Ditemukan 3076564 data
7 — 0
9 — 0
11 — 1
7 — 0
8 — 1
8 — 2
6 — 0
5 — 0
6 — 0
11 — 0
Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994,Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakansah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensimendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung,sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf
permohonannyaPemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Pendudukyang merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup sertatelah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai PemohonKonvensi selaku penduduk Kabupaten Tulungagung, bukti tersebut tidakdibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga berdasarkan pasal 165 HIR. danUndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1)huruf
;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yangmerupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada Pebruari 2002tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bukti tersebut tidakdibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga berdasarkan pasal 165 HIR. danUndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1)huruf
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salahsatu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, untukterjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik ceraitalak maupun cerai gugat yaitu: Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
Nomor 379K/AG/1995tanggal 26 Maret 1997 dimana Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagidan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telahterbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhiPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2015/PA.TAMenimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5 — 0
selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagiserta mohon putusan;Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk padaberita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkanorang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehinggasesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf
untuk menjatukantalak satu raji terhadap Termohon dengan alasanBahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanharmonis, namun sejak awal bulan Januari 2015 rumah tangga PemohonPutusan Cerai Talak, nomor: 0881/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 6 dari 15dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusanrumah tangga Pemohon.Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dantidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasalpasal tersebut terdapatbeberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik ceraigugat maupun cerai talak yaitu:Putusan Cerai Talak, nomor: 0881/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 9 dari 15 Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf();Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisinan dan pertengkaran akan sulit mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkankemadharatan dan perselisinan yang berkepanjangan salah satu pihak ataukedua belah pihak.
34 — 5
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon sertamohon putusan;Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk padaberita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in1;;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkanorang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehinggasesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf
sejak awal tahun 2003 yang lalu mulai tidak harmonis disebabkanTermohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan sejak pergihingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun Temohon tidak pernah pulang,tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas,yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteridengan pisah tempat dan tidak terjalin komunikasi secara baik;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf
Pasal 116 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapatdisimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalahapakah kepergian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 13 %tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas menjadikan keretakan dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehinggaPemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalampersidangan
setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukumdianggap Termohon telah mengakui semua dalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon didalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinanmaka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 angka4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yangdimurkai Allah dan UndangUndang Perkawinan mempunyaiprinsipmempersulit perceraian karena begitu beratnya
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (6) Kompilasi Hukum Islammenegaskan salah satu alasan perceraian yaitu karena salah satu pihakmeninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa ijin pihaklain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kKemampuanya;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untukterjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik ceraitalak maupun cerai gugat yaitu
10 — 0
9 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapatdisimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara iniadalah apakah perselisinan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehinggaberakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selamaberpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagikomunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan
untukdamai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon denganTermohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Putusan Cerai Talak, nomor: 0053/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 8 dari 16Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon didalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinanmaka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 angka4 huruf(e) yaitu perceraian adalah sesuatu yangdimurkai Allah dan undangundang
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)Putusan Cerai Talak, nomor: 0053/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 10 dari 16Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dantidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasalpasal tersebut terdapatbeberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik ceraigugat maupun cerai talak yaitu: Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami
Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf();Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisinan dan pertengkaran akan sulit mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkankemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak ataukedua belah pihak.
14 — 1
PengadilanTinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa surat kuasa khususdimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus puladinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukumyang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untukberacara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensiberagama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukumIslam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf
(a)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 UndangUndang NomorHalaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2040/Pat.G/2013/PA.
TA7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2)angka 8 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi,Pemohon Konvensi adalah orang yang tercatat sebagai penduduk KabupatenTulungagung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (
1) dan Pasal 49 huruf(a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkaraini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikahdengan Termohon Konvensi pada tanggal 1 April 1997 dan ikatan perkawinantersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian PemohonKonvensi mempunyai /egal standing untuk
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2040/Pat.G/2013/PA.TATahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salahsatu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, untukterjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik ceraitalak maupun cerai gugat
SUPRAPTO
Terdakwa:
AGUS SAPUTRA
23 — 9
colspan="2">
Sebagaimana diatur dlam
1
ANSORI
Ybs berjualan bakpao dengan menggunakan kendaraan roda 2 di badan jalan
Perda 10 Th 2017 ttg Ketertiban Umum
Pasal 8 Ayat 1 huruf
( seribu ribu rupiah );
2
AKMAL FAUZI
Ybs pemilik dan menyewakan/ bagi hasil dengan menggunakan kostum badut untuk menarik perhadian orang dan mengharapkan imbalan (Uang)
Perda 10 Th 2017 ttg Ketertiban Umum
Pasal 21 huruf
Berjualan rujak/ buah potong di badan jalan menggunakan meja dan di tempatkan diatas trotoar
Perda 10 Th 2017 ttg Ketertiban Umum
Pasal 8 Ayat 1 huruf (c)
Membayar denda sebesar Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
Berjualan Salome Bakar di badan jalan menggunakan gerobak di depan SMPN 12
Perda 10 Th 2017 ttg Ketertiban Umum
Pasal 8 Ayat 1 huruf (c)
Membayar denda sebesar Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
Berjualan Salome goreng di badan jalan menggunakan gerobak motor di depan SMPN 12
Perda 10 Th 2017 ttg Ketertiban Umum
Pasal 8 Ayat 1 huruf (c)
Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkor perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu ribu rupiah );
14 — 1
yang pada pokoknya tetap pada gugatanPenggugat serta mohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat danTergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk KabupatenTulungagung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf
orang tua Penggugat yangakhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Taiwan) hingga sekarangtelah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu antarakeduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri dengan pisah tempattinggal dan putus komunikasi, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini kePengadilan Agama Tulungagung;Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf
sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yangdimurkai Allah dan UndangUndang perkawinan mempunyai prinsipmempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yangterjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anakanak serta untukmenghindari kebohongankebohongan besar dalam hal perceraian, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepadaHalaman 9 dari18 Putusan Nomor
Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaituadanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteridan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasalpasal tersebut terdapatbeberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:e Adanya alasan terjadinya perselisinan dan pertengkaran yangterus menerus;e Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudahtidak ada harapan untuk
Kompilasi Hukum Islam pasal19 huruf (f);Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisinan dan pertengkaran akan sulit mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkankemadharatan dan perselisinan yang berkepanjangan salah satu pihak ataukedua belah pihak.
SLAMET SUBAGYO
Terdakwa:
RIYAN
18 — 3
Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Jo Pasal 27 c huruf b Nomor 02 Tahun 2020.
- Memidana ia dengan pidana denda Rp. 18.000,- (Delapanbelas Ribu Rupiah), Subsider kerja sosial 1 (satu) hari :
- Membayar biaya perkara 2000,- ( Dua Ribu Rupiah )
- Memerintahkan barang bukti -- DIKEMBALIKAN:
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
RIDHOI
17 — 1
- Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaranPasal 49 Ayat 1 dan Ayat 6 Jo 20 (A),Pasal 27 Huruf (B),(c)Perda Provinsi jawa timur Nomor 2 Tahun 2021Memidana Terdakwa dengan pidana denda Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah), Subsidair 2(Dua) hari kurungan;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (ldua ribu rupiah)
- Memerintahkan barang bukti dikembalikan
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
EDI SULARSO
19 — 2
Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 jo.Pasal 40B ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum;
2. Memidana Terdakwa dengan pidana denda Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Subsidair 3 (Tiga) hari kurungan;
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
4. Memerintahkan barang bukti dikembalikan.