Ditemukan 18324 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2221
  • diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI Menolak permohonan Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya dan selebihnya;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain,mohon kiranya Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono);Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikanduplik yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIQUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAKJELAS OLEH KARENANYA PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)iL, Bahwa Termohon tegaskan
Register : 10-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Tgm
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8418
  • Bahwa replik poin 9 , paraTergugat tegaskan tidak ada akal akalan ataurekayasa dalam hal ini kecuali yang sebenarnya.9. Bahwa hanya orang yang tidak normallah yang dapat untuk memberikanuang paksa ( dwangsom ) kepada orang lain atas penguasaan hartamiliknya sendiri.10.
Register : 20-08-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 108/Pdt.G/2013/PN.AB
Tanggal 12 Maret 2014 — RISMAN TUWO ,umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Baru RT.011/RW 004 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N 1 .Pimpinan PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Ambon, Jln Diponegoro Selanjutnya, di sebut sebagai TERGUGAT I ; 2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG AMBON, Jln Raya Pattimura selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Hi. HARIS, bertempat tinggal di Jln Baru RT 011/RW 004 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT III ; 4. Hj.UMUN, bertempat tinggal di Jln Baru RT 011/RW 004 Kelurahan Honipopu KecamatanSirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT IV;
4328
  • Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PMK93/PMK.06/2010 yang berbunyi Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidakboleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjangdokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formalsubjek dan objek lelang.10.Bahwa petitum Penggugat yang intinya meminta pembatalan danmenyatakan tidak sah Risalah Lelang No.12/2013 tanggal 16 Mei 2013yang dilaksanakan KPKNL Ambon atas perbuatan melawan hukum adalahtidak berdasar hukum,dengan ini kami tegaskan
Register : 29-02-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ny. R. FARIDA PS, SH.,MH. Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44 Menteng – Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------PENGGUGAT ;
7450
  • perjanjian pertanggungan yang kemudian selanjutnyadinyatakan didalam Polis Asuransi dan lagi lagi telah diakui diterimadengan baik oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya;Bahwa pemyataan PENGGUGAT dalam Posita angka 8 halaman 6 yangmengaku mengalami kerugian karena telah membayarkan premi sebesarRp 79,831,375 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga PuluhSatu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sungguh sangat tidakmasuk akal dan mengada ngada, sebab tanpa ada dasar hukum yangjelas dan perlu kami tegaskan
Register : 02-01-2015 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PDT/2015/PT TK
Tanggal 11 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : VICHY SETIAWAN
Terbanding/Tergugat : MOCHTAR SANI BADRI FIRDAUS, B.Sc, DKK
Terbanding/Tergugat : CAROLINE MOCHTAR
Terbanding/Tergugat : TRIYONO SINDO WIBOWO
7033
  • pernah membuatkesepakatan kerjasama apapun dengan Pihak lain untuk meyediakansarana permainan dan peyediaan makanan di pantai Mutun kecualidengan Penggugat.12.Bahwa tidak benar peryataan Penggugat pada Poin 11 (sebelas)gugatannya karena Tergugat dan Tergugat II tidak pernah terlibat dalamprogram kerjasama tersebut.13.Bahwa tidak benar peryataan Penggugat pada Poin 13 (tiga belas)karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah terlibat dalammanagement pengelolaan dan perlu Tergugat satu tegaskan
Putus : 25-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1449 K/PID/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — SULTAN UDIN MUSA, S.H;
8345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya pada halamanberikutnya (hal. 6, 7 dan 9) beliau tegaskan lagi, Latar belakang pendidikan dansemangat untuk mengerti di kalangan aparat penegak hukum itu masih sangat perludi tingkatkan. Hal ini disebabkan oleh cepat puasnya mereka akan pekerjaan yangterselesaikan, atau bahkan terlalu percayanya mereka akan latar belakang atau gelardan derajat pendidikan yang disandangnya. Halhal tersebut adalah bentukbentukkelemahan yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum.
Register : 12-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 283/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
3327
  • Bahwa TERLAWAN tegaskan berpedoman pada UUHT sertaMenteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 jo.Peraturan Menteri Keuangan RI No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang akandilaksanakan maupun telah dilaksanakan adalah lelang eksekusi haktanggungan.
Register : 18-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 89/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : INDAH NURCAHAYA Diwakili Oleh : MARULAK SIBURIAN, S.H
Terbanding/Tergugat I : TONY JAYADIN
Terbanding/Tergugat II : NURMALIANA
Terbanding/Tergugat III : HENDRY BONG (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)
Terbanding/Tergugat IV : SUGIANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : KOPERASI CREDIT CU LANTANG TIPO
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUBU RAYA
12573
  • Bahwa menanggapi posita angka 7 hal. 4, kami tegaskan dalam hal adanyaRoya / Penghapusan Catatan Hak Tanggungan bermula dari Pencatatan HakTanggungan Pertama berdasarkan Akta No. 130/2018 tanggal 22 Februari2018, yang dibuat dihadapan Budi Setiadi, S.H., Notaris PPAT Se. Kab. KubuRaya, atas permohonan KOPERASI CREDIT UNION LANTANG TIPO,berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pancasila 4, Desa Pusat Damai,Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.
Register : 28-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SELONG Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel
Tanggal 22 Nopember 2016 — - INAQ MASTE,dkk melawan - AMAQ NURINAH,dkk
6921
  • SAHYAN telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kuranglebih 35 are, dan telah dijualnya kepada AMAQ ANOK (Tergugat 7)dan seluas kurang lebih 28 are telah dijadikan embung/tempatpenampungan air untuk menjadi kepentingan dan kebutuhan bersamadalam pengairan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga jumlahluas obyek sengketa pada sub b yang dikuasai oleh AMAQ KANOK(Tergugat 7) seluas1.380 are (satu hektar tiga pulun delapan are);Dan perlu para Penggugat tegaskan terhadap penguasaan tanahsengketa
Register : 02-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
106
  • Pasal 22 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlahsebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnyamitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa disini perlu di tegaskan, Majelis Hakim dalam halmenilai buktibukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa Sumberpenyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah
Putus : 29-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — INAYULIS RAJO SELAYO vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
7625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya Bukti T.14 tidak serta merta menjadikanMadasir Rajo Intan sebagai pemilik dan menguasai tanah;Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali, dasar putusan T.14 tersebutadalah Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997 yang nota bene telahdinyatakan palsu oleh BUKTI P. IV.a, BUKTI P. IV.b dan BUKTI P.
Register : 24-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pms
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
Marintan Siahaan
Tergugat:
1.Linceria Simanungkalit /Istri dari Alm, Panahatan Siahaan
2.Barita Siahaan
3.Donna Siahaan
4.Elly Siahaan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar
23568
  • tersebut ( PactaSunt Servanda) sehingga dengan demikian Tergugat tetap berpegang padakesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 4 Juli 2020 Bahwa SHM No.97 Tahun 1972 yang terletak di jalan Samosir No 6Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar beradadibawa Penguasaan Donna Siahan (Tergugat III) karena yang bersangkutanHalaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2021/PN Pmssebelumnya menyatakan ingin mengurus Pemecahan SHM sebagaimanayang dimaksud diatas Peru Tergugat tegaskan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebaliknya, Majelis HakimPengadilan Pajak hanya menerima bulatbulat argumentasi Termohonsehubungan dengan duplikasi jasa yang tidak terbukti kebenarannya; Perlu Pemohon tegaskan pula, bahwa selain dari 50 berkas dokumenyang dicatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, adapuladokumen lainnya yang telah Pemohon serahkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak, yakni salinan Surat Keterangan dari KPMG (telahterlampir sebagai Bukti Pemohon2), yang pada dasarnya menerangkanbahwa pembayaran atas
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE
3136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlu PemohonBanding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yangtidak terutang pajak/PPNnya dibebaskan;Bahwa selain itu, perlu dijelaskan pula bahwa Perusahaan Pemohon Bandingadalah perusahaan yang:a. Secara administratif operasional merupakan satu kesatuan.b.
Register : 17-05-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
H. Jumberi Asera
Tergugat:
1.Ahli waris Drs. Djaya Fityani alias NyonyaHj. DJUHAIRIAH, BA
2.Ahli Waris dari Almarhum Syaiful Muchlis Alias Ibu Linda
3.Ahli Waris almarhum Ir. H. DARTO
4.GRATIANUS BILLY HIMAWAN DAN MARIA YOSEPHINE HIMAWAN
5.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
11859
  • gambar situasi tersebut merupakandasar Sertipikat Hak Milik No.3062 atas nama Syaiful Muchlis tanggal 5Desember 1994.Bahwa Posita poin 14 (empat belas) adalah benar dan sah menuruthukum, oleh karena Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik dandilindungi oleh hukum, sehingga Tergugat IV sah sebagai pemilik atastanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.12774 atas nama GratinusBilly Himawan dan Maria Yosephine Himawan.Bahwa menanggapi posita penggugat, Tergugat II, Tergugat Ill danTergugat IV tegaskan
Putus : 19-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR PRIMIER REAL PROPERTY INDONESIA
18790 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan apabila dalam laporan JO tersebut belum ada pengakuanpenjualan, dapat disimpulkan bahwa sampai akhir tahun 2006, belum ada unitrumah yang dapat memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai penjualan(persyaratan sesuai dengan PSAK nomor 44);Bahwa selain itu perlu Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa pengakuanpendapatan yang ada pada Pemohon Banding berdasarkan "delivery" sedangkanpembayaran commercial fee berdasarkan reservasi, sehingga apabila dilihatdalam laporan kedua JO tersebut belum
Register : 09-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 165/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 9 Agustus 2018 —
6743
  • Desember 2016, kecuali yang secara tegasdiakui oleh Tergugat II;Bahwa egala yang telah diuraikan oleh Tergugat II di dalam JawabanDALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikanjuga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai denganfaktafakta hukum yang dikuatkan dengan buktibukti yang kebenarannyatidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II terangkan dan jelaskan dudukperkaranya sebagai berikut;Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan
    mengajukan gugatan perdata sebagaimanayang dilakukan dalam perkara a quo sehingga sudah sepatutnyaapabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggaptelah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruhdalildalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegaskebenarannya dan Tergugat Ill tegaskan
    Sei Bingai, Kabupaten Langkat yangdiperoleh melalui Tergugat Ill secara lelang adalah tidak syah danbertentangan dengan hukum dan dapat dikualifikasikan perbuatanmelawan hukum.Bahwa Tergugat Ill tegaskan bahwa pernyataan Penggugat dimaksuddalam angka 25 adalah tidak jelas karena apabila yang dimaksud adalahsebidang tanah/kebun sawit seluas 26.360 m*?
Register : 29-03-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
619324
  • Perkara 846;dan (ii) diperiksanya perkara a quo bersama sama dengan Perkara846, sangat berpotensi menimbulkan putusan yang saling bertentangan(litis pendentis), sehingga kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakimmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O.).DALAM POKOK PERKARATergugat Il MENOLAK TEGAS seluruh dalil Para Penggugat dalamSurat Gugatannya, kecuali mengenai hal hal yang Tergugat II akuisecara tegas, dengan uraian uraian yang akan diungkapkan padabagian ini.Perlu Tergugat II tegaskan
    Menunjukkan adanya Putusan Dewan KehormatanNotaris yang Wajib Terlebih dahulu Memeriksa dan Memutus TuduhanPara PenggugatTergugat Il MENOLAK TEGAS seluruh dalil Para Penggugat yangmempersoalkan seolah olan RUPSLB tidak diselenggarakan sesualprosedur yang berlaku (i.c. terkait pemanggilan penyelenggaraanRUPSLB), dan bahwa Tergugat Il adalah pihak = yangbertanggungjawab terkait penyelenggaraan dan penginformasiandiadakannya RUPSLB pada PT SSC (vide Poin 11 s.d. 14 SuratGugatan).Juga perlu Tergugat II tegaskan
    Tergugat Dalam Surat Gugatannya, sebagaimana diuraikan pada Poin 13, satu satunya dalil konkrit,, mengenai dugaan kerugian immateriil yangdialami Para Penggugat sebagai akibat diberhentikannya ParaPenggugat dari jabatan sebagai direksi dan komisaris pada PT SSC,hal mana dinilai menghilangkan kepercayaan dari masyarakat umum,terlebih mengingat Para Penggugat merupakan investor yang sangatbonafide dalam bidang Alutsista.Sehubungan dengan uraian mengenai dugaan kerugian tersebut,secara lengkap dapat kami tegaskan
Putus : 17-09-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 15/PDT.G/2013/PN.CBN
Tanggal 17 September 2013 — IR.TRI KUNTARTO, MSC selaku Direktur PT SHGW BIO –TEA INDONESIA.; LAWAN; - ALFRED PETER GEITENBEEK; - EMMY MARIA CATHARINA JANSEEN; - NOTARIS RICHARD SUWONDO,SH;
309287
  • Perlu juga Tergugat I dan Tergugat Il tegaskan di sini bahwa tandatanganTergugat I bukanlah tandatangan hasil scan. Tandatangan tersebut adalahtandatangan asli Tergugat I dan Tergugat II. Pertama memang Tergugat II yangmenandatangani Keputusan Dewan Komisaris tentang pemberhentiansementara Penggugat. Setelah ditandatangani oleh Tergugat II, KeputusanDewan Komisaris itu kemudian dikirim melalui email untuk ditandatanganiTergugat I.
    Perlu Tegugat I dan Tergugat II tegaskan bahwa RUPSLBini tidak membicarakan laporan keuangan tahunan perseroan, tetapi memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Dengan demikian bahan yangakan dibicarakan sebenarnya ada di tangan Pengegugat! CC Bahwa karena pemanggilan dan agenda/mata acara rapat dalam undangan RUPSLBtelah sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam RUPSLB, seperti dapat dilihat dariAkta Berita Acara Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2013.
    Perlu Tergugat HI tegaskan bahwa tidak ada satu punpasal di dalam UUPT dan anggaran dasar PT SBTI yang menyatakan bahwa semuaanggota Dewan Komisaris harus menandatangani undangan RUPSLB untukmembuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris telah bertindak secara bersamasama sebagai majelis, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 108 ayat 4 UUPT.R Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam angka 13 b gugatannya bahwaRUPSLB tanggal 3 Januari 2013 tidak diselenggarakan oleh Dewan Komisarissama sekali tidak
Register : 23-03-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 13-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2012 — PT. Balok Mas Indah;Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,2.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, DKK
7193
  • Tergugat tegaskan, Pengadilan Pajakmerupakan kekhususan dari Pengadilan Tata UsahaHalaman 59 dari 154 halaman Putusan No. 69/G/2011/PTUNJKT11.12.13.60Negara.
    jelas dan secara ekplisit( menuliskan ) pada halaman 1 dengan kalimatskami keberatan atas SPTNP yang ke 2tersebut, karena leeeaaeYang pada intinya Penggugat keberatan terhadapterbitnya surat penetapan yang menolakHalaman 83 dari 154 halaman Putusan No. 69/G/2011/PTUNJKT84permohonan keberatan yang diajukan Penggugat,tetapi sebaliknya hal ini diajikan alasan olehPenggugat dalam gugatannya yang mendalilkanbahwa surat yang diajukan oleh Penggugattersebut hanya merupakan permohonan ;Perlu Para Tergugat tegaskan