BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Nomor 2789 K/PID.SUS/2016(4).a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 462 K/TUN/2016a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dinukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan

permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut :Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPa.

Dengan demikian, kalimat tersebutmengandung arti bahwa kalau orangorang pandai (ahli) dalam pengetahuanagama Islam (sekaligus melekat) sebagai penjahat kelas kakap berbicaratentang politik atau masuk ke dalam partai politik, ayat Alquran bukanlah lagipedoman (pegangan/aturan) sebagai kebenaran mutlak.

17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN TjbBahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat akan berangkat ke Medanbersama dengan saksi Agus Yanto Alias Agus; Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi Agus Yanto Alias Agus tidak ada cerita kepada saksi kalauTerdakwa akan datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Yanto Alias Agus sejak saksi tugasdi Polres Tanjung Balai, Karena saat itu saksi Agus Yanto Alias Agus PHL; Bahwa setahu saksi saat ini saksi Agus Yanto Alias Agus menjabat sebagaiKetua Partai

P.51/Menhut11/2006 yang diubah pada pasal yang sama ayat (3)dijelaskan bahwa pengangkutan lanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyatmenggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkannomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai kayu olahan tersebutberasal dari hutan negara atau hutan hak. Sebab jika kayukayu tersebut berasaldari hutan negara, maka tata cara pengukuran dan pengujiannya dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

penerbitan SKAU sebagaimana ditanyakan padapertanyaan no.19 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 jo Permenhut No.P.33/MenhutII/2007.Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006yang diubah pada pasal yang sama ayat (3) dijelaskan bahwa pengangkutanlanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkanoleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai

Bahwa dari adanya permasalahan penguasaan lahan pasilitasparkir dan jalan umum di depan ruko pernah dua kali diselesaikansecara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Kramat Jati sebanyak 2(dua) kali yang dihadiri oleh kedua blah pihak antara pemilik rukodan Terdakwa dan dari Terdakwa didampingi oleh temannya yangmengaku dari Partai Demokrat yang disaksikan oleh Bapak LurahSdr.

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 ketika Terdakwadidampingi orang dari partai Demokrat bernama Sdr. Masnan diadakanpertemuan di kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangkamembahas kepemilikan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir rukoole Saksi Sdr. Djona Jusuf dan enam orang pemilik lainnya yangmengakui sebagai pemilik ruko dan lahan tempat parkir telahdiberikan oleh Sdri.

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kKasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang suruhan

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa pada saat tertangkap, Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus Narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kKawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat

EMR tersebut secara partai besar.Bahwa kerjasama jual beli besi scrab yang dilakukan oleh PT. EMRkepada PT. BMS dan PT. KSD sejak tahun 2011 sampai tahun 2014.Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari PT. KSD.Bahwa system pembayarannya secara cash cek.Bahwa PT. EMR mengambil cash cek dari PT. KSD dan PT.

EMR tersebut secara partai besar,Bahwa benar kerjasama jual beli besi scrab yang dilakukan oleh PT. EMRkepada PT. BMS dan PT. KSD sejak tahun 2011 sampai tahun 2014;Bahwa benar Terdakwa menerima pembayaran dari PT. KSD;Bahwa benar system pembayarannya secara cash cek;Bahwa benar PT. EMR mengambil cash cek dari PT. KSD dan PT.

Meskipun UU 14/1970 tersebut telah digantioleh Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatanvoluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badanperadilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan denganyuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihakpenggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaianmasalah

Bersifat partai (party), dengan komposisi pihak yang satu bertindakdan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnyaberkedudukan sebagai tergugat. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (exparte), hanya pihakpenggugat atau tergugat saja.

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kKasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara); Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN KspBahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut

Dan untuk Mohammad Tauhid dinonaktifkan sebagai ketua merangkap anggota PPK Prigen karena yang bersangkutan ikut dalam partai politik sehingga pihak KPU Kabupaten Pasuruan menon aktifkan yang bersangkutan tanggal 27 Pebruari 2014.

Pasuruan memilih Caleg dan partai PKB sehingga saksi direkomendasikan Panwas Kab. Pasuruan untuk diberhentikan/ di non aktifkan.

- Bahwa Sekitar bulan maret 2014 saksi di undang oleh Ketua PAC partai Gerindra (sdr ABDULLATIF/ Paman saksi sendiri) untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu dan disitu saksi bertemu dengan saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo dan saat itu juga saksi menjelaskan untuk mengawal saksi Hj.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo bahwa yang bersangkutan sebagai caleg dari partai gerindra untuk DPR Jatim. dan karena saat itu saksi datangnya terlambat sehingga yang saksi ketahui hanya apa yang disampaikan oleh Sdr Taukhid. Dan tidak lama kemudian acara ditutup dengan doa oleh Sdr Tauchid dan kemudian dilakukan pembagian uang oleh Sdr Khumaidi kepada semua teman teman PPK yang hadir saat itu.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo tersebut adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra, nomor 8 (delapan) untuk Caleg Anggota Dewan Propinsi Jawa Timur (Jatim II yang meliputi Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota.

Syukra;Bahwa usaha Saksi tersebut sejak tahun 2000 dan menjual rempahrempah dan bahanbahan kue (PMD);Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2012, usaha dagang Saksi tidakada melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bisnis rempahrempah tersebut;Bahwa usaha dagang Saksi bersifat konvensional yaitu ada barang, adauang, jadi kalau ada yang orang yang mensuplay barang ke toko Saksi,langsung dibayar dan Saksi mengambil barang hanya partai kecil;Bahwa sejak usaha Saksi berdiri, tidak pernah ada orang lain

Syamralbersifatkonvesional dan mengambil barang hanya partai kecil dan tidak ada orang lainyang tanam saham atau investasi dalam usaha dagangnya tersebut;Menimbang, bahwa tawaran bisnis invetasi oleh Terdakwa tersebutkepada Saksi Rosa, hampir sama juga terhadap Saksi Umi Nadra, yang manaTerdakwa menjanjikan kKeuntungan yang besar dalam jangka waktu yang tidaklama, namun ketika sudah jatuh tempo baik dana investasi/modal sertakeuntungan akan diserahkan kepada Saksi Rosa maupun Saksi Umi Nadrasebagaimana

Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikHalaman 43 dari 88 Putusan

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara); Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ; Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika

PUSRI PPD Lampung, makaketika Turut Tergugat IV memberitahu kepada Tergugat pengembalian1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugat menginstruksikan agarpupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja dan langsung dibayar;5.

DediHidayat yang pada waktu itu menjabat Kepala PT PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Termohon PK IV memberitahu kepadaTermohon PK pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton,Termohon PK menginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu,dibeli saja dan langsung dibayar;Bahwa Turut Termohon PK IV membayar harga 1.987.500 kg kepadaTermohon PK dua kali yaitu:Tanggal 26 Januari 2001 sebesar Rp. 1.320.000.000,Tanggal 11 Mei 2001 sebesar Rp. 1.040.637.150,Halaman 60 dari 97 Hal. Put.

berasal dari HakGuna Bangunan 97 (B.97) dan Hak Guna Bangunan 98 (B.98);Bahwa, seharusnya Penggugat menarik/menggugat PT KarabhaDigdaya selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97dan 98 (vide Bukti T1 sampai dengan T52 dan T1 sampai dengan T53), justru pada perkara a quo Penggugat tidak menarik/menggugat PTKarabha Digdaya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadiproses partai (pihak) tidak lengkap atau p/urium litis consortium;Bahwa, quod non Penggugat telah membeli tanah seluas

Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (

mana Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000. danSaksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalam rangkapengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yang manasaat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Edi yangmenjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai

Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal iniharus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaandari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluannyasendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan soisal atau kemanusiaan, untukkeprluan partai atau organisasi dn lainlainnya (vide: Drs. P.A.F.