Menyatakan terdakwa FAJAR NUR SWASANA Bin SLAMETROCHADI alias ANDI BIMANTARA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan suratpalsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo. Pasal55 ayat 1 ke1 KUHP, dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR NUR SWASANABinSlamet Rochadi Alias Andi Bimantara berupa pidana penjaraselama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;3.

IMAWATI tidak segeramenebus mobil Suzuki Swift yang berada ditempat saksi RRAMANAJATI , dan ternyata BPKB yang dijadikan bukti kepemlikanmobil Suzuki Swift di tempat saksi R RAMANAJATI tersebut adalahBahwa akibat peruatan tedakwa bersama SRI RAHAYU (DPO)tersebut saksi koroan R RAMANAJATI menderita kerugian sebesarRp.80.000.000, ( Delapan puluh juta rupiah ) atau setidak tidaknyadisekitar jumlah itu; non nnnnnnn none ne nnn nennnnBahwa perbuatan terdakkwa tersebut diatur dan diancampidana dalam pasal 263

mempersingkat putusan segalasesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang namun belumdipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap menjadi satukesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa24memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh PenuntutMenimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan faktafaktahukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan padadakwaan tunggal melanggar pasal 263

Ulia Wijayanti; maka inipun telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumtersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semuaunsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinan melakukan tindak pidanamelanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KE 1 KUHP.maka terdakwa dinyatakan bersalah tentang itu ;Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaandipersidangan tidak diketemukan hal hal yang dapat dijadikan

Sleman, Kab.Karena diperlukan untuk memperjelas pembuktian dalam perkara ini,maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;Mengingat akan pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.

MUIN, S.Pd maupun terhadap pemerintahdaerah kabupaten Berau.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHP.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan(Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, PenuntutUmum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang yang masingmasingtelah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, padapokoknya

calon kepala kampung pada pemilihan kepalakampung Merancang ilir pada tahun 2011 dan tahun 2017 dengan caraTerdakwa menyerahkan fotocopy dari fotocopy ijazah dengan legalisirMTsN dan surat keterangan sebgai penganti ijazah MTSN tersebut kepadapanitia pemilihnan pada saat verifikasi Terdakwa hanya memperlihatkanaslinya hingga saya lulus dalam verifikasi pada pemilinan kepalakampung tersebut;Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 263

Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukanseolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugianMenimbang, bahwa yang dimaksud Surat Palsu Pasal 263 KUHP,berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah surat yangbertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupunmengenai isinya, sehingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanyasebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaandengan isinya, secara palsu yang telah dibuat

pada pemilinan kepala kampung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,bahwa Terdakwa terbukti telah memakai ijazah palsu, maka menurut MajelisHakim unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukanseolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dalamdakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dan dengan telah terpenuhinya unsurunsur dalam Pasal 263

pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilaitidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannanya tersebut, dandemi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudahsepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dandijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yangbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 263

Menyatakan terdakwa Tengku Isywari telah terbukti bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama dan berlanjut menggunakan surat palsusebagai mana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan KeDua;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tengku Isywari selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3.

Bahwa, pada tanggal 13 November 2017 adanya dugaanterjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menyuruhHalaman 5 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SELmenempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan ataupenggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atauPasal 266 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh LindaMariana Pakpahan, Ezra Elia Rarung, Dedy Suwandy S.H., dan N.Arthur Rumimpunu S.H. dalam kedudukannya sebagai Terlapor,sehingga PEMOHON sebagai

Memerintahkan secara hukum kepada Termohon untuk melanjutkanPenyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh: LINDA RARUNG PAKPAHAN, berstatus Tersangka untuk: tindakpidana pemalsuan Pasal 263 KUHP, tindak pidana memasukanketerangan palsu dalam akta otentik, Pasal 266 KUHP, tindak pidanapenggelapan, Pasal 372 KUHP.

EZRA ELIA RARUNG, berstatus sebagai Tersangka untuk: tindakpidana pemalsuan Pasal 263 KUHP, tindak pidana memasukanHalaman 17 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SELketerangan palsu dalam akta otentik, Pasal 266 KUHP, tindak pidanapenggelapan, Pasal 372 KUHP.4.

melawan hukum agar ditanyakan kepada pengacarakenapa tidak mencantumkan Yola FFN Rarung sebagai salah satuahli waris dalam surat pernyataan keterangan waris tanggal 16Januari 2017 padahal para tersangka mengetahui bahwa Yola FFNRarung sebagai salah satu ahli waris Fredy Adolf Rarungberdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara diTahun 2014 dan juga meminta keterangan ahli pidana dalammembuktikan unsur melawan hukum Guna membuktikan unsurmembuat surat palsu sebagaimana unsur Pasal 263

Bahwa Pelapor YOULA F.N RARUNG mendatangiBareskrim Polri untuk membuat Laporan/Pengaduan, yangselanjutnya dibuatkan Laporan Polisi NomorLP/1198/X1/2017/BARESKRIM, tanggal 13 November 2017 terkaitdugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkanketerangan palsu dalam akta authentic dan atau penggelapan(Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372KUHP) dengan korban YOULA F.F.N RARUNG dan Para TerlaporLINDA MARIANA PAKPAHAN, EZRA ELIA RARUNG, DEDYSUWANDY, SH (Notaris & PPAT), N

dilakukan oleh Terdakwa dengan carameminta uang kepada anggota veteran setelah mendapatrapelan dana kehormatan veteran, sehingga atas laporandari beberapa anggota veteran tersebut Saksi1 kemudianmembuat laporan Polisi di Denpom IX/22 Bima sesuaidengan Laporan Polisi Nomor LP19/A19/IX/2014//22tanggal 30 September 2014.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam :KesatuPertama =: Pasal 263

dilakukan yaitu tanggal 21Pebruari 2001sampai dilakukan penuntutan tanggal 3 November2016 (pasal 80 ayat (1) KUHP berbunyi :Tiaptiap penuntutanmenghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orangyang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut carayang ditentukan dalam aturanaturan yang umum,dan pasalpasal yang ditunjuk dalam pengecualiaan pasal 79 KUHP adalahtentang pemalsuan atau perusakan mata uang dan seterusnya,bukan perbuatan pemalsuan sebagaimana yang tercantum dalampasal 263

Tapi mengapa Majelishakim tingkat pertama judex facti masih menerapkan pasal 263 (1)KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP kepada Terdakwa?Keberatan Kesembilan.Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex FactiTingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa adanya ketentuanyang melarang menggabungkan dakwaan/tuntutan pidana umumdengan pidana khusus dan melupakan slogan kuno yaitu asas lexspecialis derogat lex generalis.

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa penjatuhanputusan pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terlaluberat bagi diri Terdakwa.Bahwa penjatuhan putusan pidana selama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan terhadap Terdakwa sudah sesuai dan seimbangdengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yaitu "Pemalsuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPyo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan tindak pidana Korupsidalam Pasal 11 Undangundang

Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP ancaman pidananya palinglama 6 (enam) tahun sedangkan Pasal 11 UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang27Nomor 31 Tahun 1999 ancaman pidananya paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa banyak halhalyang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu Terdakwasudah cukup lama

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Kesatu :Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) jo ayat (1) KUHP.DanKedua : Asusila sebagaimana diatur dan diancam denganpidana menurut pasal 281 ke1 KIHPb. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhipidana :Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.c.

Dakwaan KesatuBahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak atas DakwaanKesatu, karena Oditur Militer tidak menunjukkan suratketerangan palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) Jo Ayat(1) KUHP. Bahwa surat keterangan nikah tersebut dibuatoleh Saksi5 Sdr. Odi Agam dihadapan dan ditandatanganilangsung oleh Saksi2 Kopda Khoirul Sahyudi, juga dalamuraian tidak dijelaskan atas adanya surat ketrangan nikahtersebut siapa yang dirugikan? Kapan dan bagaimana?

Namun demikianOditur Militer justru menilai bahwa kejanggalankejanggalan dariketerangan Saksi2, Saksi3 dan Saksi5 merupakankejanggalankejanggalan yang sengaja diciptakan oleh Tim PHHal 4 dari 52 hal Putusan Nomor : 209K/PM IlO08/AD/IX/2019Terdakwa untuk MENGABURKAN MATERI pokok yangdidakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat(2) Jo Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 281ke1 KUHP.c.

Bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalamdakwaan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkanTerdakwa melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu Pemalsuansurat melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo Ayat (1) KUHP danDakwaan Kedua Susila melanggar Pasal 281 ke1 KUHP.Oditur Militer IlO7 Jakarta memohon kepada Majelis HakimPengadilan Militer IlO8 Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:a.

Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Pratu UmarWijaya NRP 31140174800492 bersalah melakukan tindak pidanaDakwaan Kesatu Pemalsuan surat melanggar Pasal 263 Ayat(2) Jo Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Susila melanggarPasal 281 ke1 KUHP4.

./9+ 263 + 3, , + 3, +/.3 +/., 1,2., + 2 1 3.Os y (1 ., StO tt ey 8 Be GL +; g OL. sp aA+9 1. >+ 1 S1 , 2 2.@:: no afA+9 1. x<3 + 4+/.3 .2. , 2.3 + 3, +,., + 3, 3 1 121,/.0.2,0. 1. 1.3 2+ , OF 1 .3 , il.oSl, 91/27 Bi, 2s ly ep pad OF De6 " # 8 11 BQ91/.,<> 3 0 1 .3 po + 3 x , * 3 , fs Dly .., 121,823 @.23 1 , + 3, , + 3, + , + 4)./ .C3./ 13. .2 9, + . 241491, 8., .. + 3,+ .,3, +/.39+ 2 On. 3 po. 2 F9L/tK3. + 3, 4/7243 9F 1 23. +,04/4+ . 2.2, 2 9.32.,3 3,2. , 82+/1. . + 3, y + 3, 41. 4+/.3 941 .3.

yangdibacakan di persidangan pada tanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya memintasupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa I JOKO Bin SAERUN dan terdakwa IINANIK LESTARI Binti RAMIN bersalah melakukantindakpidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan dengan sengajamenggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolaholahsurat itu asli dan tidak dipalsukan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 263

SURYANA dan DEWI atau denganperkataan lain KUA Kecamatan Bekasi Utara tidak pernah mengeluarkan buku nikahNomor 3078/192/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 atas nama terdakwa I danterdakwa II;Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, KUA Kecamatan Bekasi Utaramerasa dirugikan dan juga istri sah dari terdakwa I yaitu TUTIK HARTINITIAS merasadirugikan ;10Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2)KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut

;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP , yang unsurunsurnyaadalah :1 Barangsiapa ;2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolaholahsurat itu asli dan tidak dipalsukan ;3 Dapat mendatangkan kerugian ;4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan tersebutUnsur ke1 : Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yangdapat

Joko Bin Saerun, oleh karenabarang bukti tersebut dinyatakan sebagai surat palsu maka terhadap barang buktitersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sertaketentuanketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:Menyatakan terdakwa I.

AISSAH KOMARUDDIN, SH terbukti bersalahmelakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yangdipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diaturdalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap HJ. AISSAH KOMARUDDIN, SH olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam)bulan, dikurangi selama Terdakwa dilakukan penahanan sementara;3.

No. 688 K/Pid/2017lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masapercobaan berakhir;Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimanayang tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) yakni menggunakan surat palsu atauyang dipalsukan telah merugikan pihak saksi korban dalam hal ini Saudara ARAbeserta ahli waris lainnya dengan nilai Kerugian materil yang cukup besar dantidak adanya niat baik ataupun kesediaan dari Terdakwa untuk menggantikerugian sebagian atau selurunhnya

diubahmenjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama2 (dua) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yangmempertimbangkan secara tepat dan benar faktafakta hukum yang relevansecara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkanalatalat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum ialahTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenggunakan surat palsu atau yang dipalsukan melanggar Pasal 263

dijatuhkan kepada Terdakwa sudahmemenuhi rasa keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Memperhatikan Pasal 263

mengaku bahwa shabutersebut didapat dari saksi FATMAWATI alias BUNDA (dilakukan penuntutansecara terpisah), dimana terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untukmenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yangberwenang dan dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional (National Narcotics Board of Indonesia) yang tertuang dalamBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 263

dengan berat brutto + 7,44 gram dibawa sofakemudian setelah terdakwa diintrogasi mengaku bahwa shabu tersebut didapatdari saksi FATMAWATI alias BUNDA (dilakukan penuntutan secara terpisah),dimana terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotikajenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dari hasilPemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (NationalNarcotics Board of Indonesia) yang tertuang dalam Berita Acara PemeriksaanLaboratoris No : 263

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Fatmawati alias Bundamendapatkan keuntungan;e Bahwa sabusabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri tidak untukdijual;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pinak yang berwenang untukmenjadi perantara, membeli, memiliki ataupun menggunakan sabutersebut;e Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;e Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No : 263

bahwa selanjutnya Terdakwa ikut ke rumah saksiFatmawati alias Bunda dan disana menerima sabu dalam kantung plastik yangselanjutnya diserahkan Terdakwa kepada saksi Yosep Teguh Setiawan;Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kamera digital warna hitam yang berisi 1 (satu)bungkus kertas HVS berisi Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) bungkus plastikbening berisi kristal yang diduga sabu, dimana berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Nomor 263

Adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaanitu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akanberupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutanPenuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkanketentuan pidana yang lebih ringan (vide Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP) ;2.

Putusan Hakim telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) ;Pokok surat dakwaan :Bahwa, yang menjadi pokok surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Semarang adalah :Hal. 14 dari 20 hal. Put.

Ekspose MediaPariwara ;Bahwa, dengan demikian apabila bukti tersebut sudah dijadikan barangbukti pada saat persidangan di peradilan tingkat pertama berlangsung,tentunya Pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan terhadap diri sayamelanggar Pasal 374 KUHP ;Putusan Hakim telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 ayat (2) huruf Cc KUHAP) ;Bahwa, antara perseroan PT. Ekspose Media Pariwara dengan PT.

374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP) , oleh karena itumohon agar dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini membatalkanputusan Mahkamah Agung RI No. 1172 K/PID.SUS/2011 tanggal 20Maret 2012 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan permohonan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasanalasan tersebuttidak termasuk dalam alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalamPasal 263

;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Jamal I. JAMAL bersama sama dengan Terdakwa2. MARIASTUTI alias MAMA ARIEL pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu.

untuk dapat mempersalahkanseseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP,Hakim mendasari adalah sekurang kurangnya dua alat bukti yangsah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benarterjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya danatau. perbuatannya telah memenuhi semua unsur unsur delik(Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaituKESATUMelanggar Pasal 263

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang25terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untukmemilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatuyaitumelanggar Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut.: 1. Unsur Barang siapa.;2.

;Memperhatikan , ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP JoPasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP danPasal Pasal dari Undang undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkaraMENGADILI1.

atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiHal 14 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secarasah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwaberdasarkandakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 263

Atau Ketiga Pasal 372 KUHP. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan yang sesuai dengan fakta dalam persidangan yakni dakwaan Pertamapasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah :1. Unsur barang siapa.2. Unsur memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan atauyang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai surat tersebut surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidakdipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.1.

setelah motor diterima dan dijual oleh terdakwa, terdakwa tidakmenyetor kredit sepeda motor tersebut sehingga menunggak dan pihak PT.Summit Oto Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 12.538.498, (duabelas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus semblan puluhdelapan rupiah).Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secaraSah MERUROL AUKUNT. e+sseessceeee ne neeeer enema eE EeeMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian seperti tersebut diatas,maka semua unsur dari Pasal 263

~n nn anim nnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nner nnn nnnMengingat akan pasal 263 ayat (1) KUHP serta UndangUndang No. 8Tahun 1981 tentang KUHAP, dan semua Peraturan perundangan Undangan yangbersangkutan 5= 99922 22 n2n nnn enn nnn ne nn nn en nn nnn en ce nee ncn ceaMENGADILI:1. Menyatakan terdakwa MURA HERYUNI RAMADHANI alias MURA DANIterbukti bersalah melakukan tindak Pidana memalsukan surat ; 2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5(lima) bulan ;3.

karena materai tempel yang sudah ditanda tanganidiambil dari dokumen lain.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUNAWAN binTAUFIK, menyebabkan Saksi AIRIN PUJIASTUTI danSaksi RATNAWATI NATAMIHARDJA menderitakerugian kurang lebih sekitar Rp602.797.800,00 (enam ratusdua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratusrupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratuslima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa GUNAWAN bin TAUFIK tersebut adalah sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

karena materai tempel yang sudah ditanda tanganidiambil dari dokumen lain.e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUNAWAN binTAUFIK, menyebabkan Saksi AIRIN PUJIASTUTI danSaksi RATNAWATI NATAMIHARDJA menderitakerugian kurang lebih sekitar Rp602.797.800,00 (enamratus dua jutatujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaktidaknyalebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa GUNAWAN bin TAUFIK tersebut adalah sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogortanggal 19 Juli 2012 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa GUNAWAN bin TAUFIK, terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindakpidana membuat surat palsu sebagaimana yang didakwakan melanggarPasal 263 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPsebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR.Menjatuhkan

KUHAP.Dengan demikian putusanPengadilan Negeri Bogor tersebut telah terbukti tidak mengadili sebagaimanaketentuan perundangundangan yaitu melanggar ketentuan Pasal 191 Ayat (20KUHAP.2 Bahwa Judex Facti Majelis Hakim PengadilanNegeri Bogor yang mengadili perkara ini tidakmenerapkan hukum pembuktian (vide Pasal 184dan Pasal 186 KUHAP) yaitu Bahwa Judex Factitelah keliru dalam menafsirkan sebutan tindakpidana yaitu bahwa Judex Facti telah keliru dalammenafsirkan unsur Dakwaan KEDUA PRIMAIRyaitu Pasal 263

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka semua unsur di dalam Pasal 263 Ayat(1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP yang didakwakan pada DakwaanKEDUA PRIMAIR telah terbukti secara sah dan menyakinkan dan perbuatan yangdilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan pidana.Dengan demikian, Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalammemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya tidak memutus berdasarkanHukum Pembuktian karena telah keliru melaksanakan atau menerapkan

Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 175B/Kel.Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263/Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat Ill (Thie Butje Sutedja)seluas 530 m? (lima ratus tiga puluh meter persegi) setempat dikenalsebagai Jalan Jemursari Selatan V Kavling 15A, Kelurahan Jemurwonosari,Kecamatan Jemurwonosari, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;.

Bahwa sama halnya seperti eksepsi Tergugat , Il pada Poin 3, dalampetitum gugatan Nomor 6, Para Penggugat juga meminta menyatakanmenurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/KelurahanJemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263/Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt/2016Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja)seluas 530 m?

1756/KelurahanJemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001, Nomor 2621Jemurwonosari/ 2001 tertulis atas nama Tergugat Ill (Thie Butje Sutedja)seluas 510 m (lima ratus sepuluh meter persegi) setempat dikenal sebagaiJalan Jemursari Selatan V Kavling 15, Kelurahan Jemurwonosari,Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/KelurahanJemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263

(lima ratus sepuluh meter persegi) setempat dikenalsebagai Jalan Jemursari Selatan V Kavling 15, Kelurahan Jemurwonosari,Kecamatan Jemurwonosari, Kota Surabaya adalah cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/KelurahanJemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263/Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat Ill (Thie Butje Sutedja)seluas 530 m* (lima ratus tiga puluh meter persegi) setempat dikenalHalaman 18

TUN/2001/PTUN Sby., yangsalah satu amar adalah Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Jemurwonosari/2001 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 262/Jemurwonosari / 2001 masingmasing atas nama Thie Butje Sutedja.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SertifikatSertifikat Hak Milik danmenghapus Bukubuku) Tanah Hak Milik Nomor 1758/KelurahanJemurwonosari Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263/KelurahanJemurwonosari/2001

Noval Bin Muhdar terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah Pemalsuan surat sebagaimanadiatur dalam 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke1 KUHP dalamdakwaan kesatu Jaksa Penuntut2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . Hairani Als. RaniBin H. Basrun dan terdakwa II. Noval Bin Muhdar denganpidana penjara masingmasing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanansementara dengan perintah tetapditahan. 222 noone n nnn n nnn nnn nn nnn nnn3.

Kertae Bahwa saksi Basuni Bin Muhammad dari Kantor Dispenda Prov.Kalsel melakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajakkendaraan bermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannyamenyatakan bahwa Notice tersebut adalahe Bahwa dengan adanya penggunaan Notice pajak palsu tersebutdapat menimbuikan kerugian pada Dispenda dalam halpendapatan pajakkendaraan. 22 nnn enone nnn nnn enn nnn ene en Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) kelBahwa

Seri 6262095112160048221)HLR2;33Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa sertabarang bukti yang diajukan dipersidangan apakah terbukti paraterdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan olehPenuntut Umum; Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan bentuk alternatif yaitu kesatu melanggarpasal 263 ayat 1 jo pasal 56 ayat 1 KUHP atau melanggar pasal 266ayat 1 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1Menimbang

, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih danmembuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang menurutMajelis Hakim bersesuaian dengan fakta yang terungkapdipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 263 ayat 1 joPasal 56 ayat 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:1.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa, maka perlu dipertimbangkan halhal yang meringankandan halhal yang memberatkan yang berhubungan dengan diriterdakwa sebagai berikut; Halhal yang meringankan : e Para terdakwa belum pernahdihukum ;e Para terdakwa bersikap sopandipersidangan);Halhal ng memberatkan :*Perbuatan para terdakwa telah merugikan orange Para terdakwa adalah PNS pada Kantor Dinas PendapatanProvinsi Kali mantanSelatan ; 222222222 ono nnn n nnn neeMengingat, Pasal 263

Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbulsejumlah Rp 839.000, (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 263/PDT/2006/PT.SMG.tanggal 27 Maret 2007;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPelawan/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2007, kemudian terhadapnya olehPelawan/Pembanding

No. 263/Pdt/2006/PT.Smg, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana diikuti oleh memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2007;Bahwa setelah itu oleh Terlawan , ll, Il dan IV/para Terbanding yangpada tanggal 19 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dariPelawan/Pembanding dan diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 31Juli 2007;Hal. 13 dari 16 hal. Put.

No. 1957 K/Pdt/2007Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah :Bahwa menurut hemat kami putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.263/Pdt/2006/PT.Smg, tertanggal

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 Ayat (2) KUHP11Il.Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yangpada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmemutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa Mr.

CHANG HOON BAEK alias DAVIDBAEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penipuan dan pengunaan surat palsusebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 378KUHP dan Ketiga: Pasal 263 Ayat (2) KUHP.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. CHANG HOONBAEK alias DAVID BAEK, dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telahdijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwatersebut tetap berada dalam tahanan.3.

DKI18Mengingat akan Pasal 378 KUHP., Pasal 263 ayat (2) KUHP., UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. serta peraturanperaturan lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ; MENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukumterdakwa ; ==e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Desember2012 Nomor. 1356/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel, yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ; e Membebankan kepada Terdakwa

BP/79/VI/2012/Reskrim, dengan tersangka Kepala Desa Kalibukobuk Made Sutamaberdasarkan perbuatan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu membuatsurat palsu, sedangkan tersangka LUH SUKA, cs yang menggunakan SuratKeterangan Kepala Desa Kalibukbuk tersebut di atas yang tidak benar ataupalsu diancam melakukan perbuatan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitumempergunakan surat palsu tersebut untuk mohon mutasi nama wajib pajakNomor Obyek Pajak (NOP) tanah 51.08.060.001.010.0019.0 yang semula atasnama

Merujuk pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengisyaratkan bahwa terhadapputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, parapihak dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung .2. Adanya bukti baru (novum) atau keadaan baru yang menimbulkan dugaankuat, jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang sedang berlangsunghasilnya akan dapat menguatkan keyakinan Hakim untuk mengabulkan ataumenerima Permohonan pemohon seluruhnya.3.

Menimbang, bahwa atas alasanalasan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapatkekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan Judex Juris, denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak dapat diterima karena tidak sesuai denganketentuan Pasal 263

bukti yang cukup yaitu minimal dua alatbukti ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 KUHAP).Ketentuan pasal tersebut menganut sistem pembuktian secara negatif;artinya meskipun terdapat dua alat bukti yang sah menurut undangundang,namun apabila Hakim tidak yakin tentang perbuatan dan kesalahanTerdakwa maka Hakim dapat membebaskannya; Adapun alat bukti yang sahmenurut undangundang sebagaimana dimaksud adalah seperti yangdisebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ; Bertolak dari ketentuan Pasal 263

untukdijatuhkan sesuai dengan ketetuan hukum dan konstitusi/UndangUndangDasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 ;Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana keempat :pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana senyatanya"tidak sudah, tidak sedang dan tidak akan, tanpa hak dan melawan hukummenyalurkan, menjual dan menerima Narkotika Golongan . alasan ini tidakdapat dibenarkan sebab alasan semacam ini bukan termasuk alasanpeninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263