Ditemukan 2061436 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 6/Pid.B/2013/PN.Sel
Tanggal 20 Februari 2013 — TERDAKWA1: SAHARUDDIN Alias AMAQ DERI TERDAKWA2: AHYAR ROSIDI Alias AHYAR
57 — 26
  • Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masingmasing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah );Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Selong pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, oleh kami RINAINDRAJANTI, SH.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 36/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
Sri Haryani
Tergugat:
Bupati Tegal
Intervensi:
Untung Basuki
119 — 53
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalae.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan DaerahKabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala
    Desa,Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;Perbuatan dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegaljelasjelas melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986; jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009; dan jo UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka kami memohon agar suratkeputusan Bupati Tegal Nomor
    Untung Basuki Sebagai CalonKepala Desa Terpilih Desa Semboja KecamatanPagerbarang Kabupaten Tegal (tanpa aslinya) ;Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa,Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang KabupatenHalaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMGTegal Nomor: 05/BPD.Sbj/II/2019, tertanggal04 Februari 2019, Perihal: Usulan Pelantikan CalonKepala Desa Terpilin, yang ditujukan kepada BupatiTegal (tanpa aslinya) ;12.
    T 12 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, DesaSemboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten TegalNomor : 01 Tahun 2019, tertanggal 04 Februari 2019,Tentang Penetapan Sdr Untung Basuki Sebagai CalonKepala Desa Terpilih Desa Semboja KecamatanPagerbarang Kabupaten Tegal (tanpa salinya) ;13. T 13 : Berita Acara Rapat Penetapan Hasil CoblosSimetris/Tembus Lipatan Kertas Dibawahnya,tertanggal 04 Februari 2019 (tanpa aslinya);14.
    Untung Basuki Sebagai CalonKepala Desa Terpilih Desa Semboja KecamatanPagerbarang Kabupaten Tegal (fotokopi sesuai denganASIINYA) j neon nnn n nn enna nn neem en nn enna nn neeSurat Ketua Badan Permusyawaratan Desa,Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang KabupatenTegal Nomor: 05/BPD.Sbj/II/2019, tertanggal 04Februari 2019, Perihal: Usulan Pelantikan CalonKepala Desa Terpilin, yang ditujukan kepada BupatiTegal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Pengantar Ketua Badan Permusyawaratan DesaSemboja Kecamatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 111/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
BARDANSYAH NASUTION
Tergugat:
1.BUPATI MANDAILING NATAL
2.BUPATI MANAILING NATAL
117 — 44
  • Desa melaporkan kepada Bupati melaluiCamat ;Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yangterjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan ;Halaman 23 Putusan No. 111/G/2020/PTUNMDN(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk prosesselanjutnya ;Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
    Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPDdan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretarisBPD ;Bahwa musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Batu Mundomdilaksanakan di rumah Ketua BPD Batu Mundom Kecamatan MuaraBatang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang dihadiri oleh 4 (empat)orang aggota BPD Batu Mundom Kecamatan Muara Batang GadisKabupaten Mandailing Natal, yaitu: Mhd. Zaim (Ketua), Ilmansyah Daulay(Wakil Ketua), Mhd.
    Musyawarah BPDBatu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten MandailingNatal tidak mengeluarkan keputusan musyawarah ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) huruf d, e dan f Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan PermusyawaratanDesa, maka surat Badan Permusyawaratan Desa Batu MundomKecamatan Muara Batang Gadis Nomor: 141/06/BPD/BTM/2020 tanggal 06Maret 2020 Perihal Pengajuan Pemberhentian, telah cacat hukum karenaditerbitkan/dibuat tanpa mengindahkan aturan hukum yang
    Desa kepada Bupati/Walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjaditerhadap Kepala Desa yang bersangkutan;5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk prosesselanjutnya;Menimbang, bahwa dalam bagian menimbang obyek sengketa bagianhuruf a. menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil PemeriksaanHalaman 51 Putusan No. 111/G/2020/PTUNMDNInspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 035
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 328..400, (Tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);Demikian ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober2020, oleh kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.M.H., sebagai Hakim KetuaMajelis, ANDI FAHMI AZIZ, S.H., M.H., dan PENGKI NURPANJI, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-03-2012 — Upload : 21-05-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 6/PID.SUS/2012/PT.BTN
Tanggal 13 Maret 2012 — SANUSI bin MADNUR
47 — 25
  • Kegiatan yang ditetapkan, sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dengan rincian : nnn nnn nnn nnn nnn neee Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;e Untuk TPPKK Desa sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) ;e Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) :e Untuk Karang Taruna sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) ;e Untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
    Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan Rencana Anggaran Biaya adalah sebagai berikutNO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAHSATUANJUMLAHBiaya 1 Kali 500.000 .000Rapat orang .000 .500.0001 Iinsentif paket .000 .000BPD Buah .000 .000PembelianATKPembeliankursiplastikJUMLAH 2.500.000 5.
    Kegiatan yang ditetapkan, sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dengan rinciane Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) =;e Untuk TPPKK Desa sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) :e Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) :e Untuk Karang Taruna sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) ;e Untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebesarRp. 10.000.000
    Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan RencanaAnggaranBiayaadalahsebagaiberikut NO URAIANVOLUME SATUAN HARGA SATUANJUMLAH 13 JUMLAHBiaya 1 Kali 500.000 .000Rapat orang .000 .500.0001 insentif paket .000 .000BPD Buah .000 .000PembelianATKPembeliankursiplastikJUMLAH 2.500.000 5.
    Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepadaNegara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012oleh kami : DRS. J. SABAN, SH., Hakim Tinggi PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai KetuaMajelis, H. EFFENDI GAYO, SH.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama
Register : 03-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2410/Pdt.G/2018/PA.TA
Tanggal 19 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober masehi bertepatan dengantanggal 10 Safar 1440 hijriyah, oleh kami Hj. Musri, S.H., M.H. sebagai KetuaPenetapan Cabut, nomor: 2410/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 4 dari 8Majelis serta Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. dan Drs.
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);Penetapan Cabut, nomor: 2410/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 6 dari 8Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 10 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Hj. Musri, S.H., M.H. sebagaiKetua Majelis, dan Drs. Ngizzuddin Wangidi masingmasing sebagai HakimAnggota, Dr. H.
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 11-02-2013 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 278/Pdt.P/2013/PN Kds
Tanggal 18 Februari 2013 — Jayadi
15 — 3
  • Kudus.e Bahwa pemohon lahir di Kudus pada hari Jum at Pahing, tanggal7 Desember 1978.e Bahwa pemohon dilahirkan sebagai anak ke1 (kesatu).e Bahwa ayah pemohon bernama Rumadi dan ibunya bernama Sumarni.e Bahwa pemohon akan mempergunakan akte kelahirannya dalam waktu dekat ini sebagai persyaratanpendaftaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Menimbang bahwa, atas keterangan saksisaksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.2.
    Kudus.e Bahwa pemohon lahir di Kudus pada hari Jumat Pahing, tanggal 7 Desember 1978.e Bahwa pemohon dilahirkan sebagai anak ke1 (kesatu).e Bahwa ayah pemohon bernama Rumadi dan ibunya bernama Sumarni.e Bahwa pemohon akan mempergunakan akte kelahirannya dalam waktu dekat ini sebagai persyaratanpendaftaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).e Bahwa pemohon terlambat membuat akte kelahirannya karena pemohon sibuk dengan pekerjaannya dantidak tahu kegunaan dan pentingnya akte kelahiran.Menimbang
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 13-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA MAROS Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
  • No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;Putusan No.126/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalamrapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, olehDrs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra.
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama Perceraian
Register : 07-05-2008 — Putus : 17-09-2008 — Upload : 21-06-2012
Putusan PA PACITAN Nomor 232/Pdt.G/2008/PA.Pct
Tanggal 17 September 2008 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
8 — 0
  • bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan olehpasal 49 dan penjelasannya UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangdiperbaharui dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, makaPengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon karena mengingat pasal 89 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan akan di nyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikanpertimbangannya dalam rapat permusyawaratan
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruhbiaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar' Rp.231.000,(Dua ratus tiga puluh satu ribuDemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu tanggal 17 September 2008 Masehi bertepatandengan tanggal 16 Romadlon 1429 Hijriyah oleh kami H. MACHFUDZ,SH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. MOH.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 20-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0286/Pdt.G/2022/PA.Lpk
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
  • Sedangkan Tergugattidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah,alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut suratgugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk PakamNomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 20 Januari 2022 untuk memastikankembali alamat Tergugat sebenarnya;Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untukmenentukan proses persidangan selanjutnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatandengan tanggal 24 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H.,Halaman 6 dari 7 halaman.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 24-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 779/Pdt.P/2015/PA.Jr.
Tanggal 15 Desember 2015 — PEMOHON
9 — 0
  • dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) PMANo. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali yangtercantum dalam buku kutipan akta nikah, harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, dan Majelisberpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, olehkarena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikanpertimbangannya dalam rapat permusyawaratan
    Jr halaman 6 dari 7Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehibertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Yayan Sopyan. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 04-05-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PA MAROS Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Mrs
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
  • No. 3019).Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI:1.
    Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhnkan dalamrapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mel 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhila Hamdan, S.H.I., danHarmoko Lestaluhu, S.H.I.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 24-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PA MAROS Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Mrs
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 9
  • pengadilan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuksengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yangtimbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan, pasalpasal dari peraturan perundangan hasilrapat permusyawaratan
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluhribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkandalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 15Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 JumadilAwal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai HakimKetua, Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA MAROS Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
  • No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dansegalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhnkan dalamrapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, olehDrs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. danDra.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 01-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 244 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 17 Desember 2019 — SUSILO TRIMULYANTO, S. Sos., M.AP vs WALIKOTA BATU
163 — 77
  • tersebut dapat diterima;5Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkarayang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:64/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 4 Oktober 2019, Berita Acara berikutPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alatalat bukti diPersidangan tingkat pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Bandingbeserta suratsurat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalamrapat permusyawaratan
    ++ 222 22= non nnn non nen nnn nnn nnn nn nnn nnn nneeMENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:64/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 4 Oktober 2019, yang dimohonkanHaL. 7 dari 9 Putusan No.: 244/B/2019/PT.TUN.SBY.e Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkarapada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesarRp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 26-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 95/PID/2020/PT MTR
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa II : IDRIS Diwakili Oleh : IDRIS
Pembanding/Terdakwa : MUSLIM Diwakili Oleh : MUSLIM
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : Polres Bima Kota
120 — 34
  • Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada ParaTerdakwa, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlahRp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin .tanggal 14 Desember 2020 olehkami Nyoman Somanada ,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis denganMiniardi ,S.H.,M.H. dan Unggul Ahmadi, S.H.
    Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada ParaTerdakwa, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlahRp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat .tanggal 11 Desember 2020 olehkami Nyoman Somanada ,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis denganMiniardi ,S.H.,M.H. dan Unggul Ahmadi, S.H.,M.H., masingmasing sebagaiHalaman 8 dari 6 halaman, Put..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — BUPATI BANYUASIN VS SRI DEWI PAKU ALAM;
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan didasarkan pada Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa yang Tidak Berwenang;Pasal 54 UndangUndang No.6 Tahun 2014 tentang Desa BagianKeenam menentukan:Halaman 7 dari 25 halaman.
    Putusan Nomor 616K/TUN/2015(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yangdiikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, danunsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifatstrategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:. Penataan Desa;. Perencanaan Desa;. Kerja sama Desa;. Rencana investasi yang masuk ke Desa;. Pembentukan BUM Desa;Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 0 QQ 90 0g.
    No. 57 /G/2014PTUNPLG tanggal 25 Februari 2015, tentang Penangguhan PelaksanaanKeputusan Objek Sengketa yang dibuat tertanggal 12 Februari 2012 yangdibacakan waktunya bersamaan dengan dibacakannya putusan dalamperkara aquo oleh Majelis Hakim PTUN Palembang pada tanggal 25Februari 2015;Penetapan Nomor 57 /G/2014 PTUNPLG tanggal 25 Februari 2015 olehJudex Facti adalah merupakan tindakan yang salah dalam penerapanhukumnya, karena Penetapan Majelis Hakim PTUN Palembang tersebutditetapkan dalam rapat permusyawaratan
    Bertentangan dengan bukti T7B berupa: Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Abab Kecamatan Rantau BayurKabupaten Banyuasin No. 140/01/BPD/2014 tertanggal 12 April2014, yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin melalui CamatRantau Bayur, Perihal: Usulan Pemberhentian Kepala Desa MuaraAbab (Sri Dewi Paku Alam) Kecamatan Rantau Bayur (SuratAsli/Original) (photo copy sesuai dengan aslinya);b.
    3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATIBANYUASIN tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamkasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama
Register : 12-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA KOTABUMI Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Ktbm
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
  • PUTUSANNomor 0598/Pdt.G/2018/PA.Ktbm * = & 3asl Cas 5S aiy aeMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang bersidang di Kantor Kecamatanrg Semuli yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata padagkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antaraPENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002RW.002, Desa Bumi Restu, Kecamatan Abung
Pengadilan PA BENGKALIS Perdata Agama Perceraian
Register : 06-09-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 20-08-2014
Putusan PA BENGKALIS Nomor 366/Pdt.G/2013/PA.Bkls
Tanggal 7 Nopember 2013 — ARMAN SUPARMAN bin AHMAD DURYANA VS DARTEM binti ISKAK
43 — 5
  • Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuanHukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANMenyatakan perkara Nomor: 367/Pdt.G/2013/PA.Bkls telah selesai karenadicabut;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Mbertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1435 H
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-12-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1212/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — CANRA
55 — 16
  • Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 25-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA MAROS Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 2
  • No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatunkan dalamrapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1441 Hijriyah, olehHal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.MrsDrs. Muh.