Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadiJaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan yaitu berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya;e Dan suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Maslin

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam perkara a quo PengadilanNegeri Sibolga) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yangmemerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) yang menjualnya;.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi haktanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya;e Dan suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Maslin Silaban kepada Pelaku

Apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September 2012, yang terdaftar atas nama Leksi Setiawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 dan

Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.1.2.Sumatera Selatan dengan perjanjian bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketikahutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka terhadap agunanberupa sertifikat Hak Milik Nomor: 774 atas nama Leksi Setiawan seluas 596meter persegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan PrabumulihBarat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dapat dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Apabila Tergugat & II tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak MilikNo. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September 2012, terdaftar atas nama LeksiSetiawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelangtersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat & Ilkepada Penggugat;4.

dalildalil Penggugat in casu danselain itu karena telah diperjanjikan sebelumnya apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutangTergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupasertifikat Hak Milik Nomor : 774 atas nama Leksi Setiawan seluas 596 meterpersegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, KotaPrabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dapat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan

Apabila Tergugat 1 danTergugat 2 tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga)Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan buktikepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September2012, yang terdaftar atas nama Leksi Setiawan yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan

PerundangUndangan yang mengaturnya, Maka Peraturan MengenaiHalaman 3 dari 36 halaman Putusan No:109/Pdt.G.Sus/2016/PN.SIMEksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlakuterhadap Eksekusi Hak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH Perdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri) ;Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR YangMewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara AQuo Pengadilan Negeri Simalungun ) untuk memerintahkan Kantor Lelang ( Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Pematang Siantar) untuk menjualnya ( Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang / KPKNL );Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PD1/1984, tertanggal30 Januari 1986 yang menyatakan bahwea Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebuttelah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan

MENYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMIHUKUM : A.Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pematang Siantar terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumenkepada Pelaku Usaha, berupa :. Sertifikat Hak Milik ( SHM) berupa sebidang tanahberikut segala sesuatu yang ada di atasnya..

Serta Sertifikat Hak Milik (SHM ) dan/atauSuratsurat Lainnya yang menjadi Agunan/JaminanKonsumen/HOTMAN SAMOSIRkepadaPelakuUsaha/PT.BANK SUMUT KANTOR CABANGPEMBANTU/KCP PERDAGANGAN.Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pematang Siantaratas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yangmenjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa. Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanahberikut segala sesuatu yang ada di atasnya..

Serta Sertifikat Hak Milik (SHM ) dan/atauSuratsurat Lainnya yang menjadi Agunan/JaminanKonsumen/HOTMAN SAMOSIRkepadaPelakuUsaha/PT.BANK SUMUT KANTOR ~CABANGPEMBANTU /KCP PERDAGANGAN.Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan caramelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pematang Siantar, adalah Seperti / antara lain:.

kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya sebagai Konsumen dari Pelaku Usaha yaitudengan membayarkan/setor angsuran setiap perbulannya kepada PelakuUsaha;Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukanpelelangan dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umumatas agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usahadengan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum secara melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran) untukmenjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258RBg sehingga tidak sah.

Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usahadengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danHalaman 3 dari 34 hal. Put.

yang akandan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha atas agunan yang menjadi jaminanKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu untuk pembayaran kembali atasfasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepadaKonsumen dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umumsecara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran, berupa: Sertifikat Hak Milik (SGHM), berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya; Serta suratsurat lainnya yang menjadi

Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangimanfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumenyang menjadi objek jual beli jasa;g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ataupengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usahadalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h).

AndiAfriandi;e Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia diBandung pada tanggal 20 Juni 1994;e Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan anaknya jugameninggalkan harta kekayaan Sebidang tanah berikut bangunanyang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No.1937 KecamatanLengkong Gambar Situasi No.822/1975 luas 82 m2 dan sertifikatHak Milik No.1921 Kecamatan Lengkong Gambar SituasiNo.823/1975 luas 66 m2 tercatat atas nama Lili Sadeli;e Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa ;e Bahwa

AndiAfriandi;e Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia diBandung pada tanggal 20 Juni 1994;e Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan anaknya jugameninggalkan harta kekayaan Sebidang tanah berikut bangunanyang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No.1937 KecamatanLengkong Gambar Situasi No.822/1975 luas 82 m2 dan sertifikatHak Milik No.1921 Kecamatan Lengkong Gambar SituasiNo.823/1975 luas 66 m2 tercatat atas nama Lili Sadeli;Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa ;Bahwa Pemohon

Andi Afriandi;Bahwa benar suami pemohon telah meninggal dunia di Bandungpada tanggal 20 Juni 1994 ;Bahwa benar suami Pemohon selain meninggalkan ahli warisnyajuga meninggalkan harta kekayaan Sebidang tanahberikutbangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik Sebidangtanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak MilikNo.1937 Kecamatan Lengkong Gambar Situasi No.822/1975 luas82 m2 dan sertifikat Hak Milik No.1921 Kecamatan LengkongGambar Situasi No.823/1975 luas 66 m2 tercatat

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yangberupa barangbarang yang tertera di bawah ini :a. Mobil Xtrail B 1289 SFS, Mobil Escudo BM 1764 ZN, Mobil SedanHonda City B 1938 SAG.b. Mobil BM 5338 TY, Truck BM 8070 CU, Chevrolet BM 9031 FJ PickUp B 9263 HB.c. Tanah seluas 13.328 M2, ganti rugi milik Tahrim, di RT. 04 RW. 02Desa Sungai Limpai, Kecamatan Gunung Sahilan, KabupatenKampar.d. Tanah seluas 18.921 M2, ganti rugi milik M.

Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinanantaraPENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama.5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hakPENGGUGAT atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlahharta kekayaan bersama.6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.7.

(Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) padaDinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dariAnggaran APBA tahun 2014 adalah saudara Syahrial, S.E, sedangkanKetua PHO adalah T.

Kedua, MemperkayaOrang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum daripelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan ataubertambahnya harta benda. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelakulangsung.

Ketiga, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatanmelawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang ataukumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukummaupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yangmenikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sifatnyaalternatif, artinya jika salah suatu hal diantara ketiga kriteria ini terbukti,maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain

Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dansegala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat, Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanHalaman 117 dari

Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang,barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dariyang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima(termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);d.

Menyatakan pelaku usahayang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan olehpelaku usaha kepada konsumen, yaitu dengan melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:e Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas14.572 m? (empat belas ribu lima ratus tuiuh puluh dua meter persegi)sesuai dengan.

Permintaan Lelang, yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelakuusaha dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu terhadap agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:Sebidang tanah berikut seaala sesuatu yang ada diatasnya seluas14.572 m? (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter perseg!)

Nomor 373 K/Pdt.SusBPSK/2017berdiri sendiri kKarena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungansebagai pasal pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalahmerujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinyamaupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri,bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);.

Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kisaran)untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelakuusaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang/KPKNL);5.

Memberi hak kepada pelaku usahauntuk mengurangi manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jualbeli jasa;g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h).

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jember,yang beralamat kantor di jalan Slamet Riyadi No. 344 A Jember, selanjutnya disebutSQDAagAL ...... eee eee cece eee e eee e eee ee eee eeeeeeeeneeeaeees TERLAWAN I:3. MAGDALENA S GANDAWIDJAYA, SH, Notaris yang berkantor di jalan PattimuraNo. Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai .............. ..... TERLAWA NII:4.

Bahwa kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakanbagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasandari Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq KementerianKeuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cqKantor Wilayah X Surabaya Direktorat Jenderal kekayaan Negara cq kantorPelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan II diatas, terbuktilahbahwa gugatan Pelawan yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember tanpa mengaitkan instansiatasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan halini akan berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna danoleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Nietonvankelijk verklaard)..

B.3880/KC/XVI/ADK/07/2011 perihal persyaratan lelang, sesuai asli ditandai dengan T II ;3. 1(satu) lembar photo copy Surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jember tanggal 26 Juli 2011 No.

Eksepsi Persona Standio in Judicio dengan alasan yaitu:Bahwa penyebutan person Terlawan II didalam surat gugatan Pelawan tidak sempurna,karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangancq Direktorat jenderal Kakayaan Negara cq Kantor Wilayah X Direktorat JenderalKekayaan Negara Surabaya cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember selaku (instansi) atasan Terlawan II, karena Kantor pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jember bukan organisasi yang berdiri

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran, yaitu berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi Agunan/JaminanKonsumen/

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yangmeminta kepada KPKNL Kisaran);5.

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminanKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya;Halaman 3 dari 44 hal Put. Nomor 188 K/Pdt.SusBPSKkK/20179.10.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Wasiman kepada Pelaku Usaha/PT.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang/KC Kota Pinang;C.Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalahseperti/antara lain :e Membaliknamakan sertifikat hak milik (SGHM) keatas nama orang lainatau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;e Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki

oleh orang lain;Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atautelah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi HakTanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untukpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan olehPelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran berupa:e Sertifikat Hak Milik (SGHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya;e Serta

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Ill (bukan langsungpada Pejabat Lelang KPKNL Jakarta Ill sebagaimana tercantum didalam suratgugatan);b.

Foto kopy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, tanggal 12Maret 2016, (bukti T I6) ;Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 104/Padt.G/2017/PN JKT.SEL9.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cq.

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Ill (bukan langsungpada Pejabat Lelang KPKNL Jakarta Ill sebagaimana tercantum didalam suratgugatan);Bahwa Tergugat Il adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelangJakarta Ill yang merupakan organisasi yang tidak berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum publik yang disebut Negara, olehkarena itu apabila ada gugatan maka harus dikaitkan juga dengan unitunitatasannya secara berjenjang dan terstruktur;Bahwa dengan

Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta, perihal permohonan lelang eksekusi, dan surat dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta, yang ditujukan ke PT.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAHDJKN JAWA TENGAH DAN D.Il YOGYAKARTA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SEMARANG, ,Berkedudukan di gedungKeuangan Negara Il Lantai 4 Jalan Imam Bonjol No.1.D,selanjutnya disebut sebagai:TERLAWAN IL.Pengadilan Negeri tersebut; 22222 noe ne nnne Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;e Setelah mendengar keterangan dari Pelawan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPelawan datang Kuasa Hukumnya DION

Permodalan Nasional Madani PNM ULAMM Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria atau Kepala Badan Pertanahan nasional Cq.Kepala badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara

Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadaplelang asetaset Penggugat yang akan dilaksanakan bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang beralamatdi Jalan Imam Bonjol Nomor: 1 D GKN II Lantai 2 Semarang;5.

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan lelang berdasarkanketentuan yang berlaku dan memenuhi persyaratan lelang yang telahditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang sehingga Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggunganmempunyai Hak untuk diutamakan (deroit de preference) yang memberikanjaminan hukum untuk para kreditur (Tergugat 1);11.

Menyatakan pelaksanaan lelang Tergugat melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarangberdasarkan Risalah Lelang Nomor: 932/37/2018 adalah sah danberkekuatan hukum;5.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan D.I.

Yogyakarta selaku(instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, olehKarena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unitatasannya tersebut;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, makagugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkaninstansi

lain, b. mentransfer Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana darisuatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, c. membayarkanataumembelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya ataupatutdiduganya merupakan hasil tindakpidana, baik perbuatan ituatasnamanya sendiri maupun atasnama pihak lain, d. menghibahkan ataumenyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana, baik atas namanya sendirimaupun atas nama orang lain, e. menitipkan Harta Kekayaan yangdiketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana,baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain, f. membawakeluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atau, g. menukarkan atau perbuatanlainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berhargalainnya

, dengan maksud menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan la Terdakwa dengan carasebagai berikut : 2222202222 nnn nnn nnn n ences en nnnee Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampaidengan tanggal 22 Oktober 2012 terdakwa Hj.Nurhayati Binti H.

Nurjayadipergunakan (di transaksikan) dengan perinciansebagai berikut :Harta kekayaan sejumlah Rp. 27.394.900.000, (dua puluh tujuhmilyar tiga ratus sembilan puluh empat puluh empat sembilanratus ribu rupiah) yang terdapat dalam rekening No8400069531 BCA An. Hj.Nurhayati Binti H. Nurjaya,ditransaksikan dengan berbagai keperluan transaksi sebagaiHal 15 dari 193 hal Put.

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul Harta Kekayaan, yangdilakukan la Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampaidengan tanggal 22 Oktober 2012 terdakwa Hj.Hal 53 dari 193 hal Put.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGJAKARTA V, beralamat di Jalan Prapatan No. 10,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : TAVIANTONOEGROHO., Jabatan Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat memberikan Kuasa kepada : 1.SUGWANTO, SH.,MHum, ; 2. MIZAN ABIDI, SH., ; 3.SENJA PETRESYA, SH., 4. ERWIN IRWANTOSITUMORANG, SH., 5. AJl PRASETYO., 6. BADRUDDUJA, SE.,M.ec.Dev., semuanya pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Bank Danamon Cabang DSP UnitPrambanan,Yogyakarta selaku Terlawan (Kreditur) dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Yogyakartaselaku Terlawan Il;Halaman 13 dari 39 hal. Putusan No. 270/Pat/2017/PT.DKIb.

Keuangan yang mempunyaitugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuaidengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan danberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yangselanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah danbertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal KekayaanNegara

lelang ;Pejabat Lelang Kelas adalah Pejabat Lelang pegawai DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan LelangEksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang NoneksekusiSukarela ;Halaman 19 dari 39 hal.

Pernyataan informasi penyitaanterhadap harta kekayaan Penggugat sungguh sangat kabur dantidak jelas (EXSEPTIO OBSCUR LIBEL).6.2.

Penggugat:
YUFITA SUMAYKU
Tergugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG MERAUKE PAPUA
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
2.Larry Ridwan
3.Meiche Tanovita Direktur PT. Gosepa Tour and Travel
4.Ahli Waris Sriyani Hudyonoto

Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang (KPKNL) Jakarta V;h). Turut Tergugat IV : Ellysabeth Gondro Widiyaningsih, SH(Notaris di Merauke);i). Turut Tergugat V : Achmad Zainudin, SH, MKn (Notaris diBogor);2). Pokok Perkara :Hal 30 dari 60 Hal. Put.No.190/Pat.G/2017/PN. Jkt. Sel.3).a).

Sel.Mengenai legal standing Turut Tergugat atas pelaksanaan lelangeksekusi,sebagaimana disebutkan beberapa pasal pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/MK.6/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, sebagai berikut:Pasal 1.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebutDJKN, adalah unit Eselon di lingkungan Kementerian Keuanganyang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara,piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan

yangditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yangselanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah danbertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (videPasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi Dan Tata KerjaInstansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara);Pejabat Lelang adalah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.

Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, sebagai instansi induk TurutTergugat . sehingga bila hanya disebutkan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V itu merupakanpenyebutan yang salah;Menimbang, bahwa atas eksepsieksepsi tersebut di atas MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Hal 56 dari 60 Hal.

PUTUS ANNomor 477 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERSCORPORATION, yang berkedudukan di 1350 Broadway, NewyYork, NY 10018, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada AliImron,SH., Advokat pada kantor PACIFIC PATENT, beralamatdi Graha CIMB Niaga Lt.Il, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58

bagian dari namabadan hukum/nama perusahaan Penggugat, yaitu Everlast World's BoxingHeadquarters Corporation, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3huruf a UndangUndang Nomor 15 tahun 2001, dengan tujuan agar konsumendapat mengetahui bahwa hasil produksi yang memakai merek Everlast adalahberasal dari Penggugat di Negara Amerika Serikat yang sudah terkenal danterdaftar di beberapa Negara di dunia Internasional ;Bahwa merek Everlast milik Penggugat telah terdaftar pada DirektoratJenderal Hak Kekayaan

Penggugatdapat juga dikategorikan sebagai merek terkenal, karena reputasi merekterkenal yang diperoleh Penggugat berdasarkan promosi yang gencar danbesarbesaran dan investasi di beberapa negara di dunia termasuk diIndonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 hurufb UndangUndang Merek Nomor 15 tahun 2001 (bukti P 17) ;Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata tanpa seijin Penggugat,Tergugat telah mendaftarkan merek dagang Ever Last yang dicatat olehDirektorat Jenderal Hak Kekayaan

Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Tergugat daftarNomor IDM000005702, dengan segala akibat hukumnya ;Bi Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum & HAM RI, untuk mencoret pendaftaran merek Ever LastTergugat daftar Nomor IDM000005702 dari Daftar Umum Merek, danselanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek Tergugat dalamBerita Resmi Merek ;6.

Nova Susanti, S.H., hanya menjabat sebagai staff SeksiPenyidikan dan Litigasi, Subdit Pelayanan Hukum, Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum &HAM R.I. Oleh karena itu, keterangan Sdr.

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya selaku(Instansi) atasan Terlawan Il, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Surabaya bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagiandari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila adatuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

Oleh karena ituTerlawan Il tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkaraperdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukuminduknya dan Instansi atasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan Il di atas,terbuktilan bahwa gugatan Perlawanan Pelawan yang langsung ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabayatanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.

KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA c.q.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) KOTA MEDAN, Berkedudukan di JI. Pangeran Diponegoro No.30A, Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Madras Hulu, Medan Polonia, KotaMedan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khususkepada Kesatria Purba, S.E., M. Si., dkk., kKesemuanya warga negaraIndonesia, untuk bersamasama atau sendirisendiri mewakili PemerintahRepublik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekeayaan Negara c.q.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No.30A Gedung Keuangan Negara II Lantai 2 Medan berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan Negeri Singkil tanggal O03 Maret 2021 #/NomorW1.U11./17/HK.O2/III/2021, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGATI;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA c.g. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA c.q.

KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTABANDA ACEH, Berkedudukan di JI. Tgk. Chik Ditiro Gedung KeuanganNegara, Gedung C Lt. 1, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, disebut sebagaiTURUT TERGUGATII;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN SkI6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Berkedudukan di Jl.Jenderal Besar A.H.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 99.923.609,- ( SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN RUPIAH), secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan