Ditemukan 26473 data
16 — 8
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikanketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatanPenggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaSoreang Nomor W.10A25/3645/HK.05/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020,Penggugat mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya dan berdasarkan SuratKeputusan Sekertaris Pengadilan Agama Soreang tertangal
13 — 2
telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugatuntuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera PengadilanAgama Bekasi diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, KotaBekasi;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
9 — 0
ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasihsayang,harmonisnya pergaulan serta masingmasing pihak telah tidak menunaikan apayang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat(1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugattersebut harus dikabulkan;Menimbang, perkara ini adalah perkara prodeo yang telah disetujui olehPanitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimanaPenetapan Tentang Permohonan Layanan
12 — 1
No.0167/Pdt.G/2015/PA.YkPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan BiayaPerkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, tertanggal 24Maret 2015, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaNegara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta;Memperhatikan segala ketentuan
29 — 9
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputustanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan denganverstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KompilasiHukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanAgama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara NomorW23A2
24 — 20
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahanPemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 2 Ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkanPemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PegawaiPencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan
10 — 0
berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sebagaimanaketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/2134/Hk.05/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016tentang Layanan
9 — 0
yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sebagaimanaketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/2070/Hk.05/V/2015 tertanggal 17 Mei 2016tentang Layanan
5 — 4
berkewajiban mengirim salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan Surat Keterangan PaniteraSekretaris Pengadilan Agama Palu Nomor w.19Al/ /HK.05/V/2014 tertanggal 14Mei 2014 serta Surat Penetapan Layanan
10 — 5
karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undangundang nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon dan Pemohon II bertempatHal.7 dari 10 hal Penetapan.No194/Pdt.P/2021/MS.Tkntinggal di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah, maka Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di KUAKecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syariyahtakengon tentang layanan
22 — 3
Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan untukberperkara dengan permohonan pembebasan biaya perkara, terhadappermohonan berperkara secara pembebasan biaya perkara ini, oleh KetuaPengadilan Agama Banjarnegara kelas IA telah membuat penetapan nomor0599/Pdt.G/20186/PA.Ba, tanggal 19 Maret 2018, tentang PermohonanLayanan Pembebasan Biaya Perkara yang amarnya memberi ijin kepadaPenggugat untuk mendapat layanan Pembebasan
14 — 0
maka kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikahdan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1702/Hk.O5/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019tentang Layanan
13 — 16
Nikah jika dihubungakandengan perkara aquo yang bersifat permohonan atau vo/untair maka sifat daripenetapan hanya declaratoir sedangkan memerintahkan para pihak adalah amarcondemnatoir maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakimkesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Para Pemohon termasuk golongan ekonomi lemah(tidak mampu), maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepadaNegara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2020 berdasarkanPenetapan Layanan
11 — 0
maka kepada Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikahdan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1686/Hk.O5/III/2015 tertanggal 25 Maret 2019tentang Layanan
9 — 3
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, MajelisHal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PAMtr.memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Pemohon Il tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan wakil Ketua PengadilanAgama Mataram Nomor 123/Padt.P/2018/PA.Mir. tanggal 5 April 2018 tentanglayanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon Ildiberikan layanan
13 — 8
paraPemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Detusoko tempat perkawinan dilangsungkan; Scanned by CamScannerMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makabiaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon,namun berdasarkan Penetapan Layanan
11 — 1
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Kotabumi,diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai PencatatNikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada PegawailPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan
22 — 9
Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan terhadapaspek filosofis yang mendasari eksistensi pengadilan sebagai badanpenyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memberikan layanan keadilandalam menyelesaikan setiap masalah yang diajukan kepadanya.Menimbang, bahwa khusus terhadap perkara Voluntair (tidakmengandung sengketa) terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 2ayat 1 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 dimana dalam penjelasan pasaltersebut berbunyi* Penyelesaian setiap perkara yang diajukan
9 — 9
Memberi ijin kepada para pemohon untuk perkara secara CumaCumaatau layanan pembebasan biaya perkara (LPBP )2. Mengabulkanpermohonan para pemohon :3. Menetapkan sah pernikahan pemohon danpemohon II yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 MARET 2001 diHal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 0628/Pat.P/2015/PA. TQrs..hadapan di wilayah mempelai wanita desa Kedung Dalem4.
84 — 46
berdasarkan Buku Il halaman 143 dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon. lldiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuanPasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah dan Pasal5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 07 Oktober 2016tentang Layanan