Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 7 Tahun 2002Tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasar danpenambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD Kota Cilegonsehingga dalam pengelolaan keuangannya PD.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki olen Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2002tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasar danpenambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD Kota Cilegonsehingga dalam pengelolaan keuangannya PD. BPRS Cilegon Mandiri tundukHalaman 10 dari 81 halaman Put.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun2002 tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasardan penambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD KotaCilegon dan dalam melaksanakan usaha perbankan syariah PD BPRSCM tunduk pada ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Kota Cilegon kepada PD BankPerkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri sehingga dalampengelolaannya juga tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenaipengelolaan keuangan daerah.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa rangka pembelian tanahatas nama PD BPRS CM dengan menggunakan dana Kas PD BPRS CMyang berlokasi di Kelurahan/Desa Sukmajaya dan Kelurahan/DesaSukawana dimana modal dasar dan penambahan modal PD BPRS CMdianggarkan dalam APBD Kota Cilegon termasuk dalam pengertiankeuangan Negara

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun2002 Tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasardan penambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD KotaCilegon dan dalam melaksanakan usaha perbankan syariah, PD BPRSCM tunduk pada ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan,dan Peningkatan Informasi Database Pariwisata serta PembangunanTraffic Light dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.Saksi Drs.

Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yang menandatanganidan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.2.

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan danPeningkatan Informasi Database Pariwisata serta Pembangunan TrafficLight dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.Saksi Drs.

Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yangmenandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.4.

No.1374 K/Pid.Sus/2017menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaranmateriil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.2.

KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 404/KEP/HK/2013 tentang Desa/KelurahanPenerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri AnggurMerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 untuk program Pemugaran danLingkungan Desa/Kelurahan secara terpadu (P2LDTK) tahun 2014 diarahkan kepada291 (duaratus sembilanpuluh satu) Kecamatan yang diperuntukkan bagi 589Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dalam rangka penaggulangan kemiskinan diPropinsi Nusa Tenggara Timur yang sumber dananya dari APBD

tahun anggaran 2014Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui APBD tahun anggaran 2014, salahsatu yang memperoleh Bantuan Program Pemugaran Perumahan dan LingkunganDesa/Kelurahan secara terpadu (P2LDTK) Tahun Anggaran 2014 adalah Desa RabaEge, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mendapatbantuan dana sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkanbagi 5 (lima) kepala keluarga, masingmasing kepala keluarga mendapat dana Rp.10.00.000, (sepuluh juta rupiah

atau usulan dari Kecamatan,kemudian setelah di distribusikan maka terdakwa selakupelaksana dilapangan yang menyetorkan beras Raskin keBagian Ekonomi Setda Kabupaten Purwakarta.Bahwa sebagai data yang diajukan mengenai Jumlahmasarakat miskin berdasarkan sumber dari BPS.Bahwa program raskin dananya berasal dari APBNsedangkan biaya operasional seperti Team KoordinasiPengendali, Team Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)Kecamatan dan desa sebesar Rp. 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) berasal dari APBD

hasil penjualan raskin bulansebelumnya atau ada jaminan pelunasan dariCamat setempat;Bahwa sesuai Juknis waktu pembayaran Raskindari penerima manfaat diberikan toleransi waktuselama 15 (lima belas) hari, tetai atas kesepakatandengan Camat dan hasil evaluasi dan kemudiandiberikan toleransi waktu selama 1 bulan kepadapenerima manfaat untuk melakukan pembayaranhasil penjualan raskin.Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar danaanggaran untuk kegitan raskin dan adanaanggaran tersebut berasal dari APBD

,;e Bahwa terdakwa selaku pengelola beras raskin tingkatkecamatan pasawahan kabupaten Purwakarta tersebutmendapatkan honor dari Pemerinah Daerah KabupatenPurwakarta yang dianggarkan dari APBD setiap bulannyayang terdakwa terima per triwulan denganmenandatangani daftar penerimaan sebagai petugasoperasional penyaluran beras miskin;e Bahwa uang yang belum disetorkan tersebut sudahdilunasi semuanya terakhir pada tanggal 30 Maret 2009dan oleh karena itu tidak ada lagi tagihan setoran raskindari pemda

Sehingga harga subsidi yang tidak tersalur kepadaRTM di Kecamatan Pasawahan adalah Rp. 3.300, X 8 ton = Rp.26.400.000, (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa untuk program subsidi pangan Raskindianggarkan dalam APBN sebagaimana disebutkan dalam PeraturanBupati Purwakarta No. 4 tahun 2008, sedangkan biaya operasionaldari titik distribusi Sampai pada RTM dialokasikan dari APBD, dengandemikian berarti bahwa program bantuan beras untuk menanggulangikemiskinan masyarakat tersebut

Terdakwa secara pribadi maupun oleh PenasihatHukumnya, Majelis berpendapat bahwa walaupun secara formilterdakwa tidak menerima SK sebagai pengelola beras raskin, dandalam melaksanakan tugasnya hanya didasarkan atas SuratPenunjukan No.400/98/Kes 05 tanggal 1 April 2001, tentang pengelolaOperasi Pasar Khusus, akan tetapi selaku pengelola beras raskintingkat kecamatan pasawahan kabupaten Purwakarta tersebut,terdakwa mendapatkan honor dari Pemerinah Daerah KabupatenPurwakarta yang dianggarkan dari APBD

Toffi sebagai Anggotaa fF w NSulces Ngosiem sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan Akhir Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepulauan Aru Nomor : 18/KPTSKDPU/APBD/2015tanggal 03 Juli 2015 adalah :Halaman 10 dari 141 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Thofilus P. Sabono, ST sebagai KetuaDorenci Labok, A.Md sebagai SekretarisLucky A.

Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pasal 1 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukansebelum barang diterima.2.

Aru ( APBD );Bahwa yang menyiapkan bahan material adalah Selyam Hungan sendiri,Selyam Membeli Bahan / Material dari dobo lalu dikirim dengan kapal KeMarlasi setelah sampai di marlasi Selyam membayar masyarakat untukmengangkut bahan material tersebut ke lokasi pekerjaan ;Bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK 3 Unit Tahun 2015 dilokasi Kec.

Kep Aru Nomor : 07 / KPTS KDPU / APBD /2015 tanggal 15 Januari 2015;Halaman 104 dari 141 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa tugas pokok dan wewenang Terdakwa selaku PPK adalahMenetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa,.

Saksi mengenal dan membenarkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unitkomputer Hp Merk all in one warna hitam, beserta monitor, keyboard komputer danmouse komputer, barang tersebut di dapat dari ARPUS (Arsip Perpustakaan) tahun2015 dari APBD Kabupaten Indramayu.Saksi IT HADI JULYANTO, SE Bin H. SAMSUDIN, lahir di Indramayu, Umur 37Tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat DesaManggunan Blok Pantura Rt 04 / Rw 01 Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu.

Saksi menerangkan bahwa tahun kemaren ada pegawai honorer yang di tugaskanuntuk jaga kantor yaitu saksi TAJUDIN karena anggaran tunjangan daerah untuktahun 2017 tidak ada maka saksi TAJUDIN tidak di gaji.= Saksi mengenal dan membenarkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unitkomputer Hp Merk all in one warna hitam, beserta monitor, keyboard komputer danmouse komputer, barang tersebut di dapat dari ARPUS (Arsip Perpustakaan) tahun2015 dari APBD Kabupaten Indramayu.Saksi IV TAJUDIN NUR Bin ABIDIN

danmembuka laci yang ada diruangan tersebut kemudian terdakwa masuk keruanganKasi PMD ( Pemberdayaan Masyarakat Desa ) dan berhasil melarikan diri denganmembawah barang curiannya.Saksi menerangkan bahwa kerugiannya sebesar 18.000.000, ( delapan belas jutarupiah )Saksi mengenal dan membenarkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unitkomputer Hp Merk all in one warna hitam, beserta monitor, keyboard komputer danmouse komputer, barang tersebut di dapat dari ARPUS (Arsip Perpustakaan) tahun2015 dari APBD

atas temuan tersebut kemudian saksiGILANG pergi pamit dari rumah saksi.Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tetapi setelah diberitahu olehsaksi KOSIM bahwa kerugian dari pihak kantor Kecamatan Terisi sebesar18.000.000, ( delapan belas juta rupiah )Saksi mengenal dan membenarkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unitkomputer Hp Merk all in one warna hitam, beserta monitor, keyboard komputer danmouse komputer, barang tersebut di dapat dari ARPUS (Arsip Perpustakaan) tahun2015 dari APBD

mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar10% adalah desa penghasil yang di wilayah desa tersebut terdapattambang Galian C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala No.18845/0413/VIII/2002 tentang Bagi Hasil Untuk Desa yang menyatakanHasil pungutan pajak Kabupaten Donggala yang diterima dari bahangalian golongan C 10 % di bagikan kepada DesaDesa Penghasil di Kab.Donggala dan Pendapatan bagi hasil 10% dari bahan galian golongan Cakan diserahkan/dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBD

Soetrisno Alias Tris Bin Misdi(Penuntutan Terpisah) dibawa ke rumah Terdakwa Rahmasyah, S.SosBin Karingudu untuk dibagi, yang dipergunakan untuk kepentinganpribadi masingmasing, yang mana seharusnya dana Bagi hasil PajakGalian C sebesar 10% Bagi Desa Pakava untukdiserahkan/dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBD) untuk kepentingan dan pembangunan Desa Pakava,melainkan Dana Sebesar Rp. 631.519.022, ( Enam ratus tiga puluhsatu juta lima ratus sembilan belas ribu dua puluh dua

mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar10% adalah desa penghasil yang di wilayah desa tersebut terdapattambang Galian C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala No.18845/0413/VIII/2002 tentang Bagi Hasil Untuk Desa yang menyatakanHasil pungutan pajak Kabupaten Donggala yang diterima dari bahangalian golongan C 10 % di bagikan kepada DesaDesa Penghasil di Kab.Donggala dan Pendapatan bagi hasil 10% dari bahan galian golongan Cakan diserahkan/dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBD

Soetrisno Alias Tris Bin Misdi(Penuntutan Terpisah)di bawa kerumah Terdakwa Rahmasyah, S.SosBin Karingudu untuk dibagi, yang dipergunakan untuk kepentinganpribadi masingmasing, yang mana seharusnya dana Bagi hasil PajakGalian C sebesar 10% Bagi Desa Pakava untuk diserahkan/dimasukanke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untukkepentingan dan pembangunan Desa Pakava, melainkan DanaSebesar Rp. 631.519.022, ( Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratussembilan belas ribu dua puluh dua rupiah

pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwaPembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesaidikerjakan;e Bahwa Penggugat/Pembanding dari mulai sampai dengan selesaimengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa Surat Perintah Kerja(SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulis dengan pihakTergugat/Terbanding;Hal 20 dari 30 hal PTS.134/PDT/2017/PT.SMRe Bahwa semua perkerjaanperkerjaan in casu yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata atau telah masukdalam DIPA APBD

Namunpada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan ini tidak masukdalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada Kepres No.80 tahun2003;e Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telahmasuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan aquo adalah jenis pekerjaan yang karaktetristiknya adalah menjaditanggung jawab Pemerintah in casu Pemerintah Kota Bontang cq.Dinas Pekerjaan Umum harus bertanggung jawab untuk membuatpekerjaan a quo jika Penggugat/Pembanding tidak mengerjakan;e Bahwa dari

Akan tetapi Tergugat/Terbanding membiar kanterus sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakan olehPenggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding tahu persisdan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak ada anggarannyakarena belum tertata dalam APBD/DIPA Kota Bontang.

Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;.

Membahas dan mengesahkan APBD bersamasamaeksekutifCc. Menerima Aspirasi Masyarakat antara lain masalahPertanahan, Perizinana dan Pendidikan.Tugas saksi di Komisi Bidang Pemerintahan yaitue Melakukan rapat kerja dengan SKPD yaitu BKD, Kantor Perizinan,Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, bagian Pemerintahan (Asda !)

Nabsun, S.Sos sekitar bulanOktober 2012Wakil Ketua Ill: Denta lrawan Bahwa benar Pada tahun 2011 pernah dilaksanakan kegiatanperjalanan dinas di DPRD Kota Cimahi terkait Pansus, Komisi, dan Banmus,Perjalanan dinas tersebut, dibiayai oleh APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011.e Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran untukmembiayai kegiatan Perjalanan Dinas di DPRD Kota Cimahi Tahun 2011, setahusaksi Sumber anggarannya berasal dari APBD TA 2011.e Bahwa benar Yang menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana

Bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaandan pertanggungjawaban keuangan negara, termasukinvestasi dan kekayaan yang dipisahkan, yangditetapbkan dalam APBN dan APBD. Hal inidinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara..

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;b. Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa buktisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yangtimbul dari penggunaan bukti dimaksud;c.

.-----------------------------------------------------------------------------------------9) Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 07 / PERA-Bedrum/2011 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Bedah Rumah tertanggal 05 Desember 2011 (terlampir)-------------------------------------------------10) Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 02 / PERA-Bedrum/2011 perihal Pengembalian Sisa Dana Bedah Rumah Dana APBD TA.2011 tertanggal 30 Januari 2012 (terlampir

September 2011(terlampir).Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 43 / PERABedrum/2011 ~~ perihal + Pemberitahuan tertanggal 04 Oktober 2011(terlampir).1011121314151617181920215Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 07 / PERABedrum/2011 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Bedah Rumah tertanggal 05Desember 2011 (terlampir)Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 02 / PERABedrum/2011 perihal Pengembalian Sisa Dana Bedah Rumah Dana APBD

PerumahanRakyat Kabupaten Sarolangun, didalam Juknis Program Bedah Rumah ini ada rumusanpembagian alokasi bedah rumah disetiap kecamatan pada tiap Tahun Anggaran berjalan,rumusan tersebut yaitu jumlah sisa akhir kecamatan dibagi jumlah sisa akhir Kabupaten dikalijumlah PAGU total satu Tahun Anggaran.Bahwa untuk tahun anggaran 2011 Kecamatan Mandiangin mendapatkan programtersebut dengan alokasi jumlah anggaran sebesar Rp.502.500.000, (lima ratus dua juta limaratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD

dari 67 (enam puluhtujuh) unit rumah, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.3.023.800,00 (tiga juta dua puluhtiga ribu delapan ratus rupiah) dan sisa tersebut telah disetorkan kembali ke kas daerah padatanggal 14 Februari 2012.Bahwa berdasarkan pasal 132 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13tahun 2006 tentang Dedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah denganPermendagri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriSetiap pengeluaran atas beban APBD

/Pid.Sus/2013/PN.JBI10111213141516171819(terlampir).Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 43 / PERABedrum/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 04 Oktober 2011 (terlampir).Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 07 / PERABedrum/2011 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Bedah Rumah tertanggal 05Desember 2011 (terlampir)Fotocopy Surat dari Dinas PU PERA Kabupaten Sarolangun Nomor : 02 / PERABedrum/2011 perihal Pengembalian Sisa Dana Bedah Rumah Dana APBD

Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwapejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiel danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;Ketentuan Pasal

dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;Ketentuan Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa : (1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

Menyiapkan anggaran kas;Menyiapkan SPD;Menerbitkan SP2D;Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;ao 5Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bankdan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD;Menyimpan uang daerah;h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;i.

tentang wewenang Kuasa BUD, yang berbunyi:bieeeeeeeeees Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf j, Hurufk, Huruf m, Huruf n dan Huruf 0;Bahwa Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tersebut mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang PPKDselaku BUD kepada Kuasa BUD, yang berkenaan dengan wewenanguntuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

Berkaitandengan sistem penganggaran keuangan daerah pada era otonomidaerah sekarang ini, telah terjadi perubahan beberapa fungsi berkenaandengan pengelolaan keuangan daerah, di mana fungsi verifikasi danperintah pembayaran atas beban APBD telah digeser dari unit tugaspengelola keuangan daerah kepada masingmasing SKPD;Bahwa begitu pula dengan sistem pengeluaran dan pembayaran dalampengelolaan keuangan daerah, juga dijelaskan dengan rinci dalamPenjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pada

dana yang bersangkutan;d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan;e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.3).

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

SubadriIskhotob kepada pihak sekolah SMP SSN yang ditunjuk dalam DPPASKPD, sehingga perbuatan terdakwa Drs H EEN SUWANDI, M.Pd,tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 17 danpasal 18 UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentangperbendaharaan Negara sebagaimana sudah terurai diatas serta pasal21 UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara yang menyebutkan :1).Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelumbarang dan/atau jasa diterima.2).Untuk kelancaran

EEN SUWANDI, M.Pd dengan cara caraantara lain sebagai berikut :Bahwa pada tahun anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasimendapatkan dana bantuan yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja (APBD) Propinsi Jawa Barat, untuk programpeningkatan mutu dan relevansi pendidikan berupa kegiatanPengadaan Laboratorium Multi Media untuk 15 SMP dengananggaran sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah ( DPA

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelumbarang dan/atau jasa diterima.2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelolaoleh Bendahara Pengeluaran.3).

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggiuntuk setiap pengeluaran belanja.

untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaranuang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggiHalaman 138 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGuntuk setiap pengeluaran belanja.

Lahat.Suratsurat lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsipenyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab.

; Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan jelas; dan Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURWATI, A.Md.

Ptk Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan jelas; dan Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURWATI, A.Md.,KL bersamasamasaksi MURIYANI. S.Sos, saksi DWI INDRIANI, S.Sos, Saksi SIMSON,SKM.

Melawi yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi TA.2014, karena SIMSON,SKM,M.Kes tidak ada menjelaskan uangpinjaman tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipinjam dari SIMSON,SKM,M.Kes tersebut tidak ada hubungannya dengan AspirasiDewan, Aspirasi adalah salah Tugas dan Fungsi DPRD (HakAnggaran) untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat yangdiserap pada saat Reses dan Hearing dan diusulkan pada saatPembahasan APBD di setiap Tahun Anggaran, Untuk DanaAspirasi tidak ada hanya sifatnya usulan

Ptktingkat Puskesmas / Polindes / Pustu dan Jaringannya di wilayahKabupaten Melawi yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi TA.2014 karena merupakan satu mata anggaran tetapi dua kegiatan;Bahwa untuk pagu dana Pembekalan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di tingkatPuskesmas / Polindes / Pustu dan Jaringannya di wilayah KabupatenMelawi yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi TA. 2014sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan Realisasianggaran

termasuk adanya dana Aspirasi anggotaDPRD bukanlah kewenangan dari Kepala SKPD, Tetapi yangberwenang menetapkan Anggaran pada APBD adalah kewenanganBupati yang dibahas terlebih dahulu melalui Tim Anggaran Eksekutifyaitu dari DPPKAD dan Bappeda yang diketuai oleh SekretarisDaerah.

HotelIndriaprana (vide Bukti T15 dan T16) dan bukan MasterPlan Pembangunan Lokawisata Baturraden ;2) Bahwa Master Plan Pembangunan Hotel Indriaprana(yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Master Plan Baturraden atau LokawisataBaturraden) dibuat dengan terlebin dahulu melakukanperubahan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Cipta Karya, Kebersinan dan Tata Ruang KabupatenBanyumas Tahun Anggaran 2013 Nomor DPPA SKPD :1.03 01 01 O02 53 52 melalui mekanisme pergeserananggaran APBD

Bahwa Master Plan Kawasan Wisata Baturaden yang berlakuadalah sebagaimana tersebut dalam Bukti P22, yaitu yangtercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KawasanWisata Baturraden tahun 2012 (yang pembuatannya dibiayaloleh APBD Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2012 yangdilaksanakan oleh Bappeda Kab. Banyumas) yang merupakanpenjabaran dari Perda RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011 s/dTahun 2013 (vide Bukti P21). Dalam Master Plan tersebuttidak terdapat rencana pengembangan arel parkir.

109 PK/TUN/20141)Bahwa perbuatan merubah dan atau menggeser anggaranuntuk Pengembangan Komplek Hotel Indriaprana (yangdisebut oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai MasterPlan Pengembangan Lokawisata Baturraden) dilakukanoleh tanpa melalui prosedur yang legal sebagaimana diaturdi dalam Pasal 160 ayat (5) Permendagri No 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmensyaratkan perubahan anggaran melalui mekanismepergeseran anggaran harus melalui perubahan PeraturanDaerah tentang APBD

MT membuktikan telah dibuatnyaMaster plan Hotel Indriaprana (yang disebutnya sebagaiMaster Plan Lokawisata Baturraden) secara resmi olehDCKTR melalui anggaran APBD Tahun Anggaran 2013yang prosesnya melalui pergeseran anggaran pada mediobulan Maret s/d April 2013 setelah melalui rapatrapattertutup olan SKPD terkait, namun pelaksanaannya tanpamelibatkan masyarakat dan analisis yang menyeluruhselayaknya master plan pada umumnya.

Dari semua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwapengalokasian anggaran APBD baik dalam kaitan pembuatanmaster plan dan rencana pembangunan HPL Nomor 1 DesaKarangmangu Baturraden adalah siasia dan salah alamat.Sehingga penolakan terhadap pemberian ijin atas perpanjanganHGB nomor 13 di atas HPL Nomor 1 Desa KarangmanguBaturraden adalah merupakan suatu kebijakan yang kelirukarena dipertinbangkan haya secara sepihak berdasarkanpandangan yang sempit ;14.

PILAR INDUK SILIRAGA berasal dari APBD Kab.

Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal3 ayat (1) menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan ; 2 2220022022 222200Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 18 ayat (3) menyatakan: Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

bertanggungjawab ataskebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunan surat buktiCII EKISUC "5 ~~~ mn mn nnn ne eethalaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK /2017/PT BUM3) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yangmenyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; 4) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden RI Nomor 70

peraturanperundangundangan yakni:halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK /2017/PT BUM1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal3 ayat (1) menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan. 22222 none nnnnnnnnnnnneennneee2) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas bebanAPBN/APBD

strong>) dengan Pemohon II, (Nia binti Rudin) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 1990 di Desa Siatu, Kecamatan Wakai, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;

Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 oleh BPKP PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN451/PW21/5/2015 tanggal 13Agustus 2015, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untukkegiatan Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan(Bagang Apung) sebanyak 8 (delapan) unit yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Britama (Direktur AMIRULLAH, SE) untukmelaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilaipagu anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkandengan Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus limapuluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampaidengan 18 Oktober 2013.Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan

CV.Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unitbagang apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok)berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)Nomor 523/28//DKPKONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523/28//SPMK/X/2013tanggal 25 Oktober 2013, yang mana masa pelaksanaan17pekerjaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitungmulai

Rp.68.032.475,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor 3995/LS.Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyipembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi,dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, selain itujuga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi setiappengeluaran atas beban APBD

Britama (Direktur AMIRULLAH, SE) untukmelaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilaipagu anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkandengan Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus limapuluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan18 Oktober 2013.Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan

Sepaku nomor 01tahun 2009, tanggal 15 Agustus 2009 tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa (APBD).Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa BumiHarapan Tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009.Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II = 30 % tahun2009 Desa Bumi Harapan, tanggal 16 Desember 2009.Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor 03 Tahun 2009,tanggal 02 Agustus 2009 Tentang Pembentukan LembagaPerkreditan Desa (LPD).Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor : 03 tahun 2009,tanggal 15 Januari 2010 tentang Pembentukan

Kalimantan Timur di Samarinda yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku KabupatenPenajam Paser Utara mendapat dana Belanja Bantuan Keuangan atau AnggaranDana Desa (ADD) senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus jutarupiah) yang berasal dari APBD

terdapat anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada 23 desa diKab.PPU dengan kode rekening 5.1.7.03.01 dengan total anggaranRp.34.500.000.000, (tiga puluh empat milyard lima ratus juta rupiah), sehinggatiap desa mendapat alokasi Rp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus jutarupiah).Bahwa pada tanggal 02 April 2009 Bupati Penajam Paser Utara menerbitkanPeraturan Bupati No.16 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)Kabupaten PPU TA 2009 yang antara lain berisi tentang : Sumber ADD yangberasal dari APBD

telah dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan17keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Desa Bumi Harapan Kecamatan SepakuKabupaten Penajam Paser Utara mendapat dana Belanja BantuanKeuangan atau Anggaran Dana Desa (ADD) senilaiRp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus juta rupiah) yang berasaldari APBD

terdapat anggaran untuk belanja bantuan keuangankepada 23 desa di Kab.PPU dengan kode rekening 5.1.7.03.01 dengantotal anggaran Rp.34.500.000.000, (tiga puluh empat milyard limaratus juta rupiah), sehingga tiap desa mendapat alokasiRp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 02 April 2009 Bupati Penajam Paser Utaramenerbitkan Peraturan Bupati No.16 Tentang Pedoman AlokasiDana Desa Kabupaten PPU TA 2009 yang antara lain berisi tentang :Sumber ADD yang berasal dari APBD