Ditemukan 15685 data
4 — 0
bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2,dan LP.1 yang merupakan suratsurat resmi yang dibuat dan dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yangsah untuk perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugatadalah penduduk Kota Mojokerto sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuanPasal 73 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUnang No. 3 Tahun 2006, dan terakhir di rubah
5 — 3
berpendapatbahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehinggapermohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anakkandungnya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa alat bukti Surat yang diajukan oleh Pemohondi depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah
8 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
5 — 5
KTP Pemohon dan Pemohon II yang telah dicocokkan dan telah sesuaidengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai yang telah rubah dengan UndangUndang Nomor10 tahun 2020, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon danPemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar,selanjutnya secara relatif merupakan
8 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1181/Pdt.G
9 — 4
Abdullohdan tempat tanggal lahir : Gresik, 10 Juli 1973;Bahwa biodata Pemohon dan biodata Pemohon II yang tertulis dalamKutipan Akta Nikah, maupun yang tertulis dalam dokumendokumen lainnyaadalah identitas dari orang yang sama, yaitu Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan biodata Pemohon II merubah biodata tersebutdipergunakan untuk mengurus pendaftaran anak menjadi TNI;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon dan Pemohon Ilmenuntut agar biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 384/42/X/90 di rubah
9 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
13 — 5
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, olehkarenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimanatelah diubah pertama Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009jo.pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008yang telah di rubah
11 — 9
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
9 — 0
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyataTermohon telah dinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonanPemohon harus dikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun 1989 yang telah dua kali di rubah terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan
15 — 4
kelengkapanadministrasi mengurus kelengkapan berkas pendaftaran veteran, makapermohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinanantara pemohon dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX pada hartiSelasa tanggal 10 Agustus 1950, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe,Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinansebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
9 — 1
2) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohonsebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohontetap ingin bercerai dengan Termohon ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang telah rubah
13 — 11
Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon danPemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawaipencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, XxxxxxxXxxxXXXXXXXXX, Sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempatkediaman Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya
10 — 6
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
15 — 9
Pasal14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksudketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, untukselanjutnya pernikahan antara para Pemohon sebagaimana dimaksudberalasan untuk dinyatakan sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruanglingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
Terbanding/Terdakwa : Riana Br Perangin angin
25 — 12
dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim padaPengadilan tingkat banding dianggap telah setimpal dengan perbuatanTerdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan tingkatbanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkatpertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa makaputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 355/Pid.B/2019/PN Kbj, tanggal1 April 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di rubah
6 — 7
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
5 — 2
Bahwa temyata setelan Penggugat bekerja memenuhi semuakebutuhan keluarga ternyata tidak ada perubahan sikap dari Tergugat,Tergugat tetap malas tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga,4.4 Bahwa dalam hal ekonomi keluarga telah di penuhi oleh Penggugat,namun hingga sekarang tidak ada etikat baik Tergugat untuk berubahlebih bertangung jawab;Bahwa keempat alasan tersebut diatas sudah Penggugat ingatkan kepadaTergugat, berusaha untuk saling mengerti, namun kemudian tidak pernahbisa di rubah oleh
8 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
9 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan