Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadipada tahun 2017 dimana Tergugat di PHK dan malah menggunakanuang pesangon milik Tergugat untuk berjudi sebesar Rp. 15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah), dan Tergugat terus berhutang untuk berjudiyang membuat Penggugat terpaksa harus melunasi;7. Bahwa selain berhutang kepada berbagai pihak, Tergugat juga seringmengambil uang Penggugat tanpa izin yang digunakan untuk berjudi;8.

Itu juga tidak benar karna saya belum bekerja masih sambilan ataumakelaran tapi dalam keluarga kami disuplai oleh orang tua kamikebutuhannya;ltu juga tidak benar karna saya belum bekerja atau punya pekerjaantetap jadi saya belum bisa memberi uang istri saya (Dwi Murwani Asih);Itu juga tida benar tahun 2017 saya kena PHK diperusahaan kami danpesangon itu bukan 15 juta tapi 20 juta dan uang pesangon sayaserahkan ke istri saya dan disimpan di lemari ternyata uang itudigunakan untuk membayar hutang saya

dan istri Saya yang ditagih olehorang itu kata istri saya dan bukan uang itu habis untuk judi saya, itutidak benar, padahal waktu saya di PHK itu saya masih pegang uang 3,5juta itu juga saya simpan lamalama uang saya juga habis untukkeperluan seharihari dan pada saat itu juga belum dapat pekerjaan danuang itu untuk keperluan keluarga juga;Itu juga tidak benar kalau saya mengambil uang tanpa izin istri saya;Tidak benar tahun 2017 itu saya belum pisah ranjang karna kami masihsamasama membesarkan warung

Jebres, Kota Surakarta; Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Valentino SamuelNadine Hartanto dan Valentino Yonathan Dito Hartanto; Bahwa anakanak dari hasil perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut keduaduanya sudah bekerja; Bahwa Penggugat bekerja jualan Es dan Loundry,sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai depkolektor, tetapi sudahkeluar karena kena PHK dan sekarang bekerja apa, saksi tidak tahu; Bahwa masalah apa Penggugat

Pasal 30 ayat (6) PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X tahun 20172019, yangancaman sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), maka untuk itupada tanggal 29 Januari 2014 Tergugat dibebastugaskan untuk prosesinvestigasi.Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013, atas pelanggaran yang dilakukanoleh Tergugat dilakukan investigasi dan selanjutnya dibuatkan laporan hasilPenyelidikan, bahwa berdasarkan hasil investigasi terobukti Tergugat telahmelakukan pelanggaran kerja yakni melanggar ketentuan

Pasal 30 ayat (6) Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi X tahun 20172019, yang sanksinyaadalah pemutusan hubungan kerja (PHK).Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat merupakanpelanggaran kerja kepemilikan ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 20ayat (11) Pedoman Hubungan Indusirial PT Freeport Indonesia Edisi VIIItahun 20132015 Jo.

tingkat PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuraberdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU 2/2004;Bahwa mengingat Tergugat telah nyatanyata terbukti melakukanPelanggaran Tata Tertib Kerja dan sanksinya adalah pemutusan hubungankerja, maka untuk itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadidisharmoni dalam hubungan kerja sehingga hubungan kerja sudah tidakdapat dibina kembali, maka adalah sah dan berdasar hukum bagiPenggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Pasal 30 ayat (7) Pedoman HubunganIndustrial PTFI Edisi X tahun 20172019, dengan sanksi pemutusanhubungan kerja;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukanoleh Tergugat;Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 05/Pat.SusPHI/2019PN Jap8.

Saksi11Bahwa pada waktu itu. pimpiman perusahaan hanya secara lisanmenyatakan bahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihatkondisi selama 4 (empat) bulan kedepan ;Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans PropinsiNTT, namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupunpimpinan perusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat denganalasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;Bahwa tidak ada surat PHK

;Bahwa pada waktu itu. pimpinan perusahaan hanya secaralisanmenyatakan bahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihatkondisi selama 4 (empat) bulan kedepan ;Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans PropinsiNTT, namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupunpimpinan perusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat denganalasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;Bahwa tidak ada surat PHK

Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat telah menghentikan operasionalperusahaan sejak bulan Desember 2008 tanpa melakukan PHK terhadap ParaPenggugat; Bahwa oleh karena itu hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat secara hukum dianggap masih terus berlanjut hingga gugatan ini diajukanke pengadilan yang bersangkutan ;3. Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyamembayar hakhak Para Penggugat selama dalam hubungan kerja ;4.

Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk memutuskan hubungankerja dengan Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Tergugatdiwajibkan untuk membayar secara tunai hakhak Para Penggugat, baik yangtimbul selama dalam hubungan kerja yang sah maupun hakhak yang timbul akibatdikabulkannya permohonan PHK a quo ;6.

Opsi Il adalah PHK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 dan dari tanggal 1Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 887 K/Pdt.Sus/2010Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 diputuskan sebagaimasa skorsing;c.

Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, yaitu: Menolak PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat!

dalam perkara ini, meskipun hanya fotokopisurat akan tetapi didukung dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka tidak ada alasan untuk para Pemohon Kasasi/Penggugat Illdan IV tidak mendapatkan haknya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) telahsalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa PHK

yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan para Penggugatmengikuti test CPNS tidak dapat dijadikan dasar kesalahan, kecuali bagiPenggugat Ill, Penggugat IV dan Penggugat VI, karena pada saat mengikutitest ternyata mereka telah meninggalkan tugas dan pekerjaannya, di manahal itu merupakan tindakan yang melanggar disiplin dan melanggarPeraturan Perusahaan, sehingga dapat di PHK berdasarkan ketentuan Pasal161 Undangundang No. 13 Tahun 2003 dengan hak Uang Pesangon 1 xPasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan

Kep150/Men/2000 jo Pasal 191 UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas, terhadapPenggugat , Ill dan V yang tidak terbukti melakukan kesalahan melanggarPeraturan Perusahaan namun karena Tergugattetap berniatmemPHK danPenggugat I, Ill dan V bersedia untuk di PHK, maka berdasarkan ketentuanPasal 27 Kepmenaker RI No.

Bahwa amar putusan Judex Facti yang mengurangi hak Penggugat ataskompensai PHK dengan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugatuntuk kepentingan urusan kematian almarhum Paiman sebesar Rp 4.831.250, tidak dapat dibenarkan, karena pemberian uang sebesar Rp 4.831.250, a quotidak dapat dikatagorikan sebagai kompensasi PHK sebagaimana dimaksudketentuan kompensasi PHK sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13Tahun 2003 atas meninggalnya almarhum Paiman ;b.

Bahwa karena peberian uang tersendiri ahli waris almahamum Paiman yangmerupakan hak atas Jaminan Kematian berdasarkan ketentuan UndangUndang No.3 Tahun 1992 dan bukan termasuk kompensasi PHK berdasarkanketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, maka sudah seharusnya hakHal. 16 dari 18 hal. Put.

No. 070 K/Pdt.Sus/2011ahli waris atas kompensasi PHK tidak dikurangi dengan pemberian sejumlahuang sebesar Rp 4.831.250, a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: SUMARSIH dan kawankawantersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 11/G/2010/PHI/YK, tanggal 5 November 2010serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2 Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angkal(satu)tersebut di atas, pihak pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihakpekerja (Sdri.

perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidakdibayarkannya upah dan hakhak yang biasa diterima oleh Penggugat setiapbulannya sebagaimana uraian pada posita angka 7(tujuh), maka berdasarkanpasal 86 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknisPengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 hurufK No.3 yang berbunyi Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan diikuti dengan perselisihan PHK

sebagaimana diatur dalampasal 86 UndangUndang No.2 Tahun 2004 maka pengadilan hubunganindustrial ~wajib memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan tersebut dalam bentuk putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;Dalam Pokok Perkara9 Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 1(satu) dan 2(dua), dapatterlihat dengan jelas bahwa Pemutusaan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak yang di lakukan oleh Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugattidak

26,110,000WahyuningsihVI Siti Aisyah 1Jan11 29Mar14 = 3,4 1,865,000 14 26,110,000TOTAL 226,240,000 Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 30 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg. 10Terhitung Total: (duaratus dua puluhenam juta dua ratus empat puluhribuRupiah) danatau besaran nilainya sampai dengan adanya keputusan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

sebelum tanggal mulai pengunduran diri;b tidak terikat dalam ikatan dinas; danc tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengundurandiri.Menimbang, bahwa terhadap kelanjutan hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat, mejelis Hakim berpendapat bahwa bila dilanjutkan hubungan kerjaantara hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak akan kembaliharmonis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian yang realistis danproporsional adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

pemberhentian dengan hormat per tanggal 3Januari 2008 ;Untuk Penggugat Il dengan surat pernyataan tertanggal 21 Nopember 2007, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Untuk Penggugat Ill dengan surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2008, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Bahwa perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il adalahtermasuk perselisinan PHK

Panggilan / undangan pengklarifikasian masalah PHK dari Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Madiun tg! 27 Pebruari 2009.Mengapa dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyimpulkan sendiri danmempertimbangkan tanpa adanya klarifikasi atas kesalahan dan pelanggaran yang telahdilakukan karyawan. Padahal sesuai aturan kerja sudah ditegaskan akan sanksi yangdiberikan apabila menyalahi disiplin kerja. Akan tetapi seakan memperjelas bahwakaryawan salah meskipun sudah mendapat pembinaan.

Hal ini kiranya dapatmenjadi untuk ditinjau bersama.Pada pertemuan sebelumnya juga telah disampaikan kepada ketiga karyawan yangtelah ter PHK dan tawaran untuk bekerja kembali tetap ditolak dan tetap hanya memilihuntuk adanya uang jasa / pesangon.

Sebagai catatan dalam pertemuan tersebut diantaranya:1.2.3.Para karyawan yang ter PHK disertai oleh Pihak Ill saat pengajuan uang pesangon.Dari Pegawai Disnaker Kota Madiun mengatakan kalau mendengar ada orang LSM.Bahwa pengajuan ke PHI untuk gugatan para karyawan yang terbukti bersalah, biayaakomodasi dibiayai oleh Disnaker.

Kami selaku Koordinator dan yang mewakili Pengusaha dalam hal ini dan selamaitu tidak pernah menganiaya, menghina secara kasar dan bahkan mengancampara Penggugat atau memerintahkan para Penggugat untuk melakukan pekerjaanyang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi dengan alasan melakukankesalahan dengan bukti T3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon

2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.SusPHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukangugatan sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubunganindustrial yaitu Sengketa Hak dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa masa kerja Penggugat sebagai berikut;Dati bekerja sejak bulan Agustu 2018 dan menerima upah terakhir SebesarRp. 2.925.000, dan di PHK

Pembayaran upahPesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkansecara tunai dan tanpa diangsur;Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensimaka Tergugat diwajibkan membayar Upah yand didasarkan pada pasal 151ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tentang Permohonan Upah Proses pada frasa belum ditetapkandalam Pasal 155 ayat (2) Undangundang Nomori3 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses

kepada Penggugatselama 6 bulan berturut turut Secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejakTergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020;Bahwa selanjutnya Penggugatakan menghitung hakhak Penggugat akibattindakan PHK sepihak Tergugat.

Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensimaka Tergugat diwajibkan membayar hakhak PenggugatMenimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi Tergugat juga telahmengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknyapokoknya sebagai berikut:1. Bahwa tidak benar dan sangat mengadangada yang mengatakan Penggugatmerupakan atau tergolong perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerjatetap;2.

diikutidengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidakdibayarkannya upah dan hakhak yang biasa diterima oleh Penggugat setiapbulannya sebagaimana uraian pada posita 15, maka berdasarkan Pasal 86Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknis PengadilanHubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 huruf K Nomor 3yang berbunyi "Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan diikuti dengan perselisinan PHK

nilainya diperhitungkan sampai dengan adanyakeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan menetapkan atas pelanggaran kontrak kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan dinyatakan hubungankerja beralih menjadi hubungan kerja wakiu tidak tertentu (PKWTT) atauPermanen di perusahaan Tergugat;Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHk

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut telahberakhir sebab Penggugat tidak pernah datang lagi untuk bekerja kepadaTurut Tergugat sejak hari Rabu tanggal 14 September 2011 sampai dengansaat ini;Bahwa apabila ternyata sesuai surat gugatannya Penggugat menuntutsegala hal berkaitan dengan putusnya hubungan kerja tersebut makadengan demikian Penggugat semestinya terlebin dahulu mengundang TurutTergugat untuk mengajukan perundingan dan mediasi guna membahaspermasalahan berkaitan dengan PHK

sehingga demi hukum selesainya kontrak padatanggal 12 Januari 2015 maka selesailah pekerjaan Penggugat, hal inisesuai pada Pasal 61 ayat (1b) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003yaitu ..... 1b) "Perjaniian kerja berakhir apabila : berakhirnya jangka waktuperjanjian kerja:"Kutipan Paragraph 2:"Menimbang, bahwa karena status Penggugat sudah berakhirnya masakontraknya atau dengan istilah ketenagakerjaan dikatakan telah berhentidengan sendirinya, maka Majlelis Hakim berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK

Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201717 Oktober 2005 pihak Manajemen yang diwakili Isye Falyanahmenyampaikan perihal penolakan berdiri PUK F SP Par SPSI dan memintaagar para pengurus atau anggota mengundurkan did dari kepengurusanatau keanggotaan serta meminta maaf kepada Departement Head, bagiyang tidak minta maaf dan tidak membuat surat pernyataan pengundurandid dari kepengurusan serta keanggotaan PUK F SP Par SPSI akan dicekalatau PHK tanpa pesangon;13.Bahwa oleh karena Ketua dan Sekretaris PUK tidak diperbolehnkan

Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201721.Bahwa karena tidak ada itikad balk dari Tergugat dalam menyelesaikanmasalah PHK dan keengganan pihak Tergugat memenuhi anjuran DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta menyebabkan pihakPenggugat mengalami kerugian balk materiil maupun imateriil;22.Bahwa kerugian materiil dan imateriil Penggugat dapat dirinci sebagaiberikut :Bahwa kerugian imateriil akibat dari PHK yang dialami Penggugat dantindakan Tergugat yang belum juga membayarkan upah dan hakhaklainnya yang

S dan Ahmadun di PHK olehPerusahaan (Tergugat), akan tetapi Majelis Hakim tidakmempertimbangkan kesimpulan yang diajukan Tergugat;Bahwa Pemohon Kasasi merasa Keberatan dengan PertimbanganMajelis Hakim yang harus membayar Gaji, Pesangon, UangPenghargaan, Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan danPerawatan dan Membayar Upah untuk Penggugat setiap bulannyasejak Tergugat tidak lagi membayar upah kepada Penggugat yaitusejak Agustus 2005 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Karena dalam

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jamdalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) mingguP9;Bahwa Penggugat tidak pernah tahu dan tidak tahu Peraturan Perusahaan (PP)yang menjadi acuan dari Tergugat dalam mengatur cuti, PHK dan hak sertakewajiban dari karyawan Tergugat, dimana ini dikarenakan Tergugat tidak pernahmemberitahukan atau mensosialisasikan isi dari pasalpasal dalam PP apalagimemberi naskah PP tersebut kepada pekerjanya sehingga hampir ratarata

pekerjaTergugat tidak mengetahui adanya PP tersebut;Bahwa hal ini jelas tindakan Tergugat melanggar pasal UndangUndang No. 13Tahun 2003 Pasal 114 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskahPeraturan Perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat bukandikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner tetapi merupakanPHK yang dipaksakan dan diadaadakan atau

perkara ini;DALAM PEMERIKSAAN CEPATe Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkanPenggugat;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan alasan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerjatidak benar dan mengadaada bertentangan dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003;3 Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 203/G/HRD/III/2011 tentangPemutusan Hubungan Kerja tidak sah menurut hukum;4 Memerintahkan Tergugat sehubungan dengan efisiensi atau PHK

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagiPengadilan untuk menerima gugatan Para Penggugat dengan putusan tidak hadir (verstek);Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknyamendalilkan halhal sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat secara lisan telah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat, dengan alasan ParaPenggugat mangkir sehingga dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 168 UU No. 13

dalam perkara ini tidak terungkap adanya kesalahan ParaPenggugat, akan tetapi dengan adanya fakta (dalil dan petitum) Para Penggugat menuntutagar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon(hanya) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 dan juga Para Penggugat tidak ada menuntut upah prosessejak Tergugat melakukan PHK

NamaPara Masa Kerja (Awal Besar UpahPenggugat Kerja s/d PHK)1.

pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah adik kandung Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009telah pernah hidup bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) oranganak;Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PA. kit Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat di Bogor; Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejaktahun 2010 sering bertengkar, karena Tergugat di PHK

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah kakak kandung Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009telah pernah hidup bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) oranganak; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat di Bogor; Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejaktahun 2010 sering bertengkar, karena Tergugat di PHK

sehingga tidakbekerja lagi dan Penggugat yang harus bekerja keras untukmencukupi kebutuhan rumah tangganya; Bahwa, setelah di PHK Tergugat menjadi malas bekerja, uangyang dikirim oleh Penggugat habis tidak jelas penggunaannya; Bahwa, karena hasil kerja Penggugat sudah tidak cukup lagimaka Penggugat lalu bekerja ke Taiwan sejak tahun 2014, selamabekerja di Taiwan selalu mengirim uang untuk kebutuhan hidup anakanaknya;Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PA. kit Bahwa, kemudian pada tahun

: pertimbangan hukum mengatakan PemohonKasasi/ dahulu Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat diatas adalah menyesatkanhal ini sangat bertentangan dengan Pertimbangan hukumnya, dimana padahalaman 15 alinea kesatu; "sebagaimana ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomort3 Tahun 2003, oleh karena hubungan kerja Penggugatdengan Tergugat adalah sebagai karyawan tetap, maka menurut MajelisHakim tindakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa Judex Facti pada setiap alinea pada pertimbangan hukumnya telahmelampaui batas wewenang karena perihal apapun yang didalilkanTermohon Kasasi dahulu Penggugat pada surat gugatan sebelumnya yangditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanyalah alasanalasanpembenaran untuk mendapatkan sejumlah uang pesangon dan hakhaklainnya, tanpa alas hak, karena justru Termohon Kasasi lah yangmengkondisikan terhadap dirinya seolah terjadi seperti mengalamipemutusan hubungan kerja (PHk

PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa tepat dan benar menetapkan upah perbulan Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)DaerahKhusus lbukota Jakarta, karena menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarangmembayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi;Bahwa tidak ada alat bukti yang menguatkan pekerja dilakukanpemutusan hubungan kerja (PHK

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 adalah benar, sering bertengkar adalah halyang biasa karena sejak Tergugat di PHK dari pekerjaan tahun 2013 Penggugatdan Tergugat tinggal menumpang orang tua Tergugat di Palembang, tetapiPenggugat sering berani dan bertengkar dengan orangtua Tergugat, selain ituTergugat menemukan SMS dari lakilaki lain yang bunyinya saksi kangen dengansuaramu, lakilaki tersebut namanya PRIA IDAMAN LAIN.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5.2 dan 5.3 adalah benar.Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5.4 adalah tidak benar, yang benar sekitar 5 6bulan terakhir karena ekonomi Tergugat terpuruk akibat di PHK oleh PerusahaanEtik Farmasi maka Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara maksimal,kalau dulu biasa memberikan nafkah Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah) setiap bulan sekarang turun hanya bisa memberikan Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah).Bahwa dalil gugatan Penggugat

; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, anak yang palingbesar tinggal di Pondok Pesantren Solo dan dua orang anak lainnya tinggalbersama Penggugat; Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat tidakmempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat sering cemburu karena Penggugatsering SMS an dengan PRIA IDAMAN LAIN; Bahwa Tergugat sering memukul dan berlaku kasar kepada Penggugat karenaTergugat terkena PHK

yangsah, setelan menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah pribadi diKecamatan Laung Tuhup dan sudah dikaruniai 2 orang anak yangbernama ANAK 1 DAN 2 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan harmonis, namun sejak Mei 2020, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbukatentang masalan keuangan kepada Penggugat, dan TergugatHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXXPat.G/2020/PA Mtw.2.setelah di PHK

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yangsah, setelan menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah pribadi diKecamatan Laung Tuhup dan sudah dikaruniai 2 orang anak yangbernama ANAK 1 DAN 2; Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan harmonis, namun sejak Mei 2020, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbukatentang masalah keuangan kepada Penggugat dan sejak Tergugatdi PHK

Pasal 1908 KUHPerdata, dan dariketerangan saksisaksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugatdapat ditarik kesimpulan bahwa sekurangkurangnya sejak Mei 2020 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihanteruS menerus yang Sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidakterbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat dan setelah di PHK,Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat dengan membawa uangpesangon, sehingga akibatnya pada bulan Mei

biasa disebutdengan permanen atau tetap;Bahwa setiap perusahaan atau badan hukum yang melakukan kegiatanusaha di wilayah RI seyogiyanya harus taat dan mengikuti hukum yangberlaku di Indonesia demikian juga dengan Tergugat, harus tunduk dantaat kepada undangundang yang berlaku di Negara Republik Indonesiatermasuk UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian HubunganIndustrial;Bahwa sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

)terhadap Penggugat, maka Tergugat juga telah melarang Penggugatuntuk bekerja dan memasuki areal perusahan sehingga sampai saat iniPenggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya;Bahwa karena Tergugat telah dengan jelas jelas melanggar haknormatif Penggugat yaitu dengan cara melakukan PHK sepihak dankemudian tidak membayar upah Pengugat maka Penggugat bermohonHal. 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.SusPHI/2015supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberkenan

kesepakatan;Bahwa adapun yang menjadi tuntutan Penggugat adalah apabila Tergugathendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka harus mengacu padaPasal 156 dan Pasal 164, ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2013, Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur ProvinsiKepri Nomor 752 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentangPenyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2013, menjadiRp2.040.000,00;Hal. 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.SusPHI/201510.11.12.Bahwa karena terjadinya PHK

Menyatakan Para Penggugat memperoleh pembayaran upah/gaji selama6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei2020 yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugatterhadap Para Penggugat adalah batal demi hukum, dikarenakan belummemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) junctoPasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:Siti Djuariyah

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Para Penggugatselama 6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai denganbulan Mei 2020 yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum, dikarenakanbelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, dengan perincian sebagai berikut: Siti Djuariyah:Tahun 2019 UMK Surabaya sebesar Rp3.871,052,61 Bulan Desember 2019:Halaman 5 dari 15 hal. Put.

Menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi baik yang bernama Djuariyah maupun yang bernamaHalaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.SusPHI/2021Sudiro;7. Menyatakan tidak sah secara hukum tuntutan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggatian hak yang diminta olehPara Penggugat/Para Termohon Kasasi kepada Tergugat/PemohonanKasasi; dan8.

Bahwa secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu Tergugat telah melakukan PemutusanHalaman 6 dari 44 Putusan Nomor 56/Pdt.SusPHI/2020/PN SmrHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak 28 Februari2020 dengan alasan kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjanglagi.Penggugat telah bekerja selama 11 bulan 17 hari, dimana ketentuanyang menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap tidak terpenuhi danbertentangan dengan ketentuan pasal 186 ayat (

Tentang PEMBERHENTIANKARYAWAN PERUSDA DAYA PRIMA Dahulu dan sekarang bergantiPERUMDA PRIMA JAYA TAKA, KABUPATEN PASER dari sejak dikeluarkannya surat Pemberhentian Kerja atau PHK Penggugat tidakPernah menerima atau mendapatkan gajih dari hasil selama Penggugatbekerja dengan Pihak Tergugat..

Bahwa Penggugat berdasarkan alasanalasan di atas, maka Jelas danTerang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikanupah kepada Penggugat sejak Tanggal O03 bulan Juli tahun 2019,sampai dengan sekarang adalah Merupakan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak terhadap Penggugat.Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUMkarena tanpa PERUNDINGAN dan

Maka sesuai denganketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajid untuk membayar upahyang biasa diterima olen Penggugat setiap bulannya ;Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembagaPenyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetaptentang PHK dalam perkara Putusan

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) Tertanggal 28 Februari 2020. terhadap Penggugat secarasepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat. Adalahmerupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yangbertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan

kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat, 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menghukum Tergugat agar dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama XIII (PKB XIII) PT.