Ditemukan 11482 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7 Yaitu: 1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018; 2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi; 3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul “identifikasi staphylococcal cassette choromosome mec Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reaction”; 4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul “hubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein Cluster of differenciatition 14 Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatorium”; 5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “kadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatik”; 6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “perbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudara”; 7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b; tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak. - bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Register : 27-10-2010 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 29-11-2012
Putusan PA BANGIL Nomor 1397/Pdt.G/2010/PA.Bgl
Tanggal 22 Desember 2011 — Perdata
13951
  • Tergugat tetap berpendirian sebagaimana dalam jawaban, duplik dan reduplikmaupun keteranganketerangan secara lisan yang Para Tergugat kemukakan selama dalampersidangan berlangsung.2 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalildalil Para Penggugat yang dikemukakan baikdalam gugatan, perubahan gugatan, replik, rereplik maupun keteranganketerangan secara lisanyang dikemukakan selama dalam persidangan, kecuali yang benarbenar Para Tergugat akuikebenarannya.3 Bahwa terhadap pokok perkara, dilihat dari judul
Register : 03-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN BANJARBARU Nomor 400/Pdt.P/2019/PN Bjb
Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
Termohon:
1.AMRU ROESTAM POHAN
2.ISNA YUSDIATI, SP
3.DJUHRANSYAH
195127
  • KALIMANTANCONCRETE ENGINEERING untuk tahun 2018;Bahwa Ahli diperlihatkan bukti P45 dipersidangan, yang menurut Ahlimaksud dari judul bukti surat P45 berupa laporan keuangan tersebutmerupakan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh jasa akuntan yangbersertifikasi bukan mengunakan jasa Auditor karena ada perbedaandengan laporan kompilasi;Bahwa laporan kompilasi adalah suatu jasa dari akuntan yangberdasarkan standar akuntan keuangan atau dengan kata lain yaitu jasapenyusunan laporan keuangan yang dilakukan
Register : 09-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pre
Tanggal 18 Juni 2019 — 1.Patonangi Bin Andi Pasennangi 2.Aminah Taufiq lawan 1.PT Bank Central Asia Tbk KCU Parepare 2.Sdr. Syafrudin 3.Notaris PPAT Lanny, SH 4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Parepare 5.Kepala Kantor Badan Pertanahan BPN Parepare
131118
  • hukumnya yang di Putusan Judex fact / Pengadilan Tingkat Pertama;Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding / Tergugat , Terbanding Il /Tergugat II, Teroanding Ill / Tergugat Ill, Terbanding IV / Tergugat IV, dan Terbanding V /Tergugat V, tidak dapat membuktikan dalildalinya sesuai dengan alat bukti surat yangdiajukan dalam persidangan dan tidak dapat menghadirkan = saksisaksi dalamPersidangan.Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Parepare dengan judul
Putus : 15-09-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (THE EMBASSY OF THE REPUBLIK SURINAME), VS 1. MARIA ITANIA SETIAWAN, DK
417718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada 29 Maret 2014, Surat Kabar Suriname Herald, sebuah surat kabardi Suriname, mempublikasikan sebuah artikel dengan judul Geenaanklacht vanuit Indonesische regering tegen Suriname diplomate(tidak ada tuntutan dari Pemerintah Indonesia kepada DiplomatSuriname).
Register : 22-11-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M.RIZA KUMALA HASAN,SH,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin ARISMAN
17759
  • ., M.T. al ADIN Bin SUDIRMANmenyimpukan bahwa judul kegiatan yang tertulis, obyek danlokasinya Sama sama Jembatan Dermonganti; serta dimensi, darigambar rancangannya, terlinat sama dari sisi lebar sungai danbentang jembatan ;Bahwa tidak mungkin dan tidak dibenarkan jika 2 gambar desain dan2 RAB yang telah pemeriksa perlihatkan, seluruhnya dikerjakan ;Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg Bahwa Jika dalam satu dusun tersebut terdapat 2 jembatan dengandimensi sesuai dengan gambar
Register : 15-04-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Lbp
Tanggal 28 September 2020 — Rosnani Siregar, bertempat tinggal di Jalan Cempaka III Lingkungan III Nomor 10, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH.,MBA, H. ZULCHAAIRI, SH., ELIDAWATI HARAHAP, SH., HENDRA BUWONO, SH., ARSELAN MOORA, SH., HAMDANI, SH., RAHMAD, SH., dan ROI MATUA SAPUTRA HARAHAP, SH., Advocat pada Law Office H. Refman Basri, SH.,MBA, H. Zulchaairi, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Kejaksaan No.7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/212/HK00/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: Mhd Tha If, S.H. Alias Muhammad Tha If, S.H.., bertempat tinggal di Jalan Kelambir V No.03 Lingkungan Pajak, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SWANDI MANDAGAR MARPAUNG, SH.,CN., dan SYAHRUDDIN P. NAIBAHO, SH., Advocat - Penasehat Hukum - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SWANDI MARPAUNG, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Prajurit Gg. Buntu No. 15, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/244/HK00/V/2020 tanggal 05 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Nuriati, S.H., Mkn., bertempat tinggal di Jalan Raya Medan Binjai Km. 11, 5 No. 43 Lt.2 Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat
20349
  • melakukanperbuatan melawan hukumterhadap Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa benar yang telah diperjanjikan Tergugat adalah type rumahtype 36 sebanyak 17 unit dan juga Type 45 sebanyak 12 unit dan bukan rumahtypr 48 sehingga Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum terhadap Tergugat akan tetapi dalam perkara ini bukanlah persoalanmengenai perbuatan melawan hukum akan tetapi mengenai perbuatan melawanhukum adalah hal yang tidak sesuai dengan judul
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014
Tanggal 5 Maret 2015 — RIDWAN., DKK VS PRESIDEN RI;
9156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua Pasal ini berada diBagian ketiga di bawah judul Pengukuhan Kawasan Hutan.Ketentuan Pasal 1 angka 3 selengkapnya berbunyi Kawasanhutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap.Ketentuan Pasal 14 menegaskan :(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakanpengukuhan kawasan hutan.(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan
Register : 20-07-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Srl
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
119
  • KAR;*cs68f7fs32badditivesbasedon10 Tajuk 1 KAR;*cs69f7fs28biadditivesbasedon10 Tajuk 2 KAR;*cs70f2fs28badditivesbasedon10 Tajuk 4 KAR;*cs71f2fs26biadditivesbasedon10 Tajuk 5 KAR;*cs72f2badditivesbasedon10 Tajuk 6 KAR; *cs73f2additivesbasedon10 Tajuk 7 KAR; *cs74f2iadditivesbasedon10 Tajuk 8 KAR; *cs75f7additivesbasedon10 Tajuk 9 KAR; *cs76fs20additivesbasedon10 Takuk Badan Teks KAR; *cs77f7additivesbasedon10 SubJudul KAR;*cs78fs16additivesbasedon10 Badan Teks 3 KAR;*cs79f7fs32badditivesbasedon10 Judul
Putus : 31-07-2013 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — ANA RUKANA, DKK VS 1. DEDI SUGANDA, DKK
113129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain harus jelaspara pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara haruslahmempunyai hubungan hukum atas sebab/alasan ditariknya pihak lainsebagai pihak dalam perkara tersebut;Jika kita membaca gugatan dari para Penggugat dimana para Penggugatmemberi judul gugatan ini sebagai: Gugatan Pembatalan Putusan PerkaraNomor: 77/Pdt.G/2005/PN.BB, maka jelas gugatan para Penggugat telahsalah alamat ditujukan kepada para Tergugat;Hal tersebut dikarenakan yang menjadi objek dari gugatan adalah Putusanperkara
Putus : 20-10-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt
Tanggal 20 Oktober 2014 — DIDIK AGUNG HERMAWAN
228108
  • WILLIAM KUSNADI dengan judul salah yang berisi request untukmelakukan perbaikan/patch terhadap kesalahan pengisian region code pada messageJeversal oleh aplikasi PC/E. Dimana Bapak WILLIAM KUSNADI login kedalam danSupport akan mengenerate nomor ticket pelaporan / nomor service request:30529921.
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
182202 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat pada halaman 9 pada Sub judul Il gugatanPenggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undangundang yang didalilkan pada angka 7 sampai angka 9, yang padapokoknya menerangkan Penggugat sebagai pihak ketiga memilikitenggang waktu untuk mengajukan gugatan dikarenakan bagi pihakketiga yang pada dasarnya tidak dituju oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara, namun merasa dirugikan, maka tenggang waktunyapengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak orang atau badanhukum tersebut
Register : 19-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 207/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 5 Februari 2014 — 1. REGIA Br. PANJAITAN, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. Dr. SOFAR HUTAURUK, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT II L A W A N 1. PT. NUSA INTI PRIMA PRATAMA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN / REKTOR ( dahulu disebut Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan/IKIP Medan ) selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Prof. Drs. BATU SONAK PANJAITAN ( Ketua Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP Medan ), selanjutnya dalam hal ini disebut TERGUGAT III ;
15772
  • Fotocopy Akta Notaris No. 24 dengan Judul Persetujuan danPenyerahan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Siti AsniPohan S.H, tanggal 25 Maret 1991 ( diberi tanda bukti P8 ) ;9. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, tanggal 12 April 2011, No.101//G/2010/PTUN/MDN( diberi tanda P9 ) ;10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. B.
Register : 21-11-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 246/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2018 — ADE SUKANDA, dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk.
160548
  • Putusan Nomor 246/G/2017/PTUNJKT.14.15.Surat Ukur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftar Tanah;Selain itu dalam OBJEK GUGATAN juga terdapat salah ketik (redaksi),misalnya dalam kolom judul SKPH tanggal 23 Agustus 2016 padahaldiakhir SKPH tertulis tanggal 23 Agustus 2017. Dengan demikiansangat terlihat bahwa TERGUGAT tergesagesa dalam menerbitkansuatu keputusan atau OBJEK GUGAGAT, tidak dipersiapkan dengancermat sebelum keputusan itu diambil.
Register : 24-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 75/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
IRIANI GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
10861
  • ;"Terhadap dalil tersebut Tergugat II Intervensi menyatakan dalilPenggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :1)2)Bahwa dalam memaknai peraturan perundangundangan harussecara berantai (gelede normstelling) yang artinya dalammemaknai Suatu peraturan perundangundangan harus secaramenyeluruh dan tidak terpisahpisah dimulai dari judul, batangtubuh sampai dengan penjelasan serta lampiran dan bertingkatyang artinya dalam memaknai suatu peraturan perundangundangan tidak hanya berhenti dalam
Putus : 15-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/PID.SUS/2011
Tanggal 15 Juli 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan VS Ir. HERMAN ARSYAD, MM. Bin ARSYAD, DKK
5428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 550 K/Pid.Sus/201 1Hukum perdata dan Hukum Administrasi Negara (Nomor : 050/17/BW/2005.tertanggal 30 November 2005).Bahwa sebagai Ilustrasi kami kemukakan Buku Hukum Kontrak ( Perjanjian )yang ditulis oleh MUNIR FUADY SH.MH.LLM pada Bab II dengan judul :HUKUM KONTRAK SEBAGAI PARSIAL (BAHAGIAN) DARI HUKUMPERIKATANA.
Register : 21-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : Bambang Mustaqim
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
7011216
  • beserta dokumen beritas acara serahterima barang,berita acara test commisionong dan berita acaramasa pemeliharaan tanggal 30 Mei 2012.1 (satu) bundel fotokopi dokumen invoice No.LPJ.BESTAS/IX/2012316 tanggal 3 September 2012 berupapengajuan pembayaran dari PT Bestindo Aquatek Sejahtera kepadaPT Hutama Karya, yang pada lembar pertama terdapat tulisantangan warna biru Blm Dibayar beserta dokumen berita acara testcommisionong dan surat garansi Skymer Septictank1 (Satu) bundel print out email dengan Judul
    beserta dokumen beritas acara serahterima barang,berita acara test commisionong dan berita acaramasa pemeliharaan tanggal 30 Mei 2012;1 (satu) bundel fotokopi dokumen invoice No.LPJ.BESTAS/IX/2012316 tanggal 3 September 2012 berupapengajuan pembayaran dari PT Bestindo Aquatek Sejahtera kepadaPT Hutama Karya, yang pada lembar pertama terdapat tulisantangan warna biru Blm Dibayar beserta dokumen berita acara testcommisionong dan surat garansi Skymer Septictank;1 (Satu) bundel print out email dengan Judul
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
11021
  • Gunungkidul dan Terdakwadituangkan dalam dua kali surat perjanjian, yaitu surat perjanjian tanggal23 Mei 2012 yang diberi judul Surat Perjanjian Kerja Sama PengelolaanExcavator dan surat perjanjian tanggal 27 Agustus 2012 yang diberijudul Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Excavator No.020/704a/SPKS/VIII/2012 yang masingmasing ditandatangani olehTerdakwa selaku Direktur PT Kurnia Jaya Mardi Mulyo dan Prof. Ir.Bambang Sudaryanto, M.S ;Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2015/PN.
    Gunungkidul dan Terdakwatersebut dituangkan dalam dua kali surat perjanjian, yaitu surat perjanjiantanggal 23 Mei 2012 yang diberi judul Surat Perjanjian Kerja SamaPengelolaan Excavator dan surat perjanjian tanggal 27 Agustus 2012 yangdiberi judul Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Excavator No.020/704a/SPKS/VIII/2012 yang masingmasing ditandatangani oleh Terdakwaselaku Direktur PT Kurnia Jaya Mardi Mulyo dan Prof. Ir. Bambang Sudaryanto,M.S selaku Kepala Dinas DKP Kab.
Register : 06-04-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 7/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
Dr. HENDRI HESTIAWAN, S.T., M.T.
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
Intervensi:
FAISAL HADI
258119
  • ., tanggal 22 Januari 2018.Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara,yaitu. dalam hal ini Rektor Universitas Bengkulu;Bersifat konkret, yaitu dilihat dari judul yaitu dalam hal iniberkaitan dengan tindakan pengangkatan Faisal Hadi, S.T.
Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 104/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 13 Desember 2018 — SOHARGAN, DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DKK
14764
  • ) hal ini penting demi kepentingan beracara (processdoelmatigheid);Ketidak jelasan PARA PENGGUGAT dalam menyusun lahan yang diklaim tersebut telah menimbulkan dampak gugatan menjadi kabur dantidak jelas, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Yang Muliamenyatakan Gugatan a quo Tidak ODapat ODiterima (nietonvankelijkeverklaard);Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) terhadap dalil PMH:TeBahwa PARA PENGGUGAT telah menggugat PARA TERGUGAT dengangugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana Judul
Register : 26-05-2017 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 10 Januari 2017 — H Otong Hasan, BA dkk sebagai Penggugat dan PT Bank BJB dkk Sebagai Tergugat
7329
  • GUGATAN TIDAK SAH.Bahwa, Yayasan Pangeran Sumedang didirikan oleh sesepuhsesepuhketurunan Pangeran Sumedang untuk kemaslahatan anggota KeluargaBesarKeturunan leluhur Sumedang melalui proses Pengadilan di PengadilanNegeri Sumedang yang telah menghasikan PUTUSAN PENGADILANNEGERI SUMEDANG No.29/1953 dengan judul TJATATAN PERDAMAIANtertanggal 9 Februari 1955.Bahwa, patut menjadi perhatian keturunan para leluhur Sumedang adalahharapan dan pernyataan para sesepuh pendiri Yayasan Pangeran Sumedangyang dituangkan