Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : 21 Pdt Sleman Kejaksaan 2015 Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep; Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk pakam Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Pt. ricobana abadi vs kepala kejaksaan negeri jakarta pusat;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Dr. johanis tanak S.h. M.h vs kepala kejaksaan agung republik indonesia;; Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Martini Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis. 2. bupati bengkalis. 3. kejaksaan negeri bengkalis;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-06-2011 — Upload : 13-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2625 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — PIETER THENU, Amd., S.Sos
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — RAMLI BARUS, S.Ip. ;MUSTAFA MAILA, SE. ;
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tersebut ;
    No. 1085 K/Pid.Sus/201 1Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSerui tanggal 1 Februari 2011 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa RAMLI BARUS. S.Ip dan Terdakwa Il MUSTAFAMAILA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Kasasi/2011/PN.Sri. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Serui telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Februari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri
    No. 1085 K/Pid.Sus/201 1diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Serui tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui No. 42/Pid.B/2010/PN.Sri. tanggal 18 Februari 2010 ;MENGADILI SENDIRI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — IR. LULUK EDI PRIONO, M.M.
50 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tersebut;
    ;Tempat Lahir : Solo;Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/6 Januari 1958;Jenis Kelamin : Laki Laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Abdul Muis, No.68, RT.01/RW.09,Perumnas Ill Tanjung Hulu, KecamatanPontianak Timur, Kota Pontianak;Agama : Katholik;Pekerjaan : PNS;Terdakwa ditahan:1Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 22 Mei 2014 sampaidengan tanggal 10 Juni 2014;Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 11 Juni 2014sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;Perpanjangan
    dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
    AHMAD ASTARI OKTA kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 17 Desember 2014dinyatakan dirampas untuk negara.7. Menyatakan barang bukti berupa:1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :640/016/PPTKGOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008;2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik diLapangan Nomor: 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, Tanggal 4September 2008;Hal. 35 dari 59 hal. Put.
    dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2562 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — RAHMAT HIDAYAT bin M. NASIR panggilan AMAIK
55 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-09-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — BAHTIAR alias BATI
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;
    AHMAD NIZAMI, dokter pada Rumah SakitBhayangkara Palu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan lukarobek kesan lama pada selaput dara akibat dimasuki benda asing.Perbuatan Terdakwa BAHTIAR alias BATI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palutanggal 18 Februari 2015 sebagai berikut:1.
    masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus Rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2015/PN Pal yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwapada tanggal 11 Mei 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan
    harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2002, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor: 8Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — FEBRYANTO VALENTINO BALO alias VALEND
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;
    letak luka sebelah luarsiku kiri; Bentuk luka beraturan sudut luka tumpul luka dengan dasar otot; Terdapat luka di daerah tangan kiri ukuran kurang lebih dua kali satukali dua centimeter, tiga centimeter dari sela jarijari tangan kiri, bentukluka beraturan sudut luka tumpul dengan dasar otot;Kesimpulan:Lukaluka tersebut disebabkan oleh trauma tajam;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus Rupiah);Mengingat Akita Permohonan Kasasi Nomor: 11/Akta.Pid/2015/PN Kpgyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan,bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan TinggiKupang tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2015
    No. 2049 K/PID.SUS/2015MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 26-09-2018 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 26 September 2018 — H. BARU ABDULOH bin SOMA
100 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut
    PUTUSANNomor 634 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon,telan memutus perkara Terdakwa:Nama : H.
    93UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan juncto UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang PerikananjJuncto Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor 56 Tahun 2016:Dakwaan Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan juncto UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang PerikananjJuncto Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor 56 Tahun 2016;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
    sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2017/PN Cbnjuncto Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Cbn juncto Nomor 217/PID.SUS/2017/PTBDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan
    Negeri Kota Cirebon tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon padatanggal 11 September 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandungtersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Cirebon pada tanggal 30 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
    UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2484 K/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2011 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejar VS SYARIPUDIN Bin H. JUMIN
125 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAPENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG tersebut ;
    JUMIN tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 56 ke2 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRangkasbitung tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2484 K/Pid.Sus/2009Menyatakan Terdakwa Syarifudin bin H.
    Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) kepadaNegara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 September 2009 dariJaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi
    rupiah) Subsidair 3 (tiga)bulan kurunganMenimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (DissentingOpinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengansungguhsungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30ayat 3 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambilkeputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN
    No. 2484 K/Pid.Sus/2009telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAPENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNGtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 73/Pid.B/2009/PN.RKB tanggal 11 Agustus 2009 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 02-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779 K/Pid.Sus/2024
Tanggal 2 Februari 2024 — FRANCIS CHUKWUMA ANCOR
221 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-03-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/PID/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — MISTRI Alias ARUM Binti MISTARI
698 — 839 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo tersebut
    HAMID alias TAUFIK Bin ASARI di Dusun Kedung Glagah RT 01 RW04 Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, sehinggaperkara ini terungkap;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 359 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Probolinggo tanggal 14 April 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MISTRI al.
    Kraksaan tanggal 26 April2016, Nomor 60/Pid.B/2016/PN Krs yang dimintakan banding; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu Limaratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor8/Akta.Pid.Kasasi/2016/PN.Krs Jo Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Krs yang dibuatoleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwapada tanggal 22 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 359 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umumpada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-04-2012 — Upload : 17-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 4 April 2012 — Laruhawe bin Lamahasa
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tersebut ;
    1234 K/Pid.Sus/2011 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 11 November2010 Nomor : 69/Pid.B/PN.Mal yang dimohonkan banding selainselebihnya ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor:03/Pid/2011/PN.Mal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriMalinau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2011Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan maupun dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 10-05-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid/2022
Tanggal 10 Mei 2022 — SUSANTI alias ACHUN Anak dari LEO SUGIMAN alm
86 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 21 Maret 2023 — BRILL ABRAHAM MARLUDI anak dari BELUGOK
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2615 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — Rio Fernando alias Rio bin Junaidi ;
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;
    2011yang terdaftar sebagai Golongan Nomor Urut 61 pada Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Dimana perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal23 Juni 2011Nomor : 419/Pid.B/2011/PN.PLG yang dimintakan banding; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:39/Akta.Pid/2011/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriPalembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    No. 2615 K/Pid.Sus/201 1Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor172
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-09-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1442 K/PID.SUS/2018
Tanggal 6 September 2018 — NAWIR MUSLIM LABATJO alias NAWIR
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADAKEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO tersebut
    PUTUSANNomor 1442 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutusperkara Terdakwa:NamaTempat LahirUmur/ Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanNAWIR MUSLIM LABATJO aliasNAWIR;: Gorontalo;: 21 Tahun/8 Februari 1996;Lakilaki:Indonesia:Kelurahan Bugis, Kecamatan DumboRaya, Kota Gorontalo;Islam;: Wiraswasta
    Juli 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalokarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Atau;Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Gto, yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwapada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalomengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalotersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Mei 2018:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;
    Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalopada tanggal 23 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Mei 2018,dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehHalaman 3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3803 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — HOTMAN PARDAMEAN SIADARI
22 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut;
    PUTUSANNomor 3803 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, telah memutusperkara Terdakwa:Nama : HOTMAN PARDAMEAN SIADARI;Tempat Lahir : Pematang Siantar;Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/6 Desember 1981;Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal ; Jalan Mufakat, Kelurahan Sukadame,KecamatanSiantar Utara, Kota
    Sus/2019Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPematang Siantar tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut:1.
    sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Ks/Akta Pid/2019/PN PmsJuncto Nomor 657/Pid.Sus/2019/PT MDN juncto Nomor 23/Pid.Sus/2019/PNPms, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan
    Negeri Pematang Siantar yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Agustus 2019;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantarpada tanggal 12 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
    Sus/2019Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-10-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1619 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Oktober 2018 — LENIYUS DARMA YANTO SILABAN
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR tersebut
    PUTUSANNomor 1619 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : LENIYUS DARMA YANTO SILABAN;Tempat Lahir : P.
    No. 1619 K/Pid.Sus/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TobaSamosir tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa LENIYUS DARMA YANTO SILABAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UU RI
    bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Mei 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Negeri Toba Samosirpada tanggal 25 April 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TobaHal. 3 dari 11 hal.
    ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-03-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 22 Maret 2017 — Khaidir Sinaga Als Petel(T1),Dkk
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut
    Putusan No. 142 K/PID.SUS/2017Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLabuhanbatu tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa 1. KHAIDIR SINAGA alias PETEL, Terdakwa 2. ADISYAHPUTRA MUNTHE alias ADI, Terdakwa 3. BUYUNG SOMADONHARAHAP alias BUYUNG dan Terdakwa 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-12-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2574 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Budianto Bin Anwar(Alm)(T1),Dkk
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut
    /daun dengan berat netto 0,0407 gram setelahdilakukan pemeriksaan secara Lab menyimpulkan bahwa bahan/dauntersebut adalah benar GANJA mengandung THC sebagaimana terdaftardalam Golongan Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor370/PID.SUS/2016/PT.DKI, tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor931/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 5 dari 12 hal. Put.
    Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada ParaTerdakwa yang dalam tingkat banding masingmasing sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/AktaPid/2017/PN.Jkt.Utr juncto Nomor 931/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr juncto Nomor370/Pid.Sus/2016/PT.DKI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriJakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2017 PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasiterhadap
    dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-05-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/PID.SUS/2013
Tanggal 16 Mei 2015 — ARITA CLARA binti USMAN SARWONO
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut
    No. 991 K/PID.SUS/2013Nomor Bukti: 6949/2011/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikankristal dengan berat 0,172 gram warna putih;Perbuatan Terdakwa ARITA CLARA binti USMAN SARWONOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 5 April 2012 sebagai berikut:leMenyatakan Terdakwa ARITA CLARA binti USMAN SARWONO bersalahmelakukan
    No. 991 K/PID.SUS/2013MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR,S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.