Ditemukan 172857 data
9 — 0
Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabilapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula memperhatikan ketentuanPasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, yang menegaskan: "bahwa orang tua berkewajibandan bertanggung jawab untuk: mencegah perkawinan pada usia anak";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
11 — 0
Perkara 1433/Pdt.G/2014/Wsb Halaman 3 dari 15HalamanATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusanS@ad iad iNy ay Artinya : Mencegah kemadlorotan harus lebih diuttamakan daripada mengharapkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telahdipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talaksatu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perkawinan,yaitu cerai
23 — 9
hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalanperceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalahmerupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjagaikatan suci sebuah perkawinan (Mitsaqgon Ghalidha) sudah pudar, makaperkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinanserta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakankedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harusmengupayakan untuk mencegah
14 — 12
terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebutakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturanhukum lainnya ;e Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuan dansemenda ;e Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujuirencana pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calonsuaminya tersebut dapat mencegah
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Kayan Maylano Sapan
2.Anggris Putra Anoraga
3.Suparman
66 — 40
GunungSelatan berjalan menuju THM DeJavu Club salah satu diantaramereka adalah Pratu Riandi yang menghampiri Terdakwa1sedangkan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih empat puluhorang masuk kedalam THM DeJavu Club.11) Bahwa Terdakwa1 mengetahui rencana penyerangan namunTerdakwa1 membiarkan anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut untukmasuk ke THM DeJavu Club, padahal Terdakwa1 mengetahui haltersebut, namun Terdakwa1 tidak melakukan atau membiarkansesuatu atau tidak mencegah anggota Yonif Raider 613
GunungSelatan berjalan menuju THM DeJavu Club salah satu diantaramereka adalah Pratu Riandi yang menghampiri Terdakwa1sedangkan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih empat puluhorang masuk kedalam THM DeJavu Club.1011) Bahwa Terdakwa1 mengetahui rencana penyerangan namunTerdakwa1 tidak mencegah atau melaporkan kepada Pimpiman ataukepada anggota lantamal XIIl yang saat itu sedang teramcam,ataupun berusaha mencegah anggota Yonif Raider 613/Rja tersebutuntuk masuk ke THM DeJavu Club, melakukan penyerangan
malam kejadian saat itu Terdakwa1 lebih senior darianggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan pemukulan terhadapanggota Marinir Tarakan dan Lantamal XII/Tarakan.12) Bahwa Terdakwa1 mengetahui tujuan anggota Yonif Raider613/Rja, namun Terdakwa1 tidak pernah melarang mencegah, ataumelaporkan perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider613/Rja tersebut, dimana saat itu.
mencegah) dan tidak tahu saat itu dimana posisi Terdakwa1.17.
Bahwa Terdakwa1 saat akan terjadi keributan tidak melakukanapaapa, ataupun berusaha mencegah anggota tersebut untuk masukke THM DeJavu Club.
10 — 3
Yang belummencapai 16 tahun tapi sudah mukallaf, Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dariPengadilan Agama;Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan Pemohon inimelanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 22 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, akantetapi upaya untuk mencegah
7 — 1
yang perlu dilinat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknyarumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasibahwa perkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi danapabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yanglebih besar daripada maslahat, sedang mencegah
prio We ul> dlaArtinya :"Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripadamencapai maslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbuktimemenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 jo.
9 — 1
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasi bahwaperkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan apabilatetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yang lebih besardaripada maslahat, sedang mencegah
prio le Ul> alesArtinya :*Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada mencapalmaslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
7 — 1
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta AlQur'an Surat ArRum, Ayat (21);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kondisi rumah tangga yangdemikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat/ kerusakanyang lebih besar daripada mashlahat, sedang mencegah kerusakan harus lebihdiutamakan daripada mencapai maslahat. Dalam hal ini Majelis Hakimsependapat dan sepakat untuk menerapkan kaidah fighiyyah yang berbunyi :lool!
ul> ule prto swlasll sy.Artinya: Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diuttamakan dari pada mencapaimashlahat;0no none nn nnn nnn n nn nn one nc nn nn nena name ncncnsMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhialasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya pada Ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 huruf f, Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor
14 — 9
Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga Pemohon danTermohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkanterjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan danjuga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir danbatin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudloratan yang lebin besar antara kedu belah pihak, hal ini sesuaidengan Qaidah Fighiyah yang termaktub
Trkwl> ole prao rawlal s yowLooJlArtinya: Mencegah atau) menghindarkan dari kemudloratan lebihdiutamakan dari pada menarik kemaslahatan;6.
9 — 0
HIR dan pasal27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, gugatan Penggugatdapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksudpasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016tidak dapat dilakukan ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinandalam perkara perceraian, lagi pula tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka untuk mencegah
Namun demikian oleh karenaperkara a quo termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, makauntuk memastikan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawanhukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa hukum dalam perceraian,maka Majelis Hakim berdasarkan hukum acara khusus yang berlaku terhadapperkara a quo tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikankebenaran dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan surat bukti P1 dan
12 — 12
untuk perempuan.Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah mukallaf, Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasikawin dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan ParaPemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah
terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebuttelah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepadaanak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segeradinikahkan karena calon istri anak Para Pemohon sudah hamil;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni denganlahirnya anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menundapernikahan dari
8 — 3
Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudahmukallaf, Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonanPemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yangmenyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untukmencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, akan tetapiupaya untuk mencegah
Mig.cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohontetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewajibanPemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anakanak padaanak Pemohon berbenturan dengan kondisi dharury anak Pemohondengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan salingmencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan(membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkandengan keakraban dikhawatirkan melakukan
8 — 1
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknyarumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasibahwa perkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi danapabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yanglebih besar daripada maslahat, sedang mencegah
prio We ul> dlahalaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor 1113/Pdt.G/2019/PA.Kra.Artinya :"Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripadamencapai maslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbuktimemenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 jo.
11 — 2
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 KompilasiHukum Islam di Indonesia, bahwa perkawnan bertujuan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagidapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugatdengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang siasia dan bahkan dapatmenimbulkan madharat yang berkepajangan bagi Penggugat dan Tergugat,sebab itu perlu upaya mencegah
setiap madharat yang memungkinkan timbuldalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharatharus diprioritaskan katimbang yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fighiyang berbunyi:celled) Gils cle pris aulidll 6 yoArtinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan denganpendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 248 yangdiambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai
12 — 6
peraturan perundangundangan yakni 19 tahun, dan secara umum dianggap belum mampu dancakap untuk mengarungi bahtera rumah tangga, akan tetapi pada kenyataannyaantara anak Pemohon (calon isteri) dengan calon suaminya telah tercipta suatuikatan cinta yang kuat dan sulit untuk di pisahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas maka apabila anakpemohon tidak segera di nikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan akanmenimbulkan kerusakan yang besar, dari pada kemaslahatan yang ditimbulkanpadahalan mencegah
Penetapan No.0208/Pat.P/2020/PA.TbhArtinya : mencegah kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta fakta tersebut MajelisHakim berpendapat untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan yang dapatmenimbulkan mafsadat, dan agar hubungan antara anak Pemohon dan calonsuaminya halal serta terhindar dari perbuatan, maka sudah seharusnya anakPemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman AllahSurat Al Isra ayat 32 :Sus
14 — 3
yang perlu dilinat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknyarumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasibahwa perkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi danapabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yanglebih besar daripada maslahat, sedang mencegah
prio We ul> dlaArtinya :"Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripadamencapai maslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbuktimemenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 jo.
11 — 11
Penetapan No.0486 /Pdt.P/2020/PA.MIgMenimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan ParaPemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebuttelah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepadaanak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh
7 — 1
anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat danbakatnya serta mencegah perkawinan di usia anakanak (vide: Pasal 26 ayat(1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekuatiranPemohon anaknya melanggar normanorma agama dan norma hukum tersebutseharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepadaanaknya atas pergaulannya tersebut bukan
b> ole prio awlasll 9Artinya: Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarikbeberapa kemasiahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknyayang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama danhukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang undangyang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan
14 — 8
persusuan, sertatidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dikaitkan denganberbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalahpernikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan halhal sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah
saksisaksi di persidangan bahwaapa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan olehPemohon dengan menasehati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untukmenikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Majelis Hakimmemahami bahwa maksud pembuat UndangUndang untuk mewajibkan para orang tuaGAT cscsdari pada anakanak mencegah