Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering;
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 25-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 14-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 35/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
FIRDAUS, SH
Terdakwa:
1.HARIYANTO ALIAS CEPOT
2.HUSEN ATMAJA
3.IWAN SETIAWAN
130 — 59
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidanadengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaantidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingathukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum,pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpamakna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
TEGUH ILHAM ROSYADI Als BLEK
16 — 2
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau jjin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 13 Juni 2017 — 1.MUHAMAD SYAFIQ Alias GUNDUL 2.TRI SETYO APRIYANTO Alias ANTOK
18 — 4
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau Ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 445/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ATIKA SARI ANTOKANI. SH
Terdakwa:
1.Eko Wijaya Alias Kipli Bin Suwarjaya. Alm
2.Suherman Alias Kentung Bin Sadiran
21 — 10
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2012 — LA ODE BALI, SH
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ijelasketidakcermatannya di mana menguraikan tentang kewenangan yangmelekat pada diri Terdakwa, perlu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikanbahwa Terdakwa sama sekali bukan sebagai penentu kebijakan dalamproses pembelian lahan tersebut, kewenangan apa yang dilanggar olehTerdakwa dan sebesar apa tanggung jawab yang diemban oleh Terdakwa.Sementara segala sesuatu yang menyangkut masalah kewenangan terkaitdengan pembelian lahan Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatanadalah tanggung jawab KPA selaku pemegang otoritas
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Ckr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
FIRDAUS, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HUSNI ARIS Alias HUSNI Bin ABDUL ARIS
22 — 7
  • terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Ckratau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwadari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwaharus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 21-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.B/2015/PN Kfm.
Tanggal 16 Februari 2015 — - PAULINUS KOLO Als. PAUL sebagai TERDAKWA
78 — 24
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 17-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JOSH MARS SIRINGO RINGO
Terdakwa:
I KOMANG SASTRA WIRAWAN
22 — 19
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-04-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 April 2017 — SURYA GINTING VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., qq. Bank Danamon Kantor Cabang Kandis
116 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan pada
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 01-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PN STABAT Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Stb
Tanggal 3 Januari 2022 — Penggugat:
Tuti Sari
Tergugat:
PT. Wahana Multiartha Tbk (Wom Finance)
94 — 58
  • Dalam hal perselisihan tersebuttidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka penyelesaianperselisihan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif PenyelesaianSengketa (LAPS) disektor jasa keuangan yang telah terdaftar danditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri danuntuk itu para pihak setuju dan sepakat untuk memilih KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta atau di tempat pernanjianditandatangani atau di pengadilanpengadilan manapun juga di wilayahRepublik
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Register : 29-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2302/Pid.B/2020/PN Lbp
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROSDIANA OKTAFIA
Terdakwa:
AMRIN IKTIBAR ALIAS AMPIN ALIAS MELEP
46 — 5
  • kepunyaan orang lain adalah bagian dari hartabenda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlukeseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudahmemenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksudmemiliki Secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atautujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakanakan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudianTerdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 341/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
MELWANI ALMUNIARDI
Tergugat:
1.P.T. Bank Mandiri Tbk KCP Surapati
2.P.T. Bank Mandiri Tbk c.q. Consumer Collector Recovery Region VI Jawa
122 — 55
  • O (NolRupiah), diberitanda P11 ;Photo Copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK/.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberitanda P12 ;Photo Copy Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/14/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diberitandaP13 ;Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 341/Pat.G/2019/PN.Bdg14.15.16.17.18.19.Photo Copy Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang DalamRekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No::638/Pdt.G/
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 26-05-2016 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 51/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 1 Juli 2016 — Perdata - PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Rantauprapat Lawan - Hj. NURHAFNI Br TANJUNG
77 — 61
  • mengurangiharta kekayaan konsumen yangmenjadi objek jual beli jasa;g Menyatakan tunduknyakonsumen kepada peraturanyang berupa aturan baku,tambahan, lanjutan, dan/ ataupengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh PelakuUsaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yangdibelinya;h Menyatakan bahwa konsumenmemberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan haktanggungan, hak gadai ataujaminan terhadap barang yangdibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — FACHRUR ROZI VS PT BANK SUMUT (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)
108 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 13-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn.
Tanggal 22 Februari 2017 — PT.BFI FINANCE INDONESIA.Tbk melawan RASIMAN
277 — 107
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barangyang dibeli oleh kKonsumen secara angsuran".DAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22butir (1) dan (8) juga menyebutkan dan meng anulir pada Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 365/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : M. KHUZAIFI Diwakili Oleh : M. KHUZAIFI
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. Bank Mandiri Pesreo Tbk Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
49 — 21
  • Terhadap perhitungan suku bunga kredittersebut, TERGUGAT telah membuat sistem pencatatan / pembukuanyang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia danselalu diperiksa dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai Pasal14 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-06-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN METRO Nomor 45/PID.SUS/2015/PN.MET
Tanggal 10 Juni 2015 — AGUS AHMAD Alias SEH Alias BODONG Bin ADI SUTANTO
25 — 13
  • tersebut ;e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakimmenganggap perlu untuk mempertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusanpemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan. makadipandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — PT. BANK MUTIARA Tbk., PUSAT JAKARTA (dahulu bernama PT. BANK CENTURY Tbk.) cq. PT. BANK MUTIARA Tbk., WILAYAH IV SURABAYA, cq PT. BANK MUTIARA CABANG AHMAD YANI MAKASSAR, vs. AMIRUDDIN RUSTAN,
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41000000292788101 oleh TergugatKonvensi tanpa alasan hukum yang jelas sebagai perobuatan melawanhukum oleh karenanya petitum Nomor 3 gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding l/Terbanding telah dapatdibuktikan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/T ergugatRekonvensi/Terbanding oleh karenanya petitum Nomor 3 tersebut dapatdikabulkan;Padahal berdasarkan alat bukti surat a quo, terbukti Pemohon PeninjauanKembali dahulu Tergugat Konvensi melakukan pemblokiran tersebutberdasarkan perintah dari Otoritas
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 07-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Gin
Tanggal 15 Maret 2017 — Anak Agung Warmayuni Alias Gung Anom
25 — 6
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval wakiu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ;Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Gin Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1740/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2017bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap, Majelisberpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwalawan transaksi berdomisili di Jepang sehingga tarif yangberlaku adalah sebagaimana tarif yang ditentukan dalamPerjanjian