksud nafkah Pemohon terhadap anak sebagaimanaPasal 2 ayat (3) adalah nafkah dhohir (makan, papan dan sandang)nafkah bathin (kasin sayang perhatian) serta biaya pendidikan dankesehatan;Pasal 3Bahwa terhadap kesepakatan sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2,Pemohon akan mengubah permohonan cerai talak dengan memasukkankesepakatan tersebut dalam perubahan permohonan;Pasal 4Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan perceraiankepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;Pasal 5Bahwa
110 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa membayar biayaperkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/PID.SUS/2017/ PT.MDN tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut: Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 5 April 2017Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN.Rap yang dimintakan banding sekedarmengenai pidana yang dijatuhkan, sehinga selengkapnya sebagai berikut :1.
dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan Putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut diatas, menurut Penuntut Umum HakimPengadilan Tinggi Medan Tidak menerapkan atau Menetapkan Peraturan HukumTidak Sebagaimana Mestinya, dengan menyatakan Hakim Tingkat Bandingmemutus, mengubah
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 21 Juni 2017, yang mengubah
48 — 14
terdakwa bertemu dengan saksi NawiSugiarso di tempat yang telah disepakati, terdakwa kemudian langsungmembayar sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna biru NopolBD4517EM tersebut kepada saksi Nawi Sugiarso dengan harga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan kwitansipembelian maupun suratsurat kelengkapan sepeda motor tersebut.Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biruNopol BD4517EM tersebut pulang ke rumahnya, dan sesampainya dirumah kemudian terdakwa mengubah
jika sepeda motor tersebutkosongan atau tanpa dilengkapi suratsurat legalitasnya ;Bahwa setelah membeli sepeda motor Yamaha Mio warna biru NopolBD4517EM dari saksi Nawi Sugiarso, terdakwa menyuruh saksiSuparman untuk membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumahnya13dnegan cara menaikinya, sedangkan terdakwa pulang denganmengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya ;e Bahwa setelah sampai dirumah, untuk menghindari kecurigaan daritetangganya, kemudian terdakwa dengan menggunakan besi pakukemudian mengubah
Setelah terdakwamembawa sepeda motor pulang ke rumahnya, untuk menghindari kecurigaandari tetangganya, kemudian terdakwa dengan menggunakan besi pakukemudian mengubah plat nomor sepeda Yamaha Mio Nopol BD4517EMtersebut menjadi nopol AD4517EM, dan terdakwa juga melepas kedua spionkanan kiri dari sepeda motor Yamaha Mio Nopol BD4517EM dan melepasbesi bemper belakang atau pegangan bagian belakang sepeda motor tersebut ;e Bahwa dalam hal ini terdakwa yang sudah mengetahui jika sepedamotor Yamaha Mio
1.Dodhy Aryo Yudho, S.H.
2.Luthfan Al Kamil, S.H.
3.Agatha Bunga, S.H.
Terdakwa:
YUDA Bin ESWANDI
91 — 47
Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebin dulu harus menentukanpilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan faktahukum yang ditemukan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, MajelisHakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 ~ tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke BijzondereStrafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan UndangUndang RepublikHalaman 9 dari 15 Putusan
sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain; Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang amanSupaya jJangan rusak, hilang, dan sebagainya;Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatusenjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yangruncing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewanataudapat merusak bendabenda tertentu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang DaruratNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan bagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang DaruratNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah
88 — 28
atas adalah 50 (lima puluh) butir gotri /mimis dari bahan logam dalam keadaan baik dan berfungsi sebagai pelorsenjata Airsoft Gun .Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Sim4.Barang bukti (BB4) tersebut di atas adalah 1 (satu) tabung gas CO2keadaan baik dan berfungsi sebagai tabung Airsoft Gun sedangkan 1(satu) tabung gas keadaan tidak baik.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal (1) ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun1951 tentang Mengubah
menolak sesuatupermohonan perizinan menurut Ordonantie tanggal 19 Maret 1937(Staatsblaad 1939 Nomor 278) dan Ordonantie tanggal 30 mei 1939(Staatblad 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri / Kepala KepolisianNegara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kKecuali mengenaiperjanjian untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang yang diurus olehmasingmasing departemen angkatan perang sendiri.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (1) ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah
tabung Airsoft Gun sedangkan 1(satu) tabung gas keadaan tidak baik.Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa senjata api yangdimiliki terdakwa telah masuk dalam kategori senjata api, sehingga olehHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Simkarenanya unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dankeyakinan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyatakeseluruhan unsur Pasal (1) ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelisberpendapat bahwa pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa sebagaimanayang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patutsebagai hukuman atas kesalahannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harusdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal (1) ayat (1) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah
334 — 574 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kawasan Berikat Nusantara(Persero) tanggal 24 April 2013 yang mengubah Surat Keputusan DireksiPT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/Halaman 9 dari 86 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/20162012 tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri(PPTl) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT.
Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 24 April2013 yang mengubah Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan BerikatNusantara (Persero) Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang TarifPerpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) DiatasHak Pengelolaan (HPL) PT.
Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 24 April 2013yang mengubah Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara(Persero) No : 021/SKD/DRT. 7.1/03/2012 tentang Tarif PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Di Atas Hak Pengelolaan(HPL) PT.
Kawasan Berikat Nusantara(Persero) tanggal 24 April 2013 yang mengubah Surat Keputusan DireksiPT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri(PPTl) Di Atas Hak Pengelolaan (HPL) PT.