Dan jabatan saksi diperusahaan tersebut yaitu sebagai wakil direktur PT. Idola Insani;Bahwa jabatan terdakwa di PT. Idola Insani tersebut yaitu sebagai kepala Qualitycontrol yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pemeriksaanterhadap barang barang yang telah dikerjakan kemudian dilakukan pemeriksaanoleh bagian Quality control diantaranya yaitu oleh terdakwa ;Bahwa terdakwa bekerja di PT.

Dan jabatan saksi diperusahaan tersebut yaitu sebagai Supervisor dibagian produksi;Bahwa jabatan terdakwa di PT. Idola Insani tersebut yaitu sebagai KepalaQuality control yang tugasnya untuk mengecek dan memeriksa barang yang telahdibuat ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Idola Insani sejakawal tahun tahun 2011 ;Bahwa jabatan terdakwa di PT. Idola Insani tersebut yaitu sebagai kepala QualityControl ;Bahwa terdakwa bekerja di PT. Idola Insani tersebut sejak tahun 2010, danmendapat upah atau gajih yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000.

Dan saksi sudah tidakbekerja lagi di perusahaan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2012;Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2002, dan jabatan saksipada saat masih bekerja di perusahaan tersebut yaitu sebagai pimpinan produksikonsinyasi / branch manager dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitu mencarimodel yang akan diproduksi sampai dengan barang terkirim ;Bahwa jabatan terdakwa di PT.

Idola Insani sejak tahun 2010dengan jabatan sebagai kepala Quality control dengan gaji sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, bahwa PT. Idola Insanibergerak dibidang garmen untuk pembuatan pakaian jadi berupa kemeja, kaosdan jaket, dalam pembuatan jaket dikarenakan pada saat itu PT.

No. 230 PK/Pid.Sus/2014Berawal ketika Saksi Mompri (Satpam di rumah jabatan Ketua DPRDKabupaten Murung Raya) bersama Saksi Jawa (Satpam di rumah jabatan KetuaDPRD Kabupaten Murung Raya) melakukan kegiatan patroli di depan pagarrumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya dari arah pos pintu masukmenuju pos pintu keluar sampai ke warung saudari Mina, karena Saksi Jawasekalian membeli rokok, sekitar jam 19.15 WIB, Saksi Jawa sudah kembali dipos pintu masuk.

kemudian Saksi balik dan mendatangi pos Security di pos penjagaan dan Saksi menyampaikan kepada merekabahwa ada orang meletakkan sebuah petasan di pagar rumah jabatan itu, tidakHal. 2 dari 27 hal. Put.

Perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa ketika Saksi Yeyen dan Saksi Sugiyanti pada hari Senin, tanggal03 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanti meminta tolong untukmengantar dia ke tukang jahit pakaian dan setelah itu Saksi bersama SaksiSugiyanti keluar dari rumah jabatan Bupati Murung Raya ini, sekitar jam 19.00WIB kami sampai di tempat tukang jahit tetapi orang yang mau ditemui itu tidakada, setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke ATM Bank BRI

Perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa ketika Saksi Yeyen dan Saksi Sugiyanti pada hari Senin, tanggal03 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanti meminta tolong untukmengantar dia ke tukang jahit pakaian dan setelah itu Saksi bersama SaksiSugiyanti keluar dari rumah jabatan Bupati Murung Raya ini, sekitar jam 19.00WIB kami sampai di tempat tukang jahit tetapi orang yang mau ditemui itu tidakHal. 4 dari 27 hal. Put.

No. 230 PK/Pid.Sus/2014Ad.2.Kesimpulan Judex Facti hanya bertumpu pada keterangan SaksiYeyen Aprilia alias Yeyen yang mengaku melihat PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 03 juni 2013 jam 19.30 WIB didepan pagar rumah jabatan Bupati Murung Raya tanpamengkorelasikan keterangan tersebut dengan keterangan SaksiSaksi lainnya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

PLKPemberhentian Dengan Hormat Herdeman, S.PAK dari Jabatan PengawasPendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor KementerianAgama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SDN Langkai 2Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013.

Bahwa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian AgamaRI telah mengirim Surat Nomor : Set.lII/VKP.07.6/198/2013, tanggal 18 Maret2013 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Tengah Tentang Klarifikasi Mutasi Jabatan an. Herdeman, S.PAK dkk, namun tidak ada tindak lanjutnya..

menerbitkan Keputusan Kepala KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang baru denganmengangkat kembali PENGGUGAT pada jabatan semula sebagai PengawasPendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor KementerianAgama Kota Palangka Raya atau setingkat dengan jabatan semula; Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telahmengajukan jawabannya tertanggal 3 Juni 2013 dipersidangantanggal

Nota usulan Promosi dan Mutasi jabatan fungsional dari Kementerian AgamaKota Palangka Raya Nomor : Kd.15.06/1/Kp.07.6/99/2013 tanggal 07 januari2013 atas nama : Herdeman, S. Pak dan Real Kenang, S. Th .

T5 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka RayaNomor : Kd.15.06/1/Kp.07.6/99/2013 Perihal Usul Promosi danMutasi Jabatan Fungsional, tertanggal 07 Januari 2013 ditujukanKepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copy); 6. T6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota PalangkaRaya Nomor : Kd.15.06/1/KP.07.6/0897/2012 Tentang BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor KementerianHal. 25 dari 38 hal. Put.

Penggugat) dari Jabatan dan Tugas Kependetaan di BNKP,serta SK BPHMS BNKP Nomor 188/KEP/I/2010 tertanggal 29 Mei 2010tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pdt.

Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis SinodeBNKP Nomor 186/KEP/I/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang Emiritus,SK Nomor 187/KEP/I/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentangPemberhentian Penggugat dari Jabatan dan Tugas Kependetaan diBNKP, serta SK Nomor 188/KEP/I/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentangPemberhentian Penggugat dari Jabatan dan Tugas sebagai PraesesResort 2 BNKP Ombolata, adalah tidak sah dan batal demi hukum;4.

Serius Tafaigizaro Lase, M.Thdari jabatan dan tugas kependetaan di Banua Niha Keriso Protestan(BNKP) dan Surat Keputusan Tergugat dalam Konvensi Badan PekerjaHarian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Nomor 188/KEP/I/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang Pemberhentian Dengan HormatPdt.

Serius TafaigizaroLase, MTh dari Jabatan dan Tugas Kependetaan di BNKP, tanda buktiP22 = T.VII;Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/20132222Surat Keputusan BPHMS BNKP Nomor 188/KEP/I/2010 tanggal 29 Mei2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pdt.

Budieli Gulo, STh baru pensiundari Jabatan dan Tugas sebagai Praeses Resort VII BNKP pada tahun2008 dalam umur 65 tahun (bukti P31). Pdt.

Kebumen karenatanah bengkok tersebut disewakan kepada warga masyarakat hingga masaakhir jabatan pada pada tahun 2019.

Kebumen karena tanah bengkoktersebut disewakan kepada warga masyarakat hingga masa akhir jabatan padapada tahun 2019.

.: Penata (ll/c), Jabatan: Kepala SubSeksi Perkara Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Tangerang ; 3. Mamat Rahmat, NIP.: 19660403 199003 1 002,Pangkat/ Gol: Penata Muda Tk. (Il/b), Jabatan: StafSub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Tangerang; 4. Edy Haryono, S.H.NIP.: 19620404 198903 1 003,Pangkat/ Gol: Penata Muda Tk. (Il/b), Jabatan: StafSub Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor PertanahanKabupaten Tangerang; 5. H.

(Il/b), Jabatan: StafSub Seksi Peralinan Hak, Pembebanan Hak dan PPATpada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; Semuanya berkewarganegaraan' Indonesia, memilihalamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, JI. H.Abdul Hamid Kav. 8 TigaraksaTangerang, berdasarkanHal 2 dari 10 hlm Put.N0.88/B/2013/PT.TUN.JKT.Surat Kuasa Khusus Nomor: 900/SK36.03/X/2012 tanggal24 Oktober 2012; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;;PT. PEMBANGUNAN JAYA, yang diwakili oleh TRISNA MULIADI, MBA.

., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Musi Banyuasin masa jabatan 20142019, Alamat di Dusun3 RT. 003 RW 003 Kelurahan Sri Gunung Kecamatan Sungai LilinKabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal imi diwakili oleh KuasaHukummnya:1. ALAMSYAH HANAFITAH, SH., MH; 3. MUHAMMAD AKBAR, SH.; 4. EVAN YULIANDRI, SH.; 5. ARTHULIUS, SH.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara pada Kantor Law Office Alamsyah Hanafiah &Partners yang beralamat di Jl. Jend.

AK, SH sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa Jabatan Tahun 20142019,tertanggal 20 Mei 2016 Adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangandengan azas umum pemerintahan yang baik , Karena : a) Pemberhentian PENGGUGAT tidak diusukkan oleh DPC, PartaiDemokrat Kabupaten Musi Banyuasin.; Putusan perkara no : 26/G/PTUN/2016, halaman 3 dari 48b) Pemberhentian PENGGUGAT tidak ada keputusan pemberhentianterlebih dahulu dari DPP (ketua umum partai demokrat); c) Oleh karenanya keputusan Tergugat

AK, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin masa Jabatan Tahun 20142019, tertanggal 20 Mei 2016, telahbertentangan dengan Pasal 103 PP Nomor 16 Tahun 2010 dan bertentangandengan Pasal 33 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik; DUDUK PERKARABahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 323/KPTS/II/2016tentang Peresmian Pengangkatan Sdr AKINO, SH. dan PeresmianPemberhentian Sdr ADBUL KADIR.

AK, SH sebagai Anggota DPRDKabupaten Musi Banyuasin masa Jabatan Tahun 20142019 diterbitkan padatanggal 20 Mei 2016 dan diterma oleh Penggugat tanggal 27 Mei 2016.Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya KeputusanTata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian Gugatan memenuhi KetentuanPasal 55 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Putusan perkara no : 26/G/PTUN/2016, halaman 4 dari 48Il.

Bahwa Penggugat selain memperoleh gaji pokok juga memperolehtunjangan jabatan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94Tahun 2012 sebesar Rp13.500.000, 00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya;.

Bahwa selanjutnya setelah sekian lama pemeriksaan baru ditunjukkan dandiberitanukan kepada Penggugat pada saat persidangan MajelisKehormatan Hakim tepatnya pada hari Kamis, 27 Februari 2014 yangsenyatanya dugaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidakdapat dilanjutkan menurut hukum dan seyogyanya Penggugat haruslahdinyatakan tidak bersalah melanggar etika/profesi jabatan yang diembanPenggugat dimana rentetan perbuatan oleh para Tergugat tersebutmerupakan pembunuhan karakter atas jabatan

Nomor 1869 K/Pdt/2017kebenaran yang sebenarbenarnya menurut hukum dan aturan perundangundangan serta menjamin kepastian hukum atas jabatan dan diri yangsematamata untuk kepentingan Tergugat maupun pencitraaninsitusi/lembaga Komisi Yudisial RI dan pemeriksaan yang dilakukan olehTergugat yang merekomendasi pemberhentian tetap tidak dengan hormatyang pada akhirnya Tergugat III yang memutuskan pemberhentian tetapdengan hak pensiun terhadap jabatan dan diri Penggugat dimana selaintelah mencemarkan nama

baik serta jabatan Penggugat juga mengakibatkanduka yang amat mendalam bagi seluruh keluarga besar Penggugat baikisteri dan anakanak Penggugat terlebih lbunda Penggugat yang sedangmenderita sakit setelah mendengar keputusan Tergugat III atas jabatan dandiri Penggugat melalui adikadik Penggugat maupun para tetangga sertahandai taulan dimana tersebar pemberitaannya melalui media cetak danelektronik juga para rekanrekan Penggugat baik para hakim maupun parapegawai pada badan peradilan, praktisi hukum

Sehingga sangatlah patut untukdiragukan keabsahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 55/KMA/SK/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 tentangPemberhentian Sementara dari Jabatan Hakim sekaligus Surat KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.01/IV/2014tertanggal 15 April 2014 tentang Usul Pemberhentian dengan HakPensiun dari Jabatan Hakim yang menjadi dasar dikeluarkannya terlebihfakta hukum dan kebenaran materiil dimana senyatanya dugaan tindakpidana yang dituduhkan tidak dapat

(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Dengan demikian objek sengketa dalam perkara a quo yakniSurat Keputusan Nomor 20/KPTS/MU/2021 Tentang PeresmianPemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pulau Morotai Masa Jabatan Tahun 20192024 atasnama M.

., tertanggal 27Januari 2021;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertiHalaman 17 Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.ABN.semula sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah KabupatenPulau Morotai masa jabatan 2019/2024;5.

Bukti P1 : Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 20/KPTS/MU/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian SementaraAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2019 2024 AtasNama M. Rasmin Fabanyo, S.I.P., tanggal 27 Januari2021 (fotokopi sesuai dengan asli);2.

Rasmin Fabanyo, S.I.P.Perihal Keberatan Atas Keputusan Gubernur Maluku UtaraTentang Peresmian Pemberhentian Sementara AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PulauMorotai Masa Jabatan Tahun 2019 2024, tanggal 19April 2021 (fotokopi sesuai dengan asili);5.

Bukti T1 : Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 20/KPTS/MU/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian SementaraAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2019 2024 AtasNama M. Rasmin Fabanyo, S.I.P., tanggal 27 Januari2021 (fotokopi sesuai dengan asli);2.

selaku HR.ManagerPENGGUGAT 2 adalah karyawan tetap yang telah bekerja padaTERGUGAT sejak tanggal 1 Desember 2014 jabatan selaku Manager WareHouseExpedisiDistributor Care.PENGGUGAT 3 adalah karyawan tetap pada TERGUGAT yang telahbekerja sejak tanggal 8 Desember 2014 dengan jabatan selaku staffMultimedia divisi Marketing ComunicationPENGGUGAT 4 adalah karyawan tetap pada TERGUGAT yang telahbekerja sejak tanggal 01 November2016 dengan jabatan selaku staff CDonline.Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja

MUHAMMAD FIDDI RIASANTOSO PENGGUGAT 1 Jabatan HR Manager, Masa Kerja 2 Tahun 4 Bulan. Upah Rp. 9.460.000, (terdiri dari : Upah pokok Rp. 8.000.000 ;Tunjangan Jabatan Rp. 1.290.000 ; Tunjangan Keluarga Rp 170.000) Besarnya Kompensasi PHK sbb :1. Uang Pesangon 1 X 3 X Rp.9.460.000,....................= Rp.28.380.000,2. Uang Penghargaan masa kerja...............cccceeeeeeeeceeneeeens =Rp 03.

MUHAMMAD FIDDI RIASANTOSO PENGGUGAT 1 Jabatan HR Manager, Masa Kerja 2 Tahun 4 Bulan. Upah Rp. 9.460.000, (terdiri dari : Upah pokok Rp. 8.000.000;Tunjangan Jabatan Rp. 1.290.000 ; Tunjangan Keluarga Rp170.000) Besarnya Kompensasi PHK sbb :1. Uang Pesangon 1 X 3 X Rp.9.460.000,......... = Rp. 28.380.000,2. Uang Penghargaan masa kerja.................:0: =Rp. 03. Uang Penggantian Hak 15% XRp 28.380.000, Rp. 4.257.000,TOTAL JUMLAH.........2..0: cee eee eee eeeeeeeeeeeeeeeee= RP. 32.637,000,B.

ARDIANTO PENGGUGAT 2 Jabatan Warehouse Manager, Masa Kerja 3 Tahun 7 Bulan. Upah Rp. 7.420.000, (terdiri dari : Upah pokok Rp. 6.250.000 ;Tunjangan Jabatan Rp 1.000.000 ; Tunjangan Keluarga Rp 170.000) Besarnya Kompensasi PHK sbb :Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No. 144/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Bdg.P14.840.000,3. Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 44.520.000,................6.678.000,Uang Pesangon1 X 4X Rp. 7.420.000,........ =Rp. 29.680.000,2.

2014 dengan jabatan selaku staff Multimedia divisi MarketingComunication dengan upah terakhir yang diterima bulan Juni 2018 sebesarRp. 2.143.440, (dua juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus empatpuluh rupiah), Penggugat 4 adalah karyawan tetap pada Tergugat yangtelah bekerja sejak tanggal 01 November 2016 dengan jabatan selaku staffCD online dengan upah terakhir yang diterima bulan Juni 2018 sebesar Rp.2.038.376 (dua juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enamrupiah);Halaman

Tampan Pekanbaru atau setidaktidaknya ditempattertentu yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilannegeri Pekanbaru, melakukan perbuatan kekeran fisik dalamlingkup rumah tangga terhadap saksi korban Nini Susanti BintiNazir yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukmenjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian ataukegiatan seharihari , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut:Bahwa awalnya terjadi pertengkaran antara saksi korbanNini Susanti Binti Nazir

Pol :VER /499/IV /2012 /RS.BHY tanggal 23 April 2012 yang dibuat danditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. RanikaParamita , Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BhayangkaraPekanbaru , namun terdakwa masih bisa melakukan kegiatannyaseharihari.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undangundang No. 23tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.3.

Adek Bin Efrizal Can terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidakHal. 3 dari hal. 7 Put.No. 28/Pid.Sus/2013/PTRmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari sebagaiman dalam Dakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suheri Als.

Menyatakan terdakwa SUHERI Als.ADEK Bin Efrizal Cansebagaimana identitasnya tersebut diatas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatanseharihari .2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.3.

Mahadir Basti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung masa jabatan 20092014 dari Partai Bulan Bintang............. .1.2.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/1/2011,tanggal 11 November 2011 berisifat konkret artinya tidak abstrak tetapi berwujuddalam suatu bentuk Surat Keputusan yang tertulis yang berisi pemberhentianPenggugat dari Jabatan Publik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung;b.

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/884/1/2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung Masa Jabatan 20092014 dari Partai Bulan Bintang pada tanggal 11November 2011 (Bukti T.1);3.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/ I/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang atasNama Mahadir Basti Tertanggal 11 November 201 1(sesuai dengan asli); 142. BuktiP 2.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

., Msi, dalamkapasitas jabatan selaku kasie PAUD Dinas Pendidikan KabupatenSubang, hal ini mengingat dan menimbang bahwa terdakwa ELYAGARMILAH bersama saksi korban FARIDA NOORSANTY;b. Bahwa terdakwa Saudara WARIM, S.PD., M.SI., dalam Jabatan sebagaiKa Sie PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang telah nyata nyatamengakui dalam persidangan akan memberikan proyek PAUD Tahun2013 yang akan dilaksanakan Tahun 2014 kepada terdakwa ELYAGARMILAH dan saksi korban FARIDA NOORSANTY dalam perkara aquo.c.

., dalam Jabatan sebagai Ka SiePAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, berdasarkan fakta faktadalam persidangan menjajikan proyek PAUD yang berasal dariKementrian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.d. Bahwa terdakwa WARIM, S.PD., M.SI., dalam Jabatan sebagai Ka SiePAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, menjajikan proyek PAUDyang berasal dari pusat yaitu Kementrian Dinas Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan saudaraHal. 21 dari 67 Put.

SaudaraSaepuloh dalam jabatan salah satu Ka Bid Dinas Pendidikan KabupatenSubang yang telah menjanjikan proyek PAUD pusat dari KementrianHal. 25 dari 67 Put.

selaku Ka SiePAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, bersama almarhumSaudara Saepuloh dalam jabatan salah satu Ka Bid Dinas PendidikanKabupaten Subang.

M.Si dalam kapasitas Jabatan selaku Ka SieDinas Pendidikan Kabupaten Subang bersama almarhum SaudaraSaepuloh dalam kapasitas Jabatan selaku salah satu Ka Bid padaDinas Pendidikan Kabupaten Subang..

. : 19641003 198712 2 O01.Jabatan : Kepala Bidang Pensiun dan Status Kepegawaian ;La Ode Lahade, SH., MM. NIP. : 196303171984121001. Jabatan: Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II.3. Slamet ...............Slamet Nugroho, SH., M.Si. NIP. : 19590526 198503 1001Jabatan : Kepala Pusat Analisis Kebijakan ManajemenKepegawaian Dan Bantuan HukumBKN ;Andi Anto, S.Sos., MH. NIP. : 19730910 198312 1001. Jabatan:Kepala Bidang Bantuan HukumOtang, SH. NIP. : 19810213 198312 1001.

Jabatan : KepalaSeksi Pendampingan Bantuan Hukum, PUSJAKBANKUMBKN ;Sarwan, SH. NIP. : 19611214 198312 1001. Jabatan : KepalaSeksi Pertimbangan Hukum PUSJAKBANKUM BEN ;Tradju Saptadi. NIP. : 19621205 198201 1001. Jabatan : KepalaSubbagian Tata Usaha PUSJAKBANKUMAchmad Harris Emawan, SH. NIP. : 19860728 201012 1001.Jabatan : Penelaah Masalah Hukum pada PUSJAKBANKUMBaryadi Sami Raharjo, SH., MM. NIP. : 19590414 1980011001.

Jabatan : Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kanreg II BKNSurabaya.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Regional II Badan Kepegawai Negara Surabaya, yang berkedudukandi Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 6 Waru Sidoarjo. Dan pada KantorBadan Kepegawai Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur.

fungsionalsebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo,dengan Nomor Induk Pegawai : 19550505 197912 1 O11, dengan Jabatan /Golongan Ruang ; Pembina Tk.

Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil dengan menduduki jabatan fungsional sebagai PetugasPenyuluh Kehutanan di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo.

;Jabatan Jaksa PencNegara jessnannnnneneenee2, Nama WIWIK TRIATMINI,Jabatan S.H.,M.Hum. 3. Nama : INDRIASTUTI YUSTININGSJabatan : S.H. 3Jaksa Penc 4. Nama : WAHYU HANDONO,Jabatan : GH aseeaeeeneeeeeeeeee 5.

Nama : BEKTI WICAKSONO,Jabatan : SH : Kesemuanya ..........23xKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengacara NegaraKejaksaan Negeri Sleman yang beralamat di Jl.Parasamnya Nomor 6, Beran, Tridadi, Sleman, DaerahIstimewa Yogyakarta ;Untuk Selanjutnya disebut sebagai ; Il.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SlemanNomor : 462/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentangPengesahan Saudara Hadi Subronto Sebagai Kepala Desa SukoharjoKecamatan Ngaglik Masa Jabatan 2013 4.

KDH/A/2013 tanggal 6 Oktober 2013tentang pengesahan Saudara Hadi Subronto sebagai Kepala Desa Sukoharjo,Kecamatan Ngaglik masa jabatan tahun 2013 2019 5Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa pada gugatan PenggugatNomor : 23/G/2012/PTUN.YK.

Penggugat sudah mendalilkan Surat KeputusanBupati sesuai Nomor : 462/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 November 2013 (obyekSONQKGHA) j~ nnn nnn nnn cn a nnn ne amenBahwa bukti P.20 tentang permohonan Penundaan Pelantikan Calon KepalaDesa Sukoharjo, Kecamatan ngaglik Kabupaten Sleman tanggal 14 November2013 dan Surat Jabatan Bupati atas P.20 tersebut yaitu P.21 dan P.37 perbaikangugatan Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. tanggal 13 November 2013 halaman 8walaupun dalam tuntutan Penggugat Nomor : Perkara 23/G/2013/

bahwa pelaporan PPN mulai Januari 2008 sampai dengan Maret 2010 dilaporkanoleh Penggugat Nihil untuk PPN Keluaran dan Nihil untuk PPN Masukan padahalterjadi penyerahan dan perolehan BKP/JKP selama periode tersebut (Laporan SPTMasa PPN Nihil Terlampir) ;bahwa kekhilafan ini terjadi karena Penggugat tidak tahu sama sekali tata cara danmekanisme serta peraturan perpajakan khususnya undangundang PPN;: bahwa Surat Gugatan Nomor : 026/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18Oktober 2012, ditandatangani XX, jabatan

sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 026/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18Oktober 2012 dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, yaitu KeputusanNomor : KEP1408/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sehingga memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa XX, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor : 026/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober 2012, jabatan

ataud. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalampenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan hanya dapat diajukan kepadabadan peradilan pajak;bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanabeberapa kali diubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007menyebutkan :(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan

terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karenakekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 tentang TataCara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubbah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 menyebutkan :Direktur Jenderal Pajak karena jabatan

/11 tanggal 20September 2011 Masa Pajak September 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP1405/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00198/107/08/061/11 tanggal 20September 2011 Masa Pajak September 2008;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor : 023/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012, ditandatangani oleh XX, jabatan

memenuhi ketentuan Pasal 41ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 023/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012 dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, yaitu Keputusan Nomor : KEP1405/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat(1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa XX, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor : 023/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober 2012, jabatan

ataud. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalampenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan hanya dapat diajukan kepadabadan peradilan pajak;bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubahdengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan :(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajakatau bukan karena kesalahannya;bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan :Direktur Jenderal Pajak karena jabatan

PUTUSANNomor 1613/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam halini memberikan kuasa kepada:1Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan

Banding;Farchan llyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan CEvaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding;Syukron, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU721/PJ./2016,tanggal 26 Februari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT MENTAYA SAWIT MAS, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B Setiabudi, JakartaSelatan 12980

Ptnh ; Kewarganegaraan:Indonesia ; Jabatan :Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padKabupaten Blora. ; JI. Nusantara Nomor 9 Blora.Alamat2.Nama MOCH. AGUS SALAM, A.Ptnh Kewarganegaraan:Indonesia Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Alamat .Nama :'SUBIYANTO, SH. Kewarganegaraan:Indonesia Jabatan :Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorAlamat ..Nama ABU AMAR, A.Ptnh.

Kewarganegaraan:Indonesia Jabatan :Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorAlamat Selanjutnya disebut sebagai sebagai ; wana nn nena nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nen nn nn nn nnn nn nn nnn TERGUGAT/PEMBANDING ll. Nama : dr. SOEGIARTO SOEHARDJO, Sp.PA (K) dh.LAUW DJOE HIEN :INGONES Ia. 5 sxeeesennennsscnmneensrinsscmmmnnnenssieninnnnenKewarganegaraanPensiunan PNS. ; "PekerjaanAlamat ; JI.

., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/15352/SET, tanggal 30 Desember 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Papua NomorSK.880/4818/SET tertanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaSutanto, ATD, S.E.;3.

Bahwa seorang Pegawai NegeriSipil yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana jabatan (korupsi) dantelah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor41/Pid.SusTPK/2015/PN Jap, tanggal 8 Maret 2017, maka berdasarkanPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegwai Negeri Sipil, kepada Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan