Ditemukan 15683 data
14 — 11
untuk mewujudkan prinsip ideal perkawinan tersebutdiperlukan komitmen yang kuat dari suami istri untuk selalu memeliharahubungan kasih sayang, dan berusaha sekeras mungkin untuk melaksanakan tugasdan tangung jawabnya masing masing ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangansebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami8kebuntuan komunikasi kasih sayang suami istri, karena Penggugat sangat yakinTergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;( rubah
101 — 25
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
13 — 3
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahHal. 8 Penetapan No.121 /Pdt.P/2021/PA.GMperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang
6 — 3
Pasal 147 (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
11 — 10
Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sertamemperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia, maka Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untukmencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor UrusanAgama XXXXXXXXX XXXXXXx Sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat kediaman Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
56 — 9
makaberdasarkan ketentuan Pasal 64 undangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasai 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohontelah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hokum pernikahanantara Pemohon (Hamid bin Daeng Mapuna) dengan Isteri Pemohon (Rosnibinti Laru) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1994 di Desa Sibulu,Kecamatan Hilir, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan pasai 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah di rubah
15 — 10
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
15 — 2
dari Kitab Al qur'anul Karim surat AlBagarahayat 229 yang berbunyi:Olurlh wu gl Sore Ibuols ulio sillArtinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkanrujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan carayang baik;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian danberdasarkan petunjuk pasal 84 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telahdi rubah
21 — 10
MmjMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara
40 — 10
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2019 di Desa Kire, KecamatanBudongBudong, Kabupaten Mamuju Tengah, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
23 — 12
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1985 di Desa Bela, Kecamatan Tapalang,Kabupaten Mamuju, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
10 — 1
pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak dengan jalan mediasi dengan dipimpin oleh seorang mediator dari salahseorang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara agar rukun kembali sebagaimanalayaknya suami isteri, tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang alamat Tergugat,yang Penggugat rubah
15 — 9
sayang);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokokgugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagikarena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriagebreakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah,mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang telah di rubah
14 — 13
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
HARDI SUSENO
15 — 2
anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegaradan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ALMAPenetapan Nomor 190/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 1 dari 12 halamanANDRAYA Nomor 5162/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegaratersebut;Bahwa pada usia 4 tahun, anak Pemohon pernah sakitsakitan danagar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya Nama AnakPemohon diganti / rubah
7 — 0
permohonan Pemohon untukdapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didepan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harusdinyatakan untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohonberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telah di rubah
8 — 5
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentanghalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Kab.MigPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan
37 — 8
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
7 — 4
persidangan perkara dan merupakan bagianyang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datangmenghadap sendiri Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untukmenasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga denganTergugat, sesuai maksud pasal 65 Undangundang Nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah
19 — 2
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara