Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 445/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ATIKA SARI ANTOKANI. SH
Terdakwa:
1.Eko Wijaya Alias Kipli Bin Suwarjaya. Alm
2.Suherman Alias Kentung Bin Sadiran
21 — 10
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-04-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 April 2017 — SURYA GINTING VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., qq. Bank Danamon Kantor Cabang Kandis
116 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan pada
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 21-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.B/2015/PN Kfm.
Tanggal 16 Februari 2015 — - PAULINUS KOLO Als. PAUL sebagai TERDAKWA
78 — 24
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 01-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PN STABAT Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Stb
Tanggal 3 Januari 2022 — Penggugat:
Tuti Sari
Tergugat:
PT. Wahana Multiartha Tbk (Wom Finance)
94 — 58
  • Dalam hal perselisihan tersebuttidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka penyelesaianperselisihan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif PenyelesaianSengketa (LAPS) disektor jasa keuangan yang telah terdaftar danditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri danuntuk itu para pihak setuju dan sepakat untuk memilih KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta atau di tempat pernanjianditandatangani atau di pengadilanpengadilan manapun juga di wilayahRepublik
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Register : 29-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2302/Pid.B/2020/PN Lbp
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROSDIANA OKTAFIA
Terdakwa:
AMRIN IKTIBAR ALIAS AMPIN ALIAS MELEP
46 — 5
  • kepunyaan orang lain adalah bagian dari hartabenda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlukeseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudahmemenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksudmemiliki Secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atautujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakanakan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudianTerdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 17-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JOSH MARS SIRINGO RINGO
Terdakwa:
I KOMANG SASTRA WIRAWAN
22 — 19
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 26-05-2016 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 51/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 1 Juli 2016 — Perdata - PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Rantauprapat Lawan - Hj. NURHAFNI Br TANJUNG
77 — 61
  • mengurangiharta kekayaan konsumen yangmenjadi objek jual beli jasa;g Menyatakan tunduknyakonsumen kepada peraturanyang berupa aturan baku,tambahan, lanjutan, dan/ ataupengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh PelakuUsaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yangdibelinya;h Menyatakan bahwa konsumenmemberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan haktanggungan, hak gadai ataujaminan terhadap barang yangdibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 341/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
MELWANI ALMUNIARDI
Tergugat:
1.P.T. Bank Mandiri Tbk KCP Surapati
2.P.T. Bank Mandiri Tbk c.q. Consumer Collector Recovery Region VI Jawa
122 — 55
  • O (NolRupiah), diberitanda P11 ;Photo Copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK/.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberitanda P12 ;Photo Copy Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/14/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diberitandaP13 ;Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 341/Pat.G/2019/PN.Bdg14.15.16.17.18.19.Photo Copy Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang DalamRekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No::638/Pdt.G/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — FACHRUR ROZI VS PT BANK SUMUT (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)
108 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 13-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn.
Tanggal 22 Februari 2017 — PT.BFI FINANCE INDONESIA.Tbk melawan RASIMAN
277 — 107
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barangyang dibeli oleh kKonsumen secara angsuran".DAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22butir (1) dan (8) juga menyebutkan dan meng anulir pada Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 365/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : M. KHUZAIFI Diwakili Oleh : M. KHUZAIFI
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. Bank Mandiri Pesreo Tbk Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
49 — 21
  • Terhadap perhitungan suku bunga kredittersebut, TERGUGAT telah membuat sistem pencatatan / pembukuanyang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia danselalu diperiksa dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai Pasal14 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/PID/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — LAMBERTUS BEDI LANGODAY Alias BEDI
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Terdakwa dalam perkara ini,sebagai kontraktor, Terdakwa sering mengikuti tender proyek pada semuakantor dinas di Kabupaten Lembata, dan bukan baru kali ini Terdakwamengalami kekalahan bahkan sudah sering sehingga sudah menjadi hal yangbiasa bagi Terdakwa ;Bahwa apabila Terdakwa kecewa karena gagal menang tender dankemudian mencari siapa yang menjadi penyebabnya maka seharusnya yangmenjadi sasaran target kekecewaan Terdakwa karena gagal tender tersebutadalah terhadap orangorang yang mempunyai otoritas
    MATIAS BALALANGOBELEN untuk menggali bukti petunjuk sekalipun tidakakan diperoleh fakta sedikitpun, karena berdasarkan faktapersidangan tidak terdapat persesuaian antara keterangan MATIASBALA LANGOBELEN yang dikutip dari BAP dengan keterangansaksisaksi yang lain sebagaimana juga telah diakui sebagaipertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lembata danoleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupangtentang kegiatan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2009 ;Bahwa secara hukum memang otoritas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
438 — 303
  • Bahwa, surat Saudara pada pokoknya mohon, berdasarkan putusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 240 Tahun 2006, agarKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut semua suratkeputuran yang diterbitkan Dirjen AHU, menerbitkan surat keputusan baru,mengirim asli atau tembusan surat keputusan kepada Otoritas JasaKeuangan, memperbaiki dan melakukan penyesuaian terhadap profil PT.BFI.
    AHU, menerbitkan surat keputusanbaru, mengirim asli atau tembusan surat keputusan kepada Otoritas JasaKeuangan, memperbaiki dan melakukan penyesuaian terhadap profil PT.BFI (sekarang PT. BFI Finance Indonesia) tidak dapat dipenuhi / ditolak.D.2.
    Prematur.Bahwa Gugatan Penggugat seandainya pun benar Penggugat sebagaipemilik saham di Tergugat Il Intervensi(hal mana Tergugat II Intervensibantah), yang didasarkan atas Surat Penggugat tanggal 26 Februari 2018yang pada pokoknya menuntut Tergugat merubah data perseroan denganmencabut semua surat keputusan yang diterbitkan Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, menerbitkan SK Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia yang baru, mengirim asli atau tembusan SuratKeputusan kepada Otoritas
    biasa, dan karenanyatidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.Halaman 93 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.39.40.Al,Bahwa Objek Gugatan 1 menjawab surat permohonan Penggugat, tanggal26 Februari 2018, yang pada pokoknya Tergugatmenjelaskan padaPenggugatbahwa Tergugattidak dapat mencabut semua surat keputusanyang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DirjenAHU), menerbitkan surat keputusan baru, mengirim asli atau tembusansurat keputusan kepada Otoritas
    BFI Finance Indonesia, Tbk., yang akandilaksanakan tanggal 06 Mei 2014 dan diumumkan padaharian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 21 April2014 (potokopi sesuai cetakan).Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Dan Luar Biasa yang telah diselenggarakan padatanggal 06 Mei 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJk)ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB danKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan SuratNomor Corp/CH/L/V/140075 tanggal 07 Mei 2014 (potokopidari potokopi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-07-2011 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 117/Pid.B/2011/PN.SBY
Tanggal 26 Juli 2011 —
34 — 19
  • Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang (Kuasa Perwakilan) PTSumber Griya Permai di Atambua, Belu Nusa Tenggara Timur dengan tugastugas diberi otoritas untuk pelaksanaan pengembangan dan operasionalPerusahaan di Atambua ;49. Bahwa PT Sumber Griya Permai bergerak dalam bidang konstruksi danpertambangan khususnya batu mangaan ;50.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.Pbm
Tanggal 25 Juli 2017 — Bayu Hermawan Alias Bayu Monster Bin Arifai
24 — 17
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bls
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ENDANG PUTRI NINGSIH Binti JUNAIDI
19 — 6
  • yangdiajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangsebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Kag
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Hendra Fabianto, SH
Terdakwa:
Tri Agustio Sasmito Bin Joko Santoso
15 — 3
  • Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukumitu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkankesewenangwenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itusendiri.
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
  • kandungPenggugat yang bernama Ayah kandung, selain itujuga dihadiri olehseorang penghulu yang bernama Ujang, dua orang saksi nikah bernamaPutusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Spn 20Zamzami dan Saksi nikah II, dan maharnya adalah 1 cincim mas,kemudian posisi penghulu ditengah masyarakat merupakan orang yangdikenal paham agama Islam dan sering diundang untuk membaca doadalam momenmomen yang bersifat agamis, sehingga penghulu yangbernama Ujang mendapatkan posisi penting di tengah masyarakat, dania juga diberi otoritas
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 24-01-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-05-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.TBK
Tanggal 24 April 2014 — IRWANSYAH Bin (Alm) SYAHLEN TAMPUBOLON
209 — 224
  • Amled selaku toke kapal; Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki Surat Keterangan Kecakapan 30 (tigapuluh) mill yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas PelabuhanTanjung Balai Asahan pada tanggal 08 April =. 2013; Bahwa sewaktu ditangkap dokumen yang dimiliki oleh KM MISTUN JAYAI, yakni: 171 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri KM. MISTUN JAYA I No. 1480/Ppb tanggal Ol Juli 1998; e 1 (satu) lembar Pas Tahunan Sementara KM.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 03-02-2014 — Putus : 11-07-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Pbr
Tanggal 11 Juli 2014 — RUDIANTO TOBING, DKK VS PT MULTI TRADING PRATAMA
101 — 26
  • KUASA bertindak mewakili selaku Advokat ataumewakili selaku Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI), dalam hal iniperlu dibuktikan identitas Advokat dan atau Surat Keterangan (SK)Pengangkatan selaku Pengurus pada Serikat Buruh Solidaritas Indonesia(SBSI) seluruh Penerima Kuasa;Bahwa dikarenakan tidak disebutkan secara jelas dan tegas pada kuasadan gugatan Para Penggugat tentang identitas kuasa Para Penggugat,maka Kuasa Para Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas dan atautidak memiliki Otoritas