MasalahBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksikoreksi tersebut diatas dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur berdasarkan hasilpemeriksaan pajak yang telah dilakukan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor : 00001/207/08/504/09 tanggal 4 Maret 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan Agustus 2008 dengan perincian sebagai berikut :A Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harusDipungut Rp 8.459.611.192B Pajak Keluaran yang harus dipungut

Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPN nya harusdipungut 1.223.140.00B Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 122.314,00DikurangiC PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 122.314,00D Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 12 27E Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (128.806.527,00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 32533/PP/M.I/16/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :e Menyatakan menolak permohonan

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atauseharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidaktermasuk pajak yang dipungut menurut Undangundang ini dan potongan hargayang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf cPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha;= Penjelasan Pasal 4 huruf cPenyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut

Putusan Nomor 606/B/PK/PJK/2014.2222171819alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastianhukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untukmelakukan Koreksi atas DPP PPN untuk Masa Pajak Januari sampai denganAgustus 2008 berupa koreksi negatif DPP Ekspor yang direklass menjadiPenyerahan yang PPN nya harus dipungut sebesar Rp8.458.388.052,00 yangtimbul dari adanya penyerahan Jasa Maklon, karena hal tersebut adalahmerupakan penyerahan jasa kena pajak

2008 Nomor: 00001/207/08/504/09 tanggal4 Maret 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali,NPWP: 02.193.100.1504.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesarNihil adalah secara nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan :e Bahwa alasan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa PajakJanuari sampai dengan Agustus 2008 sebesar Rp8.458.388.052,00 sebagaiPenyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPNnya harus dipungut

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7.752.030.385 7.752.030.385a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 3.378.000.000 3.378.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a6. Jumlah (a.1+a2+a.3+a.4+a.5) 38.662.101.985 38.681.729.090lb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN lc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 38.662.101.985 38.681.729.090id.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 775.203.037 775.203.037b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.824.303.078 792.358.951b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain = b.6. Jumlah (b.1+b.2+ b.3+ b.4+ b.5) 1.824.303.078 792.358.951lc. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP id.

Dasar Penganaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harus dipungut Rp7.752.030.385,002. Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dibayar/dipungut sendiri Rp 775.203.037,003. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp1.824.303.078,004. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1.049.100.041 ,005. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan Rp1.049.100.041,006.

Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan20152, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPN Rp 38.681.729.090,00Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 1113/B/PK/PJK/2016Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 775.203.037,00 Pajak yang dapat diperhitungkan Rp =1.824.303.078,00PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 1.049.100.041,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 1.049.100.041,00PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap

perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN), antara lainmengatur sebagai berikut :Pasal 16B ayat (1):Pajak terutang tidak dipungut

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 54.065.914.102 54.065.914.102 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 3.313.636.360 3.313.636.360 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 150.000.000 150.000.000 a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+4a.5)65.051.749.36065.051.749.360 .

terutang PPN Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b)65.051.749.36065.051.749.360 alo~ Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean d.1Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud dari luar Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5 Kegiatan Membangun Sendiri Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semulaa6 tidak untuk diperjualbelikan d.7 Jumlah (d.1 /d.2/d.3 /d.4/d.5) Penghitungan PPN Kurang Bayar a.Pajak Keluaran yang harus dipungut

PPN Yang Harus Dipungut Sendiri 5.406.591.412b. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan (392.374.047)c.

;Pasal 9 ayat (6):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untukpenyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti,maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahanyang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yangdiatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;Pasal 16B ayat (1):Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya

Apabiladalam batang tubuh belum memberikan kejelasan bunyi pasalnyamaka dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut;Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat(1) UndangUndang PPN dan penjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPN menyatakanbahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementarawaktu maupun selamanya, untuk:Os came :b.

Aceh Barat Daya atau di tempat lain setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yangberwenang memeriksa dan mengadili terdakwa Dengan sengaja menerima, membeli ataumenjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yangdketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa

Satochid Kartanegara adalahseseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen)perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatanitu ;Menimbang, bahwa unsure dengan sengaja dalam perkara ini ditujukan terhadapperbuatan terdakwa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerimatitipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;Menimbang

Mahmud menawarkan barang tersebut kepada terdakwa, walapunterdakwa mengetahui / menginsafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan denganperaturan dan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurutpendapat Majelis Hakim unsur dengan sengaja menerima, membeli atau menjual,menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang dketahuiatau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidaksah ini telah terpenuhi

1Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menjadi UndangUndang serta Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPserta ketentuan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;21MENGADILIe Menyatakan terdakwa ABDUL JAMAL BIN HUSIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja, Membeliatau Menerima, Menyimpan, atau Memiliki hasil hutan yang diketahui ataupatut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut

.07/2011 tanggal 23Mei 2011 tentang Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak atau Surat Ketetapan Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, yang menolak permohonan Penggugat dan mempertahankan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00823/207/08/052/10 tanggal 18 Mei 2010;c Bahwa dari segi substansi koreksi, Penggugat tidak menyetujui koreksiyang dilakukan oleh Tergugat atas penyerahan yang Pajak PertambahanNilainya harus dipungut

sendiri sebesar Rp 113.533.381,00, yang manamengakibatkan timbulnya Pajak Pertambahan Nilai kurang bayarditambah kenaikan Pasal 13 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan seluruhnya sebesar Rp 22.706.690,00;Bahwa menurut Penggugat, jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harusdibayar tersebut sebesar Rp 22.706.690,00 seharusnya tidak terutang karenakoreksi yang dilakukan oleh Tergugat atas penyerahan yang Pajak PertambahanNilainya harus dipungut sendiri tersebut merupakan discount penjualan

ataudilakukanPenggantian denganmempergunakan mata uang asing, makapenghitungan besarnya Pajak yang terutangharus dikonversi ke dalam mata uang rupiahdengan mempergunakan kurs yang berlakumenurut Keputusan Menteri Keuangan padasaat pembuatan Faktur Pajak;Bahwa adapun ikhtisar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00823/207/08/052/10 tanggal 18 Mei 2010 MasaPajak Maret 2008 adalah sebagai berikut: UraianJumlah Rupiah Menurut Tergugat KoreksiPenggugat Penyerahan yang PPNnya dipungut

sendiriJumlah Seluruh PenyerahanPerhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanDibayar dengan NPWP SendiriLainlain (Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya)Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak...

32=onSeo O 8=ssma of ososMaeas SoaseaeZAd=S UrpianJumlah Menurut (Rp) Pemohon BandingTerbandingMajelisKoreksi DikabulkanMajelis JDasar Pengenagn Pajak Ekspor13.372.713.462,0013.634.383.664,0013.634.383.664,00 TPenyerahan yglipungut sendinPPNInya harus670.852.601,00670.852.601,00670.852.601,00 Penyerahan yarengenaan PPNg dibebaskan dari1.617.496.699,001.617.496.699,001.617.496.699,00 umlah seluruhpenyerahan15.661.062.762,0015.922.732.964,0015.922.732.964,00 Pajak keluaranlibayar sendiriang harus dipungut

nhHhaoesenoonwvtas atwoYSur segsws Fnac nod Sv savpse aa SO 5p 2 0 an Memutusk : M5 2di engabulkan sebagian aofososeMasetawmYVbanvusaMoas sFebdonetewmAZAokS..Moyadaa2/WPJ.07/2012ta goDAOCHA Bo as O's=SSSo~3=cS47cwo~o=>EaSSo~3sH4SSwUoUeswmsaeMoass 3/WIPJ.07/KP.0603/2012 ssemMa rn Ra rayon OS Eonse ne Ate iamMnsi se wy JaSBCZENOCcO"asa Pajak Januari so & 3 A & KKKeo MM AtwoSBE&onsae acs AdolSMasa Pajak Januari Keterangan Jumlah(Rp)Iasar Pengenaan Pajak Ekspor 13.634.383.664,00Ienyerahan yg PPN nya harus dipungut

sendiri 1670.852.601,00IRenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.617.496.699,00Jumlah seluruh penyerahan 15.922.732.964,00IHajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 167.085.259,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 445.261.223,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (378.175.964,00)IKelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak =878.175.964,00lberikutnyaIHPN yang kurang dibayar 10,00IKenaikan Pasal 13 (3) KUP 10,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 SOmSEe.S Seas

Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh 8.727.350.000 8.727.350.000Pemungut PPN (1.768.000) (1.768.000)a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 65.532.060.144 65.507.803.246a.5. Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 65.532.060.144 65.507.803.246b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)d.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam MasaPajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + 6.2 + b.3+ b.4 + b.5)c. Diperhitungkan:c.1. SKPLBd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab.

SQIl Consulting sebesarRp 115.570,00;TanggalInvoice Tanggal USD Kurs DPP PPN STPSetor (SSP)Rp Rp Rp Rp RpSQI/08/PT/AMBT/003 21/11/2009 3.060 9.442 28.892.520 2.889.252 15/02/2010 115.570 Dasar dilakukan Koreksi:Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2a UndangUndang KUP dan hasilPemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa SSP PPN Jasa LuarNegeri yang sejak saat Terutang atau sejak dipungut terlambat(terlambat satu bulan atau lebih dari sebulan) disetorkan olehPemohon Banding, sehingga oleh Pemeriksa dikenakan

Dasar Penganaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harus dipungut Rp 14.005.202.150,002. Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dibayar/dipungut sendiri Rp 1.400.520.215,003. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 1.619.376.823,004. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 218.856.608,005. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan Rp 218.856.608,006.

Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009(UndangUndang PPN), antara lain mengatur sebagai berikut :Pasal 16B ayat (1):Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:a.

PermohonanBahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka dan II di atas denganini diusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP242/WPJ.25/2015tanggal 30 Maret 2015, tentang Keberatan Wajid Pajak atas SKPKB PPNNomor: 00008/207/09/105/14 tanggal 20 Januari 2014 Masa Pajak November2009 sebesar Rp82.537.442,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 18.593.769.145,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.859.376.915,00Pajak Masukan yang dapat

Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, sehinggaperhitungan pajak yang masih harus dibayar Masa Pajak November 2009 yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 18.593.769.145,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.859.376.915,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.859.376.915,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang

Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal16 B ayat (1) dan ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Majelisberpendapat sebagai berikut:bahwa yang menjadi obyek PPN adalah penyerahan Barang KenaPajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), dengan kata lain adaatau tidak adanya obyek PPN adalah ada atau tidak adanyapenyerahan BKP atau JKP;bahwa karena obyek PPN adalah penyerahan BKP atau JKPmaka bagi penjual BKP atau yang menyerahkan JKP, PPN yangtelah dipungut

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2017Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut PPN adalah Pemungut PPN.Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, unumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/ pemantfaatan Barang KenaPajak/Jasa Kena Pajak namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus menyetor PPN KMSdan

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2017norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yangdisusun secara singkat, jelas dan lugas.Bahwa apabila dalam batang tubuh belummemberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal16B ayat (3) maka harus dilihat dahulu pasal 16Bayat (1) dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakanbahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagianatau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaanpajak, baik

Latar Belakang BandingBahwa KPP PMA Dua telah menerbitkan SKPLB PPN Masa Pajak Juni2009 Nomor 00084/407/09/055/10 tanggal 20 Juli 2010 yang PemohonBanding terima pada tanggal 22 Juli 2010, dengan perincian koreksi danperhitungan pajak sebagai berikut: URAIAN JUMLAHMENURUT MENURUT PEMBAHASAPEMOHON SKPLB N AKHIRBANDING Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya harus dipungut olehpemungut PPN Penyerahan

yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN84.936.534.6179.529.328.472378.752.44884.936.534.6179.529.328.472378.752.44884.936.534.6179.529.328.472378.752.448 Jumlah94.844.615.53794.844.615.53794.844.615.537 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Kurang/lebin Bayar PajakPajak yang dikompensasikanberikutnyaPPN yang kurang/lebih dibayarSanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UUKUPke

Sehingga seharusnya menurut pendapatPemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagaiberikut: JUMLAH (Rp)URAIAN MENURUT PEMOHONBANDING Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPN Ekspor 84.936.534.617 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.529.328.472 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 378.752.448 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 94.844.615.537Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak

Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 952.932.847 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.416.675.710Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak (1.463.742.863)Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0Jumlah PPN yang masih harus diterima (1.463.742.863) Bahwa sebagai jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding,Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP2520/WPJ.07/2011tanggal 10 Oktober 2011 yang pada intinya menolak permohonan keberatanPemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak

model DKA 301, Faktur Angkutan HasilHutan Bukan Kayu (FAHHBK) blanko DKA 302 dan Faktur Angkutan KayuOlahan (FAKO) blanko DKA 303.Bahwa Terdakwa dan Besnar Sinaga telah menerima, membeli ataumemiliki hasil hutan berupa kayu jenis kayu Durian Kelompok Kayu Merantiberjumlah 40 batang dengan volume 9,5670 M dari Maringot Silalahi padahalTerdakwa dan Besnar Sinaga mengetahui atau patut mengetahui atau patutmenduga bahwa sejumlah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau ditebang atau dipungut

/2013/PN.Sdk Hal. 8 dari 39 halamanHutan Bukan Kayu (FAHHBK) blanko DKA 302 dan Faktur Angkutan KayuOlahan (FAKO) blanko DKA 303.Bahwa Terdakwa dan Besnar Sinaga telah menerima, membeli ataumemiliki hasil hutan berupa kayu jenis kayu Durian Kelompok Kayu Merantiberjumlah 40 batang dengan volume 9,5670 M dari Maringot Silalahi padahalTerdakwa dan Besnar Sinaga mengetahui atau patut mengetahui atau patutmenduga bahwa sejumlah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau ditebang atau dipungut

model DKA 301, Faktur Angkutan HasilHutan Bukan Kayu (FAHHBK) blanko DKA 302 dan Faktur Angkutan KayuOlahan (FAKO) blanko DKA 303.Bahwa Terdakwa dan Besnar Sinaga telah menerima, membeli ataumemiliki hasil hutan berupa kayu jenis kayu Durian Kelompok Kayu Merantiberjumlah 40 batang dengan volume 9,5670 M$ dari Maringot Silalahi padahalTerdakwa dan Besnar Sinaga mengetahui atau patut mengetahui atau patutmenduga bahwa sejumlah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau ditebang atau dipungut

Dengan sengaja menerima, membeliataumenjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, ataumemiliki hasil hutan yang diketahuiatau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapatkarena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur keduaini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidakperlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka

Penyverahan yang PPNnvya hams dipungut sendiri 197.481 444 961.00a3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 14.369.785,00a4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5. Penyerahan yang dibebankan dari pengenaan PPN 0,00a.6. Jumlah (a.l+a.2+a.3+a.442.5) 197.495.814.746,00lb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak terutang PPN 0,00Ic. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 197 495.814.746,00id.

Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 18.445.771.915.00lb. Dikurangi b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 34.731.144.963.00b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b4. Dibayar dengan NPWP sendin 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 34.731.144.963,00ce. Diperhitungkan 0,00c.l. SEPPKPid. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 34.731.144.963,00le.

B1, Jakarta Selatan, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp376.959.375.476,00;Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 37.694.005.570,00;Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 34.731.144.963,00;:Jumlah penghitungan PPN kurang dibayar Rp 2.963.355.607,00;Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanKe masa berikutnya Rp 16.285.373.048,00;:PPN yang kurang dibayar Rp 19.248.728.655,00;Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP

. :00002/307/07/409/09senilaiRp.26.434.872,00 (Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribudelapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak jumlah seluruh penyerahanPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriJumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan :Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) BayarKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa PajakberikutnyaPPN Kurang BayarSanksi Administrasi Kenaikan Pasal 15 (2) KUPPPN yang masih harus dibayar

Rp. 18.390.735.339Rp. 258.115.999Rp. 2.367.750.185Rp. (2.109.634. 186)Rp 2.122.851.622Rp 13.217.436Rp 13.217.436Rp 26.434.872Bahwa adapun koreksi yang dilakukan pemeriksa adalah sebagai berikut : MenurutBading Terbanding KoreksiDasar Pengenaan Pajak: Ekspor 15.809.575.350 15.809.575.350 0 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 2.448.985.629 2.581.159.989 132.174.360Jumlah Seluruh Penyerahan 18.258.560.979 18.390.735.339 132.174.360Pajak Keluaran yang harus dipungut /dibayar sendiri 244.898.563

Pemohon Banding pertegas kembalibahwa 1 dies hanya bisa memproduksi 1 model komponen dan komponentersebut hanya Pemohon Banding yang bisa menggunakannya;Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas, makaperhitungan PPN Kurang Bayar menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp. 18.258.560.979Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 244.898.563Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 2.367.750.185 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN yang kurang

SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2008 Nomor:00002/307/08/409/10 tanggal 23 April 2010atas nama pemohon banding PT.Jideco Indonesia, NPWP 01.081.688.2.409000, beralamat di Kawasan IndustriKota Bukit Indah Blok D Ill No.1, Dangdeur, Bungursari Purwakarta41181,sehingga Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Februari 2008 dihitungkembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 18.258.560.979Pajak Keluaran yang harus dipungut

Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 4 huruf b:"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan JasaKena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha.Pasal 11 ayat (1) huruf c :Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa KenaPajakBahwa mengingat bahwa koreksi Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut

laporanpembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai(PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporantersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil ( Jupriyadi Bonok) karenaSangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai denganperaturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPhyang dipungut

Pertambahan Nilai(PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporantersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil ( Jupriyadi Bonok) karenaSangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)Halaman 5 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.SusTPK/2022/PT MNDBahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai denganperaturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPhyang dipungut

laporanpembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai(PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporantersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil ( Jupriyadi Bonok) karenaSangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018).Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai denganperaturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPhyang dipungut

Negeri 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajibpungut pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya wajibmenyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnyake rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuaidengan peraturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan PajakPPn dan PPh yang dipungut

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sSesualdengan peraturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan PajakPPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekeningkas Negara dengan perincian sebagai berikut :Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,Jumlah : Rp. 178.308.230,6.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a. 1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 31.226.429.410,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah (a.1 +a.2 + a.3 +a4+a.5) 31.226.429.410,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN 0,00 c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)31.226.429.410,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar a.

Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d)3.122.642.941,00 b. Dikurangi: b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama1.228.728.281,00 b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan1.923.696.986,00 b.3 STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri 0,00b.5 Lainlain 0,00 b.6 Jumlah (b.1 +b.2+ b.3 + b.44+b.5)3.152.425.267,00 c. Diperhitungkan : c.1 SKPPKP 0,00d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 3.152.425.267,00e.

;bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut pendapat Pemohon Banding PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober yang terutangseharusnya adalah : Uraian JumlahDasar Pengenaan PajakJumlah Seluruh Penyerahan 30.511.051.130,00Jumlah 30.511.051.130,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 3.051.105.113,00DikurangiPPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama (1.228.728.281,00)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (1.928.924. 186,00)PPN Kurang Bayar (106.547.354,00

Putusan Nomor 735/B/PK/PJK/201314Ekspor Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri R 11.0511Rp.30.511.051.130,00Pajak Keluaran Rp. 3.051.105.113,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp.3.152.425.267.00)PPN yang kurang (lebih) bayar (Rp. 101.320.154,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp. 106.547.354.00PPN yang kurang dibayar Rp. 5.227.200,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp. 5.227.200.00PPN yang

Mutiara dengan Direktur SETIADIIT LAKSONO HALIM;Di samping dipungut pajak atas bahan galian golongan C pasir, CV.

Mutiara dengan Direktur SETIADII LAKSONOHALIM;Di samping dipungut pajak atas bahan galian golongan C pasir, CV.

Mutiaraberdasarkan KSO No. 8 tanggal 14 Oktober 2004 juga melakukan pungutan hasileksploitasi bahan galian golongan C pasir;Bahwa pemungutan pajak dan hasil eksploitasi bahan galian golongan C yangdilakukan secara bersamaan terhadap setiap perusahaan pengangkut pasir adalahmerupakan pungutan ganda, yang mana seharusnya hanya dipungut pajak terhadap wajibpajak pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah;Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 4 dan No. 10 tanggal 14 Oktober2004, CV.

Dengan namapajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dipungut atas setiapkegiatan eksploitasi bahan galian golongan C;Bahwa pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan Cberpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969.

Mutiara Halim, seharusnya menurutketentuan hanya dipungut pajak terhadap wajib pajak pemegang SIPD;Bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang No. 55Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap Pelaksanaan KSO Eksploitasi danPemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C untuk Pasir antaraPemda Lumajang dengan CV. Mutiara dan benar menurut keterangan Drs.SOEPADNO anggota DPRD (Ketua Komisi A) periode tahun 2004 2009, sewaktuHal. 21 dari 29 hal. Put.

Apabila pihak yang memungut PPN tersebuttidak menyetor PPN yang dipungut seharusnya yang ditagih adalahPengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan.

Thamrin Kavling 2830, JakartaPusat, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut: JumlahURAIAN (Rp)Dasar Pengenaan Pajak:a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut 9.324.900.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah 9.324.900.000,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.

Jumlah Seluruh Penyerahan 9.324.900.000,00Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 12.064.392.943,00 STP (pokok kurang bayar) 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 Lainlain 0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 12.064.392.943,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar (12.064.392.943,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 12.121.475.433,00PPN yang kurang dibayar 57.082.490,00Sanksi Administrasi

dengan penyerahan yang terutang pajakPasal 9 ayat (6):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajakselain melakukan penyerahan yang terutang pajak jugamelakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkanPajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajakdihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur denganKeputusan Menteri Keuangan;Pasal 16B:(1) Pajak terutang tidak dipungut

Putusan Nomor 1467/B/PK/PJK/20162.3.penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilaidapat dikreditkan.(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atauPenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu. yang

Andi Bin Ama Fili Giawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun;3.

Andi Bin Ama Fili Giawa bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yangberasal dari kawasan hutan kayu yan berasal dari kawasanhutan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf mJo. Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;.

saw yangmemototng kayukayu tersebut terdakwa II dan terdakwa IVsebagai pekefla memuat kayu dan terdakwa I selaku sopir untukmengambil kayukayu tersebut dan membawanya ke tempat Hj.Upik, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2013sekira jam 14.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh anggotaPolisi Polres Pelalawan.Bahwa setelah kayu tersebut diperiksa, diteliti dan diukur,oleh sdr ZULKARNAIN, S.Hut (ahli pengkuran dari DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan) diketahui kayuyang telah dipungut

Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahAd. 1.

seperti tersebut diatas, makakami Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini telahberkeyakinan dan sah menurut hukum bahwa Terdakwa I ERNISAls ANI Bin TIJAN, Terdakwa II NURSAL Als ISAL BinA.KADIR, Terdakwa III RIKI SANDRA PUTRA Als RIKI BinSIMUS, dan Terdakwa IV ANDI Bin AMA FILI GIAWA telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMenerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara

Andi Bin Ama Fili Giawa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidanadengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal3132dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah;2.Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masingmasing selama 2 (dua) tahun;3.

berdasarkan uraian tersebut pada angka dan Il di atas dengan inidiusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP236/WPUJ.25/2015 tanggal30 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor:00002/207/09/105/14 tanggal 20 Januari 2014 Masa Pajak Maret 2009sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP02/WPJ.25/KP.0508/2014 sebesar Rp.60.250.523,00 dikurangkan menjadi Nihildengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 22.881.294.236,00Pajak Keluaran yang harus dipungut

Aceh Tamiang24477, alamat korespondensi di Eighty Eight Kasablanka Lt.5 Unit D, Jl.Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, sehingga perhitungan pajakyang masih harus dibayar Masa Pajak Maret 2009 yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 22.881.294.236,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 2.288.129.424,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp =. 2.288.129.424,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi

adalah penyerahan BKP atauJKP, selanjutnya adanya PPN Keluaran atau PPN Masukan merupakanakibat dari adanya penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN,sedangkan dapat atau tidaknya PPN Masukan dikreditkan tergantung dariada atau tidaknya PPN Keluaran sebagai akibat adanya penyerahan BKPatau JKP yang dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan PPN;Bahwa dalam hal terjadi penyerahan TBS yang merupakan barang strategisyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka tidak adaPPN Keluaran yang dipungut

ayat (3) UndangUndang PPN akan tetapi bredasarkan faktapersidangan terbukti produk akhir Pemohon Banding adalah CPO danKernel yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannyaterutang PPN, maka Majelis berpendapat Pajak Masukannya dapatdikreditkan;Bahwa karena berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding tidakmelakukan penyerahan TBS, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuanPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangPPN, maka tidak ada Pajak Masukan yang telah dipungut

Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khususakan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwaberikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepada PemungutPPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjualnamun diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungutmaka yang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangunsendiri, umnumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak

Surat Banding ini diajukan ditandatangani oleh seorangpengurus perusahaan yaitu Direktur;Ketentuan Material Banding;Bahwa berdasarkan tabel diatas, berikut ini adalah penjelasan atas koreksiyang dipertahankan oleh Terbanding dan alasan serta penjelasan PemohonBanding atas pengajuan banding Pemohon Banding:(a) Koreksi DPP atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut dengantarif unum sebesar Rp 3.084.434.221,00Menurut Terbanding:Bahwa dasar dilakukannya koreksi menurut daftar temuan pemeriksaanpajak

adalah berdasarkan equalisasi omzet/peredaran usaha di SPT PPhBadan Tahun 2006 dan jumlah penyerahan di SPT masa PPN Januari s.d.Desember 2006 terdapat selisin sejumlah Rp 3.084.434.221,00;Menurut Pemohon Banding: Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi penyerahan yangPPNnya harus dipungut dengan tarif umum sebesar Rp. 3.084.434.221,00.Berdasarkan daftar temuan pemeriksa selisih ini timbul dari equalisasiomzet/peredaran usaha di SPI PPh Badan Tahun 2006 dan jumlahpenyerahan di SPT masa PPN

Kesimpulan dan Usulan;Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, PemohonBanding mohon Keputusan Terbanding Nomor: KEP546/WPJ.04/2008tanggal 5 Mei 2008 agar dibatalkan dan dilakukan perhitungan kembali atasSKPLB PPN masa Desember 2006 dengan perincian sebagai berikut: Menurut Uraian SKPLB PPN MasaDesember 2006Usulan Bandina Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya tidak dipungut/Ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ditanggung pemerintahPenyerahan yang PPNnya harus dipungut17.776.483.250

Tentang sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajakatas penyerahan yang PPN nya harus dipungut dengan tarifumum sebesar Rp3.084.434.221,00;Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1728/B/PK/PJK/2016D.

Tentang sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajakatas penyerahan yang PPN nya harus dipungut dengan tarifumum sebesar Rp3.084.434.221,00;1.Bahwa dalildalil, faktafakta serta dasar hukum (fundamentumpetendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakanbagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengandalildalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada uraian berikut ini.Bahwa jika

batang maka masih terdapatsisa banyak bibit kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 2 tahun;bahwa untuk mendapatkan hasil TBS yang optimal seharusnya bibit kelapa sawityang ditanam berumur sekitar 12 bulan, dengan mempertimbangkan hal ini makabibit kelapa sawit yang tersisa dan telah berumur lebih dari 2 tahun terpaksa dijualkepada yang membutuhkan untuk menghindari kerugian;bahwa Pemohon Banding menjelaskan bibit kelapa sawit memerlukan perawatandengan pupuk dan herbisida yang pengadaannya dipungut

yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP287/WPJ.13/2012 tanggal 09 Juli2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN DalamNegeri Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00035/207/09/703/11 tanggal 01 Agustus2011, atas nama : XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya 0,00harus dipungut

sendiriPenyerahan yang PPNnyaharus dipungut oleh PemungutPPNJumlah Penyerahan yang 0,00terutang PPNPenyerahan yang tidakterutang Pajak PertambahanNilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus 0,00dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat 4,490.278.416,00diperhitungkanJumlah pajak yang dapat 4.490.278.416,00diperhitungkanJumlah perhitungan PPN (4.490.278.416,00)Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan kemasa pajak berikutnya4.490.278.416,00