Pasal 53 KUHP, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalahkejahatan yang diatur di dalam Bab XXIl yakni delik pencurian yang dilakukandalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurianyang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Barang siapa ;2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milikorang lain ;3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;4.

Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum diatas maka terlebin dahulu dibuktikan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi semua unsurunsur delik

berartimenggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan daripihak lawan (Roeslan Saleh, Kitab Undangundang Hukum Pidana denganpenjelasan, Jakarta: Aksara Baru, 1981, h. 142) sedangkan menurut Moeljatno:"pahwa selain mengajukan kekuatan badaniah juga melihat kepada akibatnya.kalau akibat perbuatan dapat menimbulkan lukaluka pada orang atau perusakanpada barang, ataupun cukup untuk mematahkan perlawanan disitu dapat dianggapada kekerasan (Wono Sutanto, Sri Hartati dan Sumitro: Hukum Pidana Delik

Penerapan setiap ilmu harus berdasarkan teori yang melandasinya sebab apabila tidak demikian, penerapan itu akan gagal (PeterMahmud Marzuki, 2006 : 38).Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut : Suatu putusan mengenaituntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaring vanhet Openbare Ministerie) jika bernubungan dengan perbuatan yang didakwakantidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduantidak ada surat pengaduan yang dilampirkan pada berkas perkara

, atau aduanditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (verjaard), atau alasan non bis inidem (Andi Hamzah, 2002 : 280).Selain itu, dapat pula ditambahkan alasan putusan N.O yaitu apabila suratdakwaan batal demi hukum, dakwaan tidak dapat diterima, dakwaan dibatalkan,dilanggarnya asas bantuan hukum, yaitu apabila ternyata Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan apabila dilanggarnya asas Pengadilanmemeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran Terdakwa, yang dimaksud yaitu Terdakwa

Unsur Setiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang menuruthukum pidana adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum tidak terkecuali terdakwa Suyadi Bin Subarkah (Alm)adalah sebagai pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum.Didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dengan baik semuapertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa menunjukkan sikap dapatmempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian tidakditemukan

Melawanhukum formil adalah : bertentangan dengan hukum tertulis artinya, sifat tercelanyaatau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis.Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananyaperbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undangundang(Moeljiatno, 1983:132).

Akan tetapi keniscayaan akibat dapat timbul apabila pelaku sebenarnyatidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibatatau situasi yang timbul dari perbuatannya, bilamana maksud pelaku sebenarnyaditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentu delik) namun padasaat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidakmungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya tidakdikehendaki.

Kedua,Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids ofnoodzakelijkheids bewusizijn), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauhpengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakansalah satu unsure dari pada suatu delik yang telah terjadi.

tesurine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamine ;Bahwa shabu tersebut sebagai ganti dari hutang Mandra terhadap Terdakwa;Bahwa pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa telah menggunakan shabu;Bahwa Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun faktanya Terdakwa sebagaipengguna Narkotika maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yangpada pokoknya menyatakan bahwa jika yang terbukti dipersidangan adalahdelik yang lebih ringan sifatnya dari delik

yang lebih berat yang didakwakanmaka Terdakwa dapat dipidana atas melakukan delik yang lebih ringantersebut:Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis,yakni : Hakim Agung Prof.

binBasuki yang di ambil oleh Widodo als Wido bin Sukino (Berkas terpisah) padahari Jum*at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wib di teras rumah saksiHeru Prasetyo bin Basuki turut Kp.Dosoman Gg.Nuri No.4 Kel.Pati Wetan Rt.4Rw.I Kec.Pati Kab.Pati.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik

hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;e Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusakbahkan menghilangkan kepentingankepentingan yang dipertahankan oleh hukum;e Keadaankeadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan padasaat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;e = Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsurunsur delik

Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, olen karena terhalang olehsebabsebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itusendiri.Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (1979 : 2) menerjemahkan Pasal 53ayat (1) KUHP sebagai berikut : Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika adaniat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainyapelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri danMoeljatno (1979 : 23) juga berpendapat bahwa delik

percobaan adalah delik selesaidan berdiri sendiri (Moeljatno 1979, KUHP, Yokyakarta dan Moeljatno 1979, HukumPidana, Delikdelik Penyertaan, Tanpa Penerbit);halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN KInMenimbang, bahwa menurut Van Hammel (1927) berdasarkan risalahpenjelasan PasalPasal Wetboek van Strafrecht yaitu Memorie Van Toelichting (MvT)menyatakan sebagai berikut : percobaan melakukan kejahatan itu) adalahpelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyatatidak

danmembuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya darikeseluruhan fakta fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil(Material Waarheid) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa diajukankepersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim akanmenyesuaikan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1)KUHPidana, yang mempunyai unsurunsur delik

pengganti barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapatdisimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraianHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN.Rgtfaktafakta sebagaimana tersebut diatas adalah termasuk dalam uraian unsuredelik penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhiseluruh unsur delik

dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan HakimTindakpidanaKorupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri atas diriTerdakwa, khususnyadikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Subsidairitas,yang ditafsirkan oleh Pengadilan TindakPidanaKorupsiTingkatPertama/Penngadilan Negeri Samarinda sebagai :Dakwaan alternative,berdasarfaktafakta persidanganbaik berupa dan dalambentukkesaksian, alat bukti surat, keterangan terdakwa ; Menimbang pula bahwamengenai StraafmachtdanlatauStraafmaatatas diri Terdakwa dalam delik

kesempatan atau sarana adalah, ketikaTerdakwa memerintahkan panitia pengadaan melengkapi berkas lelangdengan penunjukan yang dikuti Pembuatan Kontrak Pemborongan KerjaNo.800/K.2375/III/2007 tanggal 3 September 2007, dan pada saatTerdakwa mengajukan proses pencairan anggaran melalui BendaharaPengeluaran ; Dari analisis fakta persidangan dan didukung pula olehketerangan saksi dan bukti surat seperti yang diutarakan, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat, bahwa olehkarena delik

sah dan meyakinkan dilakukan, maka seharusnyaTerdakwa aquo dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa / PenuntutUmum tersebut ; 57Tentang dakwaan subsidair Eks.Pasal.3 jo pasal.18 UU No.31 Tahun1999 yo UU No.20 tahun 2001 ; Bahwa sekaitan dengan dakwaan subsidair tersebut, Majelis Hakim TinggiTindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan terhadapanalisis unsurunsur dari Pengadilan Tindak Pidana korupsi TingkatPertama / Pengadilan Negeri Samarinda incassu, khususnya mengenaiterbuktinya unsurunsur delik

BAKRI, dalam artian : sebesar jumlah uang yangdinikmati secara nyata dan konkrit oleh terdakwa sebagaiperwujudan unsur delik, menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu badan; oleh karena filosofi hukuman uang penggantibukan dimaksudkan untuk didapatkannya keuntungan oleh Negaraatas dan terhadap suatu perbuatan pidana, melainkan hanyabertujuan recovery (pengembalian) keuangan Negara itu sendiri ; 58Menimbang, bahwa dipandang perlu penjatuhan hukuman yangpatut dan adil selain jumlah kerugian

BAKRI ,Tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan delik korupsisebagaimana dalam dakwaan primair, karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.

RUSLI AR, yang menerangkandi bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 761/Pid.B/2017/PN.JmbBahwa ahli dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai Ahli yangmenguntungkan bagi Terdakwa;Bahwa saksi bekerja sebagai dosen pada Fakutas Hukum Syariah IAINSulthan Thaha dan diperbantukan sebagai tenaga Dosen pada FakutasHukum Batanghari.Bahwa ahli akan memberikan pendapat berdasarkan ilmu hukum pidana.Bahwa menurut Ahli dalam ilmu hokum pidana kwalifikasi delik

dapat dibagimenjadi 2 (dua) bagian yaitu delik formil dan delik MaterialBahwa menurut Ahli delik formil adalah delik yang perumusanya hanyamenitikberatkan pada suatu perbuatan yang dilarang/diancam pidana olehUndangundang.tampa perlu melihat ada atau tidaknya akibat yangditimbulkan sedangkan delik material adalah delik perumusanya lebihmenekankan pada terjadinya akibat dari suatu tindakan pidana .Bahwa menurut pendapat ahli kwalifikasi delik Pasal 160 KUHPpembuktianya adalah pembuktian Material

sesuai dengan putusan MahkamahKonstitusi No.7 PUUVIV2009Bahwa apabila delik penghasutan terjadi apabila perobuatan tersebut adalahyang dikehendaki adalah perbuatan melawan hokumBahwa penghasut dan terhasut masing masing bertangung jawab terhadapperbuatan melawan hokum tersebut yang dilakukan.Bahwa pada perkara atas nama terdakwa M.AMIN LOK Als AMIN LOK belumterpenuhi karena terdakwa hanya meminta anggota Koperasi Sepakat untukmengusir orang perusahan dari lokasi siding pemeriksaan setempat bukanuntuk

Tegasnya, walaupunbenda yang sebagian milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhikualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milikorang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dankonsekuensi logisnya bendabenda yang tidak ada pemiliknya (res nulius) ataubendabenda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan(resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian

yaitu tentang, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARAMELAWAN HUKUM ;Menimbang, bahwa tentang pengertian, DENGAN MAKSUD, makaterminologi dengan maksud atau sengaja atau opzet haruslah ditafsirkansebagai opzet dalam arti sempit atau opzet als oogmerk saja karena opzettersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinyasendiri secara melawan hak ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalammenerapkan delik

pencurian unsur delik berupa memiliki barang secaramelawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa,apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut.

telahterpenuhi.Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang bahwa tentang pengertian "DENGAN MAKSUD makaterminologi "dengan maksud atau "sengaja atau "dpzet haruslahditafsirkan sebagai Opzet dalam arti sempit atau Opzet als oogmerk saja karena Opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yangdiambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hakMenimbang bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Agung RINomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukanbahwa dalam menerapkan delik

pencurian unsur delik berupa memilikibarang secara melawan hukum, maka hakim tidak perlu meninjau sikapbathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untukdimiliki barang tersebut, Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensiadalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnyaatau berbat sesuatu terhadap barang itu seolaholah miliknya (zich toeeigenem) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikapberhatihati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakatterhadap

Donny Edward Syahputra Tanjung als Donny tidakmemiliki jin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togeltersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanapakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, makaharuslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbuktidilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur delik

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2019/PN PmsMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal303 Ayat (1) Ke2 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena Majelis Hakimtidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diriTerdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekatpada perbuatan/delik

(actus reus) yang telah dilakukannya, maka terhadapnyaperbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga olehkarenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalamperkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secarasah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukanadanya halhal yang mengecualikan ataupun yang mengahapuskan

No.2240/PID.B/2015/PN.LbpPBmengartikan perkataanwederrchtelijkneid sebagai tanpa hak atau zonderbevoegdheid seperti yang dianut oleh HOGE RAAD ;HazewinkelSuringa sebagai pengikut paham negatif berpendapatbahwa : wederrechtelijk itu, ditinjau dari penempatannya dalam suaturumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkansebagai zonder eigen recht atau tanpa ada hak yang ada pada diriseseorang yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusanrumusan delik menurut pasal

Tindak pidana yang telah dituduhkan itu hanya dapat dinyatakan sebagaiterbukti apabila tindak pidana tersebut benarbenar telah memenuhi semuaunsur unsur rumusan delik yang dianggap telah dilanggar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi,keteranganTerdakwaterdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benarTerdakwa dalam melakukan kegiatanpermainan judi Jackpot tanpa dilengkapisurat izin untuk kegiatantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebutdiatas, MajelisHakim menyimpulkan

Jika pelakunya orangperseorangan mengacu pada pertanggung jawaban manusia sebagai person (naturalijkpersoon);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagaiseorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelom schreven delicten),tentunya terlebin dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukanHalaman 10dari17 halaman Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Mdnsuatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum.

Atasdasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggung jawaban pidanadengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telahdisangka sebaga ipelaku;Menimbang, bahwa syaratsyarat pokok dari sesuatu delik itu adalah: Semua unsure dari delik telah dipenuhi; Pelaku dapat dimintakan pertanggung jawab pidana atas perbuatan yang telahdilakukannya; Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa; Pelaku tersebut dapat dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan

berupa 3 (tiga) butir tablet warnaputin logo ZENITH dengan berat netto 1,476 g (Satu koma empattujuh enam gram) milik terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM als ARIF binLAZUARDI didapatkan hasil (+) positif Karisoprodol danAsetaminofen;e Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang adadipersidangan;e Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur delik

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa kata setiap orangatau barangsiapa disini bukanlahmerupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiaporang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwatelah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturanperundangundangan yang berlaku, dan "setiap orang tersebut akan selalumelekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jikasemua unsur~ deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapatdipertanggungjawabkan

Jadi yangdimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadiHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN BjmAd.2.yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidanaatau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas segala tindakannya ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapaadalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undangundang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan denganelemen subyektif

rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yangpenting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telahmelakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benarbernama I.

terbukti menurut hukum.Unsur Percobaanataupermufakatan jahat, tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, atau menyerahkanNarkotikaGolongan ,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukummenurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan olehpelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik

Karena rumusan pasal 362 mengandung laranganuntuk melakukan suatu perbutan tertentu, maka didalam doktrindiklasifikasikan sebagai delik formal (formeel delict), dengan demikiantindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai setelah pelakunyamelakukan perbuatan mengambil.Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam bukunya yang berjudul HetWetboek II meberikan definisi mengambil ialan merupakan suatutindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalampenguasaannya.Sedangkan menurut S.R.

Terdakwa telahmelakukan perbuatan sepihak dengan memindahkan barang berupa 1(satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi A6 dari penguasaan saksiKONSTANTIN MENDROFA.Dari rangkaian uraian fakta yuridis tersebut di atas yang didukung olehalat bukti berupa keterangan saksisaksi, dan Keterangan Terdakwa,yang apabila dihubungkan satu) dengan lainnya telah salingbersesuaian, maka Penuntut Umum berpendapat unsur Mengambiltelah terpenuhi dan terbukti.Unsur Sesuatu bendaBahwa unsur suatu benda (eenig goed) pada delik

Sehingga opzet dalam kejahatan iniharuslah ditafsirkan opzet als oogmerk.Bahwa unsur dengan maksud (met het oogmerk) selalu harus diartikansebagai naaste doel atau maksud pelaku selanjutnya yakni untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumBahwa unsur maksud (oogmerk) berfungsi ganda, yaitu di satu pihakmenguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperanuntuk menonjolkan peran dan tujuan sipelaku seseorang yangbermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal

bertanggung jawabatas perbuatan yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenai siapaOrangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orangtersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuanbertanggung jawab atas halhal atau keadaan yang dapat mengakibatkanorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegasdilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang (delik

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafantentang baik dan buruknya perbuatan tadi .Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sera mengingat adanyarumusanrumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasalpasal KUHPseperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembenar dan lain sebagainya,maka yang dimaksud subyek hukum oleh UndangUndang adalah men unjukkepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapatdipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itudengan

sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,seolaholah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapatmenimbulkan kerugian telah terpenuhi.Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka tindak pidanayang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) danayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhirumusan delik