Ditemukan 46741 data
VICKY RIZKY MARVIL, SH
Terdakwa:
JONI Als JON Bin SAIBUN
64 — 11
161/Pid.Sus/2019/PN BTA
PUTUSANNomor 161/Pid.Sus/2019/PN.BtaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Joni als Jon Bin Saibun;Tempat lahir : Bandar Lampung;Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Juli 1966;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Anyar Kec.
Buay Pemuka Bangsa Raja Kab.OKU Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa menghadap kepersidangan tidak didampingi oleh PenasehatHukum dan menghadapinya sendiri.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2019PN BtaTelah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PNBta, atas nama terdakwa : Joni als Jon Bin SaibunTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor161/Pen.Pid/2018/PN.Bta tanggal 02 April
Sutikno, S.Sos
Terdakwa:
Mahrum
27 — 4
161/Pid.C/2020/PN Sit
BERITA ACARANomor : 161/Pid.C/2020/PN SitCatatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadiliperkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, pada hari :Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 20.00 WIB dalam perkara Terdakwa :MAHRUM.SUSUNAN PERSIDANGAN :1. PUTU DIMA INDRA,S.H., : Hakim ;2.
199 — 103
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39);Bahwa, Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja denganPenggugat tidak melalui prosedur hukum dimana pemutusan hubungan kerjadilakukan secara sepihak dan tanpa terlebih dahulu dilakukan teguransebagaimana diamanahkan oleh pasal 161 Undangundang nomor 13 tahun 2003serta juga tanpa izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialadalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku
06Januari 2015;Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan tersebut Tergugat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi/jawaban tertanggal 16 Desember 2015, yaitu sebagai berikut:11A DALAM EKSEPSI:e Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh isi gugatan penggugat, kecualiada halhal yang nyatanyata saja tergugat akui kebenarannya;Bahwa gugatan penggugat atas dan terhadap diri tergugat dengan berpedomankepada pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Jo pasal 161
berdasarkan hal tersebut Pimpinan Yayasan melalui mekanismenyamemberhentikan penggugat sebagai Tenaga Honorer di Yayasan Ma hadUlumuddin Uteuenkot Lhokseumawe, hal yang dilakukan oleh KepemimpinanYayasan terhadap penggugat telah melalui prosudural sebagaimana diatur dalamAnggaran Dasar UU RI No.16 tahun 2001, tentang Yayasan;4 Bahwa isi gugatan penggugat atas dan terhadap pihak tergugat dalam kapasitaspenuntutan upah / pesangon dengan memproduksikan pasal 156 ayat (1), (2), (3)dan ayat (4) Jo pasal 161
dariStaf Yayasan Ma had Ulumuddin di bidang Perpustakaan sesuai dengan suratNo.15/YMU/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014( vide bukti T7 );Bahwa oleh karena dasar dilakukan pemberhentian penggugat sebagai staf /Karyawan pada perpustakaan Yayasan Mahad Ulumuddin UteuenkotLhokseumawe terutama atas permintaan sendiri dengan uraian tergugat diatas,maka pernyataan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan penggugatdiberhentikan secara sepihak adalah pernyataan yang tidak mendasar sehinggapenggunaan pasal 161
menolakuntuk menetapkan diri sebagai keluarga Dayah, dan berdasarkan permintaan sendiriuntuk dikeluarkan;Menimbang, bahwa pemberhentian tersebut juga merupakan hasil rapatPimpinan/unsur Yayasan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bab XIII mengenai Pemutusan HubunganKerja UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak terdapat adanyaalasan PHK karena tindakan pekerja yang merongrong pengusaha;Menimbang, bahwa kalaupun tindakan merongrong yang dilakukanPenggugat masuk ke dalam halhal yang di atur Pasal 161
6 — 2
161/Pdt.G/2014/PA.Jr
6 — 0
161/Pdt.G/2016/PA.Jr
7 — 1
161/Pdt.P/2016/PA.Jepr
14 — 4
161/Pdt.P/2022/PA.Bjb
12 — 2
161/Pdt.G/2023/PA.Dp
26 — 1
161/Pdt.G/2023/PA.Krs
7 — 1
161/Pdt.G/2014/PA.Pas
9 — 0
161/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr
9 — 1
161/Pdt.G/2020/PA.Pkl
11 — 3
161/Pdt.G/2021/MS.Lsk
3 — 0
161/Pdt.G/2022/MS.BIR
14 — 0
161/Pdt.G/2023/PA.Prw
4 — 0
161/Pdt.G/2024/PA.Sbg
15 — 3
161/Pdt.P/2022/PA.Jnp
5 — 0
161/Pdt.G/2022/PA.Sky
14 — 4
161/Pdt.G/2018/PA.Krw
24 — 5
161/Pdt.G/2022/PA.Dum