Ditemukan 12065 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sistem system sintia sitti sitam sitim sartim
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
Drs. EDWIN RYAN MARLISA
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
177 — 87
  • Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat KepadaKASN tersebut Tergugat juga secara resmi mengajukanKlarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistim MeritKabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana surat yangdisampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada KomisiAparatur Sipil Negara (KASN) di jakarta pada tanggal 20Juli 2020 serta melampiprkan berkas namanama pejabatyang telah mendapat pergantian dalam jabatanya termasukPenggugat; Bahwa tidak benar posita gugatan Pengugat point 9 halaman22, dimana Penggugat
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0610/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 6
  • buka sampai tutup tempat Pemohon Rekonvensi/TergugatKonvensi berjualan di kaki lima tersebut tanpa bantuan dari TermohonRekonvensi/Penggugat Konvensi.Bahwa dari tahun ke tahun telah dilewati oleh Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi berjualan cabe di kaki lima Pasar Bandar Buat.Bahwa setiap tahun omset penjualan cabe Pemohon Rekonvensi/TergugatKonvensi meningkat dan pada akhirnya di tahun 2013 PemohonRekonvensi/Tergugat Konvensi akhirnya berhasil untuk mengontrak kedaidi Pasar Bandar Buat dengan sistim
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2012 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/PDT.G/2012/ PN.PTK
Tanggal 18 Desember 2012 — VENKATARMAN SEKAR KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DKK
52 — 37
  • I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukumsehingga adanya hubungan hukum dengan Penggugat;4 Bahwa menurut Penggugat Subjek Hukum dalam sistim hukum di Indonesiaialah Individu (orang) dan Badan Hukum (Perusahaan, Organisasi, Institusi)maka Gugatan Penggugat tersebut tidak kabur;5 Bahwa perusahaan Modal Asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan HukumIndonesia dan berkedudukan di dalam Wilayah Negara Indonesia (Pasal 5Undang Undang Republik Indonesia tahun 2007) sehingga kedudukanVENKATARMAN
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 37/Pid.B/2013/PN.LB.BS
Tanggal 22 Mei 2013 — - BERITA SEMBIRING Pgl. SEMBIRING ;
66 — 10
  • pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus73pertanggung jawaban pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harusdinyatakan bersalah, dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayarongkos perkara:Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhnkan kepadaTerdakwa akan berbeda dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum,karena Majelis Hakim berharap mudahmudahan dengan menjalanipidana ini, Terdakwa terbuka hatinya untuk berperilaku lebih baik danberguna bagi masyarakat luas;Menimbang, bahwa lebih dari tu, didalam sistim
Pengadilan PT BANTEN
Register : 28-11-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 144/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 22 Nopember 2018 —
298 — 516
  • Dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan :e Para Tergugat berdalih bahwa produk Franchice Para Penggugattidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Para Tergugat;e Bengkel Tergugat Il dilaporkan seolaholah sepi dari Pelanggan;e Mobil Tergugat maupun Tergugat Il dilaporkan seolaholahmengalami kerusakan akibat setelah diservis dengan sistim TUSS/ OPTIK;e Penyelesaian permasalahan solusinya adalah dengan pemutusanperjanjian Franchise;b.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 14 Juli 2015 — - SUWARDI, S.ST BIN TOMO REJO
151 — 26
  • Pelelangan Umum 1 (Satu) sampul Pasca kualifikasi Sistim Gugur untukpengadaan :Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN. Tjk.Pengadaan Obgyn Bed dan Implan Kit senilai Rp. 347.154.000,00(Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh empat riburupiah).Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan senilai Rp. 194.250.000,00.(Seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pengadaan APE, Kantong Wasiat dan Simulasi BKB senilai Rp.134.830.850,00.
    Penggunaan metodePenunjukkan Langsung pada kedua paket pengadaan tersebut tidaksesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa akibat hukumnya proses pengadaanPelelangan Umum 1 (Satu) sampul Pasca kualifikasi Sistim Gugur danpenunjukan langsung yang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan diatas yaitu proses pelelangan/pemilihannya melanggar ketentuan Pasal 57ayat (1) butirc, Pasal 57 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan(2), serta Pasal 39 ayat (1) Perpres
    Pelelangan Umum 1 (Satu) sampul Pasca kualifikasi Sistim Gugur untukpengadaan :Pengadaan Obgyn Bed dan Implan Kit senilai Rp. 347.154.000,00(Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh empat riburupiah).Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan senilai Rp. 194.250.000,00.(Seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pengadaan APE, Kantong Wasiat dan Simulasi BKB senilai Rp.134.830.850,00.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum Penghinaan
Upload : 04-02-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 89/Pid.B/2013/PN.PLW
83 — 29
  • tangki,terdakwa datang kekantor lalu saudaralyly membuat bon minyak ditanda tangani saudara Lylydengan saksi,bon minyak tersebut dibawa ke PT.SIuntuk mengambil BBM ;111212Bahwa terdakwa berkerja sebagai oilment sejak bulanPebruari 2012 ;Bahwa permintaan minyak dengan recuiest melaluiPT.IBMP mulai Juni 2012 sampai dengansekarang,sebelumnya langsung melalui saksi melaluiSistim ;Bahwa permasalahan pemalsuan yang dilakukan terdakwamulai bulan Agustus 2012 sampai Januari 2012 ;Bahwa permintaan BBM dengan sistim
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN GARUT Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Grt
Tanggal 3 Juni 2015 — ARIF RACHMAN bin MUHAMAD AUN HARUN.
60 — 16
  • Faktur : GRT7/SC/0058531, terdiri dari 6 itemnamun ada satu item yang belum diterima oleh toko senilai Rp.2.475.000,Bahwa, sistim pembayaran yang dilakukan oleh toko langganan ada duacara yaitu :Ada sebagian toko yang melakukan pembayaran dengan cash, yaitu barangsampai langsung toko tersebut menyerahkan pembayaran.Secara TOP/Kredit yaitu pihak toko yang menerima melunasi barang yangsudah dikirim setelah 14 hari barang diterima.Bahwa, salesman khususnya sdr.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 440/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : DR. Ir. H. SUDARTO, M Sc
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL FALAH SATU
Terbanding/Turut Tergugat I : JARWOTO, S. Ag., MM. Pd.
Terbanding/Turut Tergugat II : SITI HASANAH
Turut Terbanding/Penggugat III : H. IYAN SOFYAN
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUMARYONO
Turut Terbanding/Penggugat II : SUKARDI
73 — 32
  • ., MI, SMPI PI Al Falahmenjadi Asset dan Amal Usaha Tergugat, pada hal sistim dataDapodik tersebut adalah Milik dan Domain Pemerintah R.I. dalamhal ini Kantor Dinas Kependidikan dan Kementrian Agama KotaDepok;c. Tergugat telah membuat fitnah dan tuduhan yang telah menyebarluas kemanamana, termasuk media sosial, bahwa Bapak DR. Ir. H.Sudarto, M Sc. telah merampas uang pribadi Bapak H. ArifinSukarso sebesar Rp. 159.878.375.00.Halaman.15 dari 60 halaman put. No. 440/PDT/2019/PT.BDGd.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 16-02-2012 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 289 /Pid.B/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Desember 2012 — Laurens Doris Samosir
115 — 49
  • menerima atau menguasaipenempatan / transfer atas harta kekayaan dari hasil tindak pidana yangdilakukan ;Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang ini kalau dalam pasal 3 itudisebut setiap orang tapi kalau dialam penjelasan pasal I UU tersebutbisa perorangan atau koorperasi jadi tidak ada kategori baik itu swastaatau Pemerintahan ;Bahwa dalam tindak pidana money laundring tidak disebutkan batasminimalnya ;36Bahwa yang dimaksud dengan diluar dari sitem lembaga keuangan bilaUang itu belum masuk ke sistim
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 38/Pid.B/2013/PN.LB.BS
Tanggal 22 Mei 2013 — - LASTRIA SEMBIRING Pgl. TRIA ;
62 — 6
  • pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus72pertanggung jawaban pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harusdinyatakan bersalah, dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayarongkos perkara:Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhnkan kepadaTerdakwa akan berbeda dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum,karena Majelis Hakim berharap mudahmudahan dengan menjalanipidana ini, Terdakwa terbuka hatinya untuk berperilaku lebih baik danberguna bagi masyarakat luas;Menimbang, bahwa lebih dari tu, didalam sistim
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.BAU
Tanggal 26 Januari 2015 — - PENGGUGAT - LA ODE RUSLI RAIS - WA ODE RIASA - WA ODE RAHAMA - WA ODE RAMLAH - LA ODE ARIFU - WA ODE AMPO - WA ODE ROSTIA - LA ODE SALAM - WA ODE IMANI - WA ODE ZUUBA - WA ODE MUHIMA - LA ODE HARMAN - TERGUGAT - WA ODE LENA Alias WA KONDE - LA ODE HELMIN - LA ODE HAMZAH - PEMERINTAH R.I, Cq. KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL, Cq, DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULTRA, Cq. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU, Cq. KEPALA SD NEGERI 2 KAOBULA, - PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTRIAN KESEHATAN R.I Cq. DINAS KESEHATAN PROVINSI SULTRA, Cq. DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU. - PEMERINTAHAN R.R, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR PROVINSI, SULTRA, Cq. CAMAT BATUPOARO, Cq. KEPALA KELURAHAN KAOBULA
80 — 169
  • dengan permasalahan obyek sengketa, dimana Wa ode Lenamenyatakan obyek sengketa adalah miliknya sebagai warisan dari Wa Ode boa ;Menimbang, bahwa saksi Syahidin Suri dan saksi Ancong Lawusumenerangkan obyek sengketa adalah tanah kampung yang diolah oleh siapapunyang menjadi kepala kampung sejak La Ode Tele sampai dengan saksi Syahidin Surisendiri yang merupakan kepala kampung terakhir dimana saat itu saksi Syahidin Surisebagai kepala kampung memerintahkan orang untuk mengolah obyek sengketadengan sistim
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 41
  • untuk makan hasilnya selama 3tahun sebagai ganti atas pinjam padi 15 balek oleh Penggugat kepadaTergugat.Ill pada tahun 2006.Bahwa karena kesepakatan Para Pihak tentang penggunaan tanahberakhir pada tahun 2010, maka pada musim tanam tahun 2011,Penggugat mengusahakan kembali bidang tanah tersebut denganmemperbaiki pagar dan mengusahakannya.Bahwa pada tahun 2014, Tergugat.IIl kembali menghubungi Penggugat,meminta agar Tergugat.lIl di beri Kesempatan untuk kembali menggarapbidang tanah tersebut dengan sistim
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 17-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 5 Desember 2016 — Haji ZAILANI SIANTURI
205 — 67
  • Bahwa harga pupuk per zak seharga Rp.180.000 (seratus delapanpuluh ribu rupiah) dengan sistim pembayaran setelah beberapa bulansetelah pupuk selesai di terima oleh pembeli;.Bahwa pupuk yang dipesan oleh Pemohon telah selesaipendistribusiannya oleh penjual dan telah diterima oleh pemohonsejumlah 5000 sak ;.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-03-2009 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 776 / Pid.B / 2008 / PN.JMB
Tanggal 2 Maret 2009 — BAMBANG SUIRMAN
62 — 6
  • 183 dan pasal 193 KUHAP, olehkarena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebutdiatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yangmereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dalam Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebutmenganut sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — SONY NUGROHO VS MIIN Bin SAIH, dkk
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensiTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena apabila gugatan rekonvensitersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan hal tersebut berpotensi timbulnyakerugian Negara, khususnya bagi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sebagai pengelola tanah a quo karena hilangnya hak atas tanahtersebut;Bahwa dengan hilangnya hak atas pengelolaan tanah a quo tersebutakibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, makasecara otomatis akan mengganggu sistim
Pengadilan PA TERNATE Perdata Pembagian Harta
Register : 03-01-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.TTE
Tanggal 2 Juli 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
83 — 22
  • tertulis, sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT1.Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalildalil Penggugatatas gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya;Bahwa pada posita gugatan Penggugat, pada angka 1 sampai dengan angka 3adalah benar dan tidak perlu lagi ditanggapi;Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4 tersebut adalah tidak benar,karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah mulaiberdagang dan memiliki 10 ( sepuluh ) tempat usaha dagang pakaian sejakTahun 1981 dengan sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-10-2012 — Upload : 18-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1363 K/PID.SUS/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — IBRAHIM LISAHOLIT bin HUSEIN LISAHOLIT ;
203 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di mana seharusnya pihakperusahaan melestarikan dan mendayagunakan embungembung air di areal perkebunandan pemukiman penduduk, membuat jalur sekat bakar di sekeliling areal/lahanperkebunan sawit, menyediakan sistim peringatan dini, menyediakan kendaraanpengangkut air untuk pemadaman dan sarana lain dalam rangka pengendaliankebakaran, menyediakan alat berat dan radio komunikasi, membangun menarapengawas api dan membangun jalurjalur sekat bakar sesuai dengan RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 198/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 13 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
91 — 33
  • ., Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara, putusanmana dikirimkan melalui sistim informasi ke Pengadilan Negeri Medan pada hariitu juga.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. tid.ELYTA RAS GINTING, S.H, LLM., SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.ttd.KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,tid.HARSONO, S.H. M.H.Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 10.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 19-06-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Pwi
Tanggal 9 Januari 2013 — 1. FADLALI Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Gangin RT. 02 RW. 05 Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :-----------------------------------------------------------------------PENGUGAT I ; 2. MUSYAFA Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gangin RT. 01 RW. 05 Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Selaku Ketua Pengurus Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :- Sebagai-------------------------------------------------------------------------PENGUGAT II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 07 Juni 2012 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 36/SK Khusus/2012/PN.Pwi., telah memberikan kuasa kepada :------------------ HIDAYATUN ROHMAN AM,SH.MH. SOLIKIN,S.Ag, dan ADI SUPRIYANTO,SH ;------------------------------------------------------------------------------ Kesemuanya dari kantor Advokad/Pengacara dan Mediator berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Cabang Grobogan beralamat Jl. Kartini No.08 Purwodadi Grobogan ;-------------------------------------------------------- Melawan SUDARNO HAMID SYAMSIDAR. Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :----------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------TERGUGAT ;
104 — 14
  • berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan hukum materilyang terdapat dalam sejumlah UndangUndang, kebiasaan, kepatutan dan prinsipdasar kemanusiaan yang berlaku secara umum ; Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah sematamatamenemukan keadilan moral (not moral justice) semata, yang lepas dari kaitanpenyelesaian perkara dan ataupun sistim