Menyatakan Terdakwa I OBET TIKU ALIAS PAPA HESKIEL dan Terdakwa II NOBERTUS TIKU ALIAS NOBER telah terbukti secara sah dan meyaakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

3.

Menyatakan Terdakwa OBET TIKU ALIAS PAPA HESKIEL danTerdakwa Il NOBERTUS TIKU ALIAS NOBER telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaanalternative Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;2.

Dengan tenaga bersama;4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.Ad.1.

Dengan tenaga bersamaMenimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan tenaga bersamaadalah Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannyaTerbitan Tahun 1983 Hal. 325 disebutkan bahwa dengan tenaga bersama berartisetidaktidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan, danperbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansebagai berikut : berdasarkan fakta dalam persidangan benar para

terdakwa melakukankekerasan dengan tenaga bersama terhadap korban Yohanis Nanang dengan caraTerdakwa memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Kemudian memegang danmeremas telinga kiri korban dengan tangan kanan sambal mendorong hingga posisikorban menunduk, kemudian Terdakwa Il memukul bagian kepala korban sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan selanjunya sdr.

dengan tenaga bersama terhadap korban Yohanis Nanang dengan caraTerdakwa memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Kemudian memegang danmeremas telinga kiri korban dengan tangan kanan sambal mendorong hingga posisikorban menunduk, kemudian Terdakwa Il memukul bagian kepala korban sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan selanjunya sdr.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengampon No. 31 Kota Cirebon, dihadapan Pdt Haniel Handojo, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga

Bahwa pada tanggal 07 September 2003, Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia JalanPengampon No. 31 Kota Cirebon, dihadapan Pdt Haniel Handojo, danperkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 115/2003pada tanggal 08 September 2003;2.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatdilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengampon No. 31Kota Cirebon, dihadapan Pdt Haniel Handojo, dan perkawinan tersebuttelah tercatat pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 115/2003 pada tanggal 08September 2003, dinyatakan putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;3.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/2003 antara SURYATAKARTOLO dengan MARTHA ANGWAR, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon tertanggal8 September 2003, diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/2004 atas nama GIDEONCRIZANTO SURYA KARTOLO, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon tanggal 28Desember 2004, diberi tanda bukti P4 ;5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 118/2007 atas nama RACHELCALLISTA SURYA KARTOLO, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon tanggal 29Mei 2007, diberi tanda bukti P5 ;6. Fotokopi print out dari HP sejak tanggal 28 Desember 2017 sampaidengan tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda bukti P 6 ;7. Fotokopi print out dari HP sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengantanggal 29 May 2018, diberi tanda bukti P7;Hal. 5 dari 27 hal.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkandi Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengampon No. 31 Kota Cirebon,dihadapan Pdt Haniel Handojo, dan perkawinan tersebut telah tercatatpada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebondengan Akta Perkawinan Nomor 115/2003 pada tanggal 08 September2003 antara SURJATA KARTOLO dan MARTHA ANGWAR, dinyatakanputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi jelas telah keliru dalam membuatsurat Anjuran tersebut. Sehingga demi hukum, Anjuran yang dibuat oleh Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi No. 567/388/HISyaker/H/2011 demi hukum harus ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;8.

Sukanda Djaya masaberlaku tanggal 1 Maret 2008 s/d tanggal 28 Februari 2010 yang telahdiperpanjang sesuai keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja No.

Kep. 103/PHIJSKPKKAD/PKB/VII/2010masa berlakunya sejak 1 Maret 2010 s/d 28 Februari 2011 dan telah terdaftarpada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi C.q Dirjen Pembinaan14.15.16.7.18. 14 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No. 103/Pdf.6/PKB/VI 1/2010.Bahwa Penggugat telah menerima mutasinya dan masuk kerja selama 10(sepuluh) hari kerja sampai dengan tanggal 20 Desember 2010.Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Penggugat melalui kuasa hukumnyajustru mengirimkan somasi kepada

Sukanda Djaya masa berlaku tanggal 1 Maret 2008 s/d tanggal 28 Februari23%24.20 16 2010 yang telah diperpanjang sesuai keputusan Dirjen Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.

Kep. 103/PHIJSKPKKAD/PKB/VII/2010 masa berlakunya sejak 1 Maret 2010 s/d 28 Februari 2011 dantelah terdaftar pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi C.q DirjenPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No.103/Pdf.6/PKB/VI 1/2010.Bahwa gaji/upah Penggugat bulan Desember tetap dibayar utuh oleh TurutTergugat walaupun sejak tanggal 21 Desember 2010 Penggugat sudah tidakmasuk kerja.Bahwa Tergugat dan atau Turut Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratskorsing kepada Penggugat

tindakan balasan yangdilakukan pengusaha dengan akan diadakannya mogok kerja;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 pihak Penggugat melaksanakan aksimogok kerja dengan tuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan(bukti P7);Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 pihak Tergugat mengganti pekerja/buruhyang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari perusahaan (bukti fotofoto P8);Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 pihak Penggugat dan Tergugatmelakukan perundingan mengenai tuntutan Penggugat yang difasilitasi olehDinas Tenaga

Kerja Kabupaten Karawang, adapun hasil dari perundingantersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan (bukti P9);Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007 kembali dilakukan perundingan antarapihak Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karawang, adapun hasil dari perundingan tersebut adalahsebagaimana disebutkan dalam surat gugatan (bukti P10);Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 pihak Tergugat telah mengingkari hasilkesepakatan tanggal 12 Juni 2007, antara lain sebagaimana

Kerja Kabupaten Karawangyang alhamdulillah pihnak Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang mediasitersebut walau telah dipanggil secara patut olen Dinas Tenaga Kerja KabupatenKawarang;Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 pihak Penggugat menerima Anjuranmediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang yang isinyasebagaimana diuraikan dalam surat gugatan (bukti P20);Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007 pihak Penggugat menjawab Anjurandari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dan menyatakan menerimaisinya

Kerja Kabupaten Karawang;Bahwa mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang telahmengeluarkan anjurannya pada tanggal 21 Agustus 2007 dengan surat No.567/2680/HISyaker Perihal Anjuran;Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugatdalam Konvensi dengan tegas menolak anjuran mediator karena mediator tidakkonsisten terhadap Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahandari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang yang merupakan hukumotonomi/Lex Specialist yang berlaku di perusahaan

Bahwa pemanggilan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerjaoleh Termohon Kasasi dengan cara diumumkan adalah melanggarketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1)dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 232/MEN/2003 pasal 6ayat (2) jo Peraturan Perusahaan PT. Mitra Metal Perkasa periodetahun 20072009 pasal 14 huruf m.Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.124 PK/Pdt.Sus/20102.

Bahwa berdasarkan anjuran tersebut Penggugat memberikanjawaban tertulis kepada SUDIN NAKERTRANS JAKSEL dan tembusankepada Tergugat tertanggal 31 mei 2013 yang intinya adalah bahwaPenggugat menerima sepenuhnya anjuran yang dikeluarkan olehKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan;Halaman 5 dari 35 halaman Putusan perkara PHINo.111/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.16.

Bahwa hal pada poin 17 diatas jelas jelas membuat Penggugattercengang dan benar benar merasa di permainkan dan di dzolimioleh Tergugat dikarenakan surat penolakan atas adanya anjuran dariSuku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan , di tolak oleh Mr.PeterOliver atas nama Tergugat (PT. Baker HughesIndoensia) ;19.

Bahwa adanya penilaian yang baik dari Tergugat dan menurutPenggugat dirinya mendapat penghargaan hal tersebutmenunjukkan dan/atau) membuktikan bahwa Penggugatberdedikasi tinggi sehingga tenaga Penggugat hingga saat inimasih tetap dibutuhkan Tergugat, oleh karenanyabertentangan sekali dengan keinginan Penggugat apabilamengajukan permohonan pensiun dini;6.

Bahwa dalam perundingan bipartite tanggal 27 Desember2012 perlu) Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat telahHalaman 14 dari 35 halaman Putusan perkara PHINo.111/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.menyampaikan sikap dan pendirian perusahaan yaitu tidakdapat menyetujui atau menolak permohonan Penggugat ataspensiun dini dikarenakan tenaga Penggugat masihdibutuhkan;25.

Mengingatpernyataan Tergugat di dalam jawabannya menyatakan masihmembutuhkan tenaga Penggugat maka penolakan Tergugat tersebutterbukti berdasar pada fakta dan hukum.

CBSS (Candra Buana Surya Semesta);Bahwa karyawan telah berunding dengan pihak perusahaan, namun tidak adapenyelesaian di tingkat Bipartiet, dan karyawan di putuskan untuk mengadukanpada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;Bahwa sebenarnya karyawan masih ingin terus bekerja pada Perusahaan RotiBuana/PT.

permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:Keberatan PertamaHal. 3 dari 6 hal.Put.Nomor 148 K/Pdt.SusPHI/2013 Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam pertimbangan mengenai AnjuranDinas Tenaga

Upah proses 6 x Rp 1.265.000,00 =Rp7.590.000.00Jumlah =Rp 40.201.200,00Oleh karena itu adalah adil apabila Majelis Hakim Agung mengabulkan hakhakPemohon Kasasi sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, mengingatPemohon Kasasi kini belum mendapatkan pekerjaan;Keberatan Kedua Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya karenaPemohon Kasasi diwajibkan untuk dipekerjakan kembali oleh Termohon Kasasi, halini tidak mungkin dilakukan karena didalam anjuran Dinas Tenaga

bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau kKeadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatandan kontrasepsi untuk manusia ;Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat danbahan baku obat tersebut harus tenaga

No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan disebutkan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatanHalaman 6 dari 15 PUTUSAN PIDANA Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Gprtermasuk pengedalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Bahwa

Tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaan,penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan pengedaran diperbolehkanadalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau bakustandar lainnya dan tentunya sudah mendapat izin dari Pemerintah ; Bahwa setelah saksi lihat dan amati adalah benar barang bukti pil warnaputih dengan logo LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dibungkus sobekankresek hitam tersebut adalah

merupakan sediaan farmasi yang berupa obat ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan bila Terdakwayang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu ; Bahwa sedian farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCLtersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat izin edar,sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter ; Bahwa barang bukti berupa pil jenis LL tersebut tidak

,Apt. menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan amati adalah benar barangbukti pil warna putin dengan logo LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dibungkussobekan kresek hitam tersebut adalah merupakan sediaan farmasi yang berupaobat, bahwa sedian farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCLtersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untukpenggunaannya harus dengan resep dokter ;Menimbang

Menyatakan Terdakwa MISTAR WIDY HARTONO alias MISTAR bin MURTIBI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaDengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170ayat (1) KUHP dalam dakwaan Prima.2.

dan YONO(masingmasing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanDesember 2018 bertempat di teras rumah NUR AJI SANTOSA Alias AJI BinSAMAN ABDUL MUIS yang beralamat di Desa Banjarkerta RT. 004 RW. 004Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPurbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, terangterangan dandengan tenaga

Bahwa unsur inimensyaratkan minimal harus ada dua orang atau lebih agar bisa dikatakanmenggunakan tenaga bersama ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 19.15 WIB dirumah saksi Murtono di Desa Banjarkerta RT 04 RW 04 Kecamatan KaranganyarKab. Purbalingga, telah terjadi perbuatan menarik krah baju, mendorongdorongdan meludahi wajah saksi korban Nur Aji Santoso yang dilakukan oleh Terdakwa,sdr.

Bahwa Terdakwa danpelaku lainnya samasama mempunyai tujuan melakukan kekerasan terhadapsaksi korban Nur Aji Santosa karena marah dengan postingan saksi korban terkaitpelaksanaan pilkades, yang berarti ada kontribusi tenaga dari para pelakusekalipun tidak sama kuat atau tidak seimbang.

Baung Bin Usman bersamasamadengan Indra Als Ngon dan Yogi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal28 Januari 2018 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwakitu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat didepan kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi di KomplekPerkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sengeti, dengan terangterangan dan dengan tenaga

Als Ngon dan Yogi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal28 Januari 2018 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwakitu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat didepan kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi di KomplekHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 51/Pid.B/2018/PN SntPerkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sengeti, di muka umum dengan tenaga

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama di unsur ini dapatmenunjuk pada bentuk penyertaan (turut serta melakukan) dan untuk dikatakandengan tenaga bersama harus dilakukan setidaktidaknya minimal 2 (dua)orang secara bersekutu.

Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasanadalah menggunakan tenaga fisik secara tidak sah, terhadap orang ataubarang dapat diartikan kekerasan tersebut ditujukan pada orang atau barangtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwapada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.20 WIB, WIB dikawasan kantor Bupati Muaro Jambi terjadi pemukulan terhadap SaksiSupardiono yang dilakukan Terdakwa bersama temanteman Terdakwa;Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkumpul di

Sehingga segala tuntutan adalah tidak berdasar dan beralashukum.Bahwa Penggugat sudah sepantasnya untuk dilaporkan ke KementerianTenaga Kerja dan/atau Dinas Tenaga Kerja karena mempekerjakan tenagakerja asing (TKA) tanpa jjin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA)termasuk Tergugat.Bahwa Saat ini pengaduan atas penggunaan tenaga kerja asing (TKA) ilegaloleh Penggugat sudah diproses oleh instansi ketenagakerjaan.Bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) wajibmengurus Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Hal inisebagaimana diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Setian pemberi kerja yangmemperkenakan tenaga kerja asing ("TKA") wajib memiliki izin tertulis dariMenteri atau pejabat yang ditunjuk.Bahwa pengaturan lebih terperinci mengenai tata cara penggunaan TKAdiatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker16/2015) sebagaimana yang telah diubah oleh PeraturanMenteriKetenagakerjaanNomor

Utr.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang TataCara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 35/2015).Maka berdasarkan seluruh dalil dalil maupun uraian diatas, Tergugatmemohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsie Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara1.

Diamond Cold Storage berbunyi:(2) Berdasarkan kebutuhan manajemen perusahaan dan dalam rangkapemanfaatan tenaga kerja demi tercapainya tujuan operasionalperusahaan yang lebih effisien dan bukan dimaksudkan untukmenghambat perkembangan serikat pekerja tetapi sematamata untukkepentingan perusahaan, maka perusahaan berwenang untukmemutasikan karyawan dan karyawan wajid dan atau bersediaditempatkan di cabang perusahaan manapun diseluruh wilayah Indonesia:Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Tergugat PT.

Jabatan Para Penggugat yang di mutasi hanya petugas kebersihan(Cleaning Service/Office Boy dan Worker) bukan jabatan Manajerial,dan bukan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus; maka mutasiyang dilakukan oleh Tergugat sangat tidak logis dan diluar kebiasaanumum;8.5. Tidak ada fasilitas biaya perjalanan/uang transport, fasilitaspemondokan/tempat tinggal buruh;Bahwa mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan mutasi yangdilakukan Tergugat PT. Diamond Cold Storage kepada Sdr.

Dinas Tenaga Kerja domisili kantor cabang Tergugat;Hal. 11 dari 15 Hal.

Put.Nomor 530 K/Pdt.SusPHI//20154) Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Utara sudah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 5761/1.831tanggal 20 Juni 2014 mengenai kasus Tatang Supriyadi;5) Sdr. Tatang Supriyadi tidak mau menanggapi Anjuran dari Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara TetapiPenggugat malah melakukan/mendaftarkan mediasi ke Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Bekasi;5.

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak jelas karenadasar hukum mengajukan gugatan dilayangkan atas 2 (dua) anjuran yangberbeda yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Utara dan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasisehingga dalam hal ini Penggugat telah mempermainkan Hukum danmenganggap remeh anjuran dari Suku Dinas yang telah mengupayakanperdamaian;6.

Tirtasari Sumber Murni belummendapatkan upah yang menjadi hak Pengugat ;PERMOHONAN PROVISI :17.Bahwa Perusahaan Tergugat hingga saat ini masih beroperasi dan masihmempergunakan tenaga pekerja sebagai Kepala Personalia yang tidakmemperkerjakan Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebutmengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Penggugat beserta1 (satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah sangatmemprihatinkan, akibat hilangya pekerjaan yang mengakibatkan sulitmendapat kerja

Tirta Sari Sumber Murni tidakdapat diperselisihkan...Dan anjuran pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang dalam anjuranya antara lain menyatakan : Diminta kepada pihak Pengusaha untuk membayar upah pekerjaselama bekerja 8 (delapan) hari dikalikan dengan upah yang telahdiperjanjikan antara Pengusaha dan Pekerja .Dengan perkataan lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanyamemberikan upah kepada pekerja selama 8 (delpan) hari yaitu 25 harikerja : Rp.5.000.000.= Rp.200.000.

Bahwa apa yang disampaikan dan diajukan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Deli Serdang dalam suratnya No.560/50/DTKR/2013tanggal 10 Januari 2013 telah tepat dan benar apa yang menjadipertimbangan dan anjuran dari instansi tersebut telah sesuai dengankeadaan sebenarnya bila dikaitkan dengan Undang undang No.13 tahun2003.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dengan ini kami mohon agar MajelisHakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan mengambilputusan yang amarnya sebagai berikut

Bukti P1 :Fotocopi Surat Anjuran Nomor : 560/50/DTKTR/2013tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh10Drs.Josia Gurusinga selaku kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang.Penjelasan : Membuktikan bahwa Pengguat adalah karyawan PT.

Bukti T1 : Fotocopi Surat Anjuran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang No.560/50/DTKTR/2013 tanggal10 Januari 2013.2.

Menyatakan terdakwa YUNER TABUN telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terangterangandan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNER TABUN berupa pidanapenjara selama: 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;3.

TABUN, bersama terdakwa llELIASAR SELAN DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasatanggal 21Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lainpada Bulan Maret dalam tahun 2017, bertempat di saksi RUT NESIMNASISAE, yang beralamat di RT.002, RW.006, Kelurahan Kobekamusa, KecamatanKota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaktidaknya di tempatlain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan terangterangan dan dengan tenaga

Unsur : dengan tenaga bersama,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disiniialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyaitenaga itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitarpukul 22.00 Wita bertempat di rumah saksi RUTH NESIMNASI, di RT.002,RW.006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TimorTengah Selatan ;Bahwa peristiwanya berawal ketika ELIASAR SELAN

Soesilo melakukan kekerasan artinyamempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud denganmelakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidakmembuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih Parah lagi.

Melakukankekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuanuntuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain danjuga bukan sebagai sekedar kenakalan ;Menimbang, bahwa NoyonLangemeijer telah mengartikan kekerasanatau geweld sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak denganmempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa,akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatoun dapatdimasukkan ke dalam pengertiannya

RtaBahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dandistribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES /PER/V/2011tentang registrasi izin praktik dan ijin tenaga kerja kefarmasian.Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah

obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian ;Bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apotekerdan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker ;Bahwa tenaga teknis kefarmasian adalah

tenaga yang membantuapoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atassarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis kesehatan dan tenagamenengah farmasi/asisten apoteker ;Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupa :o SIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanan kefarmasian.o

SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitasproduksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER/ V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian(Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan

Menyatakan terdakwa ARIF MUHAMMAD IHSAN Alias UDIN Bin ADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG - TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA - LUKA ;4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;5.

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.BIb.Ad. 1.

Tri (DPO)menusuk saksi Agus dengan menggunakan pisau belati ke arah rusuk igasebelah kiri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua (Ad.2) dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanternadap orang atau barang telah terpenuni ;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.BIb.Ad.3. Unsur jikakekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sadr.

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka;Ad. 1.

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagaiberikut: Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtutanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib bertempat di JI. LaswiDesa Majalaya Kec. Majalaya Kab.

Tri (DPO)menusuk saksi Agus dengan menggunakan pisau belati ke arah rusuk igasebelah kiri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua (Ad.2) dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanternadap orang atau barang telah terpenuni ;Ad.3. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr.

Kerja Kota Medan dengan 55.K / DPPSBBI /SU/ VI /2015 Tertanggal 22 Juni 2015 perihal: Permohonan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, antara Para PENGGUGAT denganTERGUGAT melalui Petugas Perantara ke Dinas Sosial dan tenaga Kerja KotaMedan.Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dipanggil secara patutSEBANYAK TIGA (3) KALI oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosialdan tenaga Kerja Kota Medan untuk hadir sidang mediasi namun tidaktercapai kata sepakat .Bahwa sesuai dengan pasal 13 ayat (2

) UndangUndang Nomor 2 tahun 2004maka Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan tenaga Kerja KotaMedan telah mengeluarkan anjuran.Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan tenaga Kerja KotaMedan telah mengeluarkan anjuran kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT,melalui Surat No. 567/4235/DSTKM//2015 tanggal 31 Juli 2015 yangmenganjurkan sebagai berikut :Agar Pimpinan perusahaan memberikan surat mutasi kepada pekerja kepadang sidempuan dan memberikan hakhak biaya akomodasi sesuai SOP danPKB15.2

Agar kedua belah pihak memberikan Jawaban secara tertulis atas anjurantersebut diatas selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) harikerja setelah menerima surat anjuran ini.Bahwa PENGGUGAT memberikan Jawaban atas anjuran Mediator HubunganIndustrial Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja KotaMedan dan Tergugat juga Menjawab anjuran dan menolaknya16.

Pasal 96 UU No. 2Tahun 2004 Jo ANJURAN MEDIATOR Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kab Deli Serdang dengan perincian sebagai berikut : Rp13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah )Halaman7 dari 26Putusan No.176/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Man.5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT totalkeseluruhan dalam gugatan sebesar Rp 39.375.0000 ( Tiga PuluhSembilan Juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu ruipah )6.

Bahwa perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannyamelalui mediasi di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan dan selanjutnya Mediator mengeluarkan anjuran No.567/4235/DSTKM/2015, tertanggal 31 Juli 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :1.

Autosale Lancar Mandiri (Group Famili RentACar)mengalihkan/Take Over sepihak tenaga kerjanya kurang lebih 582 orangkaryawan bagian sopir/driver, yang termasuk didalamnya adalah ParaPenggugat (P.2) ;Hal. 3 dari 22 hal. Put.

SAK) adalah cara pembodohan yang nyata ;Bahwa berkaitan dengan pengalihan tenaga Kerja PT. AUTOSALELANCAR MANDIRI (Group Family RentACar) kepada Perusahaan PT.SUMBER ABADI KARYA (PT. SAK) merupakan pengelabuan/pengibulanterhadap PARA PENGGUGAT yang nyatanyata melanggar Pasal 163 ayat(2) UU No. 13/2003 ;Bahwa dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak PT.

AUTOSALE LANCAR MANDIRIbelum pernah mengajukan PIPHK (Permohonan Izin Pemutusan HubunganKerja) ;181920212D,Bahwa selama ini perusahaan telah melakukan tindakan mengabaikanketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia tentangKetenagakerjaan beberapa contoh Pelanggaran yang dilakukan olehPerusahaan sebagai berikut :1 Tidak memiliki peraturan perusahaan.2 Tidak pernah memberlakukan cuti tahun bagi T.K.nya.3 Tidak pernah melaporkan jumlah tenaga kerjanya kepada pihak terkait(Pengawas Tenaga Kerja

).4 Melanggar Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 152 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 155ayat (1), (2) dan ayat (3) jo Pasal 156 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat(4) jo Pasal 163 ayat (1) ayat (2).5 Bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditempatkan di perusahaan PT.AUTOSALE LANCAR MANDIRI harus mendapatkan izin kerja dariDEPNAKERTRANS/PN PTK DEPNAKER.Bahwa atas permintaan Tergugat PT.

Autosale Lancar Mandiri (Group Family RentACar) membayar uang cuti selama bekerja (Hak Tenaga Kerja),rinciannya terlampir hanya untuk 2 tahun ;Butir (2) agar perusahaan PT.

Bantaengatau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBantaeng, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:Bahwa berawal ketika Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BINSARPAN, M.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga Bersama melakukankekerasan terhadap orang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Sehinggamenjadi penting apakah pada saat dilakukannya perbuatan tersebut orangdapat melihatnya meskipun tidak ada tujuan orang tersebut untuk melihat atautanpa sepengetahuannya lebih dulu bahwa akan adanya perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut dilakukan dengan terangterangan tetapi juga harus dilakukan dengan tenaga bersama, keduanyamerupakan syarat kumulatif sehingga harus terpenuhi keduanya, yangdimaksud dengan tenaga bersama yaitu perbuatan tersebut dilakukan palingtidak

Sehingga denganperbuatan salah satu orang dengan menahan agar korban tidak dapat lari danakhirnya mengakibatkan perbuatan kekerasan tersebut terjadi dapat puladikatakan sebagai tenaga bersama;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasanterhadap orang adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan denganmenggunakan kekuatan jasmani seperti memukul dengan tangan atau denganalat/senjata apapun, Adapun akibat dari kekerasan yang dilakukan tiaptiappelaku/peserta tidak dapat diukur sendirisendir

, karena syarat melakukankekerasan dalam unsur ini melekat dengan syarat tenaga bersama sehinggaakibat dari tenaga bersama tersebut merupakan kumulatif terhadap akibat yangmuncul terhadap kekerasan yang dilakukan dari masingmasing pelaku/peserta,karena tidak mungkin suatu akibat muncul tanpa sebab dari salah satupelaku/peserta yang melakukan tindakan yang sedemikian rupa sehinggamemudahkan pelaku/peserta lainnya untuk melakukan kekerasan danmenimbulkan rasa sakit ternhadap orang/korban;Halaman 16

pokok sebesarRp.225.000, (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah tunjangan sebesarRp 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diterimapada akhir bulan berjalan; Bahwa pengalihan status karyawan Penggugat yang semula sebagaikaryawan berlaku oleh karena Penggugat tidak pernah menerima hakhakPenggugat sehubungan dengan dialihkannya status karyawan Penggugattersebut; Bahwa kemudian Tergugat telah memperpanjang masa kontrak kerjaPenggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tenaga

Kontrak dilingkunganPerum Pegadaian Kantor Wilayah Medan Nomor: 2990/Kp.101003/2003,tertanggal 1 Desember 2003 untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak 1Desember 2003 s/d 30 November 2004 dengan gaji pokok sebesar Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterima pada akhir bulanberjalan; Bahwa untuk menghindari Penggugat diangkat sebagai karyawan tetapmaka Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kerja Tenaga

diterbitkan SuratAnjuran No.567/16567DSTKM/2010 tertanggal 21 Juli 2010 yang menganjurkan agar Penggugat dapat dipekerjakan kembali; Bahwa oleh karena hingga saat ini Tergugat tidak juga mempekerjakankembali Penggugat walaupun Penggugat telah mengajukan diri untuk dapatdipekerjakan kembali sehingga dengan demikian Tergugat tidak lagi bersediauntuk menerima Penggugat untuk bekerja kembali; Bahwa oleh karena pada awalnya Penggugat telah diangkat sebagaipegawai harian yang kemudian dialinkan menjadi tenaga

Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Perum Pegadaian KantorDaerah Medan tertanggal 1 Desember 2001;2. Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Perum PegadaianKantor Wilayah Medan Nomor: 2990/Kp.101003/2003, tertanggal 1Desember 2003;3. Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Perum PegadaianKantor Wilayah Medan Nomor : 2742/Kp.101003/2004, tertanggal 1Desember 2004;Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 559 K/Pdt.Sus/20124.

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 35 yangmenyatakan:Perusahaan Tergugat Il adalah sebuah badan hukum berbentukPT (Perseroan Terbatas), akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal66 ayat (3) perusahaan Tergugat II ternyata tidak memiliki ijin sebagaipenyedia jasa tenaga kerja dari instansi yang bertanggung jawabdibidang ketenagakerjaan dimana pekerjaan itu dilaksanakan, tidaklahberdasar dan keliru secara hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi R.I.

RONNY WELONG, M.DIV pada tanggal 14 Oktober2000 dan disahkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan,Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak padaHalaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN Ptstanggal 20 Februari 2006 dengan Akta Perkawinan Nomor 0019/PK/2006yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan,Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak..

RENTA SIMARE MARE, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Menjalin/ 04 Maret 2001, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0224/Ist/2006yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan,Tenaga Kerja dan Permberdayaan Masyarakat Kabupaten Landakpada tanggal 20 Februari 206.b.

FYNNIE TSUNAMI LOUSERINA SIMARE MARE, Perempuan,Tempat/Tanggal lahir : Sei Kunyit, 01 Januari 2005, dengan KutipanAkta Kelahiran Nomor 0225/Ist/2006 yang dikeluarkan olehKependudukan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Landak pada tanggal 20 Februari 2006.c.

RonnyWelong, M.DIV pada tanggal 14 Oktober 2000 dan disahkan oleh KepalaHalaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN PtsDinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Landak pada tanggal 20 Februari 2006 denganAkta Perkawinan Nomor 0019/PK/2006 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya.3.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108015105830007 atas namaLing Ling, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan,Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sanggau,diberi tanda P1 ;2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108010412780001 atas namaEvanfri Simare Mare, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil,Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Sanggau, diberi tanda P2 ;3.