Sulastiawati juga sering curhat sama saya dan mengatakan kalaudia juga punya masalah dalam rumah tangganya katanya selama kawin tidakpernah dibawa jalanjalan, tidak ada keterbukaan dan kasih sayang ;e Bahwa saya berhubungan layaknya suami isteri sejak tahun 2009 danmelakukannya di rumah sdri.

harmoniskarena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejakJanuari 2019 hingga sekarang atau kurang lebih 7 bulan secara berturutturut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbuktirumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 10 dari 15Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat(miitsaagan ghalliznan), yang dalam proses membangun rumah tangga yangharmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan

, hukum dan kesusilaan yanglebih jauh lagi;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebuttanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besarbagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran normanorma tersebut,apalagi perkembangan dewasa ini dimana kemungkinan kemadhorotantersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macamkeadaan seperti lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan

Tergugat juga tidak ada keterbukaan dalambanyak hal pada Penggugat;. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, pada tanggal 4 Januari 2014Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat memperlakukanHal .2 dari 17 hal. PutusanNomor191/Pdt.G/2014/PA PALPenggugat dengan sangat kasar, memukul dan mengusir Penggugat darirumah serta menjatuhkan talak pada Penggugat, yang lebih menyakitkanadalah karena Tergugat melakukan hal tersebut di depan anak kami;7.

AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediatortersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang menjelaskantentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;Pertimbangan Alasan PerceraianAspek YuridisMenimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tidakada keterbukaan

anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanharmonis, namun sejak bulan November tahun 2017 rumah tanggaPemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisinandan pertengkaran yang disebabkan karena: masalah ekonomi kurang,Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon,padahal Pemohon telah berusaha maksimal dalam 1 minggu memberikannafkah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan Termohontidak ada keterbukaan

Bahwa Asas Tertiod Penyelenggaraan Negara ;Asas tertiob penyelenggaraan Negara tidak dindahkanTergugat, dimana amat jelasTergugat tidak melakukantugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkanAsas ini menghendaki keterbukaan dalam bertindak ;Tergugat dalam tindakannya sama sekali tidak melaluitahapantahapan yang seharusnya dan telah diatur dalamperaturan ; Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011Tentang Petunjuk Teknis Operasional

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :7 Tahun 2011 (vide buktiPe 5A, B,C )pencceresenneneceeren cre rerenaneninanenenaenareernMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganhukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa terbitnya obyek sengketa a quo secara prosedur maupunsubstansi telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangMenimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telahbertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan

Olehkarenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa dalil Para Penggugat yangmenyatakan penerbitan obyek sengketa telah bertentangandengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, AsasProfesionalitas dan Asas Akuntabilitas tidak perlu lagi untukdipertimbangkan:Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbanganhukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwatindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quobertentangan dengan Peraturan Perundangundangan

Asas Keterbukaan, Menurut penjelasan UndangUndang Nomor 28Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah asas yang membuka diriterhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara.

Batuah Kabupaten Banjar (vide bukti P.6 =bukti T.13) yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini telah sesuai denganPasal 22 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah KabupatenBanjar;Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan selainmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, bahwa penerbitan objeksengketa juga melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asaskepastian hukum, asas keterbukaan

dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan ketentuansebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor5 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah KabupatenBanjar, dan tidak melihat adanya pelanggaran asas yang dimaksud olehPenggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketamelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum,asas keterbukaan

ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, YANGDILANGGAR: 1) Dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (6) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,berbunyi: yang dimaksud dengan asasasas umumpemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum,tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 28 Tahun = 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan

Asas Keterbukaan Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor: 83/G/2018/PTUN.Smg.Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadaphak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negaradengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara; Bahwa tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk memberikaninformasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan aquo tersebut dikeluarkan.

Laura Kansil Rumambi, adalahmerupakan perbuatan sewenangwenang (Wellekeur), dan bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintah Yang Baik, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) hurufb UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, antara lain :Asas Akuntabilitas :Penerbitan sertifikat a quo tersebut, Tergugat tidak melakukanpengumpulan dan pengolahan data fisik serta tidak melakukan pengukuran danpemetaan; dengan demikian ada indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme ;Asas Keterbukaan

Azas Kepastian Hukum, Azas TertibPenyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan dan Azas, Profesionalitas, sehingga tidakmemenuhi kriteria yang dipersangkakan Penggugat yaitu pasal 53 ayat (2 ) huruf a danb UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danpasal 45 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

mengadaadadan tidak berkualitas, karena tidak ada relevansi atau hubungan hukum denganpenerbitan peralihan sertifikat hak milik (obyek sengketa) atas nama Tergugat IIIntervensi;4 Penerbitan peralihan sertifikat hak milik tersebut sudah sesuai prosedur, telahdiadakan pengukuran, ada pengumuman di Kantor Kelurahan, telah sesuai dengandata fisik/data yuridis yang benar, dan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku serta asasasas umum pemerintahan yang balk yaitu asas akuntabilitas,asas keterbukaan

(lima puluh delapan ribu enam ratus limabelas meter persegi), atas nama LAURA KANSIL RUMAMBI yang telah beralih hakkepada JOPIE HENDRIKUS LUMINTANG (vide Bukti T23, T24 = TIL Int1),mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan serta merupakan perbuatansewenangwenang dan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik,yaitu Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan, dan Asas Kecermatan (vide posita IX dalilgugatan Para Penggugat);Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, Jawaban

Sehingga Tergugattelah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yangtelah ditetapkan dalam Undangundang, sehingga menimbulkankerugikan materil maupun immaterial bagi Penggugat dalamkeikutsertaannya dalam kontestasi Pemilihan Kepala DesaMuara Tig ;b.Asas Keterbukaan, yaitu asas yang mebuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujurdalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, dalam hal initerkait transparansi tentang kebenaran dan keabsahan syaratadministrasi

melepaskanhaknya untuk menggugat hasil Pilkades Muara Tiq serta dianggaptelah menerima hasil Pilkades Muara Tig, sehingga dengandemikian tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk menuntutpencabutan obyek sengketa ;11.Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai obyek sengketa telahmelanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),bahwa mengingat pelaksanaan Pilkades Muara Tiq adalah sahberdasarkan peraturan perundangundangan dan AUPB, makaterbitnya obyek sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum,Asas Keterbukaan

Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 36 tahun 2019, namun tidak ada keberatandari warga masyarakat Desa Muara Tig, maka prosesHalaman 39 dari 78 HalamanPutusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMDtersebut telah memenuhi maksud dan tujuan dari AsasKepastian Hukum.11.2.Asas KeterbukaanBahwa Asas Keterbukaan bermakna asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas

Pasal 36 Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNo. 36 Tahun 2019, terlampaui (daluarsa) ;Bahwa dengan demikian proses Pilkades Muara Tiq telahsesuai dengan makna Asas Keterbukaan.11.3.Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara bermaknaasas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraannegara ;Bahwa mengingat selurun rangkaian proses pelaksanaanPemilihnan Kepala Desa Muara Tiq telah dilaksanakanberdasarkan Undangundang

Putusan Nomor 58 P/HUM/2018Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harusdilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PeraturanPerundangundangan yang baik, yang meliputi:a. kejelasan tujuan;b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;d. dapat dilaksanakan;e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. kejelasan rumusan; dang. keterbukaan.10.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksudkan11.adalah, salah satunya kesesuaian antara

Putusan Nomor 58 P/HUM/2018Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harusdilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PeraturanPerundangundangan yang baik, yang meliputi:kejelasan tujuan;kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;dapat dilaksanakan;kedayagunaan dan kehasilgunaan;kejelasan rumusan; danQ@ mo 209 5 keterbukaan;Selanjutnya penjelasan Pasal 5 UndangUndang Nomor12/2011, menjelaskan sebagai berikut:Penjelasan Pasal 5 huruf a, b,

PeraturanPerundangundangan dibuat karena memang benarbenardibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;Huruf fYang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwasetiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhipersyaratan teknis penyusunan PeraturanPerundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sertabahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidakmenimbulkan berbagai macam interpretasi dalampelaksanaannya;Huruf gYang dimaksud dengan asas keterbukaan

utang dan banyak yang menagih kepadaTermohon, saksi 2 Termohon mengetahui gaji Termohon habis dipakai untukberobat anak, dan dari pengaduan Termohon, untuk kebutuhan seharihari tidakdiberi dari Pemohon;Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.TmK.Menimbang, bahwa setelan menganalisa keterangan kedua saksiTermohon, dapat difahami, dimana saksi mengetahui Pemohon maupunTermohon samasama berhutang tanpa sepengetahuan satu sama lain, inidapat diartikan tidak ada komunikasi dan keterbukaan

Pasal 1908 KUHPdt, haruslah dinyatakan terbuktidipersidangan, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon, karena Pemohon juga suka berhutang tanpasepengetahuan Termohon, dan tidak ada keterbukaan diantara keduanyadalam hal keuangan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 Termohon yangmenyebutkan penyebab tidak rukun karena adanya wanita idaman lain dankarena Pemohon tidak menerima keadaan anaknya yang sakit, ternyata hanyaditerangkan oleh satu saksi, yaitu saksi

tidak melihat Termohon bergaya hidup mewah,Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.TmK.dan saksi mengetahui gaji Termohon habis dipakai untuk berobat anak, dandari pengaduan Termohon, untuk kebutuhan seharihari tidak diberi dariPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi PenggugatRekonvensi diatas, bila dikaitkan dengan fakta kejadian salah satu penyebabtidak rukun rumah tangga aquo sebagaimana pertimbangan Majelis Hakimdalam Konvensi, yaitu karena tidak ada keterbukaan

Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa, Penggugatmengabaikan asas pendaftaran tanah, yaitu asas keterbukaan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,yang menyatakan; Pendaftaran tanah dilaksanakanberdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir danterbuka, dimana pada saat pertama kali Objek Sengketadidaftarkan penetapan batasanya ditutuptutupi, tidakmelibatkan warga masyarakat yang berkepentingan termasukPara Penggugat

Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas kecermatan, asasketidakberpihakan, dan asas keterbukaan: Asas Kecermatan: adalah asas yang mengandung arti bahwasuatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaspenetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakansehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutandipersiapbkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atauHalaman 16 Putusan

Nomor 12/G/2020/PTUN.PLGTindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Asas Ketidakberpihakan: adalah asas yang mewajibkan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhandan tidak diskriminatif; Asas Keterbukaan: adalah asas yang melayani masyarakat untukmendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur,dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahandengan tetap

sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adikkandung saksi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Yonnetisebagai isteri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun1984 dan telah punya anak empat orang; Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, seringterjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon yangberteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan

Adapun secara materil saksi pertama menerangkan, pada awalnyarumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadipertengkaran disebabkan Termohon Konpensi cemburu pada PemohonKonpensi yang berteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan antaraPemohon Konpensi dan Termohon Konpensi masalah ekonomi yang tidakmencukupi, bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon Konpensidan Termohon Konpensi, akan tetapi

Bahwa yang dimaksud dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik adalah meliputi asas: Kepastian hukum; tertiob penyelenggaraannegara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; dan akuntabilitassebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;2.

Kecamatan Ilir Timur IIPalembang;Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sudahjelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertahanan Kota Palembang sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatoleh Penggugat telah sesuai dengan asasasas umum pemerintah yangbaik yang meliputi: asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara,keterbukaan

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, pasal 1 angka 2.

Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 1 angka 2, berbunyi: Badan Publik adalah LembagaEksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagaianatau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,sumbangan masyarakat, dan atau luar Negeri;b.

Asas Keterbukaan.Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas jabatan menjadi Kepala UPTPendidikan Formal (UPT PF) kawangkoan tidak pernah ada pemberitahuan olehDinas Pendidikan Kabupaten Minahasa maupun dari TERGUGAT terkait masapensiun Penggugat adalah batas usia 58 Tahun sehingga Penggugat merasa tidakada Asas Keterbukaan dari TERGUGAT kepada Penggugat yang dalam hal iniadalah pemberitahuan batas masa usia Pensiun Penggugat;Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan

yang baik yakni Asas Keterbukaan;c.

;Bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI No.43 Tahun 2015 Menyebutkan Pasal 12 ayat (2) : Dengan memperhatikan asasKemanfaatan, Keterbukaan, keadilan, kepentingan Nasional dan/atau Daerah, Dirtjenatau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap UP yang WIUPnyaTumpang Tindih sama Komoditasnya. Demikian pula sesuai Surat Edaran DirjenMineral Dan Batu Bara No. 01.

Bintangdelapan Wahana adalahperusahaan yang pertama kali mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP)/ Izin UsahaPertambangan (IUP) pada tahun 2007 dari Bupati Konawe Provunsi Sulawesi 1fiTenggara di wilayah IUP sehingga berdasarkan prinsip first come first serve, asasmanfaat, keadilan dan keterbukaan maka PT. Bintangdelapan Wahana sangat layakuntuk didahulukan. Secara faktual PT.

Pintu Aceh: melambangkan keterbukaan dan persatuan seluruhsukusuku di Aceh;d. Alguran: melambangkan pedoman dan tuntunan hidup IslamRakyat Aceh dalam syariat Islam;e. Rencong: melambangkan kepahlawanan dan ikatan sejarahyang kuat antara Rakyat Aceh dengan para pendahulu dimasakejayaan Kesultanan Aceh;f. Padi dan Kapas: melambangkan kesejahteraan sosial bagiseluruh Rakyat Aceh;g.

Tahun2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, khususnya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5, 6 dan10 Dalam ketentuan Pasal 5 ditegaskan bahwa Dalam membentukPeraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkan padaasas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yangmeliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yangtepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapatdilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusandan, keterbukaan