Ditemukan 18146 data
16 — 10
Ambo Side bin Side,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telahhamil 3 bulan, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohontelah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohondan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon
29 — 7
Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakanimplementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Dalamhal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapathakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang
11 — 7
Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama Jumella bin Parewa dan Mursalin bin Ali, ternyata keterangansatu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkanbahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka,anak Pemohon dan calon isterinya menjalin hubungan yang begitu akrabkarena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 1 bulan, keluargaPemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarahdan mufakat
108 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonankasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissentingopinion dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangHal. 15 dari 21 hal. Put.
HJ. RASIMAH
Tergugat:
1.NIRMIATI HUSAINI
2.HUSAINI
3.LISMAWATI
4.DANIEL
5.DORI SAPRIADI
6.RAMADAN
7.DENI
8.EFENDI
9.DINA NURHAYATI
52 — 3
tanah tersebut kepada pihak mana pun juga;Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah (Objek Perkara) tersebutsudah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Sanir Hamid (Alm) Suamidan ayah dari Tergugat II, Penggugat dan keluarganya sudah berusahamelakukan Mediasi dengan Pihak Tergugat dengan di fasilitasi olen BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci, pihak yang hadir saatmediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut hanya Tergugat ,namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil kata mufakat
69 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tinggalnya maka tentu Terdakwa sudah harus menolak; Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, bahwa terdapat cukup alat buktibahwa Terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, sebaliknyatidak terdapat cukup bukti yang mendukung keterangan Terdakwa bahwadirinya tidak bersalah;Atas dasar hal tersebut kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
65 — 18
BagiMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, maka dengan sendirinya permohonan sita harta bersama(Marital Beslag) dinyatakan pula tidak dapat diterima;Dissenting OpinionMenimbang, bahwa dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaNanang Soleman, S.H.l, mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion)sebagai berikut : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat
13 — 3
didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan saksi, dan memeriksa barang bukti ;Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor Penuntut Umum tanggal 14Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri LubukPakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagaiberikut:1.Menyatakan terdakwa Sahrial als Boncel bersalah melakukan tindak pidana secaratanoa hak atau melawan hukum mufakat
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikansecara musyawarah mufakat dengan Tergugat , II dan III akan tetapitidak ada penyelesaian dari Tergugat tersebut;.
35 — 6
Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PA.PnjMenimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan itu, Penggugat danTergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhimaksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan sengketa penguasaananak/hadhanah diselesaikan secara musyawarah mufakat dan secarakekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuanPeraturan
107 — 18
Surat tersebut juga disampaikan kepada Mediator padasaat mediasi dilakukan (foto copy terlampir) ;veceeeeeeeeee UKE T1Bahwa kemudian Mediator pada Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta telahberupaya menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat namuntidak tercapai kesepakatan.
17 — 7
orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan sudahberjalan kurang lebin 2 (dua) tahun menjalin asmara yang sangat akrab,keduanya sering pergi keluar malam sehingga orang tua para Pemohon merasamalu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi fitnah,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
56 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan UndangUndang 13 Tahun 2003, Pasal 94 jo Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang telah dirubah dengan keputusanMenteri Kep226/Men/2000 menyatakan, bahwa dalam hal komponen upahterdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikitdikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dantunjangan tetap;Bahwa sejalan degan Pasal 136 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam halpenyelesaian secara musyawarah mufakat
52 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Hum. menyatakanpendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai ketentuan Pasal 14Ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyebutkan bahwa Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapatdicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuatdalam putusan, maka pendapat Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung,Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum. yang berbeda tersebut dimuat secaralengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Prof. Dr.
Terbanding/Penggugat : TARNUS TAGAN, SH, DKK
46 — 26
Mardi Ngutus ( AnggotaYayasan Uria Sapta Jaya ) Tahun 2000 dan IMB Tahun 2001 ;Bahwa pada mulanya kerjasama antara Penggugat , Il, Ill, IV, V dan VIdengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2012 mulaiterjadi ketidakharmonisan Sebab : Tergugat menyerahkan / melimpahkansecara sepihak tanpa ada muyawarah / mufakat semua aset Yayasan UriaSapta Jaya, termasuk SMP/SMA Karya dan Inventaris Sekolah, kepadaTergugat II yang bukan pengurus Yayasan Uria Sapta Jaya, tetapi pembinaYayasan Karya Darma
42 — 14
Bahwa perangkat adat dan hukum = xXxxxxxx XXXXX XXXXXXmengambil keputusan melalui musyawarah mufakat untuk mengusirTERMOHON dan Sdr. DARNI dari xxxxxxx XxXxxxX XXXxXxx Selama 2(dua) Tahun berturut turut terhitung dari tanggal 01 Januari 2021sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 serta melaporkan masalahtersebut kepada Wilayatul Hisbah xxxxxxxxx XXXX XXXXX XXxXxX (tidakditerima oleh WH Abdya dengan alasan kurang alat bukti).
69 — 60
Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
100 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalammusyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelahbermusyawarah maka diambil
77 — 48
sudah satu paket untukmenang di pengadilan sampai tingkat atas; Halaman 67 dari 100 Putusan Perkara Nomor 166/G/2014/PTUNJKTAhliBahwa Segel dipasang karena bangunan tidak sesuai dengan ijin dan laporan darisecurity ada pembongkaran pada bangunan karena ijin yang ada untuk bangunan 2(dua) lantai tetapi bangunan berdiri 3 (tiga) lantai; Bahwa sekarang ijin bangunan untuk 3 (tiga) lantai sudah ada dan papan Segel sudahBahwa saksi selaku Ketua RT menghimbau Penggugat dan ibu Lenny untukbermusyawarah mufakat
Hermawan Chandra dalam persidangan tanggal 19Nopember 2014 yang menyatakan dirinya selaku Ketua RT menghimbau Penggugat danLenny Herijanni S. untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan permasalahan ini namunbelum ditanggapi Penggugat; Menimbang, bahwa melalui pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat pihak pejabat pemerintahan yang terkait termasuk Tergugat telah melakukanupaya klarifikasi kepada Penggugat namun tidak menemukan kata mufakat, maka MajelisHakim berkesimpulan upaya Tergugat
80 — 37
Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrialyang selengkapnya berbunyi:Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja /serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibatgagalnya perundingan.Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyavarah untukmencapai mufakat
PP, DPC dan PUK dan PT.CH akan melakukan langkah Konstruktifuntuk menyelesaikan setiap PHI yang timbul di Perusahaan secaramusyawarah untuk mufakat sesuai Prinsip Hubungan Industrial.c.
Casuarina Harnessindoakan melakukan langkah langkah konstruktif untukmenyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di Perusahaansecara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip HubunganIndustrial.c. Pimpinan Pusat dan DPC RTMM 1973 SPSI menegaskan,Menunggu selesainya proses tersebut dalam butir (a) dan (b)maka rencana mogok Jumat, 13 September 2013 tidak bolehdilakukan.2.