Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.1, PPh Pasal 21 Rp #b.2. PPh Pasal 22 Rp 12.542.588b.3. PPh Pasal 23 Rp 4.526.000b.4. PPh Pasal 24 Rp b.5. Lainlain Rp =b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+ b.5) Rp 17.068.588c. Dibayar sendiri :c.1. PPh Pasal 22 Rp =c.2. PPh Pasal 25. Rp 232.158.284.037c.3. PPh Pasal 29 Rp 119.191.363.125c.4. STP (Pokok Kurang Bayar) Rp c.5. Fiskal Luar Negeri Rpc.6. Lainlain Rp aijc. 7.Jumlah (.1l+e24+.34c44+65+ 6.6) Rp 251.349.647.162d. Diperhitungkand.i1.

Dipotong/dipungut oleh pihak lainb,1, PPh Pasal 21 Rp #b.2. PPh Pasal 22 Rp 12.542.588b.3. PPh Pasal 23 j Rp 4.526.000b.4. PPh Pasal 24 Rp b.5. Lainlain Rip b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.34+b.44+b.5 Rp 17.068.588c. Dibayarsendiri :c.1. PPh Pasal 22 Rp c.2,PPhPasal 25 Rp 232.158.284.037c.3. PPh Pasal 29 Rp 19.191.363.125c.4. STP (Pokok Kurang Bayar) Rp c.5. Fiskal Luar Negeri Rpc.6. Lainlain Rp :c.7. Jumlah (c,14+.24+03+.44+6.5+c.6) Rp 251.349.647.162d. Diperhitungkand.1. SKPPKP Rp .

Apabila pihak yang memungut PPN tersebuttidak menyetor PPN yang dipungut seharusnya yang ditagih adalahPengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan.

Thamrin Kavling 2830, JakartaPusat, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut: JumlahURAIAN (Rp)Dasar Pengenaan Pajak:a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut 9.324.900.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah 9.324.900.000,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.

Jumlah Seluruh Penyerahan 9.324.900.000,00Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 12.064.392.943,00 STP (pokok kurang bayar) 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 Lainlain 0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 12.064.392.943,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar (12.064.392.943,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 12.121.475.433,00PPN yang kurang dibayar 57.082.490,00Sanksi Administrasi

dengan penyerahan yang terutang pajakPasal 9 ayat (6):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajakselain melakukan penyerahan yang terutang pajak jugamelakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkanPajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajakdihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur denganKeputusan Menteri Keuangan;Pasal 16B:(1) Pajak terutang tidak dipungut

Putusan Nomor 1467/B/PK/PJK/20162.3.penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilaidapat dikreditkan.(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atauPenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu. yang

Andi Bin Ama Fili Giawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun;3.

Andi Bin Ama Fili Giawa bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yangberasal dari kawasan hutan kayu yan berasal dari kawasanhutan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf mJo. Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;.

saw yangmemototng kayukayu tersebut terdakwa II dan terdakwa IVsebagai pekefla memuat kayu dan terdakwa I selaku sopir untukmengambil kayukayu tersebut dan membawanya ke tempat Hj.Upik, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2013sekira jam 14.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh anggotaPolisi Polres Pelalawan.Bahwa setelah kayu tersebut diperiksa, diteliti dan diukur,oleh sdr ZULKARNAIN, S.Hut (ahli pengkuran dari DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan) diketahui kayuyang telah dipungut

Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahAd. 1.

seperti tersebut diatas, makakami Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini telahberkeyakinan dan sah menurut hukum bahwa Terdakwa I ERNISAls ANI Bin TIJAN, Terdakwa II NURSAL Als ISAL BinA.KADIR, Terdakwa III RIKI SANDRA PUTRA Als RIKI BinSIMUS, dan Terdakwa IV ANDI Bin AMA FILI GIAWA telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMenerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara

Andi Bin Ama Fili Giawa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidanadengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal3132dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah;2.Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masingmasing selama 2 (dua) tahun;3.

batang maka masih terdapatsisa banyak bibit kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 2 tahun;bahwa untuk mendapatkan hasil TBS yang optimal seharusnya bibit kelapa sawityang ditanam berumur sekitar 12 bulan, dengan mempertimbangkan hal ini makabibit kelapa sawit yang tersisa dan telah berumur lebih dari 2 tahun terpaksa dijualkepada yang membutuhkan untuk menghindari kerugian;bahwa Pemohon Banding menjelaskan bibit kelapa sawit memerlukan perawatandengan pupuk dan herbisida yang pengadaannya dipungut

yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP287/WPJ.13/2012 tanggal 09 Juli2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN DalamNegeri Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00035/207/09/703/11 tanggal 01 Agustus2011, atas nama : XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya 0,00harus dipungut

sendiriPenyerahan yang PPNnyaharus dipungut oleh PemungutPPNJumlah Penyerahan yang 0,00terutang PPNPenyerahan yang tidakterutang Pajak PertambahanNilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus 0,00dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat 4,490.278.416,00diperhitungkanJumlah pajak yang dapat 4.490.278.416,00diperhitungkanJumlah perhitungan PPN (4.490.278.416,00)Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan kemasa pajak berikutnya4.490.278.416,00

sudah roboh dengan ukuran panjang 250 cmdiameter 16 cm, pada saat Terdakwa memotong kayu Terdakwa ketahuanoleh petugas Perhutani, kKemudian Terdakwa diamankan serta barangbuktinya;Bahwa menurut petugas, pada saat dilakukan penangkapan ketikaTerdakwa tahu petugas dari belakang, kKemudian Terdakwa menyapapetugas siapa itu, lalu petugas tersebut diam saja, selanjutnya ditangkapdan diamankan oleh petugas anggota Pol Mob langsung dibawa ke KantorPolsek untuk diproses lebih lanjut;Bahwa kayu Jjati yang dipungut

di dalam kawasan hutan petak 146d RPH Wot Bakah, BKPHNglawungan KPH Blora, wilayah Dukuh Nglawungan, Desa Tunjungan,Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersamadengan saksi Adhi Saputro;Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang memotongsebatang kayu jati yang sudah roboh dengan menggunakan alat sebuahbendo;Bahwa atas pertanyaan kami, Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijindalam mengambil kayu jati tersebut;Bahwa kayu jati yang dipungut

di dalam kawasan hutan petak 146d RPH Wot Bakah, BKPHNglawungan KPH Blora, wilayah Dukuh Nglawungan, Desa Tunjungan,Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora; Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersamadengan saksi Suminto; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang memotongsebatang kayu jati yang sudah roboh dengan menggunakan alat sebuahbendo; Bahwa atas pertanyaan kami, Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijindalam mengambil kayu jati tersebut; Bahwa kayu jati yang dipungut

batang maka masih terdapatsisa banyak bibit kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 2 tahun;bahwa untuk mendapatkan hasil TBS yang optimal seharusnya bibit kelapa sawityang ditanam berumur sekitar 12 Masa Pajak, dengan mempertimbangkan hal inimaka bibit kelapa sawit yang tersisa dan telah berumur lebih dari 2 tahun terpaksadijual kepada yang membutuhkan untuk menghindari kerugian;bahwa Pemohon Banding menjelaskan bibit kelapa sawit memerlukan perawatandengan pupuk dan herbisida yang pengadaannya dipungut

dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP292/WPJ.13/2012 tanggal 09 Juli2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN DalamNegeri Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00040/207/09/703/11 tanggal 01Agustus 2011, atas nama : XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilaiyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya 0,00harus dipungut

sendiriPenyerahan yang PPNnyaharus dipungut oleh PemungutPPNJumlah Penyerahan yang 0,00terutang PPNPenyerahan yang tidakterutang Pajak PertambahanNilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,00 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus 0,00dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat 6.459.861.319,00diperhitungkanJumlah pajak yang dapat 6.459.861.319,00diperhitungkanJumlah perhitungan PPN (6.459.861.319,00)Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan kemasa pajak berikutnya 6.459.861.319,00

Margomulyo Permai Blok AB 33 dan36 Surabaya, setidaktidaknya didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwatelah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan ataumemilik hasil hutan yang diketahi atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambilatau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Terdakwa telah menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahanjenis meranti campur sebanyak

Margomulyo Permai Blok AB 33 dan 36/ Surabaya, setidaktidaknya .........Surabaya, setidaktidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,dengan sengaja membantu Terdakwa I (Andri) melakukan kejahatan menerima, membeli ataumenjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memilik hasil hutan yang diketahiatau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikute Terdakwa

telah bekerja dibidang kehutanan sejak tahun 1998 sampai sekarang ; Hasil pengujian dan pengukuran barang bukti kayu yang disimpan didua gudang JlMargomulyo Permai Blok AB No. 33 dan 36 Surabaya, adalah jenis meranti campur denganvolume + 225,1296 m3 tanpa disertai / dilengkapi dokumen SKSHH ;e Bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil htan yang diketahui atau patut diduga berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut

dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1246/WPJ.06/2012 tanggal 17September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor : 00044/207/10/073/11 tanggal 23Desember 2011 atas nama: XXX, NPWP : YYY, sehingga penghitungan menjadisebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :Ekspor Rp 14.763.243.263,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut

sendiri Rp 4.187.907.199,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp( = 89.575.500,00)Jumlah DPP PPN Rp 18.861.574.962,00Pajak Keluaran Rp 418.790.720,00Pajak Masukan Rp4.473.669.774.00PPN Lebih bayar Rp 4.054.879.054,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 4.066.676.558.00Jumlah yang kurang dibayar Rp 11.797.504,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Ro 114.797.504.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 23.595.008,00

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put56052/PP/M.VIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiatas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN menjadi Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp.3.748.695.806,00;bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp.3.748.695.806,00 dilakukan atas penyerahanjasa perdagangan dari Pemohon Banding kepada pengusaha yang berada

dipertahankan.bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014,Hakim Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA menyatakan pendapat yang berbeda(dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas buktibukti yang ada dalam berkasbanding dan penjelasan kedua pihak dalam persidangan diketahui bahwa koreksiTerbanding adalah sebesar Rp.3.748.695.806,00 yang tidak disetujui olehPemohon Banding yang merupakan koreksi atas Penyerahanjasa yang PPNnya harus dipungut

Dipotong/dipungut pihak lain:b.1. PPh Pasal 21 b.2. PPh Pasal 22 b.3. PPh Pasal 23 508.158.483 508.158.483 b.4. PPh Pasal 24 b.5. Lainlain b.6. Jumlah 508.158.483 508.158.483 c. Dibayar sendiri:c.1. PPh Pasal 22 32.288.363.000 32.288.363.000 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 17 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Fiskal Luar Negeri c.6. Lainlain c.7. Jumlah 32.288.363.000 32.288.363.000 d. Diperhitungkan:d.1. SKPLB d.2. SKPPKP d.3. Jumlah e. PPh yang seharusnya tidak terutang:e.1.

Telah dipotong/dipungut e.4. Jumlah f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 32.796.521.483 32.796.521.483 14g dumlah PPh yang Lebih dibayar/seharusnya 39 796 594.483 32.441.868.256 (354.653.228) tidak terutang Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Februari 2015;Halaman 2 dari 10 halaman.

Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnyaldipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnyatidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskandari pengenaan PPNa.6. Jumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang tidak terutang PPNc. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)d.

Dengan demikian, karena perhitungan koreksiberdasarkan data yang salah, maka koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga salahsehingga menurut Pemohon Banding seharusnya koreksi tersebut dibatalkan;Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding memohon koreksiDPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp4.162.509.856,00 yang telah dilakukan oleh Terbanding dapat dibatalkan karena tidakdidasarkan Pada Peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa

pada pokoknya sebagai berikut :10111 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 53 alinea 5 dan alinea 6 bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebutdi atas, Majelis berpendapat bahwa penjualan/penyerahan garam yang dilakukanoleh Pemohon Banding tidak terutang PPN sehingga Koreksi positif Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus dipungut

sendiri untuk masa Mei tahun 2009sebesar Rp4.162.509.856,00 tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti, penjelasanTerbanding dan Pemohon Banding yang terungkap dalam persidangan, penelitianterhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan Koreksi positifTerbanding atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk masa Meitahun 2009 sebesar Rp4.162.509.856,00 tidak dapat dipertahankan oleh Majelis;2 Bahwa Pasal 78 serta penjelasannya

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put49880/PP/M.V/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi DPP atas penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Masa PajakMaret 2008 sebesar Rp. 58.642.146,00;bahwa SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00405/207/08/641/11 tanggal 26 Juli 2011 diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Madya Sidoarjo;

Pusat ;Bahwa untuk Desa Dlangu yang mendapatkan program Ajudikasi ada560 bidang ;Bahwa untuk pungutan ajudikasi bagi masyarakat yang tanahnyasudah leter C dipungut biaya Rp.200.000, sedangkan tanah yangbelum leter C dipungut biaya sebesar Rp.300.000, Bahwa yang saksi tahu biaya tersebut digunakan untuk :f. Penyediaan patok batas ;g. Penyediaan meterai ;h. Foto copy berkas ;i. Pajak, apabila terkena pajak pembelian (BPHTB) / Penjualan(PPH) ;j.

Rp.200.000, sedangkan yang belum dipungut biayasebesar Rp.300.000, dan untuk di BPNnya gratis ;Bahwa biaya tersebut digunakan untuk pembuatan dan pemasangan patok,untuk ukur tanah, dan untuk Pak Camat Rp.10.000,/ bidang atau persertifikatBahwa dasarnya pungutan biaya tersebut adalah rembuk/musyawarah warga,BPD dan Perangkat Desa yang dijelaskan oleh Pak Lurah (Terdakwa) ;Bahwa saksi ikut melakukan pungutan dan dapat setoran dari warga sejumlah100 bidang dengan jumlah biaya semuanya Rp.42.700.000

biaya sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan untuk tanah yang belum leter Cdipungut biaya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ;Bahwa dasarnya adalah rapat bersama antara perangkat desa, BPD dan wargayang dituangkan dalam Perdes yang dibuat oleh Pak Lurah, nomor dantanggalnya saksi tidak tahu ;Bahwa kalau untuk BPN sebagai pembuat sertifikat tidak dipungut biayasama sekali (gratis) ;Bahwa pungutan sebesar Rp.300.000, dan Rp.200.000, digunakan untukbiaya pengukuran, beli/pasang

patok, penyediaan meterei dan foto copyberkas ;Bahwa Pologoro dipungut sebesar 2% dari nilai harga jual tanah tersebut ;Bahwa Saksi menerima uang dari hasil pungutan ajudikasi sebesarRp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut10.21diminta oleh Kepala Desa (Istiqmal) lalu saksi serahkan seluruhnya berikutdengan kwitansi dan namanama orang yang menyetor .Bahwa Saksi pernah menerima uang pologoro sebesar Rp.1.800.000,, jugauang pemasangan patok sebesar Rp.150.000, dan uang

PurworejoBahwa pada tahun 2009 yang menjadi Kades Pak Istiqmal ;Bahwa di Desa Dlangu ada program ajudikasi pada tahun 2009 ;Bahwa saksi ikut dalam program ajudikasi tersebut sebanyak 7 (tujuh)bidang, dengan luas 500 ubin = 7000 m2 ;Bahwa program ajudikasi yang terkena dipungut biaya sebesar Rp.300.000,/per bidang, jadi semua saksi membayar sebesar Rp.2.100.000,Bahwa uang pungutan ajudikasi saksi serahkan kepada Pak Istiqmal semuadengan tanda terima kwitansi ;Das34Bahwa semua sertifikat sudah jadi

Masukandkreditkan Total Penyerahan889.168.000 = 2.996.253.116 X210.933.492.819= 12.630.3913) Jumlah pajak terutang menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perhitungan PPN menurutPemohon Banding adalah adalah sebagai berikut:Kompensasi Kelebihan PPN Bulan LaluPPN yang Kurang DibayarSanksi AdministrasiJumlah PPN yang Masih Harus DibayarJumlah Seluruh Penyerahan 14.639.486.745Pajak KeluaranPajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri 92.908.675Pajak yang Dapat DiperhitungkanPajak

PalmLampung Persada, NPWP 01.772.777.7326.001, beralamat di Desa NegaraRatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi Jalan Ir.Sutami Km.7, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35122, sehinggaPajak dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Rp 929.086.745,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 13.710.400.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah

Rp 14.639.486.745,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN RpJumlah seluruh penyerahan Rp 14.639.486.745,00Penghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 92.908.674,00Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 90.424.571,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 2.484.103,00 LainLain RpJumlah Rp 92.908.674,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 92.908.674,00Jumlah perhitungan PPN kurang

Putusan Nomor 1613/B/PK/PJK/2016Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalamDaerah Pabean;b. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasakena pajak tertentu;c. Impor barang kena pajak tertentu;d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;e.

Putusan Nomor 1613/B/PK/PJK/2016" penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usahaatau pekerjaannya;Bahwa PPN yang dipungut oleh PKP merupakan pajakkeluaran baginya;Bahwa selanjutnya pajak masukan dapat dikreditkandengan pajak keluaran, dengan kondisi apabila pajakkeluaran lebin besar daripada pajak masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olen PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan

Jenderal Sudirman Kav.26, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan),sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1471/B/PK/PJK/2017 Uraian Dalam Rp Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 13,408,498, 746.00 Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah Seluruh Peny erahan 13,408,498,746.00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendin 1,340,849,829.00Kredit Pajak 1,340,849,829.00 Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;dang.

RayaDesa Ajung Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, dengan sengaja menerima, membeli ataumenjual, menerima tukar, menerima titipan menyimpan atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menyewa (satu) unit TrukMitsubishi Fuso warna orange tahun 1991 No. Pol.

kayu yang tidak dilengkapi dengan suratsah maka terdakwa telah membeli, memiliki atau menyimpan hasil hutan yang diambil darikawasan hutan yang juga tidak sah.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara bersamasama dengan pihakPerhutani Jember yang disaksikan penyidik juga disaksikan oleh sopir dan kernet truk tersebutadalah sebagai berikut jumlah kayu seluruhnya yang ada didalam truk adalah sebanyak 203batang dengan klasifikasi sebagai berikut :Jumlah kayu yang diduga diambil atau dipungut

Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2017Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran (PKPpenjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut, atau bahkan belum dipungut

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dang.

Blitarmendapat jatah sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribnu rupiah) perbidang tanahyang disertifikatkan yang mengikuti program ajudikasi.Berdasarkan hasil rapat/ pertemuan tersebut diatas camat atau para kepaladesa melaksanakan sosialisasi kepada masing masing warga masyarakatnyabahwa ada program pensertifikatan tanah (ajudikasi) dengan biaya murah tiappemohon perbidang tanah hanya dipungut biaya Rp. 195.000, (seratussembilan puluh lima ribu rupiah) atas program pensertifikatan tanah(ajudikasi) dengan

biaya murah dan apabila warga masyarakat mengajukanpermohonan pensertifikatan tanah tidak membayar Rp. 195.000, (seratussembilan puluh lima ribu rupiah) maka oleh kepala desa/ aparat desa tidakakan dilayani, para kepala desa dalam mensosialisasikan kepada wargamasyarakatnya tidak pernah menyampaikan bahwa program pensertifikatantanah (ajudikasi) adalah program dari BPN tidak dipungut biaya Rp. 0,00 (nolrupiah), dimasing masing desa pensertifikatan tanah (ajudikasi) denganbiaya Rp. 195.000, (seratus

biaya di BPN., adalah gratis, saksi mengetahuihal tersebut dari BPN;Bahwa, dalam ajudikasi (sertifikasi tanah), saksi adalah sebagai KetuaPelaksana;26Bahwa, setelah (program ajudikasi sertifikasi tanah) hampir selesai saksidiberi honor sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Bahwa, rincian dari (peruntukan) dana Rp. 195.000,00 (seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah) yang menentukan dari masing masing kecamatan;Bahwa, pada saat diadakan rapat di kecamatan, pos pos rincian (dari danayang dipungut

Zenal MuminBahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangantersebut saksi benarkan;Bahwa, saksi memberikan keterangan yang berkenaan dengan pelaksanaanprogram ajudikasi (sertifikasi tanah) tahun 2006;Bahwa, pada tahun 2006, saksi adalah Pelaksana Harian Lurah Kaweron;Bahwa, di Kelurahan Kaweron pada tahun 2006, melaksanakan programajudikasi (sertifikasi tanah);Bahwa, peserta ajudikasi (sertifikasi tanah) dipungut biaya sebesar Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah

,dibiayai Bank Dunia, sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhioleh pemohon untuk mendaftar biayanya dibebankan kepada pemohonajudikasi (sertifikasi tanah);Bahwa, dalam rapat itu disampaikan juga biaya pendaftaran untuk tanahyang sudah ada akta biaya yang dipungut Rp. 139.000,00 (seratus tigapuluh sembilan ribu rupiah); untuk tanah yang belum ada aktanyadipungut biaya sebesar Rp. 195.000.00 (seratus sembilan puluh riburupiah); untuk patok Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), untukmaterai

Borg remohan Obyek PPNUraian Surat Keputusan Permohonan esi 3 ; : wv rang PentaTerbanding Surat Keberatan Setujui Tidak Setujui Banding Mohon(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(2) (3)Penyerahan BKP : Ekspor 832.988.240 832.988.240 0 0 0 0 BKP yg PPN dipungut sendiri 14.050.969.420 5.507.006.920) 8.543.962.500 0 8.543.962.500) 5.507.006.920) BKP yg PPN dibebaskan 0 0 0 0 0 0Jumlah penyerahan BKP 14.883.957.660 5.507.006.920 8.543.962.500 OQ 8.543.962.500) 5.507.006.920)Perhitungan PPN : PPN Keluaran harus

dipungut 1.405.096.9424 550.700.692 854.396.250 0 854.396.250 550.700.692)+ Dikurangi : PPN Masukan 3.049.371.543 3.448.980.596 (399.609.053) OQ (399.609.053) 3.448.980.596 PPN dibayar sendiri 0 0 0 0 0 0(1.644.274.601) 2.898.279.904 (1.254.005.303) QO (1.254.005.303) 2.898.279.904Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 269/B/PK/PJK/2016 Dikompensasikan bulan berikut 2.947.934.504 2.947.934.504 0 0 QO 2.947.934.504PPN Kurang Bayar 1.303.659.903 49.654.600 1.254.005.303 QO = 1.254.005.303) 49.654.600Bunga

Put30933/PP/M.IX/16/2011 tanggal 28 April2011;Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis menerima selur'uh PPN Masukan yangPemohon Banding laporkan pada SPT PPN Masa Februari 2008 danmembatalkan/penolakan pengurangan PPN masukan oleh Terbanding sebesarRp.240.736.963,00 serta meninjau kembali SK Keberatan PPN Masa PajakFebruari 2008 Nomor KEP1244/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 14 Desember 2011dan menetapkan sebagai berikut: Uraian Objek PPN Yang PemohonBanding MohonPenyerahan BKP: Ekspor 832.988.240 BKP yg PPN dipungut

sendiri 5.507.006.920 BKP yg PPN dibebaskan Jumlah penyerahan BKP 6.339.995.160Perhitungan PPN: PPN Keluaran harus dipungut 550.700.692 Dikurangi: PPN Masukan 3.448.980.596 PPN dibayar sendiri 02.898.279.904Dikompensasikan bulan berikut 2.947.934.504PPN Kurang Bayar 49.654.600Bunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 49.654.600PPN yang masih harus dibayar 99.309.200 Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 269/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put46203/PP/M.VI

Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 832.988.240,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.050.969.420,00 Jumlah Rp 14.883.957.660,002. Penghitungan PPN Kurang Bayar :a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.405.096.942,00b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 3.405.140.596,00e. Jumlah perhitungan PPN kurang Bayar Rp 2.000.043.654,003. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp 2.947.934.504,00berikutnya4.

Mitra Kreasidharma yang BELUM dipungut PPN dapatdiuraikan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:Saldo akhir Piutang Dagang (a) Rp 2.964.897.714,00Sisi Kredit Rekening Koranmenurut Terbanding112.103 BCA Rp 24.911.504.386,00112.203 BNI Rp 75.000.000,00112.205 EKONOMI USD Rp 38.250.789.000,00112.210 MEGA Rp 19.911.940.034,00Total sisi kredit rekeningmenurut Terbanding (b) Rp83.149.233.420,00Total sisi kredit dan saldo akhirPiutang Dagang (c)= (a)+ (b) Rp86.114.131.134,00Saldo awal piutang dagang

bukti yang SAH bahwaPemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya dalam halmenyetor PPN yang terutang;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri KeuanganNomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata CaraPenghitungan, Pernungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PajakPertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean diaturbahwa "Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 dipungut

KEP2342/WPJ.07/201 1tanggal 21 September 2011, yakni semula kurang bayar PPN sebesarRp354.320.300,00 menjadi Rp0,00 (Nihil) dengan perincian penghitungankembali Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk masa pajak Desember2008 menurut Pemohon Banding yang seharusnya adalah sebagai berikut:Penyerahan ekspor (a) Rp 227.700.000,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri (b) Rp 3.816.966.161,00Jumlah seluruh penyerahan (c)=(a)+(b) Rp 4.044.666.161,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (

Jendral GatotSubroto Kaveling 67, Jakarta Selatan 12930, sehingga Pajak yang masih harusdibayar adalah sebagai berikut: Uraian Majelis(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :Atas Ekspor 227.700.000Atas Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.816.966.161Jumlah seluruh penyerahan 4.044.666.161Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri 381.696.613Pajak Masukan Yang dapat diperhitungkan 428.364.256 Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 987/B/PK/PJK/2015 Dibayar dengan NPWP sendiri 0Jumlah Pajak Yang Dapat