Ditemukan 11496 data
49 — 11
Gugatan Penggugat Prematur .16Gugatan Penggugat adalah Prematur karena :1.General Agreement 25 Juni 2005 belum mengatur hak dan kewajiban yang jelasdan konkrit serta masih mengandung ketentuan yang masih umum dan tidak jelasdan perlu kejelasan lebih lanj lam pen rannya,(Bukti T 2); Bahwa halhal tersebut di atas ditunjukan dengan fakta fakta sebabagi berikut :1 Fakta Judul perjanjian saja dinyatakan General Agreement.
1.ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
2.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
3.YUNASRUL, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO
104 — 24
Saksi MUZAKIR Bin M.RADEN ALI, disumpah, pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabumalam tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di kantorDatok Desa Tanjung Lipat dan saksi mengetahui korban penganiayaantersebut bernama korban MAHYAR adalah ketika saksi membuka beritaOnline Facebook dengan judul Berita Aceh Tamiang dalam berita tersebutditerangkan bahwa Kantor Polsek Bendahara dibakar masa akibatmeninngalnya salah
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan PENGGUGAT menulis buku lebih dari 1 padatahun 2011 yang terbit Januari 2011 dengan judul Dialog PARADIGMAMETODOLOGI PENELITIAN SOSIAL dan METODOLOGI PENELITIANSOSIAL KUALITATIF: Menggugat Doktrin Kuantitatif, yang diterbitkan olehMASAGENA PRESS.Dengan demikian, PENGGUGAT menulis buku lebihdari yang ditugaskan oleh negara/pemerintah;Bahwa selain kedua buku yang ditulis PENGGUGAT seperti tersebut diatas, selama menjadi profesor tamu di JUM, PENGGUGAT juga menulis 3draf buku bersama dengan koleganya
1.Murino Budiansyah bin Muslim
2.Sopiyah binti Abdurahman
9 — 8
*cs68f7fs32badditivesbasedon10 Tajuk 1 KAR;*cs69f7fs28biadditivesbasedon10 Tajuk 2 KAR;*cs70f2fs28badditivesbasedon10 Tajuk 4 KAR; *cs71f2fs26biadditivesbasedon10 Tajuk 5 KAR; *cs72f2badditivesbasedon10 Tajuk 6 KAR; *cs73f2additivesbasedon10 Tajuk 7 KAR; *cs74f2iadditivesbasedon10 Tajuk 8 KAR; *cs75f7additivesbasedon10 Tajuk 9 KAR; *cs76fs20additivesbasedon10 Takuk Badan Teks KAR; *cs77f7additivesbasedon10 SubJudul KAR;*cs78fs16additivesbasedon10 Badan Teks 3 KAR;*cs79f7fs32badditivesbasedon10 Judul
Terbanding/Tergugat I : Nyonya NORA LAKSONO
Terbanding/Tergugat II : ANDREW RAHARJO
Terbanding/Tergugat III : ALBERT YANUAR RAHARJO
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya RODIYAH
Terbanding/Tergugat V : TRI AGUS HERYONO, SH
Terbanding/Tergugat VI : AZIS ZAMKARIM
Terbanding/Tergugat VII : PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat : EKO SETYO NUGROHO
Turut Terbanding/Penggugat II : RETNO YULIASTUTI
Turut Terbanding/Penggugat III : INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
115 — 65
Bahwa berdasarkan kententuan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) tersebutdiatas suatu perbuatan dapat dinyatakan perbuatan melawan hukumharuslah membawa kerugian; Bahwa dalam gugatan Para penggugat diberi judul GUGATANPERBUATAN MELAWAN HUKUM.
52 — 13
(Dalam buku Drs.P.A.F Lamintang dalam judul yang sama)Bahwa, mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader ituharus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama samadengan orang lain, dapat kita ketahui dari putusan yang dikeluarkan oleh Hogeraad, yaitudi dalam pelbagai arrestnya, masing masing tanggal 17 Mei 1943, N.J 1943 nomor : 576tanggal 28 Agustus 1933, N,J 1933 halaman 1649,W.12654 dan tanggal 19 Oktober 1934N.J 1934 halaman 1673, 0.12851
P.A.F Lamintang dalam judul yang sama)Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor :1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 yang memutuskan sebagai berikut :Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP turut melakukan inisiatif melakukan deliktidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa).Bahwa, dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad sertaYurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syaratmedeplegen, yaitu sebagai berikut :1.
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
352 — 207
:Bahwa Ahli menjelaskan secara normatif bahwa Pasal 1868 KUH perdata itumenyebutkan bahwa intinya bahwa untuk dapat dikatakan akta otentik adalahharus memenuhi tiga unsur Kepala Akte Badan akte dan akhir akta kepala akteitu. adalah judul, kKemudian nomor akte kemudian yang ketiga adalahketerangan hari tanggal para pihak yang menghadap kepada notaris,kemudian badan akte itu esensinya adalah kemauan para pihak yangmenghadap kepada notaris itu badan akta sehingga maksud kehadiranmenghadap notaris, disitulah
berkepentinganuntuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatanakte, menyimpan akte, memberikan gross salinan dan kutipan akta semuanyaHalaman 123 dari 154 Halaman Putusan ecourt Nomor 143/G/2020/PTUNJKTuntuk sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan oleh ataudikecualikan kepada pejabat, intinya kewenangan Notaris itu) adalahmembuatkan hukum bagi para pihak yang menghadapnya, ketika Ayat (1) inimengatakan membuatkan hukum para pihak, kalau para pihak itu Sesualdengan judul
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
229 — 116
Natalia Suseno Total Prime ;No Time Subject Attachments1. 30 Nov 2012 (Tidak ada Judul) PPN SEPT 2012.docxjam 10.182. 25 Jan 2013 PPN MASA NOV PPN MASA NOV.docxjam 15.02 d. accounting1@totalprime.com < accounting1 @totalprime.com > ; No Time Subject Attachments1. 18 Mei 2012 PPN APRIL 2012 purchase april 2012.xlxsjam 16.49 e. Eko Darmanto Halaman 86 dari 151 Halaman Putusan Nomor : 1480/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.
Andarusmi Tata ;No Time Subject Attachments1. 25 Sep 2012 (Tidak ada Judul) npwp panca jaya.jpgjam 10.17 npwp kmnb.jpgI. Nico Candra ;No Time Subject Attachments1. 13 Jan 2014 po tambahan PO.xIsxjam 14.172. 3 Feb 2014 Revisi Faktur Pajak IMG0002.pdfjam 15.53ji Adi Nugroho ;No Time Subject Attachments1. 15 Jan 2014 REVISI PO PO.xIsxjam 17.49k.
41 — 12
Tim Teknis, dengan tugas membantu panitia pengadaan untuk menyeleksijumlah dan judul buku dan melakukan evaluasi pengadaannya. Dan TimTeknis tersebut beranggotakan sebagai berikut:a. Bupati Tabalong selaku Pengarah.b. Drs. H. ERWAN, SH, MM. selaku Penanggung Jawab.c. H. SYAIFUL YAZAN, SPd. Selaku Ketua.d. H. YUHANI, SPd. Selaku Wakil Ketua.e. Drs. DIMYATI selaku Sekretaris.f. HENDRIK SY, selaku Koordinator Lapangan.5. Tim Pemeriksa Barang, beranggotan sebagai berikut:a. ARBANI, selaku Ketua.b.
Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 14 dari 252dengan terdakwa selaku Direkturnya, pada kenyataannya baru melaksanakanpekerjaanya sesuai buktibukti faktur pengiriman, adalah sebagai berikut:1.Kedatangan bukubuku perpustakaan pertama yaitu pada tanggal 06 Januari2011, dengan jumlah 1.008 dus/ 1.422 set.Kedatangan bukubuku perpustakaan kedua, yaitu pada tanggal 20 Januari2011, dengan jumlah (958 dus/ 1.042 set) + (942 dus/ 1.342 set) + (526 dus/1.116 set), dan masih terdapat kekurangan sejumlah 536 buah judul
Kedatangan bukubuku perpustakaan kedua, yaitu pada tanggal 20 Januari2011, dengan jumlah (958 dus/ 1.042 set) + (942 dus/ 1.342 set) + (526 dus/1.116 set), dan masih terdapat kekurangan sejumlah 536 buah judul buku.3.
101 — 38
Lembata Yohanes Derosari;Bahwa sikap Anggota DPRD sepakat untuk uji pendapat di MahkamahAgung;Bahwa Pembahasan rantus (rancangan keputusan) dari judul sampaiakhir;Bahwa sepengetahuan saksi mekanismenya jika ada point yang disetujuimaka ditandai dengan ketuk pallu;Bahwa sepengetahuan saksi inti dari keputusan pada paripurna bulanFebruari 2014 adalah melakukan uji pendapat terhadap pelanggarankontitusi oleh Bupati Kepala Daerah karena telah melakukanpelanggaran;Bahwa Rekomendasi pansus adalah:1.
Lembata yanghadir dan saat dibagikan saksi membacanya, dan draft tersebutmengalami perubahan yang tidak saya ingat lagi;Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembahasan keputusan dalamparipurna adalah draft keputusan dibacakan, dimusyawarah, dandisepakati;Bahwa Draft keputusan dibahas dari judul sampai akhir dan jikapembahasan disetujui maka dilakukan ketuk palu;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014, saksi tidak ingatapakah Fransiskus Limawai hadir atau tidak;Putusan Nomor 36/Pid.B/2015
Lembata sudahmengambil sebuah keputusan dengan judul usulan pemberhentianKepala Daerah, dan usulan pemberhentian Kepala Daerah akandiusulkan ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 32 pasal 29 tentangPemerintah Daerah;Bahwa yang menjadi alasan forum menduduki DPRD Kab.
114 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat / Dokumen Toyota Soluna sebagaimana nomor urut 1 fotokopi SuratKontrak Sewa Kendaraan Dinas Manager (Toyota Soluna) kepada PT.Cilegon Raya Utama Motor Nomor HK 02.01/153/giup/2006 tanggal 06Maret 2006 sampai dengan nomor urut 184 Asli PT Krakatau Steel, Term ofReference (TOR) judul pekerjaan Pengoperasian Sewa Kendaraan UntukPejabat Manager PT. Krakatau Steel Nomor 001/POKJA IIP3JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000;3.
Krakatau Steel, Term of Reference (TOR) judul pekerjaanpengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT.
Krakatau Steel, Term of Reference (TOR) judul pekerjaanpengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KrakatauSteel Nomor 001/POKJA IIP3 JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000;298.Copy Memo Dinas dari Manager Pengadaan Jasa kepada ManagerUmum Nomor 493/IF.01.00 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Sopirkendaraan operasional Honda Stream;299.
71 — 29
GUGATAN TIDAK SAH.Bahwa, Yayasan Pangeran Sumedang didirikan oleh sesepuhsesepuhketurunan Pangeran Sumedang untuk kemaslahatan anggota KeluargaBesarKeturunan leluhur Sumedang melalui proses Pengadilan di PengadilanNegeri Sumedang yang telah menghasikan PUTUSAN PENGADILANNEGERI SUMEDANG No.29/1953 dengan judul TJATATAN PERDAMAIANtertanggal 9 Februari 1955.Bahwa, patut menjadi perhatian keturunan para leluhur Sumedang adalahharapan dan pernyataan para sesepuh pendiri Yayasan Pangeran Sumedangyang dituangkan
85 — 24
dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaansubsidatr;e Bahwa tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan yangdilakukan terdakwa dalam perkara ini adalah melanggar ketentuan pasal 3UndangUndang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, makakualifikasi atas penyebutan tindak pidana yang dinyatakan terbukti kepadaterdakwa, harus disesuaikan secara sistimatis dengan Judul
144 — 60
) hal ini penting demi kepentingan beracara (processdoelmatigheid);Ketidak jelasan PARA PENGGUGAT dalam menyusun lahan yang diklaim tersebut telah menimbulkan dampak gugatan menjadi kabur dantidak jelas, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Yang Muliamenyatakan Gugatan a quo Tidak ODapat ODiterima (nietonvankelijkeverklaard);Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) terhadap dalil PMH:TeBahwa PARA PENGGUGAT telah menggugat PARA TERGUGAT dengangugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana Judul
118 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dalam tulisannya dengan judul tentangwewenang yang dimuat dalam Gema Peratun, Tahun IV, No. 12,Triwulan Il, Agustus 2000, Penerbit Mahmakah Agung Al,Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, hal. 103,Kewenangan atau Wewenang adalah konsep dalam hukumpublik;Dalam konsep hukum publik, WWewenang merupakan konsephukum inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.Dalam Hukum Tata Negara Wewenang (bavoegdheid)dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (teehtement).
109 — 20
setelahsalcsi tahu ada orang datang membawa tiang dan tower kesekolah baru38saksi tahu bahwa yang kerjakan pekeriaan/ pembangtman SMAN.2Sungguminasa adalah Sdr.Arsyad dan adapun tower air dan tiang hanyadisimpan disamping gedung sekolah;Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah: (1) RuangKelas Baru (RKB) 3 unit dan jtunlah mobiler 120 buah yang setiap 1unit RKB 40 buah; (2) Petpustakaan 1 unit yang terdiri dari: (a) Mejapanjang 6 pasang, (b) rak buku 3 buah, (c) buku paket yang terdiridari 9 judul
Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
250 — 182
99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDG561/Kep.434Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun2020 sepanjang Diktum KETIGA yang selengkapnya berbunyiUpah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020sebagaimana Diktum KESATU, hanya berlaku bagiperusahaanperusahaan yang bersepakat dengan serikatpekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, hanyaberlaku selama 12 (dua belas) bulan.Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat terlihnat dari judul
PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN PROVINSI JAWA BARAT
134 — 76
., hanya berlaku selama12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnyamenyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Sektoral Provinsi Ssesuaidengan Peraturan Pemerintah Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Artinya bahwa sifat sekaliselesai (enmahlig) dimiliki oleh objek sengketatersebut; Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat terlihat dari judul dan keperluannya,dimana keputusan tersebut berjudul :Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 561/Kep.770Yanbangsos/2019 tanggal
Dr. HENDRI HESTIAWAN, S.T., M.T.
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
Intervensi:
FAISAL HADI
248 — 109
., tanggal 22 Januari 2018.Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara,yaitu. dalam hal ini Rektor Universitas Bengkulu;Bersifat konkret, yaitu dilihat dari judul yaitu dalam hal iniberkaitan dengan tindakan pengangkatan Faisal Hadi, S.T.
496 — 367 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat adalah sebuah perseroan terbuka atau perseroan publik yangterdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam bidang usahatransportasi laut atau pengangkutan umum di laut dan tunduk padaketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.Dengan perbaikan gugatan tertanggal 21Desember2009 sekedar paragrafdengan judul kedudukan Penggugat dan Para Tergugat dan Para TurutTergugat diubah menjadi :1.